materi sosialisasi APU PPT

1. REFRESHMENT APU, PPT dan
PPPSPM
2023

2. Dasar Hukum APU, PPT dan PPPSPM ?

3. • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN
• PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 /POJK.01/2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN
• PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH
MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

4. REFRESHMENT APU, PPT dan PPPSPM
• Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan,
mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun
tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan
digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris
• Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana

5. REFRESHMENT APU, PPT dan PPPSPM
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah transfer dan ekspor senjata nuklir, kimia
atau biologi, alat pengirimannya dan material terkait.
Pengertian Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah Tindakan
penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian,
untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman,
perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir,
kimia atau senjata biologi dan materi-materi terkait hal-hal tersebut (seperti
pembelian barang-barang atau upah), yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.

6. 6
KEGIATAN PENCUCIAN UANG
 Penempatan (Placement) adalah upaya tunai yang berasal dari
tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau
upaya menempatkan uang giral (alat pembayran berbentuk surat-
surat berharga) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama
sistem perbankan
 Transfer (Layering) adalah upaya untuk mentransfer harta
kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil
ditempatkan pada bank sebagai hasil upaya penempatan
(placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain

7. 7
 Penggunaan harta kekayaan (Integration) adalah upaya
menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana
yang telah berhasil masuk Ke dalam sistem keuangan melalui
penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta
kekayaan halal (clean money).

8. 8
MODUS PENCUCIAN UANG
 Smurfing yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-
mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku
 Structuring yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-
mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil
 U Turn yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan
memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening
asalnya
 Penggunaan Pihak Ketiga yaitu dilakukan dengan menggunakan identitas
pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak
yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana

9. 9
MODUS PENCUCIAN UANG
 Cucckoo Smurfing yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana
dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening
pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri
 Mingling yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari
hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan
sumber asal dananya
 Penggunaan Identitas Palsu yaitu berupa transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan
identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang

10. 10
Laporan Wajib Kepada PPATK
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan
(LTKM)
Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) dalam
jumlah paling
sedikit
Rp 500.000.000
Transaksi
keuangan
transfer dana
dari dan ke luar
negeri
Transaksi
Keuangan yang
Mencurigakan
terkait
kegiatan/pendana
an terorisme

11. 11
VERIFIKASI DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI
CDD (Customer Due Diligent)
EDD (Enhance Due Diligent)
Pengkinian Data Nasabah

12. 12
VERIFIKASI DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI
Memastikan Dokumen TBO hanya untuk
Nasabah Non High Risk
Memastikan Dokumen TBO di Follow Up
Sesuai Jangka Waktu
Memastikan Identitas Nasabah, termasuk
nasabah Walk in Customer
Memverifikasi Identitas Nasabah

13. 13
 Orang yang memiliki dana di Bank
 Orang yang mengendalikan transaksi Nasabah
 Orang yang memberikan kuasa atas terjadinya transaksi Nasabah
 Orang yang mengendalikan Badan Hukum dan transaksi yang dilakukan Badan
Hukum
 Orang yang melakukan pengendalian dengan cara mengendalikan transaksi
yang dilakukan Nasabah dengan Bank berdasarkan perjanjian
 Bila terdapat pembukaan rekening oleh Ibu Rumah Tangga/mahasiswa/pelajar
dimana Sumber dananya berasal dari suami/orang tua maka suami /orang tua
nasabah termasuk dalam Beneficial Owner
BENEFICIAL OWNER

14. 14
VERIFIKASI dan IDENTIFIKASI
NASABAH
Identifikasi profil Nasabah
• Nasabah Perorangan
• Nasabah Korporasi
• Nasabah dengan Perikatan lainnya
Identifikasi nasabah BO
• BO Perorangan
• BO Korporasi
• BO Perikatatan lainnya

15. 15
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
Peran aktif PJK dalam
pencegahan dan penanganan
pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal :
1. Melakukan pemblokiran secara serta merta
terhadap Dana Nasabah yang identitasnya
tercantum dalam Daftar Pendanaan
Proliferasi Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal
2.Tidak menyediakan, memberikan, atau
meminjamkan Dana kepada atau untuk
kepentingan orang atau Korporasi yang
identitasnya tercantum dalam Daftar DTTOT
dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal

16. 16
Apa yang wajib dilakukan dalam pembukaan rekening oleh BO?
1. Surat Pernyataan dari nasabah yang melakukan pembukaan
rekening bahwa data yang diberikan adalah benar
2. Hubungan hukum antara nasabah dan BO

17. 17
a. Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC
termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers);
b. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian
Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
c. Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
d. Transaksi tidak sesuai dengan profil;
e. Termasuk dalam kategori PEP;
f. Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk
usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);
g. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
HIGH RISK CUSTOMER

18. 18
h. Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar
terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
atau
i. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC
diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang,
dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.
LANJUTAN HIGH RISK CUSTOMER

19. 19
EDD (Enhanced Due Dilligent)

20. 20
FORM RBA

21. CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN PERILAKU YANG TIDAK WAJAR
(RED FLAG)
Transaksi yang tidak Bernilai
Ekonomis
Transaksi dengan menggunakan
uang tunai dalam jumlah besar
Transaksi dengan Menggunakan
Rekening Bank
Nasabah memiliki banyak
rekening pada Bank yang sama
Transaksi yang disetor dan
ditarik secara tiba tiba
Penarikan/Penyetoran dalam
jumlah besar pada renening
yang tidak aktif
Penukaran uang tunai
berdenominasi kecil dalam jumlah
besar dengan uang tunai
berdenominasi besar
Penyetoran dengan
menggunakan uang palsu
Penyetoran uang tunai dalam
jumlah yang besar
menggunakan banyak slip
penyetoran
Pemecahan transaksi melalui
penyetoran dalam jumlah
kecilke dalam rekening
sehingga jumlahnya menjadi
besar
Penolakan dari nasabah
terhadap tawaran fasilitas dari
Bank Ex.spesial rate
Penolakan nasabah
memberikan
keterangan/tambahan
informasi terkait sumber dana

22. 22
CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN PERILAKU YANG TIDAK WAJAR
(RED FLAG)
Transaksi terkait Perilaku nasabah/
Perilaku transaksi
Transaksi yang Berkaitan dengan
Investasi
Transaksi Terkait dengan Perilaku
PelakuTransaksi Aktivitas yang
Dapat Dikategorikan Ilegal
Transaksi keuangan dalam
umlah besar namun sumber
dana tidak jelas/tidak sesuai
dengan profil nasabah
Transfer dana ke organisasi
amal yang berlokasi di luar
negeri
Transaksi
penyetoran/penarikan
dengan penjelasan yang
belebihan dan tidak
konsisten
Permintaan nasabah untuk
melakukan investrasi dengan
sumber dana tidak jelas dan
tidak sesuai dengan
kemampuan keangan
nasabah
Transaksi dengan mitra
investasi yang tidak dikenal
dilakukan dengan sering dan
dalam jumlah yang besar
Investor dikenal dari negara
tempat produksi atau
perdagangan narkotika
Traksasi oleh nasabah yang
diberitakan media masa
diduga terkait aktivitas
ilegal/tindak pidana
Instrksi dana masuk dari
negara tax heaven yang
terkenal dari negara
pendanaan teroris

23. 23
Penolakan dan Penutupan Hubungan Usaha
BPRS wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah
dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau
WIC:
a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang
terkait dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM
b. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
d. Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang
mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank.

24. 24
Penolakan dan Penutupan Transaksi
BPRS wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau
menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
a. kriteria penolakan dan penutupan hubungan usaha terpenuhi
b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut
diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
c. Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar terduga
teroris dan organisasi teroris.

25. TERIMA KASIH