ilegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan

1. TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA

2. PENGERTIAN ILLEGAL FISHING
Illegal Fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Sedangkan Fishing
merupakan kata benda yang berarti perikanan, diartikan sebagai kegiatan mengambil, merogoh, mengail,
atau memancing.
Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
memberikan batasan definisi untuk Illegal Fishing sebagai pengertian illegal, unreported dan unregulated
(IUU) fishing secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang
tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau
lembaga pengelola perikanan yang tersedia.
Merujuk kepada International Plan of Action (IPAO), Illegal Fishing adalah:
I. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan
yang bukan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan
ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
II. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau
ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

3. Penangkapan
ikan tanpa izin
Penangkapan ikan
dengan
menggunakan alat
terlarang
I
Penangkapan
ikan dengan izin
palsu
II
III IV
BENTUK TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
Penangkapan ikan
dengan jenis
(spesies) yang tidak
sesuai dengan izin

4. Bentuk-Bentuk Illegal Fishing
Unreported fishing
Tidak dilaporkannya kepada
instansi yang berwenang dan
tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Unregulated fishing
Tidak melaporkan hasil tangkapan
yang sesungguhnya atau
pemalsuan data penangkapan

5. Unregulated fishing masih terjadi karena:
1
Belum diaturnya
Mekanisme pencatatan
data hasil tangkapan ikan
yang ada
2
Belum diaturnya kegiatan
menangkap ikan dengan
alat yang dilarang
3
• Belum diaturnya
wilayah perairan yang
diperbolehkan dan
yang dilarang

6. KEJAHATAN
Illegal Fishing dikategorikan sebagai
kejahatan sebgaimana diatur dalam UU
No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
UU No. 45 Tahun 2009 yang
mengidentifikasi tindak pidana di bidang
perikanan dikatakan sebagai kejahatan
sesuai dengan Pasal 103

7. 1. Setiap orang
2. Nahkoda
3. Ahli penangkapan ikan
4. Anak buah kapal
5. pemilik kapal perikanan
6. pemilik perusahaan perikanan
● 7. penanggung jawab perusahaan
perikanan
8. operator kapal perikanan
9. pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan
10. kuasa pemilik perusahaan
pembudidaya ikan
11. penanggung jawab
pembudidayaan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan RI
PELAKU KORPORASI
Berikut beberapa pelaku yang dicantumkan
sebagaimana UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45
Tahun 2009 adalah:

8. KORPORASI SEBAGAI PELAKU ILLEGAL
FISHING
Di Indonesia korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di
berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus, termasuk dalam Undang-Undang
Perikanan.
Berikut tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Ditandai dengan
usaha-usaha agar sifat
delik yang dilakukan
korporasi dibatasi pada
perorangan.
Ditandai dengan
pengakuan yang timbul
sesudah PD I, yaitu
dengan dicantumkannya
UU bahwa suatu
perbuatan pidana dapat
dilakukan oleh korporasi
Merupakan permulaan
adanya tanggung
jawab langsung dari
korporasi.

9. Setelah konsep illegal fishing
yang dibuat oleh lembaga
yang berwenang kemudian
disinkronkan dengan konsep
“perikanan” menurut UU No.
31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan jo. UU No. 45
Tahun 2009, dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa
semua bentuk-bentuk tindak
pidana, baik yang
dikategorikan sebagai
“kejahatan” maupun
“pelanggaran” dapat disebut
sebagai ILLEGAL FISHING.
SIMAK YUK !

10. Jadi Apakah Illegal Fishing Dapat Dikatakan
Sebagai Suatu Tindak Pidana?
UU No. 31 Tahun 2004 jo.
UU No. 45 Tahun 2009
YA, TENTU
SAJA
Karena illegal fishing
adalah suatu tindakan
yang masuk kategori
kejahatan dan
pelanggaran.
Siapa
Pelakunya?
Baik perseorangan atau
korporasi bisa menjadi
pelaku tindak pidana ini.
Dasar Hukum
Bagaimana
Sanksinya?
Jika dilakukan oleh
korporasi sanksi pidana
dijatuhkan kepada
pengurus, dan denda
ditambah sepertiga dari
pidana yang dijatuhkan.

11. THANK
YOU !