Surat berharga diatur dalam KUHD dan merupakan alat bukti utang dan alat pembayaran. Ada beberapa teori mengenai dasar hukum mengikatnya surat berharga terhadap penerbit yaitu teori kreasi, penunjukan, dan perjanjian. Legitimasi surat berharga memberikan hak pada pemegang sah untuk menagih pembayaran, sedangkan tangkisan dapat digunakan penerbit untuk menolak klaim pembayaran.

1. 2. Landasaan Hukum Surat Berharga
Wesel diatur dalam Pasal 100-
174 KUHD
Aksep atau Promes Atas Pengganti diatur dalam
Pasal 174-177 KUHD
Cek diatur Dalam Pasal 178-229d
KUHD
Konosemen diatur dalam Pasal
506-517b KUHD
Pasal 6 UU 10/1998 Tentang
Perbankan, Bank dapat membeli dan
menjual surat berharga

2. Bambang Setijoprodjo
Pengertian surat berharga dalam KUHD, yaitu saham,
surat angkut, kuitansi, polis asuransi, charter-party
(persetujuan sewa kapal), konosemen dan delivery order;
Surat atau instrumen yang diatur di luar KUHD, yaitu
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar
Uang (SBPU), sertifikat deposito, Commercial Paper
(CP), Banker’s Acceptance (BA), obligasi, traveller’s
cheque; surat atau instrumen lainnya bilyet deposito
berjangka, buku tabungan, surat angkutan udara, dan
bilyet giro.

3. Teori Kreasi
(creatie theorie)
Teori Penunjukan
(Vertoningstheorie)
surat berharga mengikat
penerbitnya adalah karena
tindakan penerbit
menandatangani surat
berharga tersebut. Karena
penandatanganan tersebut,
penerbit terikat. meskipun
pihak pemegang surat
berharga sudah beralih
kepada pihak lain dari
pemegang semula.
Penerbit surat berharga
terikat dan harus
membayar surat berharga
kepada siapa pun
pemegangnya. Akan tetapi,
jika pemegang surat
berharga tergolong "tidak
pantas“, misalnya surat
berharga tersebut diperoleh
dengan jalan mencurinya,
maka penerbit surat
berharga tidak terikat
untuk membayar kepada
orang tersebut.
3. Dasar Hukum Mengikatnya
Surat Berharga
surat berharga mengikat
penerbitnya adalah karena
penerbit telah membuat
suatu perjanjian dengan
pihak pemegang surat
berharga tersebut, yakni
perjanjian
untuk membayanya,
termasuk jika surat
berharga tersebut dialihkan
kepada pihak ketiga.
surat berharga mengikat
penerbitnya adalah karena
pihak pemegang surat
berharga tersebut
menunjukkan surat
berharga tersebut kepada
penerbit untuk
mendapatkan
pembayarannya.
Teori Perjanjian
(Overeenkoms theorie)
Teori
Kepatutan/kepantasan
(Redelijkheids theorie)

4. 4. Pengertian Surat Berharga
KUHD
Abdulkadir
Muhammad
Bambang
Setijoprodjo
Tidak mencantumkan rumusan atau definisi surat
berharga (negotiable Instruments; waarde papieren)
Surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai
pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa
pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak
dilakukan dengan menggunakan mata uang
Surat atau instrumen tertulis yang
ditandatangani oleh penerbit atau penarik,
berisi janji atau perintah tak bersyarat untuk
membayar sejumlah uang pada saat
ditunjukkan atau pada waktu tertentu atau
pada suatu waktu di kemudian hari kepada
pembawa atau ordernya seseorang.

5. Menggunakan surat
berharga lebih aman bila
dibandingkan dengan uang.
Penggunaan surat berharga di
pusat perbelanjaan ada sehingga
mempermudah pemilik
Berbisnis atau berbelanja
menggunakan surat berharga
merupakan suatu prestise tersendiri
Menggunakan surat
berharga lebih praktis.
Penggunaan surat berharga
merupakan tren.
Surat berharga tidak saja sebagai alat bayar
akan tetapi surat berharga sudah menjadi
komoditi dalam kegiatan bisnis.
5. Dasar Hukum Mengikatnya Surat Berharga

6. FUNGSI
SURAT
BERHARGA
03. Alat bukti diri atau
legitimasi untuk menagih
01. ALAT BAYAR
02. Alat bukti terhadap hutang
yang telah ada yang terbit dari
perikatan dasar
04. Objek transaksi perdagangan

7. B. Legitimasi dan Lembaga
Tangkisan Dalam Surat Berharga

8. 1. Legitimasi Dalam Surat Berharga
Istilah legitimasi tidak terdapat dalam ketentuan
Undang-Undang baik dalam KUHD, dalam KUHPerdata
maupun dalam Undang-Undang lainnya.
Timbulnya istilah dan pengertian legitimasi itu daIam
hukum surat-surat berharga adalah Doktrin Hukum atas
pasal-pasal tertentu dalam KUHD dan KUHPerdata, yang
dapat diperlakukan terhadap surat berharga.

9. Legitimasi
Menurut
Ahli 01. Legitimasi Formal
Bukti bahwa pemegang surat berharga
itu dianggap sebagai orang yang berhak
tagihan yang tersebut di dalamnya.
Asas legitimasi Formal di Pasal 115 ayat
l KUHD untuk surat wesel, Pasal 176
KUHD untuk surat sanggup, Pasal 196
KUHD untuk surat cek
02. Legitimasi Materiil
Bukti bahwa pemegang surat
berharga itu sesungguhnya
adalah orang yang berhak atas
tagihan yang tersebut di
dalamnya.
Asas legitimasi materiel diatur
dalam Pasal 115 ayat 2 untuk
surat wesel, termasuk juga
surat sanggup, dan Pasal 198
KUHD untuk surat cek.

10. Kreditor atau pemegang surat berharga yang
berhubungan dengan perusahaan harus
dilindungi, sebab pemegang surat berharga
mempunyai pembuktian yang sempurna.
Pada umumnya yang mempergunakan surat
berharga adalah pelaku usaha dan surat berharga
dapat diperdagangkan sehingga pemegang surat
berharga wajib dilindungi
Jadi, tidaklah berlebihan bila dasar hukum
pembuktian surat berharga Pasal 1878 ayat 3
KUHPerdata.
Dasar Pembuktian Surat Berharga

11. 2. Ciri Legitimasi
Ciri legitimasi itu dapat diketahui dari klausuIa yang
tercantum di dalam surat piutang itu. Pada surat berharga
selalu terdapat klausula atas tunjuk atau klausula atas
pengganti.
Ini berarti legitimasi surat berharga itu tidak terbatas pada
pemegang pertama saja, melainkan juga pada pemegang
berikutnya, sehingga siapa saja yang menguasai surat
berharga itu secara sah dialah yang berhak atas
pembayaran. Pada umumnya legitimasi surat berharga itu
tidak terbatas. Tetapi penerbit dapat
membatasinya dengan menempatkan
klausula rekta menurut hukum surat-surat berharga.

12. 3. Lembaga Tangkisan dalam Surat Berharga
Pada saat pemegang surat berharga itu memintakan pembayaran
kepada debitur, ada kemungkinan debitur itu akan menolak atau
menangkis pembayaran yang dimintakan kepadanya dengan
bermacam-macam alasan, atau penerbit menolak pembayaran dengan
alasan bahwa penerbit menghindarkan membayar kedua kalinya
kepada penjual (pemegang pertama). Padahal pemegang terakhir (ini
tidak mengetahui bahwa kewajiban penerbit untuk membayar kepada
pemegang itu sudah tidak ada lagi, dengan terjadinya penyerahan
surat berharga itu kepada pemegang pertama.
Alasan penolakan pembayaran ini dikenal dengan tangkisan atau
eksepsi.

13. Jenis Tangkisan
01
02
Pihak debitor dalam hal ini tertarik dapat
melakukan penolakan pembayaran terhadap
setiap pemegang surat berharga.
Upaya tangkisan absolut timbul dari surat
berharga itu sendiri, yang dianggap sudah
diketahui oleh umum, jadi melekat pada surat
berharga itu.
Tangkisan Absolut
(Exception in rem)
Tangkisan hanya dapat dikemukakan terhadap orang-
orang tertentu. Upaya tangkisan ini tidak dapat diketahui
dari bentuk surat berharga itu, melainkan hanya dapat
diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara
penerbit dan salah seorang endosan yang mendahului
pemegang terakhir, khususnya dengan pemegang
pertama, hubungan hukum mana lazim disebut
perikatan dasar.
Tangkisan Relatif
(Exception in Personam)

14. Bentuk dari surat berharga sendiri, dalam hal ini surat
berharga tidak diterbitkan menurut bentuk yang telah
ditetapkan oleh undang-undang.
Daluarsa atau lampaunya waktu yang telah ditentukan untuk menagih
hutang yang timbul dari surat berharga ini dimaksudkan untuk jangka
waktu yang pendek harus telah diuangkan.
Alasan adanya Tangkisan Absolut (Exception in rem)
Ketidakmampuan untuk mengikatkan diri,
dianggap suatu hal yang selayaknya diketahui (bekend feit).
Adanya tanda tangan palsu

15. Kausa perikatan dasarnya
tidak terpenuhi.
Alasan adanya Tangkisan Relatif (Exception in Personam)
Tidak diindahkannya klausa tertentu
pada waktu penerbitannya.
Terjadinya peristiwa yang
membebaskan hutangnya, setelah
diterbitkannya surat berharga.
Adanya keadaan atau hal-hal yang terjadi pada waktu
penerbitannya, misalnya surat diterbitkan karena paksaan,
kekeliruan atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog).

16. THANK YOU