Peran Dan Fungsi Hukum

1. III
PERAN DAN FUNGSI HUKUM

2. A. PERAN HUKUM
Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat
manusia, hukum itu ada dimana-mana, pada setiap waktu
dan bagi setiap bangsa.(Surojo Wignjodipuro, SH 1974:2)
Van Apeldoorn menulis bahwa Recht is over de gehele
wereld, overall waar een samenleving van mensen is arti
nya Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada
masyarakat manusia. (Prof Achmad Sanusi, SH 1977:28)

3. Sanusi menyebutkan dalam bukunya (1977:28) sebagai
berikut:
Berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang
ada dimana-mana itu tidaklah sama, ia justru berbe-
da - beda karena adanya perbedaan bahan seperti
manusianya, alamnya, tradisinya, akal dan budinya.
Menurut mazhab Van Savigny:
hukum sesuatu bangsa pada suatu masa tidak dapat di-
pisahkan dari faktor Agama, susila, adat istiadat, ekonomi
dan lain-lain kebudayaannya.

4. Menurut Surojo Wignjodipuro,bahwasanya di dalam
masyarakat purba atau/dan yang masih primitif
sudah terdapat peraturan - peraturan hidup (hukum
dalam bentuk sederhana) yang dihormati dan dijun-
jung para anggotanya.
Di dalam masyarakat primitif juga terdapat hukum
dan cerita-cerita kuno menunjukkan adanya hukum
di tengah masyarakat.

5. Peranan hukum tidak terhingga ragamnya dan banyak contohnya
sehari-hari yakni:
a. Dalam kehidupan keluarga
- Seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai
suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan
perbuatan yang sebagaimana di atur oleh Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Orang yang mencatatkan tentang kelahiran, perceraian dan
kematian pada pencatatan sipil, tanpa disadari sudah
memenuhi ketentuan Pasal 4 Bab II Buku Kedua KUHPerdata
Anak yang bersikap hormat kepada orang tuanya (Pasal 298
KUHPerdata);
- Orang tua yang merawat anak yang belum dewasa dalam
keadaan dungu, sakit otak atau buta (Pasal 462 KUHPerdata)

6. b. Dalam Pekerjaan (hubungan kerja)
- Orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian
kerja (Pasal 1601,1601 a sd 1601 c Bab 7A KUHPerdata);
- Seorang pimpinan perusahaan membuat peraturan merupakan
pekerjaaan (UU 13 Tahun 2003 Tentang Perburuhan/tenaga
Kerja);
- Seorang majikan membayar upah kepada buruh setiap bulan
(BAB ketiga KUHPerdata);
- Seorang sarjana yang bekerja pada pemerintah maupun
perusahaan (UU No 8/1961 tentang wajib kerja sarjana);
- Permintaan bantuan seorang penuntut umum kepada dokter
atau ahli lainnya (RIB (Reglemen Bumiputera (Indonesia))
pasal 70 dan Pasal 83).

7. c. Dalam menjalankan pekerjaan/profesi
- Melaksanakan pekerjaan orang terikat pada peratu-
ran kepegawaian;
- Dokter yang menyimpan rahasia kedokteran
(PP No. 10 Tahun 1996);
- Dokter yang tidak akan menggugurkan kandungan
karena terikat pada UU tentang larangan abortus;
- Seorang advokat / pengacara harus menjalankan
profesinya sesuai dengan staatsblad no 23 jo
staatsblad no 47 tahun 1848 dan Undang-Undang
No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

8. d. Hubungan dengan hak
- Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada
pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya;
- Seorang buruh akan menuntut pesangon atas PHK tanpa
kesalahan.
e. Dalam perkembangan masyarakat
Dalam hubungan dengan orang lain, seseorang harus menge
tahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota
masyarakat, ia wajib mengetahui perbuatan mana yang
benar oleh Undang-Undang (rechtshandeling) dan perbuatan
mana yang merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht
matige daad).

9. f. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya
Ilmu hukum mempunyai kaitan dengan
ilmu sosial lainnya, ilmu eksakta dan
ilmu budaya. Ilmu ini membutuhkan
ilmu hukum untuk membatasi dampak
perkembangan kemajuan teknologi
dan kebudayaan masyarakat.

10. g. Dalam mempelajari Hukum
Untuk mempelajari hukum perdata, hukum dagang dan lain
sebagainya harus memahami dan menguasai dasar-dasar
ilmu hukum yang bersifat umum dan khusus. Hal umum
biasanya dapat dilihat dari:
- Interpretasi atau penafsiran hukum;
- Pengertian tentang subjek, objek dan badan hukum;
- Sumber hukum seperti Undang-undang, kebiasaan, trakt
at dan sebagainya;
- Pembagian hukum;
- Bagian-bagian ilmu hukum;
- Hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia.

11. h. Dalam penggunaan istilah hukum
Istilah hukum di bidang ilmu eksakta, social
atau budaya adalah berlainan, hukum dalam
ilmu eksakta (ilmu alam dan fisika), sifatnya
konstan dan tidak berubah, sedangkan
pengertian hukum di bidang ilmu hukum
selalu berubah-ubah mengikuti perkemba-
ngan masyarakat dalam kehidupan sosial
dan budaya.

12. B. FUNGSI HUKUM
1. Sebagai alat pengatur tata tertib
hubungan masyarakat;
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk
untuk kehidupan (levensvoorschriften),
manusia dalam masyarakat hukum ada
yang baik dan ada yang tidak baik, hukum
juga sebagai pemberi petunjuk apa yang
harus diperbuat dan mana yang tidak boleh,
sehingga segala sesuatunya dapat berjalan
tertib dan teratur.

13. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan
keadilan sosial lahir dan batin;
- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang;
- Hukum mempunyai sifat memaksa;
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan
psikologis
- Oleh karena hukum memiliki 3 ciri di atas, maka
hukum dapat memberikan keadilan, dapat menentu
kan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak
bersalah.

14. 3. Sebagai sara penggerak
pembangunan;
Daya mengikat dan memaksa dari
hukum dapat digunakan untuk meng-
gerakkan pembangunan, disini hukum
menjadi alat untuk membawa masyara
kat lebih maju peradabannya.

15. 4. Sebagai fungsi kritis.
Menurut Dr. Soedjono Dirjosisworo dalam bukunya
PIH hal. 155, menerangkan bahwa:
“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan
bahwa hukum mempunyai fungsi kritis yaitu daya
kerja hukum tidak semata-mata melakukan penga
wasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur
pemerintah (petugas) saja, melainkan aparatur pene-
gak hukum termasuk didalamnya”.

16. Menurut Lawrence M. Friedmann,
dalam bukunya ”Law and Society an
Introduction", fungsi hukum adalah:
- Pengawasan/Pengendalian sosial (social
control);
- Penyelesaian sengketa (dispute set-
tlement);
- Rekayasa sosial (social engineering)

17. Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi
hukum ialah memelihara kepentingan umum
dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia,
mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.
Joseph Raz melihat fungsi hukum sebagai
fungsi sosial, yang dibedakanya ke dalam:
1. Fungsi Langsung
2. Fungsi tidak Langsung

18. Selain cara pandangan yang digunakan Raz, kita juga dapat
membedakan fungsi hukum dengan pembedaan berikut ini:
1. Fungsi Hukum sebagai ”a tool ofsocial control”
Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat
diterang- kan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan
tingkah laku mana yang dianggap merupakan
penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi
atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi
penyimpangan tersebut.
Menurut Achmad Ali, hukum sebagai pengendalian sosial
dapat diartikan sebagai berikut:
a. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidak
lah sendirian di dalam masyarakat, melainkan
menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan
pranata-pranata sosial lainya yang juga melakukan
fungsi pengendalian sosial.

19. b. Fungsi hukum sebagai alat pengenda-
lian sosial merupakan fungsi ”pasif”
disini artinya hukum menyesuaikan diri
dengan kenyataan masyarakat.
b. Fungsi hukum sebagai alat pengenda-
lian sosial, dapat dijalankan oleh suatu
kekuasaan terpusat yang dewasa ini
berwujud kekuasaan negara, yang
dilaksanakan oleh "the ruling class”
tertentu atau suatu ”elit". Hukum biasa
nya ber wujud hukum tertulis atau
perundang-undangan.

20. b. Fungsi hukum sebagai alat pengenda-
lian sosial, dapat juga dijalankan sendiri
“dari bawah” oleh masyarakat itu sendiri.
Hukumnya biasa terwujud tidak tertulis
atau hukum kebiasaan.
Terlaksananya atau tidak terlaksananya fungsi
hukum sebagai alat pengendalian sosial,
ditentukan oleh dua hal:
a. Faktor aturan hukumnya sendiri;
b. Faktor pelaksana (orang) hukumnya.

21. 2. Fungsi Hukum sebagai ”a tool of social engineering“
- Konsep hukum sebagai ”a tool of social engineering”
selama ini di anggap sebagai suatu konsep yang netral,
yang dicetuskan oleh Roscoe Pound.
- Konsep ”a tool of social engineering" ini biasa diperha-
dapkan dengan konsep hukum yang lain, antara lain
konsep yang diajarkan oleh aliran historis dari Friede-
rich Karl von Savigny.
- Aliran Historisnya Savigny berpendapat bahwa hukum
merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari
"volksgeist", dari jiwa rakyat.
- Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan
kesadaran hukum masyarakat kemudian dari putusan
hakim,tetapi bagaimanapun juga diciptakan oleh
kekuatan ketentuan dari dalam yang bekerja secara
diam-diam dan tidak oleh kemauan sendiri legislatif.

22. Syarat agar Fungsi Hukum dapat terlaksana:
Bagi penegak hukum dituntut kemampuannya untuk me
laksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, deng
an seni yang dimiliki masing- masing petugas misalnya:
- Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan
posisi masing-masing;
- Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan
hukum atau memberi ungkapan a contrario (menurut
pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-
undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian
antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam
suatu pasal peraturan perundang-undangan.

23. Thanks…….