SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
IV. TUJUAN, CIRI
DAN SIFAT HUKUM
```
A. PENDAHULUAN
Tujuan hukum adalah sesuatu yang dituju oleh hukum, dalam
kehidupan masyarakat ada yang beranggapan bahwa tujuan
hukumitu adalah untuk:
1. Kedamaian
2. Keadilan
3. Kepastian
4. Kefaedahan (manfaat)
5. Ketertiban dan
6. Kemakuran.
Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan
gejala masyarakat.
2
B. TUJUAN HUKUM BERDASARKAN TEORI
3
b. Ajaran Modern
Berbedadengan ketigaajaran konvensional,
maka dua ajaran modern lebih moderat, dengan
menerima ketiga-tiganyamenjadi tujuan hukum,
tetapi dengan prioritas tertentu.
Persolaan prioritas inilah yangkemudian
membedakan antaraajaran prioritas bakudan
ajaran prioritas kasuistis.
a) Ajaran Konvensional (klasik)
Ketiga ajaran konvensional itu dapat
kita namakan ajaran yang ekstrem
karena ketiga-tiganya menganggap
tujuan hukum hanya semata-mata
satu tujuan saja.
1. Teori Hukum Barat
Tujuan hukum Barat, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok ajaran:
a) Ajaran Konvensional (klasik)
Ajaran ETIS
Menganggap bahwa
pada asasnya tujuan
hukum adalah
semata-mata untuk
mencapai keadilan
4
Ajaran UTILITIS
Menganggap bahwa
pada asasnya tujuan
hukumadalah
semata-mata untuk
menciptakan
kemanfaatan atau
kebahagiaan warga
Ajaran NORMATIF-
DOGMATIK
Menganggap bahwa
pada asass nya
tujuan hukum adalah
semata-mata untuk
menciptakan
kepastian hukum.
Ketiga ajaran konvensional dinamakan ajaran yang ekstrem karena ketiga-
tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja.
b) Ajaran Modern
a. Ajaran Prioritas Baku
Gustav Radbruch, seorang
filosof hukum Jerman
mengajarkan konsep tiga ide
unsur dasar hukum, yang oleh
sebagian pakar diidentikkan
juga sebagai tiga tujuan hukum.
Dengan lain perkataan, tujuan
hukum adalah:
1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum
5
b. Ajaran Prioritas Kasuistis
Pada mulanya, ajaran ”prioritas baku” dari
Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju
dan arif, ketimbang ” ajaran ekstrem” yaitu
ajaran etis, utilistis dan normatif-dogmatik,
tetapi lama kelamaan, karena semakin
kompleksnya kehidupan manusia di era multi
modern, pilihan prioritas yang sudah
dibakukan seperti ajaran Radbruch kadang-
kadang justru bertentangan dengan
kebutuhan hukum dalam kasus-kasus
tertentu.
Sebab adakalanya untuk suatu kasus
memang yang tepat adalah ”keadilan” yang
diprioritaskan ketimbang ”kemanfaatan” dan
”kepastian”, tetapi ada kalanya tidak mesti
demikian.
6
Betapapun, tujuan hukum
adalah untuk menciptakan
damai sejahtera dalam
hidup bermasyarakat.
Oleh karena itulah perlu
dirujuk pandangan Ulpianus
yang menyatakan:”perintah
hukum adalah: hidup jujur,
tidak merugikan sesama
manusia, dan setiap orang
mendapatkan bagiannya.
Dalam perbincangan
mengenai tujuan hukum ini,
perlu juga dikemukakan
pendapat Bellefroid yang
menyatakan hukum
berusaha untuk memenuhi
kebutuhan jasmani,
kejiwaan, dan rohani
masyarakatnya, atau juga
meningkatkan kepribadian
individu-individu dalam
hidup bermasyarakat.
Perkembangan teori tujuan hukum masih terus berlangsung. Beberapa contoh dari
perkembangan teori tujuan hukum yang dapat dipakai untuk mendalami makna sebenarnya
dari tujuan hukum antara lain :
3. Teori Hukum Timur
Berbeda dengan tujuan hukum barat yang menempatkan
kepastian hukum sebagai muara, tujuan hukum Timur
menekankan pada keharmonisan dan kedamaian.
Tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli, semisal
hukumJepang.
Para penegak hukum di Jepang lebih berorientasi pada tujuan
hukumyang harmonis, bukan kepastian hukum.
Tujuan hukum di Jepang adalah heiwa/heion (kedamaian) atau
Chiang hanji (keadilan dari perdamaian) bagi masyarakat
“
Bukan fenomena yang aneh jika pengadilan
Jepang dalam putusannya, sering mengabaikan
ketentuan formal, demi mewujudkan kedamaian
dalam masyarakat.
Bahkan perkara-perkara yang tidak berat, seperti
pencurian dapat dilakukan perdamaian antara
pencuri dengan korban yang dirugikan (Jepang:
dorobo) secara resmi di kepolisian dengan
menandatangani formulir resmi perdamaian.
Dalam perkara perjanjian atau kontrak baku
misalnya juga dapat di kesampingkan demi
terwujudnya perdamaian.
8
Merryl Dean,
penulis Japanese
Legal System
(2002)
mengemukakan bahwa, the problem for anyone wishing to study the
japanese legal systems is the struggle to understanding the difference
between what is seen and unseen; said and unsaid. More over, as a
result... "
(kesulitan yang dihadapi bagi seorang yang ingin melakukan kajian
terhadap sistem hukum Jepang, adalah di tuntut upaya keras untuk
memahami perbedaan antara apa yang terlihat dan apa yang tidak
terlihat, apa yangdituangkan dalam tulisan atau yang tidak di
tuangkan, bahkan lebih dari hal itu.
9
1. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH
▪ Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum”
mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah
mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata
tertib dalam masyarakat.
10
2.Prof Subekti, SH
▪ Di dalam Bukunya :dasar-dasar hukum dan
pengadilan” mengemukakan tujuan hukum itu
mengabdi pada tujuan Negara yang intinya adalah
mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan
rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan
cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
11
▪ Subekti menambahkan Hukum tidak hanya
mencari keseimbangan Antara kepentingan yang
bertentangan Antara satu dengan lainnya, tetapi
juga untuk mendapatkan keseimbangan Antara
tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau
kepastian hukum.
3. Prof.Mr. Dr.L.J Apeldoorn
▪ Didalam bukunya Inleiding tot de stuie van het
Nederlandse recht, dikemukakan bahwa tujuan
hukum adalah mengatur tata tertib dalam
mayarakat secara damai dan adil.
▪ Pendapat Van Apeldoorn dapat dikatakan jalan
tengah pemikiran Antara dua teori hukum yakni
teori Utilitis dan Teori Etis.
12
4. Aristoteles
▪ Dalam bukunya Rhetorica mengemukakan
bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan
semata-mata dan isi dari pada hukum
ditentukan kesadaran edis mengenai apa
yang dikatakan adil dan tidak adil.
▪ Hukum mempunyai tugas suci dan luhur yakni
keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap
orang apa yang berhak ia terima dengan
memerlukaan peraturan tersendiri bagi tiaap
kasusnya. Oleh karenanya hukum harus membuat
“Algemeene regels” (peraturan/ketentuan-
ketentuan umum).
13
5. GENY
▪ Dalam bukunya “Scien et technique en droit prive
Positif” mengajarkan bahwa hukum bertujuan
semata-mata mencapai keadilan yang berangsur-
angsur menuju kepentingan daya guna dan
kemanfaatan.
6. Jeremy Bentam
▪ Dalam bukunya: introduction to the morals
and legislation” mengemukakan bahwa
tujuan hukum semata-mata apa yang
berfaedah bagi orang tanpa menitik beratkan
pada keadilan.
14
B. CIRI DAN SIFAT HUKUM
Adanya
perintah
dan/atau
larangan
Perintah
dan/atau
larangan itu
harus patuh
ditaati
setiap
orang.
1 2
Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam
masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap
terpeliharadengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum
meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur
perhubungan orangyang satu dengan yang lain, yakni peraturan-
peraturan hidup masyarakat yang dinamakan kaidah hukum.
2. Sifat Hukum
15
 Bahwa agar tata-tertib dalam
masyarakat itu tetap terpelihara,
maka haruslah kaidah-kaidah
hukum itu ditaati. Akan tetapi
tidaklah semua orang mau
mentaati kaidah-kaidah hukum itu;
dan agar supaya sesuatu
peraturan hidup kemasyarakatan
benar-benar dipatuhi
kemasyarakatan itu hams
diperlengkapi dengan unsur
memaksa.“?
 Dengan demikian hukum itu
mempunyai sifat mengatur dan
memaksa. Ia merupakan
peraturan-peraturan hidup
kemasyarakatan yang dapat
memaksa orang supaya mentaati
tata-tertib dalam masya. rakat
serta memberikan sanksi yang
tegas (berupa hukuman) terhadap
siapa yang tidak mau patuh
mentaatinya.
16
Thanks!

More Related Content

Similar to TUJUANHUKUM

ppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptxppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptxHernaYunita1
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanAfdal Zikri
 
Bab vii penegakan hk hasil
Bab vii penegakan hk  hasilBab vii penegakan hk  hasil
Bab vii penegakan hk hasilEdi Ison
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanBab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanRezz Jb
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamrayhanf
 
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
 
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamTeori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamNurul Jannah
 
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxHTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxptmanggalajati
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfTatthyZebua
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Eko Mardianto
 
Realitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumRealitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumIr. Soekarno
 

Similar to TUJUANHUKUM (20)

Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
Fungsi Filsafat Hukum
Fungsi Filsafat HukumFungsi Filsafat Hukum
Fungsi Filsafat Hukum
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
ppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptxppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptx
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
Bab vii penegakan hk hasil
Bab vii penegakan hk  hasilBab vii penegakan hk  hasil
Bab vii penegakan hk hasil
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanBab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilan
 
materi PHB 1
materi PHB 1materi PHB 1
materi PHB 1
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
 
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamTeori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
 
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxHTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
Rule of law
Rule of lawRule of law
Rule of law
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis
 
Realitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumRealitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan Hukum
 

More from donihasmanto

15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptxdonihasmanto
 
14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptxdonihasmanto
 
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptxdonihasmanto
 
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptxdonihasmanto
 
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptxdonihasmanto
 
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptxdonihasmanto
 
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptxdonihasmanto
 
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptxdonihasmanto
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxdonihasmanto
 
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxXIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxdonihasmanto
 
XII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxXII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxdonihasmanto
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxdonihasmanto
 
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxX. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxdonihasmanto
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxdonihasmanto
 
VII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxVII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxdonihasmanto
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxdonihasmanto
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxdonihasmanto
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxdonihasmanto
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 

More from donihasmanto (20)

15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
 
14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx
 
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
 
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
 
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
 
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
 
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
 
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
 
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxXIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
 
XII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxXII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptx
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptx
 
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxX. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
 
VII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxVII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptx
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

TUJUANHUKUM

  • 1. IV. TUJUAN, CIRI DAN SIFAT HUKUM ```
  • 2. A. PENDAHULUAN Tujuan hukum adalah sesuatu yang dituju oleh hukum, dalam kehidupan masyarakat ada yang beranggapan bahwa tujuan hukumitu adalah untuk: 1. Kedamaian 2. Keadilan 3. Kepastian 4. Kefaedahan (manfaat) 5. Ketertiban dan 6. Kemakuran. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. 2
  • 3. B. TUJUAN HUKUM BERDASARKAN TEORI 3 b. Ajaran Modern Berbedadengan ketigaajaran konvensional, maka dua ajaran modern lebih moderat, dengan menerima ketiga-tiganyamenjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persolaan prioritas inilah yangkemudian membedakan antaraajaran prioritas bakudan ajaran prioritas kasuistis. a) Ajaran Konvensional (klasik) Ketiga ajaran konvensional itu dapat kita namakan ajaran yang ekstrem karena ketiga-tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. 1. Teori Hukum Barat Tujuan hukum Barat, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok ajaran:
  • 4. a) Ajaran Konvensional (klasik) Ajaran ETIS Menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan 4 Ajaran UTILITIS Menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukumadalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga Ajaran NORMATIF- DOGMATIK Menganggap bahwa pada asass nya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Ketiga ajaran konvensional dinamakan ajaran yang ekstrem karena ketiga- tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja.
  • 5. b) Ajaran Modern a. Ajaran Prioritas Baku Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan lain perkataan, tujuan hukum adalah: 1. Keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian Hukum 5 b. Ajaran Prioritas Kasuistis Pada mulanya, ajaran ”prioritas baku” dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ” ajaran ekstrem” yaitu ajaran etis, utilistis dan normatif-dogmatik, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch kadang- kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah ”keadilan” yang diprioritaskan ketimbang ”kemanfaatan” dan ”kepastian”, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian.
  • 6. 6 Betapapun, tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan:”perintah hukum adalah: hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagiannya. Dalam perbincangan mengenai tujuan hukum ini, perlu juga dikemukakan pendapat Bellefroid yang menyatakan hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakatnya, atau juga meningkatkan kepribadian individu-individu dalam hidup bermasyarakat. Perkembangan teori tujuan hukum masih terus berlangsung. Beberapa contoh dari perkembangan teori tujuan hukum yang dapat dipakai untuk mendalami makna sebenarnya dari tujuan hukum antara lain :
  • 7. 3. Teori Hukum Timur Berbeda dengan tujuan hukum barat yang menempatkan kepastian hukum sebagai muara, tujuan hukum Timur menekankan pada keharmonisan dan kedamaian. Tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli, semisal hukumJepang. Para penegak hukum di Jepang lebih berorientasi pada tujuan hukumyang harmonis, bukan kepastian hukum. Tujuan hukum di Jepang adalah heiwa/heion (kedamaian) atau Chiang hanji (keadilan dari perdamaian) bagi masyarakat
  • 8. “ Bukan fenomena yang aneh jika pengadilan Jepang dalam putusannya, sering mengabaikan ketentuan formal, demi mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Bahkan perkara-perkara yang tidak berat, seperti pencurian dapat dilakukan perdamaian antara pencuri dengan korban yang dirugikan (Jepang: dorobo) secara resmi di kepolisian dengan menandatangani formulir resmi perdamaian. Dalam perkara perjanjian atau kontrak baku misalnya juga dapat di kesampingkan demi terwujudnya perdamaian. 8
  • 9. Merryl Dean, penulis Japanese Legal System (2002) mengemukakan bahwa, the problem for anyone wishing to study the japanese legal systems is the struggle to understanding the difference between what is seen and unseen; said and unsaid. More over, as a result... " (kesulitan yang dihadapi bagi seorang yang ingin melakukan kajian terhadap sistem hukum Jepang, adalah di tuntut upaya keras untuk memahami perbedaan antara apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, apa yangdituangkan dalam tulisan atau yang tidak di tuangkan, bahkan lebih dari hal itu. 9
  • 10. 1. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH ▪ Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum” mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. 10 2.Prof Subekti, SH ▪ Di dalam Bukunya :dasar-dasar hukum dan pengadilan” mengemukakan tujuan hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
  • 11. 11 ▪ Subekti menambahkan Hukum tidak hanya mencari keseimbangan Antara kepentingan yang bertentangan Antara satu dengan lainnya, tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan Antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. 3. Prof.Mr. Dr.L.J Apeldoorn ▪ Didalam bukunya Inleiding tot de stuie van het Nederlandse recht, dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam mayarakat secara damai dan adil. ▪ Pendapat Van Apeldoorn dapat dikatakan jalan tengah pemikiran Antara dua teori hukum yakni teori Utilitis dan Teori Etis.
  • 12. 12 4. Aristoteles ▪ Dalam bukunya Rhetorica mengemukakan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan kesadaran edis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil. ▪ Hukum mempunyai tugas suci dan luhur yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima dengan memerlukaan peraturan tersendiri bagi tiaap kasusnya. Oleh karenanya hukum harus membuat “Algemeene regels” (peraturan/ketentuan- ketentuan umum).
  • 13. 13 5. GENY ▪ Dalam bukunya “Scien et technique en droit prive Positif” mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan yang berangsur- angsur menuju kepentingan daya guna dan kemanfaatan. 6. Jeremy Bentam ▪ Dalam bukunya: introduction to the morals and legislation” mengemukakan bahwa tujuan hukum semata-mata apa yang berfaedah bagi orang tanpa menitik beratkan pada keadilan.
  • 14. 14 B. CIRI DAN SIFAT HUKUM Adanya perintah dan/atau larangan Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang. 1 2 Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpeliharadengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orangyang satu dengan yang lain, yakni peraturan- peraturan hidup masyarakat yang dinamakan kaidah hukum.
  • 15. 2. Sifat Hukum 15  Bahwa agar tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum itu; dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi kemasyarakatan itu hams diperlengkapi dengan unsur memaksa.“?  Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masya. rakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.