SlideShare a Scribd company logo
II. Wesel
A. Pendahuluan
Wissel
Bahasa Belanda
01
wechse
Bahasa Jerman
02
ettre de change
Bahasa Perancis
03
DALAM KUHD & PERATURAN LAIN
Wesel merupakan suatu surat berharga bertanggal
dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang
merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik
(penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang
atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut
(tertunjuk), pembayaran mana dilakukan oleh pihak
pembayar (tertarik).
1. Pengertian Wesel
Alat Tukar Menukar, Penandatangan disebut
penarik (trekker), yang disuruh membayar
disebut tertarik (betrokkene); penerima uang
adalah yang memegang surat wesel (nemer)
R.Wirjono Prodjodikoro
Pengertian Wesel
Wesel, aksep atau yang dikenal dengan nama
bank draft atau banker’s draft adalah surat
berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari
bank penerbit draft tersebut kepada pihak
lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah
uang kepada seseorang atau orang yang
ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan.
Syarief Basir
wesel merupakan surat tagih yang diterbitkan oleh
penarik (kreditor) dan harus diketahui (diaksep)
oleh pihak tertarik (debitor) dalam jumlah, tanggal,
dan jangka waktu tertentu. Seperti halnya promes,
wesel juga dapat dipindahtangankan setelah
diendos oleh pihak tertarik
Bank Indonesia
pihak yang menerbitkan surat wesel
PENARIK/PENERBIT (TREKKER/DRAWER)
2. Para Pihak Dalam Wesel
pihak yang diberikan perintah tanpa syarat
untuk membayar surat wesel
TERTARIK/TERSANGKUT (betrokkene /Drawee)
pihak yang telah setuju untuk membayar
surat wesel pada hari bayar dengan
sebelumnya membubuhkan
tandatangannya pada wesel tersebut
AKSEPTAN(Acceptant/Acceptor)
PEMEGANG PERTAMA (NEMER/HOLDER)
Pihak yang pertama sekali memegang/
menerima wesel tersebut dari penerbit.
PENGGANTI (Geendosseerde/indorsee}
Pihak yang menerima peralihan surat
wesel dari pihak pemegang
sebelumnya.
ENDOSAN (Endosant/Endorser}
Pihak yang mengalihkan surat wesel
kepada pemegang selanjutnya
Kata-kata surat wesel yang dimuat
dalam teks dan dituliskan dalam
bahasa yang dipakai untuk wesel
tersebut.
Syarat Fomal penerbitan Wesel
Perintah tidak bersyarat untuk
membayar sejumlah uang tertentu.
Nama tertarik (orang yang harus
membayarnya).
Penetapan tempat pembayaran.
Tanggal pembayaran
Nama orang yang kepadanya
atau kepada orang yang
ditunjuknya wesel tersebut
harus dibayar.
Tanggal dan tempat surat wesel
ditarik/diterbitkan.
Tanda tangan penerbit wesel
(penarik).
01
02
03
04
05
06
07
08
Jika dalam suatu
wesel tidak ditulis hari
bayar, maka wesel
tersebut diperlakukan
sebagai wesel dengan
penunjukan (Op
Zicht), sehingga wesel
02
03
01
Jika dalam suatu wesel tidak ditulis tempat di mana wesel
tersebut harus dibayar, maka wesel tersebut harus dibayar
di tempat yang ditulis di samping nama tertarik dan di
tempat di mana tertarik berdomisi.
Jika dalam suatu wesel
tidak ditulis tempat
dimana wesel tersebut
diterbitkan, maka wesel
tersebut dianggap
ditandatangani di
tempat yang ditulis di
samping nama penarik.
Pasal 101 Ayat 1 KUHD: Surat wesel dalam mana tak terdapat satu
saja dari keterangan yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, ia pun
tak berlaku sebagai surat-wesel, kecuali dalam hal-hal tersebut di
bawah ini, dengan 3 (tiga) kekecualian:
Nama Surat Wesel
(Wissel Clausule)
Istilah wesel lazim disebut klausula wesel. Klausula wesel harus
ditempatkan di dalam teks surat wesel, tidak cukup jika ditulis di luar
rumusan teksnya, misalnya ditulis pada bagian atas surat wesel sebagai
kepala surat. Jika tidak dimasukkan dalam rumusan teksnya, surat itu
bukan surat wesel walaupun di bagian atasnya tertulis "surat wesel", selain
itu klausula wesel harus ditulis dalam bahasa yang dipakai untuk surat
wesel itu, artinya jika surat wesel itu dibuat dalam bahasa Indonesia,
klausula wesel harus dalam bahasa Indonesia, dan seterusnya…
Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Pada tanggal 1 September 2022 bayarlah surat wesel ini
kepada tuan Faris atau penggantinya di Lampung uang
sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Kepada
Bank Lampung PT.GAW
Perintah membayar itu harus tidak
bersyarat: tidak boleh digantungkan pada
suatu syarat tertentu yang sifatnya
menghalangi atau tidak memperlancar
pembayaran surat wesel itu.
Perintah membayar Sejumlah uang
Dalam surat wesel harus termuat tanda tangan penarik
/ penerbit, dimana tanda tangan merupakan bukti
keabsahan dalam penerbitan surat wesel. Surat wesel
itu akan mendapat pembayaran dari tersangkut apabila
oleh tersangkut surat yang disodorkan kepadanya telah
memenuhi syarat formal yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan (KUHD).
Harus Ada Tandatangan Penarik/Penerbit
1 2
3
Penetapan Hari Bayar Dalam surat wesel harus disebutkan ketentuan hari
bayar (vervaidag, time of payment).
Jika tidak disebutkan, surat wesel itu
dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan
(Pasal 101 ayat 2 KUHD).
Menurut ketentuan Pasal 132 KUHD
ada empat cara menentukan
hari bayar surat Wesel:
Pada waktu
diperlihatkan (op
zicht. on demand),
surat wesel ini
disebut surat wesel
atas penglihatan
(zicht-wissel, demand
demand draft)
Pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan
(nazicht. after sight). surat wesel ini disebut
surat wesel sesudah penglihatan (nazicm
wissel, after sight draft).
Pada waktu tertentu
sesudah hari tanggal
penerbitannya (dato,
after date), surat wesel
ini disebut surat wesel
sesudah penanggalan
(dato-wissel. after date
draft).
4
Pada hari tanggal yang ditentukan (dag,
date), surat wesel in) disebut wesel
penanggalan (dagwissel, date draft).
Wesel atas penglihatan Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah
kepada tuan Farisky atau penggantinya di Jakarta uang
sejumlah Rp 5. 000.000,-(lima juta ribu rupiah).
Kepada PT.GAW
Bank Lampung Manager
Wesel atas penglihatan, hari bayarnya pada waktu
diperlihatkan, dalam hal ini ada persamaan dengan
surat cek. Wesel atas penglihatan mirip dengan alat
pembayaran tunai. Jika dalam surat wesel tidak
menyebutkan hari bayarnya, surat wesel itu dianggap
wesel atas penglihatan, yang pembayarannya
dilakukan pada waktu diperlihatkan (Pasal 101 ayat 2
KUHD).
Wesel sesudah penglihatan adalah surat wesel yang
hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah
diperlihatkan kepada tersangkut.
Perbuatan memperlihatkan itu berlaku sebagai
permintaan akseptasi.
Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Tiga bulan sesudah penunjukan surat wesel ini bayarlah
kepada tuan Farisky atau penggantinya di Lampung uang
sejumlah Rp 5.000.000,-(1ima juta ribu rupiah).
Kepada PT.GAW
Bank Lampung Manager
Wesel Sesudah penglihatan
Wesel sesudah penanggalan adalah wesel yang
hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah hari
tanggal penerbitan. Biasanya hari bayar pada
waktu tertentu itu sudah dapat diketahui karena
dalam surat wesel itu sudah dicantumkan
tenggang waktu sesudah tanggal penerbitan.
Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Tiga bulan sesudah tanggal surat wesel ini
bayarlah kepada tuan Farisky atau penggantinya
di Lampung uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima
juta ribu rupiah).
Kepada PT.GAW
Bank Lampung Manager
Wesel Sesudah Penanggalan
Pada surat wesel semacam ini mungkin akan timbul suatu
kesulitan jika tempat penerbitan surat wesel dan tempat
pembayarannya berlainan, dan jauh jaraknya, sehingga hari
tanggal pada dua tempat itu pada suatu saat akan menjadi
berlainan.
Jika terjadi hal tanggal yang berlainan, menurut ketentuan Pasal
136 ayat 1 KUHD yang dipakai ialah hari dari tempat
pembayaran itu.
Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Pada Tanggal 5 Juli 2022 bayarlah kepada tuan
Farisky atau penggantinya di Lampung uang
sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta ribu rupiah).
Kepada PT.GAW
Bank Lampung Manager
Wesel Penanggalan
Wesel atas pengganti penerbit atau
sering juga disebut wesel yang ditarik
oleh seseorang untuk dirinya sendiri
(wissel aan eigen order).
Bentuk-Bentuk Wesel Khusus
Wesel atas penerbit sendiri atau sering juga
disebut wesel yang ditujukan kepada dirinya
sendiri (wisse1 op de trekker zelf).
Wesel untuk perhitungan pihak ketiga (wissel
voor rekening van dader).
Wesel Inkaso atau sering juga disebut
penarikan wesel berdasarkan pemberian
kuasa (wissel incasso).
Wesel domisili (wissel domicilie).
Dalam pembahasan sebelumnya telah
dijabarkan, salah satu ciri surat berharga
adalah mudah dialihkan.
Cara pengalihan yang dimaksud antara lain
dengan endosemen.
Rasjim Wiraatmadja mengemukakan bahwa
endosemen berarti penyerahan suatu surat
atas tunjuk oleh seorang yang berhak atau
pemegang kepada orang lain dengan disertai
pernyataan mengalihkan haknya atas surat itu
yang ditulis pada surat itu juga.
B. Pengalihan Surat Wesel
1. Endosemen Dalam Wesel
Endosemen adalah suatu
pernyataan yang dibuat oleh
orang yang
hendak mengalihkan hak
tagihnya pada surat yang
mempribadikan hak tagih
yang memuat pernyataan
kehendaknya untuk
mengalihkan hak tagihnya, di
bawah pernyataan mana oleh
yang mengalihkan (endosan)
dibubuhi tandatangannya. .
Soetomo Ramelan:
Fungsi
Endosemen
Sebagai Akta
Suatu endosemen dibuat untuk membuktikan beralihnya hak tagih dari yang
mengalihkan (endosan) yang dibubuhi tanda tangan yang mengalihkan.
Di samping fungsi mengalihkan yang berlaku bagi tiap-tiap
endosemen pada surat-surat atas pengganti pada umumnya,
endosemen juga mempunyai fungsi menjamin (garanti functie).
Legitimasi
Endosemen melegitimasi orang yang memperoleh hak tagih (geendosserde) sebagai
yang berhak, karena suatu endosemen memuat pernyataan dari pemilik sebelumnya
bahwa hak tagihnya dialihkan kepada orang yang namanya disebutkan di dalam
endosemen (kecuali dalam endosemen blanko).
Transport functie
Hak atas surat dan dengan demjkian hak yang tersimpul
dalam surat itu beralih dengan penyerahan surat disertai endosemen.
Endosemen (bahasa Prancis: endossement, bahasa
Inggris: endorsement) merupakan cara pengalihan wesel
oleh pemegangnya kepada pihak lain secara sederhana,
yakni dengan cara menulisnya di belakang surat wesel
tersebut.
Kata "endos" sendiri secara harfiah berarti "belakang”.
Setelah dilakukan endosemen, maka seluruh hak yang ada
dalam wesel tersebut beralih kepada pihak yang dialihkan
tersebut.
Endosemen harus dilakukan "tanpa syarat". Jika ada syarat
yang ditulis pada endosemen tersebut, maka syarat
tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada.
Pengertian Endosemen
Suatu endosemen yang dilakukan atas
surat wesel yang demikian, berlaku
sebagai cessie.
Berikut contoh Klausula "atas pengganti".
Misalnya, wesel yang berbunyi:
Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah
kepada tuan Farisky atau pengganti uang sejumlah Rp
5.000.000, (lima juta ribu rupiah).
Sedangkan bunyi endosemen:
Kepada Tuan Adiet atau Pengganti
Tandatangan
Farisky
Bandar Lampung, 1 Juli 2022
1. Untuk saya kepada tuan Adiet atau pengganti.
Tanda tangan (farisky)
2. Kepada tuan Adiet atau pengganti.
Tanda tangan (Farisky)
1. Bayarkan kepada Bank Lampung Telukbetung atau
pengganti. Untuk PT. ASA Telukbetung.
Tanda tangan
(Direktur)
Akan tetapi, selain dari endosemen
biasa, terdapat juga berbagai jenis
endosemen itu misalnya berbunyi :
Dalam praktiknya perusahaan telah
membuat bentuk tertentu dari
endosemen itu berupa stempel, hanya
dengan mengisi tanggal dan tanda tangan
saja.
Your Text Here
Easy to change colors, photos and Text. You can
simply impress your audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
Bayarlah kepada -------------------------atau order
Untuk -------------------------------------------------
Lampung---------------------------------------2017
Tandatangan
-------------
02
01
Endosemen Blanko (Pasal 112 ayat 2
KUHD)
Yaitu endosemen yang tidak mengisi
nama pihak penerima pengalihan
wesel. .
Macam-macam Endosensemen
Endosemen
Inkaso (Pasal 117
KUHD)
Seperti telah
dijelaskan bahwa
jika dalam surat
wesel ada tertulis
kata "inkasso" atau
yang sejenisnya,
maka wesel
tersebut tidak dapat
dialihkan dengan
endosemen biasa,
tetapi dengan jalan
pemberian kuasa. .
Endosemen Jaminan
(Pasal 118 KUHD)
Endosemen jaminan adalah endosemen
yang menempatkan pihak penerima
peralihan pada kedudukan hanya sebagai
pemegang jarninan (gadai) saja
03
Jika suatu wesel dimaksudkan tidak untuk dialihkan, maka ada klausula dalam wesel yang berbunyi
"tidak atas pengganti". Wesel seperti ini tidak dapat dialihkan secara endosemen, tetapi masih
mungkin dialihkan dengan cara "cessie"’ dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Hal ini berarti
untuk mengalihkan wesel harus mengacu pada ketentuan cessie sebagaimana diatur dalam Pasal
613 KUHPerdata:
Penyerahan piutang-piutang atas
nama dan barang-barang lain
yang tidak bertubuh, dilakukan
dengan jalan membuat akta
otentik atau di bawah tangan
yang melimpahkan hak-hak atas
barang-barang itu kepada orang
lain;
Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi
yang berutang sebelum penyerahan itu
diberitahukan kepadanya atau disetujuinya
secara tertulis atau diakuinya;
Penyerahan surat-surat utang
atas tunjuk dilakukan dengan
memberikannya;
Penyerahan surat utang atas
perintah dilakukan dengan
memberikannya bersama
endosemen surat itu.
Akseptasi diatur dalam Pasal 120 sd 128 KUHD, Akseptasi
adalah pernyataan dari tertarik/tersangkut bahwa dia
bersedia membayar wesel yang ditunjukkan kepadanya oleh
pemegangnya.
4. Akseptasi terhadap Wesel
Dalam hukum wesel, pihak penarik/penerbit menjamin
bahwa pihak tertarik/tersangkut akan melakukan akseptasi
dan pembayaran.
Jika pihak penarik hanya menjamin pembayarannya saja,
tetapi tidak menjamin akseptasi, maka pada wesel tersebut
haruslah ditulis kata "non akseptasi" atau ”non acceptable".
Wesel seperti ini tidak boleh dimintakan akseptasi.
Akseptasi berasal dari kata bahasa Perancis "accept", artinya
menyanggupi. Dalam bahasa Belanda ditulis "acceptatie".
dalam bahasa lnggris "acceptance".
Tujuan akseptasi itulah untuk mamastikan
pembayaran surat wesel itu pada hari
bayar.
Terminologi dan Tujuan
Akseptasi
W
0
STRENGTHS
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. I hope and I believe that
this Template will your Time, Money and
Reputation. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed.
Mungkin juga terjadi bahwa orang yang
menguasai surat wesel secara tidak sah
menawarkan akseptasi. Apabila tersangkut
mengetahui bahwa orang yang menawarkan
akseptasi itu adalah orang yang menguasai
secara tidak sah (tidak jujur) akseptasi dapat
ditolak.
Yang dapat menawarkan akseptasi itu
adalah pemegang yang sah Akseptasi
hanya dapat diberikan kepada
pemegang yang jujur.
Penawaran Akseptasi
Tanpa akseptasi wesel dapat
dimintakan pembayaran pada hari
bayar.
Tetapi jika akseptasi tidak
dimintakan seandainya pada hari
bayar tidak terjadi pembayaran (non
pembayaran), tersangkut tidak
dapat dituntut atau diregres, karena
tidak terikat menurut hukum wesel.
Apabila harus dimintakan
akseptasi, maka menurut
ketentuan Pasal 121 ayat 1
dan 4 KUHD, penerbit atau
endosan dengan atau
tanpa penetapan tenggang
waktu, dapat menetapkan
bahwa surat wesel itu
harus dimintakan
akseptasi.
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
dionteguhpratomo
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
Nakano
 
Tahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrakTahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrak
dewi kemala sari
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
Hukum Surat Berharga - Cek
Hukum Surat Berharga - CekHukum Surat Berharga - Cek
Hukum Surat Berharga - Cek
QuintaXeonita
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
DIAN EKA PERMATASARI
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
Defina Sulastiningtiyas
 
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppteksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
AZIS50
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
ardi hansa
 
Surat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonSurat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonNasria Ika
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
dewi kemala sari
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
Muhamad Yogi
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
Nakano
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
Topan Erlando
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANHubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Kanaidi ken
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Rudi Sudirdja
 

What's hot (20)

Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Tahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrakTahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrak
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Hukum Surat Berharga - Cek
Hukum Surat Berharga - CekHukum Surat Berharga - Cek
Hukum Surat Berharga - Cek
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppteksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Surat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonSurat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohon
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANHubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 

Similar to II. WESEL.pptx

III Aksep, Kwitansi dan Promes.pptx
III Aksep, Kwitansi dan Promes.pptxIII Aksep, Kwitansi dan Promes.pptx
III Aksep, Kwitansi dan Promes.pptx
donihasmanto
 
Makalahmanajemenkeuangan
MakalahmanajemenkeuanganMakalahmanajemenkeuangan
Makalahmanajemenkeuangan
ryanbz
 
surat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.pptsurat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.ppt
daffa448091
 
surat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.pptsurat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.ppt
NOTARISPPATIMadeDerm
 
SURAT BERHARGA.ppt
SURAT BERHARGA.pptSURAT BERHARGA.ppt
SURAT BERHARGA.ppt
riyanmuliadarma
 
Surat Berharga.pdf
Surat Berharga.pdfSurat Berharga.pdf
Surat Berharga.pdf
annisadian13
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
donihasmanto
 
Bab 5 surat surat berharga
Bab 5 surat surat berhargaBab 5 surat surat berharga
Bab 5 surat surat berharga
Aditya Panim
 
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptxKELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
GodfriedHeatubun
 
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptxKELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
GodfriedHeatubun
 
II.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptx
II.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptxII.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptx
II.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptx
donihasmanto
 
Surat Cara Boleh Niaga
Surat Cara Boleh NiagaSurat Cara Boleh Niaga
Surat Cara Boleh NiagaWanBK Leo
 
Makallah gadai
Makallah gadaiMakallah gadai
Makallah gadai
Nur Alim
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
Gindha Wayka
 
I. Surat Berharga Dalam Hukum.pptx
I. Surat Berharga Dalam Hukum.pptxI. Surat Berharga Dalam Hukum.pptx
I. Surat Berharga Dalam Hukum.pptx
donihasmanto
 
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
DiahNurAfifah2
 
Hukum jaminan sudjito
Hukum jaminan   sudjitoHukum jaminan   sudjito
Hukum jaminan sudjito
jonatanwardian
 
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Isaka Yoga
 

Similar to II. WESEL.pptx (20)

III Aksep, Kwitansi dan Promes.pptx
III Aksep, Kwitansi dan Promes.pptxIII Aksep, Kwitansi dan Promes.pptx
III Aksep, Kwitansi dan Promes.pptx
 
Makalah Manajemen Keuangan
Makalah Manajemen KeuanganMakalah Manajemen Keuangan
Makalah Manajemen Keuangan
 
Makalahmanajemenkeuangan
MakalahmanajemenkeuanganMakalahmanajemenkeuangan
Makalahmanajemenkeuangan
 
surat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.pptsurat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.ppt
 
surat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.pptsurat-surat-berharga-ppt.ppt
surat-surat-berharga-ppt.ppt
 
SURAT BERHARGA.ppt
SURAT BERHARGA.pptSURAT BERHARGA.ppt
SURAT BERHARGA.ppt
 
Surat Berharga.pdf
Surat Berharga.pdfSurat Berharga.pdf
Surat Berharga.pdf
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
 
Bab 5 surat surat berharga
Bab 5 surat surat berhargaBab 5 surat surat berharga
Bab 5 surat surat berharga
 
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptxKELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
 
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptxKELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
KELOMPOK 2 SURAT SANGGUP.pptx
 
II.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptx
II.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptxII.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptx
II.2 Akseptasi Tanpa Syarat.pptx
 
Surat Cara Boleh Niaga
Surat Cara Boleh NiagaSurat Cara Boleh Niaga
Surat Cara Boleh Niaga
 
Surat cek
Surat cekSurat cek
Surat cek
 
Makallah gadai
Makallah gadaiMakallah gadai
Makallah gadai
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
 
I. Surat Berharga Dalam Hukum.pptx
I. Surat Berharga Dalam Hukum.pptxI. Surat Berharga Dalam Hukum.pptx
I. Surat Berharga Dalam Hukum.pptx
 
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
 
Hukum jaminan sudjito
Hukum jaminan   sudjitoHukum jaminan   sudjito
Hukum jaminan sudjito
 
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
 

More from donihasmanto

15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
donihasmanto
 
14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx
donihasmanto
 
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
donihasmanto
 
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
donihasmanto
 
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
donihasmanto
 
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
donihasmanto
 
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
donihasmanto
 
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
donihasmanto
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
donihasmanto
 
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxXIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
donihasmanto
 
XII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxXII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptx
donihasmanto
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptx
donihasmanto
 
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxX. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
donihasmanto
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
donihasmanto
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
donihasmanto
 
VII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxVII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptx
donihasmanto
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
donihasmanto
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
donihasmanto
 
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxIV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
donihasmanto
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
donihasmanto
 

More from donihasmanto (20)

15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
 
14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx
 
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
 
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
 
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
 
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
 
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
 
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
 
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxXIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
 
XII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxXII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptx
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptx
 
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxX. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
 
VII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxVII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptx
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
 
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxIV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 

Recently uploaded

Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (13)

Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 

II. WESEL.pptx

  • 2. A. Pendahuluan Wissel Bahasa Belanda 01 wechse Bahasa Jerman 02 ettre de change Bahasa Perancis 03 DALAM KUHD & PERATURAN LAIN Wesel merupakan suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut (tertunjuk), pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar (tertarik). 1. Pengertian Wesel
  • 3. Alat Tukar Menukar, Penandatangan disebut penarik (trekker), yang disuruh membayar disebut tertarik (betrokkene); penerima uang adalah yang memegang surat wesel (nemer) R.Wirjono Prodjodikoro Pengertian Wesel Wesel, aksep atau yang dikenal dengan nama bank draft atau banker’s draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Syarief Basir wesel merupakan surat tagih yang diterbitkan oleh penarik (kreditor) dan harus diketahui (diaksep) oleh pihak tertarik (debitor) dalam jumlah, tanggal, dan jangka waktu tertentu. Seperti halnya promes, wesel juga dapat dipindahtangankan setelah diendos oleh pihak tertarik Bank Indonesia
  • 4. pihak yang menerbitkan surat wesel PENARIK/PENERBIT (TREKKER/DRAWER) 2. Para Pihak Dalam Wesel pihak yang diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat wesel TERTARIK/TERSANGKUT (betrokkene /Drawee) pihak yang telah setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar dengan sebelumnya membubuhkan tandatangannya pada wesel tersebut AKSEPTAN(Acceptant/Acceptor) PEMEGANG PERTAMA (NEMER/HOLDER) Pihak yang pertama sekali memegang/ menerima wesel tersebut dari penerbit. PENGGANTI (Geendosseerde/indorsee} Pihak yang menerima peralihan surat wesel dari pihak pemegang sebelumnya. ENDOSAN (Endosant/Endorser} Pihak yang mengalihkan surat wesel kepada pemegang selanjutnya
  • 5. Kata-kata surat wesel yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk wesel tersebut. Syarat Fomal penerbitan Wesel Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nama tertarik (orang yang harus membayarnya). Penetapan tempat pembayaran. Tanggal pembayaran Nama orang yang kepadanya atau kepada orang yang ditunjuknya wesel tersebut harus dibayar. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik/diterbitkan. Tanda tangan penerbit wesel (penarik). 01 02 03 04 05 06 07 08
  • 6. Jika dalam suatu wesel tidak ditulis hari bayar, maka wesel tersebut diperlakukan sebagai wesel dengan penunjukan (Op Zicht), sehingga wesel 02 03 01 Jika dalam suatu wesel tidak ditulis tempat di mana wesel tersebut harus dibayar, maka wesel tersebut harus dibayar di tempat yang ditulis di samping nama tertarik dan di tempat di mana tertarik berdomisi. Jika dalam suatu wesel tidak ditulis tempat dimana wesel tersebut diterbitkan, maka wesel tersebut dianggap ditandatangani di tempat yang ditulis di samping nama penarik. Pasal 101 Ayat 1 KUHD: Surat wesel dalam mana tak terdapat satu saja dari keterangan yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, ia pun tak berlaku sebagai surat-wesel, kecuali dalam hal-hal tersebut di bawah ini, dengan 3 (tiga) kekecualian:
  • 7. Nama Surat Wesel (Wissel Clausule) Istilah wesel lazim disebut klausula wesel. Klausula wesel harus ditempatkan di dalam teks surat wesel, tidak cukup jika ditulis di luar rumusan teksnya, misalnya ditulis pada bagian atas surat wesel sebagai kepala surat. Jika tidak dimasukkan dalam rumusan teksnya, surat itu bukan surat wesel walaupun di bagian atasnya tertulis "surat wesel", selain itu klausula wesel harus ditulis dalam bahasa yang dipakai untuk surat wesel itu, artinya jika surat wesel itu dibuat dalam bahasa Indonesia, klausula wesel harus dalam bahasa Indonesia, dan seterusnya… Bandar Lampung, 1 Juli 2022 Pada tanggal 1 September 2022 bayarlah surat wesel ini kepada tuan Faris atau penggantinya di Lampung uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kepada Bank Lampung PT.GAW
  • 8. Perintah membayar itu harus tidak bersyarat: tidak boleh digantungkan pada suatu syarat tertentu yang sifatnya menghalangi atau tidak memperlancar pembayaran surat wesel itu. Perintah membayar Sejumlah uang
  • 9. Dalam surat wesel harus termuat tanda tangan penarik / penerbit, dimana tanda tangan merupakan bukti keabsahan dalam penerbitan surat wesel. Surat wesel itu akan mendapat pembayaran dari tersangkut apabila oleh tersangkut surat yang disodorkan kepadanya telah memenuhi syarat formal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (KUHD). Harus Ada Tandatangan Penarik/Penerbit
  • 10. 1 2 3 Penetapan Hari Bayar Dalam surat wesel harus disebutkan ketentuan hari bayar (vervaidag, time of payment). Jika tidak disebutkan, surat wesel itu dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan (Pasal 101 ayat 2 KUHD). Menurut ketentuan Pasal 132 KUHD ada empat cara menentukan hari bayar surat Wesel: Pada waktu diperlihatkan (op zicht. on demand), surat wesel ini disebut surat wesel atas penglihatan (zicht-wissel, demand demand draft) Pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan (nazicht. after sight). surat wesel ini disebut surat wesel sesudah penglihatan (nazicm wissel, after sight draft). Pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitannya (dato, after date), surat wesel ini disebut surat wesel sesudah penanggalan (dato-wissel. after date draft). 4 Pada hari tanggal yang ditentukan (dag, date), surat wesel in) disebut wesel penanggalan (dagwissel, date draft).
  • 11. Wesel atas penglihatan Bandar Lampung, 1 Juli 2022 Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada tuan Farisky atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp 5. 000.000,-(lima juta ribu rupiah). Kepada PT.GAW Bank Lampung Manager Wesel atas penglihatan, hari bayarnya pada waktu diperlihatkan, dalam hal ini ada persamaan dengan surat cek. Wesel atas penglihatan mirip dengan alat pembayaran tunai. Jika dalam surat wesel tidak menyebutkan hari bayarnya, surat wesel itu dianggap wesel atas penglihatan, yang pembayarannya dilakukan pada waktu diperlihatkan (Pasal 101 ayat 2 KUHD).
  • 12. Wesel sesudah penglihatan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan kepada tersangkut. Perbuatan memperlihatkan itu berlaku sebagai permintaan akseptasi. Bandar Lampung, 1 Juli 2022 Tiga bulan sesudah penunjukan surat wesel ini bayarlah kepada tuan Farisky atau penggantinya di Lampung uang sejumlah Rp 5.000.000,-(1ima juta ribu rupiah). Kepada PT.GAW Bank Lampung Manager Wesel Sesudah penglihatan
  • 13. Wesel sesudah penanggalan adalah wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitan. Biasanya hari bayar pada waktu tertentu itu sudah dapat diketahui karena dalam surat wesel itu sudah dicantumkan tenggang waktu sesudah tanggal penerbitan. Bandar Lampung, 1 Juli 2022 Tiga bulan sesudah tanggal surat wesel ini bayarlah kepada tuan Farisky atau penggantinya di Lampung uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta ribu rupiah). Kepada PT.GAW Bank Lampung Manager Wesel Sesudah Penanggalan
  • 14. Pada surat wesel semacam ini mungkin akan timbul suatu kesulitan jika tempat penerbitan surat wesel dan tempat pembayarannya berlainan, dan jauh jaraknya, sehingga hari tanggal pada dua tempat itu pada suatu saat akan menjadi berlainan. Jika terjadi hal tanggal yang berlainan, menurut ketentuan Pasal 136 ayat 1 KUHD yang dipakai ialah hari dari tempat pembayaran itu. Bandar Lampung, 1 Juli 2022 Pada Tanggal 5 Juli 2022 bayarlah kepada tuan Farisky atau penggantinya di Lampung uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta ribu rupiah). Kepada PT.GAW Bank Lampung Manager Wesel Penanggalan
  • 15. Wesel atas pengganti penerbit atau sering juga disebut wesel yang ditarik oleh seseorang untuk dirinya sendiri (wissel aan eigen order). Bentuk-Bentuk Wesel Khusus Wesel atas penerbit sendiri atau sering juga disebut wesel yang ditujukan kepada dirinya sendiri (wisse1 op de trekker zelf). Wesel untuk perhitungan pihak ketiga (wissel voor rekening van dader). Wesel Inkaso atau sering juga disebut penarikan wesel berdasarkan pemberian kuasa (wissel incasso). Wesel domisili (wissel domicilie).
  • 16. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijabarkan, salah satu ciri surat berharga adalah mudah dialihkan. Cara pengalihan yang dimaksud antara lain dengan endosemen. Rasjim Wiraatmadja mengemukakan bahwa endosemen berarti penyerahan suatu surat atas tunjuk oleh seorang yang berhak atau pemegang kepada orang lain dengan disertai pernyataan mengalihkan haknya atas surat itu yang ditulis pada surat itu juga. B. Pengalihan Surat Wesel 1. Endosemen Dalam Wesel
  • 17. Endosemen adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh orang yang hendak mengalihkan hak tagihnya pada surat yang mempribadikan hak tagih yang memuat pernyataan kehendaknya untuk mengalihkan hak tagihnya, di bawah pernyataan mana oleh yang mengalihkan (endosan) dibubuhi tandatangannya. . Soetomo Ramelan:
  • 18. Fungsi Endosemen Sebagai Akta Suatu endosemen dibuat untuk membuktikan beralihnya hak tagih dari yang mengalihkan (endosan) yang dibubuhi tanda tangan yang mengalihkan. Di samping fungsi mengalihkan yang berlaku bagi tiap-tiap endosemen pada surat-surat atas pengganti pada umumnya, endosemen juga mempunyai fungsi menjamin (garanti functie). Legitimasi Endosemen melegitimasi orang yang memperoleh hak tagih (geendosserde) sebagai yang berhak, karena suatu endosemen memuat pernyataan dari pemilik sebelumnya bahwa hak tagihnya dialihkan kepada orang yang namanya disebutkan di dalam endosemen (kecuali dalam endosemen blanko). Transport functie Hak atas surat dan dengan demjkian hak yang tersimpul dalam surat itu beralih dengan penyerahan surat disertai endosemen.
  • 19. Endosemen (bahasa Prancis: endossement, bahasa Inggris: endorsement) merupakan cara pengalihan wesel oleh pemegangnya kepada pihak lain secara sederhana, yakni dengan cara menulisnya di belakang surat wesel tersebut. Kata "endos" sendiri secara harfiah berarti "belakang”. Setelah dilakukan endosemen, maka seluruh hak yang ada dalam wesel tersebut beralih kepada pihak yang dialihkan tersebut. Endosemen harus dilakukan "tanpa syarat". Jika ada syarat yang ditulis pada endosemen tersebut, maka syarat tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Pengertian Endosemen
  • 20. Suatu endosemen yang dilakukan atas surat wesel yang demikian, berlaku sebagai cessie. Berikut contoh Klausula "atas pengganti". Misalnya, wesel yang berbunyi: Bandar Lampung, 1 Juli 2022 Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada tuan Farisky atau pengganti uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta ribu rupiah). Sedangkan bunyi endosemen: Kepada Tuan Adiet atau Pengganti Tandatangan Farisky
  • 21. Bandar Lampung, 1 Juli 2022 1. Untuk saya kepada tuan Adiet atau pengganti. Tanda tangan (farisky) 2. Kepada tuan Adiet atau pengganti. Tanda tangan (Farisky) 1. Bayarkan kepada Bank Lampung Telukbetung atau pengganti. Untuk PT. ASA Telukbetung. Tanda tangan (Direktur) Akan tetapi, selain dari endosemen biasa, terdapat juga berbagai jenis endosemen itu misalnya berbunyi :
  • 22. Dalam praktiknya perusahaan telah membuat bentuk tertentu dari endosemen itu berupa stempel, hanya dengan mengisi tanggal dan tanda tangan saja. Your Text Here Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Bayarlah kepada -------------------------atau order Untuk ------------------------------------------------- Lampung---------------------------------------2017 Tandatangan -------------
  • 23. 02 01 Endosemen Blanko (Pasal 112 ayat 2 KUHD) Yaitu endosemen yang tidak mengisi nama pihak penerima pengalihan wesel. . Macam-macam Endosensemen Endosemen Inkaso (Pasal 117 KUHD) Seperti telah dijelaskan bahwa jika dalam surat wesel ada tertulis kata "inkasso" atau yang sejenisnya, maka wesel tersebut tidak dapat dialihkan dengan endosemen biasa, tetapi dengan jalan pemberian kuasa. . Endosemen Jaminan (Pasal 118 KUHD) Endosemen jaminan adalah endosemen yang menempatkan pihak penerima peralihan pada kedudukan hanya sebagai pemegang jarninan (gadai) saja 03
  • 24. Jika suatu wesel dimaksudkan tidak untuk dialihkan, maka ada klausula dalam wesel yang berbunyi "tidak atas pengganti". Wesel seperti ini tidak dapat dialihkan secara endosemen, tetapi masih mungkin dialihkan dengan cara "cessie"’ dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Hal ini berarti untuk mengalihkan wesel harus mengacu pada ketentuan cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain; Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya; Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.
  • 25. Akseptasi diatur dalam Pasal 120 sd 128 KUHD, Akseptasi adalah pernyataan dari tertarik/tersangkut bahwa dia bersedia membayar wesel yang ditunjukkan kepadanya oleh pemegangnya. 4. Akseptasi terhadap Wesel Dalam hukum wesel, pihak penarik/penerbit menjamin bahwa pihak tertarik/tersangkut akan melakukan akseptasi dan pembayaran. Jika pihak penarik hanya menjamin pembayarannya saja, tetapi tidak menjamin akseptasi, maka pada wesel tersebut haruslah ditulis kata "non akseptasi" atau ”non acceptable". Wesel seperti ini tidak boleh dimintakan akseptasi.
  • 26. Akseptasi berasal dari kata bahasa Perancis "accept", artinya menyanggupi. Dalam bahasa Belanda ditulis "acceptatie". dalam bahasa lnggris "acceptance". Tujuan akseptasi itulah untuk mamastikan pembayaran surat wesel itu pada hari bayar. Terminologi dan Tujuan Akseptasi
  • 27. W 0 STRENGTHS You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Mungkin juga terjadi bahwa orang yang menguasai surat wesel secara tidak sah menawarkan akseptasi. Apabila tersangkut mengetahui bahwa orang yang menawarkan akseptasi itu adalah orang yang menguasai secara tidak sah (tidak jujur) akseptasi dapat ditolak. Yang dapat menawarkan akseptasi itu adalah pemegang yang sah Akseptasi hanya dapat diberikan kepada pemegang yang jujur. Penawaran Akseptasi
  • 28. Tanpa akseptasi wesel dapat dimintakan pembayaran pada hari bayar. Tetapi jika akseptasi tidak dimintakan seandainya pada hari bayar tidak terjadi pembayaran (non pembayaran), tersangkut tidak dapat dituntut atau diregres, karena tidak terikat menurut hukum wesel. Apabila harus dimintakan akseptasi, maka menurut ketentuan Pasal 121 ayat 1 dan 4 KUHD, penerbit atau endosan dengan atau tanpa penetapan tenggang waktu, dapat menetapkan bahwa surat wesel itu harus dimintakan akseptasi.