Download to read offline
![Modul Hukum Bisnis & Lingkungan [TM1].docx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulhukumbisnislingkungantm1-240917211939-d0c939a5-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
XII. Asas Hukum.pptx
- 1.
- 2. A. Pendahuluan ASAS HUKUMUMUM adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. 2 BELLEFROID ASAS HUKUM UMUM merupakan pengendepankan hukum positif dalam suatu masyarakat. VAN ELKEMA HOMMES ASAS HUKUM itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar- dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. THE LIANG GIE ASAS adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. P. SCHOLTEN ASAS HUKUM adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
- 3. “ Asas hukum atauprinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. 3
- 4. ASAS HUKUM tidaksemua dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, seperti - Asas Fictie Hukum (asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang); Asas in dubio pro reo (jika ada keragu- raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa); Asas res judicata pro veritate habetur (apa yang diputus hakim harus dianggap benar); Asas lex posteriori derogat legi priori (Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama). Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti misalnya asas Praduga Tak Bersalah (the presumptiom of ln nocence) yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (nullum delictum nulla poenasine praevia lage poenali) seperti yang tercantum dalam Pasal l ayat 1 KUHPidana. 4
- 5. Fungsi ASAS HUKUM: 1.ASAS HUKUM UMUM ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum (kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula/aman), asas lex posteriori derogat legi priori (Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama), asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. 2. ASAS HUKUM KHUSUS berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdata tentang Bezit, asas praduga tak bersalah. 5 1. FUNGSI DALAM HUKUM mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. 2. FUNGSI DALAM ILMU HUKUM hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.
- 6. 6 B. Asas PembentukanPeraturan Perundang-Undangan Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku Surut (Non-Retroaktif). Undang-UndangTidak Dapat Diganggu Gugat. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa Lebih Tinggi Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Pula (Lex superiori derogat legi inferiori). Undang-Undang yang Bersifat Khusus Akan Mengesampingkan Undang-undang Yang Bersifat Umum (Lex specialis derogat legi generalis). Undang-Undang yang Baru Mengalahkan Undang- undang Yang Lama (Lex posteriori derogat legi priori).
- 7. Lembaga Pengujian Peraturan Perundang- undangan Lembaga pengujian peraturan perundang- undangandapat melakukannya sendiri dengan membetuk peraturan perundang- undangan dalam pengujian politik atau legislative, atau lembaga peradilan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (judicial review). MAHKAMAH AGUNG dapat meluruskan peraturan di bawah undang-undang terhadap Undang- undang (Aspek legalitas). 7 MAHKAMAH KONSTITUSI dapat juga meluruskan Undang-Undang terhadap UUD yang berisi nilai dasar dan nilai rinciannya.
- 8. C. Asas Hukum Pembentukan Perjanjian 1.Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah freedom of contract, party autonomy, liberty of contract berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme. Kebebasan membuat perjanjian merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata dikatakan bersifat terbuka, karena terbuka untuk memperjanjikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak. 8
- 9. 9 Pentingnya Asas Kebebasan Berkontrak 2.Asas kebebasan berkontrakini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. 1. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia.
- 10. Adam Smith 10 Kebebasan berkontakadalah merupakan refleksi dari perkembangan pasar bebas yang dipelopori Adam Smith pada abad ke sembilanbelas. Adam Smith dengan filsafat ekonomi klasiknya menekankan pada ajaran laissez faire yang menekankan prinsip non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Menurut Smith pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang mengatur sedikit. Kebijakan ekonomi yang terbaik adalah yang berasal dari kegiatan orang-orang yang timbul secara spontan dan tanpa halangan. Jeremy Bentham Menurut pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran filsafat utilitarian Bentham (Benthamite utilitarianism). Secara umum Bentham menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat mengetahui tentang apa yang baik untuk kepentingan dirinya, kecuali dirinya sendiri. Menurut Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal yang pemerintah sendiri tidak memahaminya.
- 11. Dua Aspek Utama asas kebebasan berkontrak dijadikandasar dalam pelaksanaan perancangan dan pembuatan perjanjian ASPEK AKOMODATIF Dalam perancangan dan pembuatan perjanjian, seorang perancang perjanjian harus mampu mengakomodasikan seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan yang sah, yang terbentuk di dalam transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis yang dirancangnya. 11 ASPEK LEGALITAS Seorang perancang dan pembuat perjanjian harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan transaksi bisnis (transaksi apapun) diantara para pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan.
- 12. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia Pasal1320 Ayat (1) jo. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Para pihak Sepakat mengikatkan diri dan sebagai Undang-Undang bagi para pihak 12 Pasal 1332 KUHPerdata, menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian Pasal 1320 Ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata Sahnya perjanjian atas suatu sebab yang halal dan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum Pasal 1329 jo. Pasal 1330 dan 1331 KUHPerdata Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum Ketentuan Buku III KUHPerdata kebanyakan bersifat hukum pelengkap (aanvullend Recht) Buku III KUHPerdata juga tidak melarang kepada seseorang untuk membuat perjanjian itu dalam bentuk tertentu.
- 13. 2. Asas Konsensualisme â–ŞAsas konsensualisme menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. â–Ş Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
- 14. 14 Teori sejak kapan kesepakatan itu terjadi 1.Teori kehendak (willstheorie) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. 2. Teori pengiriman (verzendtheorie) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. 3.Teori pengetahuan (vernemingstheorie) yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. 4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
- 15. 3. Asas Pacta Sunt Servanda â–ŞThe rule pacta sunt servanda, a fundamental element in the principle of good faith (Pacta sunt sevanda adalah suatu elemen dasar dari asas itikad baik). â–Ş Asas pacta sunt servanda bahkan pada awalnya di negara Anglo Saxon asas ini berlaku mutlak, bahwa perjanjian harus dipenuhi meskipun orang itu tidak lagi mampu untuk memenuhinya bukan karena kesalahannya, tetap tidak dapat dijadikan alasan 15
- 16. 16 4. Asas Itikad Baik â–ŞAsas itikad baik mendapatkan basis fundamental dalam hukum alam, yang memandang semua orang pada dasarnya memiliki itikad baik dalam dirinya, dalam hal ini hati nurani â–Ş Asas itikad baik kemudian menjadi aturan pragmatis yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda yang berarti janji dan perjanjian harus ditepati.
- 17. D. Asas HukumKebendaan 1. ASAS ABSOLUT (DEWINGENRECHT) Hukum benda tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. 2. ASAS DAPAT DIPINDAHTANGANKAN Kecuali dalam hal yang bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum hak milik atas kebendaan dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lain dengan segala akibat hukumnya 3. ASAS INDIVIDUALITEIT segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah (individueelbepaaal d)dan benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. 17
- 18. D. Asas HukumKebendaan 4. ASAS TOTALITEIT Hak kebendaan selalu diletakkan diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan, siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak ia mempunyai zakelijkrecht atas keseluruhan zaak itu juga atas bagian-bagiannya yang tidak terpisah 5. ASAS TIDAK DAPAT DIPISAHKAN (ONSPLITSBAARHEID) seorang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena). 6.ASAS PRIORITEIT seorang hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nemoplis) yang artinya bahwa orang dapat memberikan atau memindahkan kepada orang lain suatu hak yang lebih besar daripada hak yang ada pada dirinya. 18
- 19. D. Asas HukumKebendaan 7. ASAS PERCAMPURAN (VERMINGING) Hak kebendaan yang terbatas jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap 8. ASAS PERLAKUAN YANG BERLAINAN TERHADAP BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK Antara benda bergerak dengan benda tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum yang berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, kepemilikan, kedaluarsa, demikian juga mengenai jura in re aliena yang dapat diadakan 9.ASAS PUBLICITEIT Asas ini dianut atas kebendaan tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan, hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, sedangkan mengenai benda-benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum, Misalkan Hak Milik Kendaraan Bermotor. 19
- 20. E. Asas Dalam HukumPidana Pasal1 KUHP mengandung tiga buah asas yang sangat penting Hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan ' suatu hukum yang tertulis. 20 Undang-undang Pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut. Penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-undang Pidana.
- 21. Ketentuan-ketentuan yang mengaturmasalah perundang-undangan seperti tidak berlaku surut, dapat kita jumpai dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia) yang telah diundangkan dalam Staatsblad tahun 1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847. Pasal 2 dari AB menentukan: "De wet verbindt alleen voor het toekomende en heaft geene terugWerkende kracht. (yang artinya Undang-undang itu hanyalah berkenaan dengan hal-hal yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku secara surut). 2. Asas Undang- undang Tidak Berlaku Surut 21
- 22. â–Ş Dilarangnya penggunaanpenafsiran secaraan alogis dalam hukum pidana itu adalah dengan maksud agar suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang terlarang menurut undang-undang itu, jangan sampai kemudian secara analogis dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang, hingga pelakunya menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang. 3. Asas Penafsiran Secara Analogis 22
- 23.