SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
XII. ASAS HUKUM
A. Pendahuluan
ASAS HUKUM UMUM
adalah norma dasar yang
dijabarkan dari hukum positif dan
yang oleh ilmu hukum tidak
dianggap berasal dari aturan-
aturan yang lebih umum.
2
BELLEFROID
ASAS HUKUM UMUM merupakan
pengendepankan hukum positif
dalam suatu masyarakat.
VAN ELKEMA HOMMES
ASAS HUKUM itu tidak boleh
dianggap sebagai norma-norma
hukum yang konkrit, akan tetapi
perlu dipandang sebagai dasar-
dasar umum atau petunjuk
petunjuk bagi hukum yang
berlaku.
THE LIANG GIE
ASAS adalah suatu dalil umum yang
dinyatakan dalam istilah umum tanpa
menyarankan cara-cara khusus
mengenai pelaksanaannya yang
diterapkan pada serangkaian
perbuatan untuk menjadi petunjuk
yang tepat bagi perbuatan itu.
P. SCHOLTEN
ASAS HUKUM adalah
kecenderungan-kecenderungan
yang disyaratkan oleh pandangan
kesusilaan kita pada hukum,
merupakan sifat-sifat umum
dengan segala keterbatasannya
sebagai pembawaan yang umum
itu, tetapi yang tidak boleh tidak
harus ada.
“
Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum
konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang
konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem
hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan
dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat
diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan
konkrit tersebut.
3
ASAS HUKUM tidak semua dituangkan dalam bentuk peraturan
yang konkrit atau pasal-pasal, seperti
- Asas Fictie Hukum (asas bahwa setiap orang dianggap tahu
akan undang-undang); Asas in dubio pro reo (jika ada keragu-
raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang
menguntungkan terdakwa); Asas res judicata pro veritate habetur
(apa yang diputus hakim harus dianggap benar); Asas lex
posteriori derogat legi priori (Aturan hukum yang lebih baru
mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama).
Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam
peraturan konkrit seperti misalnya asas Praduga Tak Bersalah
(the presumptiom of ln nocence) yang terdapat dalam Pasal 8
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dan asas Suatu perbuatan tidak dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan
pidana yang telah ada (nullum delictum nulla poenasine praevia
lage poenali) seperti yang tercantum dalam Pasal l ayat 1
KUHPidana.
4
Fungsi ASAS HUKUM:
1. ASAS HUKUM UMUM ialah asas hukum yang
berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas
restitutio in integrum (kekacauan dalam masyarakat,
haruslah dipulihkan pada keadaan semula/aman), asas lex
posteriori derogat legi priori (Aturan hukum yang lebih
baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum
yang lama), asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar,
untuk sementara harus dianggap demikian sampai
diputus (lain) oleh pengadilan.
2. ASAS HUKUM KHUSUS berfungsi dalam bidang yang
lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum
pidana dan sebagainya, yang sering merupakan
penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta
sunt servanda, asas konsensualisme, asas yang
tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdata tentang Bezit,
asas praduga tak bersalah.
5
1. FUNGSI DALAM HUKUM
mendasarkan eksistensinya pada rumusan
oleh pembentuk undang-undang dan hakim
(ini merupakan fungsi yang bersifat
mengesahkan) serta mempunyai pengaruh
yang normatif dan mengikat para pihak.
2. FUNGSI DALAM ILMU HUKUM
hanya bersifat mengatur dan eksplikatif
(menjelaskan). Tujuannya adalah memberi
ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak
termasuk hukum positif.
6
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik menurut Purnadi Purbacaraka
dan Soerjono Soekanto
Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku Surut (Non-Retroaktif).
Undang-UndangTidak Dapat Diganggu Gugat.
Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa Lebih Tinggi
Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Pula (Lex superiori
derogat legi inferiori).
Undang-Undang yang Bersifat Khusus Akan
Mengesampingkan Undang-undang Yang Bersifat Umum
(Lex specialis derogat legi generalis).
Undang-Undang yang Baru Mengalahkan Undang-
undang Yang Lama (Lex posteriori derogat legi priori).
Lembaga
Pengujian
Peraturan
Perundang-
undangan
Lembaga pengujian
peraturan perundang-
undangan dapat
melakukannya sendiri
dengan membetuk
peraturan perundang-
undangan dalam
pengujian politik atau
legislative, atau
lembaga peradilan
melalui Mahkamah
Konstitusi dan
Mahkamah Agung
(judicial review).
MAHKAMAH
AGUNG
dapat meluruskan
peraturan di bawah
undang-undang
terhadap Undang-
undang (Aspek
legalitas).
7
MAHKAMAH
KONSTITUSI
dapat juga meluruskan
Undang-Undang
terhadap UUD yang
berisi nilai dasar dan
nilai rinciannya.
C. Asas Hukum
Pembentukan
Perjanjian
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah
freedom of contract, party autonomy, liberty of contract
berkembang seiring dengan kapitalisme dan
individualisme.
Kebebasan membuat perjanjian merupakan wujud nyata
dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh sebab itu,
pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata dikatakan
bersifat terbuka, karena terbuka untuk memperjanjikan
apapun yang dikehendaki oleh para pihak.
8
9
Pentingnya
Asas
Kebebasan
Berkontrak
2.Asas kebebasan berkontrak ini
mengandung makna sebagai
suatu perwujudan dari kehendak
bebas para pihak dalam suatu
perjanjian yang berarti juga
sebagai pancaran atas
pengakuan hak asasi manusia.
1. Asas kebebasan
berkontrak merupakan suatu
asas yang bersifat universal
yang berlaku disemua negara
di dunia.
Adam Smith
10
Kebebasan berkontak adalah merupakan
refleksi dari perkembangan pasar
bebas yang dipelopori Adam Smith
pada abad ke sembilanbelas.
Adam Smith dengan filsafat ekonomi
klasiknya menekankan pada ajaran
laissez faire yang menekankan prinsip
non intervensi oleh negara terhadap
kegiatan ekonomi dan bekerjanya
pasar.
Menurut Smith pemerintah yang terbaik
adalah pemerintah yang mengatur
sedikit. Kebijakan ekonomi yang
terbaik adalah yang berasal dari
kegiatan orang-orang yang timbul
secara spontan dan tanpa halangan.
Jeremy Bentham
Menurut pemikiran Jeremy Bentham yang
dikenal dengan ajaran filsafat
utilitarian Bentham (Benthamite
utilitarianism).
Secara umum Bentham menyatakan
bahwa tidak seorangpun dapat
mengetahui tentang apa yang baik
untuk kepentingan dirinya, kecuali
dirinya sendiri.
Menurut Bentham, pemerintah tidak boleh
ikut campur dalam hal yang
pemerintah sendiri tidak
memahaminya.
Dua Aspek
Utama asas
kebebasan
berkontrak
dijadikan dasar
dalam
pelaksanaan
perancangan
dan pembuatan
perjanjian
ASPEK AKOMODATIF
Dalam perancangan dan pembuatan
perjanjian, seorang perancang
perjanjian harus mampu
mengakomodasikan seoptimal
mungkin kebutuhan dan keinginan
yang sah, yang terbentuk di dalam
transaksi bisnis mereka ke dalam
kontrak bisnis yang dirancangnya.
11
ASPEK LEGALITAS
Seorang perancang dan
pembuat perjanjian harus
berupaya semaksimal mungkin
untuk dapat menuangkan
transaksi bisnis (transaksi
apapun) diantara para pihak ke
dalam kontrak yang sah dan
dapat dilaksanakan.
Asas
kebebasan
berkontrak
dalam hukum
perjanjian di
Indonesia
Pasal 1320 Ayat (1) jo.
Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata.
Para pihak Sepakat
mengikatkan diri dan
sebagai Undang-Undang
bagi para pihak
12
Pasal 1332 KUHPerdata,
menentukan hanya
barang-barang yang
dapat diperdagangkan
saja dapat menjadi pokok
perjanjian-perjanjian
Pasal 1320 Ayat (4) jo. Pasal
1337 KUHPerdata
Sahnya perjanjian atas suatu
sebab yang halal dan suatu
sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang,
atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban
umum
Pasal 1329 jo. Pasal 1330 dan
1331 KUHPerdata
Kecakapan dalam melakukan
perbuatan hukum
Ketentuan Buku III
KUHPerdata kebanyakan
bersifat hukum
pelengkap (aanvullend
Recht)
Buku III KUHPerdata juga
tidak melarang kepada
seseorang untuk
membuat perjanjian itu
dalam bentuk tertentu.
2. Asas Konsensualisme
▪ Asas konsensualisme
menekankan bahwa pada
dasarnya perjanjian dan
perikatan yang timbul itu
sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan.
▪ Asas ini mengandung arti
bahwa perjanjian itu terjadi
sejak saat tercapainya kata
sepakat (consensus) antara
pihak-pihak mengenai
pokok perjanjian.
14
Teori
sejak kapan
kesepakatan
itu terjadi
1. Teori kehendak (willstheorie) yang mengajarkan
bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak
pihak penerima dinyatakan.
2. Teori pengiriman (verzendtheorie) yang
mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat
kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang
menerima tawaran.
3.Teori pengetahuan (vernemingstheorie) yang
mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan
seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya
diterima.
4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) yang
mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada
saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima
oleh pihak yang menawarkan.
3. Asas
Pacta Sunt
Servanda
▪ The rule pacta sunt servanda, a fundamental element
in the principle of good faith (Pacta sunt sevanda
adalah suatu elemen dasar dari asas itikad baik).
▪ Asas pacta sunt servanda bahkan pada awalnya di
negara Anglo Saxon asas ini berlaku mutlak, bahwa
perjanjian harus dipenuhi meskipun orang itu tidak
lagi mampu untuk memenuhinya bukan karena
kesalahannya, tetap tidak dapat dijadikan alasan
15
16
4. Asas Itikad
Baik
▪ Asas itikad baik
mendapatkan basis
fundamental dalam
hukum alam, yang
memandang semua
orang pada dasarnya
memiliki itikad baik
dalam dirinya, dalam
hal ini hati nurani
▪ Asas itikad baik
kemudian menjadi
aturan pragmatis yang
dikenal dengan asas
pacta sunt servanda
yang berarti janji dan
perjanjian harus
ditepati.
D. Asas Hukum Kebendaan
1. ASAS ABSOLUT
(DEWINGENRECHT)
Hukum benda
tidak akan
memberikan
wewenang yang
lain daripada apa
yang sudah
ditentukan oleh
undang-undang,
kehendak para
pihak tidak dapat
mempengaruhi
isi hak
kebendaan.
2. ASAS DAPAT
DIPINDAHTANGANKAN
Kecuali dalam hal
yang bertentangan
dengan undang-
undang, kesusilaan
dan ketertiban
umum hak milik
atas kebendaan
dapat dipindah
tangankan atau
dapat dialihkan dari
pemiliknya semula
kepada pihak lain
dengan segala
akibat hukumnya
3. ASAS
INDIVIDUALITEIT
segala sesuatu yang
menurut hukum
dapat ditentukan
terpisah
(individueelbepaaal
d)dan benda
tertentu atau dapat
ditentukan secara
individual artinya
orang hanya dapat
sebagai pemilik dari
barang yang
berwujud yang
merupakan
kesatuan.
17
D. Asas Hukum Kebendaan
4. ASAS TOTALITEIT
Hak kebendaan
selalu diletakkan
diatas seluruh
objeknya sebagai
satu kesatuan, siapa
yang mempunyai
zakelijkrecht atas
suatu zaak ia
mempunyai
zakelijkrecht atas
keseluruhan zaak
itu juga atas
bagian-bagiannya
yang tidak terpisah
5. ASAS TIDAK DAPAT
DIPISAHKAN
(ONSPLITSBAARHEID)
seorang yang berhak
tidak boleh memindah
tangankan sebagian
dari kekuasaan yang
termasuk suatu hak
kebendaan yang ada
padanya.
Meskipun seorang
pemilik diberikan
kewenangan untuk
membebani hak
miliknya dengan
kebendaan lainnya
yang bersifat terbatas
(jura in re aliena).
6.ASAS PRIORITEIT
seorang hanya
dapat memberikan
hak yang tidak
melebihi apa yang
dipunyai (asas
nemoplis) yang
artinya bahwa
orang dapat
memberikan atau
memindahkan
kepada orang lain
suatu hak yang
lebih besar daripada
hak yang ada pada
dirinya.
18
D. Asas Hukum Kebendaan
7. ASAS PERCAMPURAN
(VERMINGING)
Hak kebendaan yang
terbatas jadi selain hak
milik hanya mungkin atas
benda orang lain. Tidak
dapat orang itu untuk
kepentingan sendiri
memperoleh hak gadai
(menerima gadai) hak
memungut hasil atas
barangnya sendiri.
Apabila hak yang
membebani dan yang
dibebani itu terkumpul
dalam satu tangan ,
maka hak yang
membebani itu lenyap
8. ASAS PERLAKUAN
YANG BERLAINAN
TERHADAP BENDA
BERGERAK DAN TIDAK
BERGERAK
Antara benda
bergerak dengan
benda tak bergerak
terdapat perbedaan
pengaturan dalam hal
terjadi peristiwa
hukum yang
berhubungan dengan
penyerahan,
pembebanan,
kepemilikan,
kedaluarsa, demikian
juga mengenai jura in
re aliena yang dapat
diadakan
9.ASAS PUBLICITEIT
Asas ini dianut atas
kebendaan tidak
bergerak yang diberikan
hak kebendaan, hak
kebendaan atas benda
tidak bergerak
diumumkan dan
didaftarkan dalam
register umum,
sedangkan mengenai
benda-benda yang
bergerak cukup dengan
penyerahan nyata, tanpa
pendaftaran dalam
register umum, Misalkan
Hak Milik Kendaraan
Bermotor.
19
E. Asas Dalam
HukumPidana
Pasal 1 KUHP
mengandung
tiga buah asas
yang sangat
penting
Hukum pidana yang
berlaku di negara kita itu
merupakan ' suatu
hukum yang tertulis.
20
Undang-undang Pidana
yang berlaku di negara
kita itu tidak dapat
diberlakukan surut.
Penafsiran secara
analogis itu tidak
boleh dipergunakan
dalam menafsirkan
Undang-undang
Pidana.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah
perundang-undangan seperti tidak berlaku
surut, dapat kita jumpai dalam Algemene
Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie
(AB) (Ketentuan-ketentuan Umum tentang
Perundang-undangan untuk Indonesia) yang
telah diundangkan dalam Staatsblad tahun
1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847.
Pasal 2 dari AB menentukan:
"De wet verbindt alleen voor het toekomende
en heaft geene terugWerkende kracht. (yang
artinya Undang-undang itu hanyalah
berkenaan dengan hal-hal yang akan datang
dan tidak mempunyai kekuatan berlaku
secara surut).
2. Asas
Undang-
undang
Tidak
Berlaku
Surut
21
▪ Dilarangnya penggunaan penafsiran
secaraan alogis dalam hukum pidana
itu adalah dengan maksud agar suatu
perbuatan yang semula bukan
merupakan perbuatan yang terlarang
menurut undang-undang itu, jangan
sampai kemudian secara analogis
dipandang sebagai suatu perbuatan
yang terlarang, hingga pelakunya
menjadi dapat dihukum karena telah
melakukan suatu perbuatan yang
sebenarnya tidak pernah dinyatakan
sebagai suatu perbuatan yang
terlarang menurut undang-undang.
3. Asas
Penafsiran
Secara
Analogis
22
Thanks……

More Related Content

Similar to XII. Asas Hukum.pptx

Bab III ANALISIS HTN
Bab III ANALISIS HTNBab III ANALISIS HTN
Bab III ANALISIS HTNRezki2704
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaLisaFlawless
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
07 asas asas hukum
07 asas asas hukum07 asas asas hukum
07 asas asas hukummudanp.com
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaDiarta
 
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaMengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaAmmara Fathina
 
Kesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukumKesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukumEnoNk CoMunity
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxXIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxdonihasmanto
 

Similar to XII. Asas Hukum.pptx (20)

Bab III ANALISIS HTN
Bab III ANALISIS HTNBab III ANALISIS HTN
Bab III ANALISIS HTN
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
07 asas asas hukum
07 asas asas hukum07 asas asas hukum
07 asas asas hukum
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada Umumnya
 
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaMengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
 
Kesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukumKesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukum
 
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptxXIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
XIII. Penemuan dan Pembentukan Hukum.pptx
 
Hukum bab 5 kelas x
Hukum bab 5 kelas xHukum bab 5 kelas x
Hukum bab 5 kelas x
 

More from donihasmanto

15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptxdonihasmanto
 
14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptxdonihasmanto
 
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptxdonihasmanto
 
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptxdonihasmanto
 
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptxdonihasmanto
 
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptxdonihasmanto
 
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptxdonihasmanto
 
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptxdonihasmanto
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxdonihasmanto
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxdonihasmanto
 
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxX. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxdonihasmanto
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxdonihasmanto
 
VII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxVII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxdonihasmanto
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxdonihasmanto
 
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxIV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxdonihasmanto
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxdonihasmanto
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 
I. Pengertian PIH.pptx
I. Pengertian PIH.pptxI. Pengertian PIH.pptx
I. Pengertian PIH.pptxdonihasmanto
 
6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx
6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx
6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptxdonihasmanto
 

More from donihasmanto (20)

15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
15. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta.pptx
 
14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx14. Pembiyaan Proyek.pptx
14. Pembiyaan Proyek.pptx
 
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
13. Macam-Macam Kartu Kredit.pptx
 
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
12. Pembiayaan Kartu Kredit.pptx
 
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
11. Keunggulan Anjak Piutang.pptx
 
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
10. Pembiayaan Anjak Piutang.pptx
 
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
9. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.pptx
 
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
7. Pembiayaan Modal Ventura.pptx
 
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptxXIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
XIV. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.pptx
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptx
 
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptxX. Subjek dan Objek Hukum.pptx
X. Subjek dan Objek Hukum.pptx
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
 
VII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptxVII. Pembedaan Hukum.pptx
VII. Pembedaan Hukum.pptx
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
 
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxIV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
I. Pengertian PIH.pptx
I. Pengertian PIH.pptxI. Pengertian PIH.pptx
I. Pengertian PIH.pptx
 
6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx
6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx
6. Perbandingan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain.pptx
 

XII. Asas Hukum.pptx

  • 2. A. Pendahuluan ASAS HUKUM UMUM adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. 2 BELLEFROID ASAS HUKUM UMUM merupakan pengendepankan hukum positif dalam suatu masyarakat. VAN ELKEMA HOMMES ASAS HUKUM itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar- dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. THE LIANG GIE ASAS adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. P. SCHOLTEN ASAS HUKUM adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
  • 3. “ Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. 3
  • 4. ASAS HUKUM tidak semua dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, seperti - Asas Fictie Hukum (asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang); Asas in dubio pro reo (jika ada keragu- raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa); Asas res judicata pro veritate habetur (apa yang diputus hakim harus dianggap benar); Asas lex posteriori derogat legi priori (Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama). Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti misalnya asas Praduga Tak Bersalah (the presumptiom of ln nocence) yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (nullum delictum nulla poenasine praevia lage poenali) seperti yang tercantum dalam Pasal l ayat 1 KUHPidana. 4
  • 5. Fungsi ASAS HUKUM: 1. ASAS HUKUM UMUM ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum (kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula/aman), asas lex posteriori derogat legi priori (Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama), asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. 2. ASAS HUKUM KHUSUS berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdata tentang Bezit, asas praduga tak bersalah. 5 1. FUNGSI DALAM HUKUM mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. 2. FUNGSI DALAM ILMU HUKUM hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.
  • 6. 6 B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku Surut (Non-Retroaktif). Undang-UndangTidak Dapat Diganggu Gugat. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa Lebih Tinggi Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Pula (Lex superiori derogat legi inferiori). Undang-Undang yang Bersifat Khusus Akan Mengesampingkan Undang-undang Yang Bersifat Umum (Lex specialis derogat legi generalis). Undang-Undang yang Baru Mengalahkan Undang- undang Yang Lama (Lex posteriori derogat legi priori).
  • 7. Lembaga Pengujian Peraturan Perundang- undangan Lembaga pengujian peraturan perundang- undangan dapat melakukannya sendiri dengan membetuk peraturan perundang- undangan dalam pengujian politik atau legislative, atau lembaga peradilan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (judicial review). MAHKAMAH AGUNG dapat meluruskan peraturan di bawah undang-undang terhadap Undang- undang (Aspek legalitas). 7 MAHKAMAH KONSTITUSI dapat juga meluruskan Undang-Undang terhadap UUD yang berisi nilai dasar dan nilai rinciannya.
  • 8. C. Asas Hukum Pembentukan Perjanjian 1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah freedom of contract, party autonomy, liberty of contract berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme. Kebebasan membuat perjanjian merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata dikatakan bersifat terbuka, karena terbuka untuk memperjanjikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak. 8
  • 9. 9 Pentingnya Asas Kebebasan Berkontrak 2.Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. 1. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia.
  • 10. Adam Smith 10 Kebebasan berkontak adalah merupakan refleksi dari perkembangan pasar bebas yang dipelopori Adam Smith pada abad ke sembilanbelas. Adam Smith dengan filsafat ekonomi klasiknya menekankan pada ajaran laissez faire yang menekankan prinsip non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Menurut Smith pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang mengatur sedikit. Kebijakan ekonomi yang terbaik adalah yang berasal dari kegiatan orang-orang yang timbul secara spontan dan tanpa halangan. Jeremy Bentham Menurut pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran filsafat utilitarian Bentham (Benthamite utilitarianism). Secara umum Bentham menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat mengetahui tentang apa yang baik untuk kepentingan dirinya, kecuali dirinya sendiri. Menurut Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal yang pemerintah sendiri tidak memahaminya.
  • 11. Dua Aspek Utama asas kebebasan berkontrak dijadikan dasar dalam pelaksanaan perancangan dan pembuatan perjanjian ASPEK AKOMODATIF Dalam perancangan dan pembuatan perjanjian, seorang perancang perjanjian harus mampu mengakomodasikan seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan yang sah, yang terbentuk di dalam transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis yang dirancangnya. 11 ASPEK LEGALITAS Seorang perancang dan pembuat perjanjian harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan transaksi bisnis (transaksi apapun) diantara para pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan.
  • 12. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia Pasal 1320 Ayat (1) jo. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Para pihak Sepakat mengikatkan diri dan sebagai Undang-Undang bagi para pihak 12 Pasal 1332 KUHPerdata, menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian Pasal 1320 Ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata Sahnya perjanjian atas suatu sebab yang halal dan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum Pasal 1329 jo. Pasal 1330 dan 1331 KUHPerdata Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum Ketentuan Buku III KUHPerdata kebanyakan bersifat hukum pelengkap (aanvullend Recht) Buku III KUHPerdata juga tidak melarang kepada seseorang untuk membuat perjanjian itu dalam bentuk tertentu.
  • 13. 2. Asas Konsensualisme ▪ Asas konsensualisme menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. ▪ Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
  • 14. 14 Teori sejak kapan kesepakatan itu terjadi 1. Teori kehendak (willstheorie) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. 2. Teori pengiriman (verzendtheorie) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. 3.Teori pengetahuan (vernemingstheorie) yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. 4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
  • 15. 3. Asas Pacta Sunt Servanda ▪ The rule pacta sunt servanda, a fundamental element in the principle of good faith (Pacta sunt sevanda adalah suatu elemen dasar dari asas itikad baik). ▪ Asas pacta sunt servanda bahkan pada awalnya di negara Anglo Saxon asas ini berlaku mutlak, bahwa perjanjian harus dipenuhi meskipun orang itu tidak lagi mampu untuk memenuhinya bukan karena kesalahannya, tetap tidak dapat dijadikan alasan 15
  • 16. 16 4. Asas Itikad Baik ▪ Asas itikad baik mendapatkan basis fundamental dalam hukum alam, yang memandang semua orang pada dasarnya memiliki itikad baik dalam dirinya, dalam hal ini hati nurani ▪ Asas itikad baik kemudian menjadi aturan pragmatis yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda yang berarti janji dan perjanjian harus ditepati.
  • 17. D. Asas Hukum Kebendaan 1. ASAS ABSOLUT (DEWINGENRECHT) Hukum benda tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. 2. ASAS DAPAT DIPINDAHTANGANKAN Kecuali dalam hal yang bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum hak milik atas kebendaan dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lain dengan segala akibat hukumnya 3. ASAS INDIVIDUALITEIT segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah (individueelbepaaal d)dan benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. 17
  • 18. D. Asas Hukum Kebendaan 4. ASAS TOTALITEIT Hak kebendaan selalu diletakkan diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan, siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak ia mempunyai zakelijkrecht atas keseluruhan zaak itu juga atas bagian-bagiannya yang tidak terpisah 5. ASAS TIDAK DAPAT DIPISAHKAN (ONSPLITSBAARHEID) seorang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena). 6.ASAS PRIORITEIT seorang hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nemoplis) yang artinya bahwa orang dapat memberikan atau memindahkan kepada orang lain suatu hak yang lebih besar daripada hak yang ada pada dirinya. 18
  • 19. D. Asas Hukum Kebendaan 7. ASAS PERCAMPURAN (VERMINGING) Hak kebendaan yang terbatas jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap 8. ASAS PERLAKUAN YANG BERLAINAN TERHADAP BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK Antara benda bergerak dengan benda tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum yang berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, kepemilikan, kedaluarsa, demikian juga mengenai jura in re aliena yang dapat diadakan 9.ASAS PUBLICITEIT Asas ini dianut atas kebendaan tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan, hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, sedangkan mengenai benda-benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum, Misalkan Hak Milik Kendaraan Bermotor. 19
  • 20. E. Asas Dalam HukumPidana Pasal 1 KUHP mengandung tiga buah asas yang sangat penting Hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan ' suatu hukum yang tertulis. 20 Undang-undang Pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut. Penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-undang Pidana.
  • 21. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perundang-undangan seperti tidak berlaku surut, dapat kita jumpai dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia) yang telah diundangkan dalam Staatsblad tahun 1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847. Pasal 2 dari AB menentukan: "De wet verbindt alleen voor het toekomende en heaft geene terugWerkende kracht. (yang artinya Undang-undang itu hanyalah berkenaan dengan hal-hal yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku secara surut). 2. Asas Undang- undang Tidak Berlaku Surut 21
  • 22. ▪ Dilarangnya penggunaan penafsiran secaraan alogis dalam hukum pidana itu adalah dengan maksud agar suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang terlarang menurut undang-undang itu, jangan sampai kemudian secara analogis dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang, hingga pelakunya menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang. 3. Asas Penafsiran Secara Analogis 22