SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
5
HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
2. MENYEBUTKAN ASAS-ASAS KEWARGA NEGARAAN
3. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEWARGANEGARAAN
4. MENGURAIKAN MENGENAI MASALAH STATUS
KEWARGANEGARAAN
5. MENJELASKAN TATA CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN
6. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH
7. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
8. MEMBANGUN KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG
BERTANGGUNGJAWAB DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA.
 UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH
BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN
YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA.
 PASAL 1 UU NOMER 12/1958 DAN DINYATAKAN
JUGA DALAM UU NOMER 12/2006, WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH ORANG-
ORANG YANG BERDASARKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ATAU PERJANJIAN-PERJANJIAN
DAN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU SEJAK
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI
WARGA NEGARA RI
 HAK WARGA NEGARA;
 SESUATU YANG DIPEROLEH DARI
NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP
SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN
DAN HAL LAIN YANG DIATUR DALAM
UU.
 KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI;
KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA
NEGARA, MENAATI UU,DSB.
ASAS
KEWARGANEGARAAN
 DALAM ASAS KEWARGANEGARAAN
DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006
DIKENAL 2 PEDOMAN;
1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM
2. ASAS KEWARGANEGARAAN KHUSUS
1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM;
A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL
DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU
PEDOMAN SEDANGKAN SOLI DARI KATA
SOLUM YANG BERARTI NEGERI, TANAH,
ATAU DAERAH. IUS SOLI ADALAH
PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN
BERDASARKAN TEMPAT ATAU DAERAH
KELAHIRAN SESEORANG. SESEORANG
DAPAT MENJADI WARGA NEGARA DIMANA
IA DILAHIRKAN CONTOH JEPANG DAN AS.
 Amerika Serikat,
 Brazil, Argentina,
 Bolivia,
 Kamboja,
 Kanada,
 Chili,
 Kolombia,
 Kosta Rika,
 Dominika,
 Ekuador,
 dan Venezuela.
B. ASAS KETURUNAN (IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM
ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI
KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU
KETURUNAN. IUS SANGUINIS ADALAH ASAS
KEWARGANEGARAAN YANG BERDASARKAN DARAH
ATAU KETURUNAN. CONTOH SESEORANG YANG
LAHIR DI INDONESIA NAMUN ORANG TUANYA
BERKEWARGANEGARAAN ASING MAKA IA
MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN
DARI ORANG TUANYA.
 Belanda
 Filipina
 Inggris
 Jerman
 Korea Selatan
 Portugal
 RRT (Republik Rakyak Tiongkok)
 Spanyol
 Turki
 Yunani
C. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL
 ASAS YANG MENENTUKAN SATU
KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP
ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT
MENJADI WARGA NEGARA GANDA
ATAU LEBIH DARI SATU.
D. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS
 ASAS YANG MENENTUKAN
KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI
1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-ANAK
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
DIATUR DALAM UU. PADA SAAT ANAK-
ANAK INI TELAH MENCAPAI 18 TAHUN
MAKA IA HARUS MENENTUKAN SALAH
SATU KEWARGANEGARAANNYA.
 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KHUSUS
 A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,
 ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
PERATURAN KEWARGANEGARAAN
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL
INDONESIA YANG BERTEKAD
MEMPERTAHANNKAN KEDAULATANNYA
SEBAGAI NEGARA KESATUAN YANG
MEMILIKI CITA-CITA DAN TUJUAN.
 B. ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
PEMERINTAH WAJIB MEMBERI
PERLINDUNGAN PENUH KEPADA
SETIAP WARGA NEGARA DALAM
KEADAAN APAPUN BAIK DI DALAM
MAUPUN DI LUAR NEGARI
 C. ASAS PERSAMAAN DI DALAM
HUKUM DAN PEMERINTAHAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT
PERLAKUAN YANG SAMA DI DALAM
HUKUM DAN PEMERINTAHAAN.
 D. ASAS KEBENARAN SUBSTANTIF.
 ASAS DIMANA PROSEDUR
KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK
HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI
JUGA DISERTAI SUBSTANSI DAN SYARAT-
SYARAT PERMOHONAN YANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
KEBENARANNYA.
 E. ASAS NON DISKRIMINATIF.
 ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN
PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL
YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA ATAS DASAR SUKU, RAS, AGAMA,
GOLONGAN, JENIS KELAMIN SERTA HARUS
MENJAMIN, MELINDUNGI DAN
MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA DAN
HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
 F. ASAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN
TERHADAP HAM.
 ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL
YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI
DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA,
DAN HAK WARGA NEGARA PADA
KHUSUSNYA.
 G. ASAS KETERBUKAAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SEGALA HAL IKHWAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA
TERBUKA.
 H. ASAS PUBLISITAS.
 ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN
ATAU KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN RI AKAN
DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA
RI AGAR MASYARAKAT
MENGETAHUINYA.
MASALAH STATUS
KEWARGANEGARAAN
 1. APATRIDE,
 SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI
STATUS KEWARGANEGARAAN.
PENYEBABNYA ADALAH ORANG TSB
LAHIR DI NEGARA YANG MENGANUT
ASAS IUS SANGUINIS DARI ORANG
TUA YANG NEGARANYA MENGANUT
ASAS IUS SOLI.
 2. BIPADRIDE.
SESEORANG YANG MEMILIKI 2
KEWARGANEGARAAN. HAL INI
DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB
BERASAL DARI ORANG TUA YANG
NEGARANYA MENGANUT SANGUINIS
SEDANGKAN IA LAHIR DINEGARA
YANG MENGANUT IUS SOLI.
 3. MULTIPARIDE
 SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH
DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN
YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI
PERBATASAN ANTARA DUA NEGARA.
 SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA.
 DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN
DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12 TAHUN 2006
SYARATNYA SBB;
 1. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH
KAWIN.
 2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN
KEWARGANEGARAAN TELAH TINGGAL DI NEGARA
RI PALING SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-TURUT
ATAU PALING SINGKAT 10 TAHUN TIDAK
BERTURUT-TURUT.
 3. SEHAT JASMANI DAN ROKHANI
 4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA
SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA
PANCASILA DAN UUD’45 .
 5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG DIANCAM DENGAN PIDANA
PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH.
 6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI
BERKEWARGANEGARAAN GANDA.
 7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU
BERPENGHASILAN TETAP.
 8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN
KE KAS NEGARA.
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA;
HAK NEGARA MELIPUTI;
1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT
MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN
BAGI KESELURUHAN RAKYAT
2. MELAKUKAN MONOPOLI TERHADAP
SUMBERDAYA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP
ORANG BANYAK
3. MEMAKSA SETIAP WARGA NEGARA UNTUK TAAT
KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.
 KEWAJIBAN NEGARA (SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN
NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45);
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM.
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.
4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN
PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
5. NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK
MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA
6. NEGARA WAJIB MEMBIAYAI PENDIDIKAN KHUSUSNYA
PENDIDIKAN DASAR
7. BERKEWAJIBAN MENGUSAHAKAN DAN
MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 8. MEMPRIORITASKAN ANGGARAN
PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20%
DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN
BELANJA DAERAH
 9. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN
BANGSA UNTUK KEMAJUAN PERADABAN
SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA
 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN MANUSIA DI
TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN
KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA
DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYANYA.
 11. MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA
DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN KEBUDAYAAN
NASIONAL.
 12. MENGUASAI CABANG-CABANG PRODUKSI
TERPENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI
HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.
 13. MENGUASAI BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM
DEMI KEMAKMURAN RAKYAT
 14. MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN
ANAK-ANAK TERLANTAR.
 15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG
LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI
DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN.
 16. BERTANGGUNGJAWAB ATAS
KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN
UMUM YANG LAYAK
KARAKTERISTIK WARGA NEGARA
YANG BERTANGGUNGJAWAB;
1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN
TANGGUNGJAWAB
2. BERSIKAP KRITIS
3. MELAKUKAN DISKUSI DAN DIALOG
4. BERSIKAP TERBUKA
5 RASIONAL
6. ADIL
7. JUJUR
8. MANDIRI.

More Related Content

Similar to HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx

Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
Edwin Kusumaadi
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
Asyair26
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
Dirga Januar
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
Tri Endah Lestari
 
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesiaMateri pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
Fathur Marah
 
Hak dan Kewajiban Warganegara
Hak dan Kewajiban WarganegaraHak dan Kewajiban Warganegara
Hak dan Kewajiban Warganegara
Muhamad Yogi
 

Similar to HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx (20)

Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga NegaraHak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
7 bela-negara
7 bela-negara7 bela-negara
7 bela-negara
 
Tugas isd wahyu 5
Tugas isd wahyu 5Tugas isd wahyu 5
Tugas isd wahyu 5
 
Pkn status warga negara(rahman wahyu)
Pkn status warga negara(rahman wahyu)Pkn status warga negara(rahman wahyu)
Pkn status warga negara(rahman wahyu)
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela Negara
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Hukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.pptHukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.ppt
 
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesiaMateri pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Hak dan Kewajiban Warganegara
Hak dan Kewajiban WarganegaraHak dan Kewajiban Warganegara
Hak dan Kewajiban Warganegara
 
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 

Recently uploaded

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 

Recently uploaded (20)

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx

  • 1. 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 2. MENYEBUTKAN ASAS-ASAS KEWARGA NEGARAAN 3. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEWARGANEGARAAN 4. MENGURAIKAN MENGENAI MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN 5. MENJELASKAN TATA CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN 6. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH 7. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 8. MEMBANGUN KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
  • 2. A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.  UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA.  PASAL 1 UU NOMER 12/1958 DAN DINYATAKAN JUGA DALAM UU NOMER 12/2006, WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH ORANG- ORANG YANG BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ATAU PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU SEJAK PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI WARGA NEGARA RI
  • 3.  HAK WARGA NEGARA;  SESUATU YANG DIPEROLEH DARI NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN DAN HAL LAIN YANG DIATUR DALAM UU.
  • 4.  KEWAJIBAN WARGA NEGARA DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI; KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA NEGARA, MENAATI UU,DSB.
  • 5. ASAS KEWARGANEGARAAN  DALAM ASAS KEWARGANEGARAAN DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006 DIKENAL 2 PEDOMAN; 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KHUSUS
  • 6. 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM; A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN SEDANGKAN SOLI DARI KATA SOLUM YANG BERARTI NEGERI, TANAH, ATAU DAERAH. IUS SOLI ADALAH PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN TEMPAT ATAU DAERAH KELAHIRAN SESEORANG. SESEORANG DAPAT MENJADI WARGA NEGARA DIMANA IA DILAHIRKAN CONTOH JEPANG DAN AS.
  • 7.  Amerika Serikat,  Brazil, Argentina,  Bolivia,  Kamboja,  Kanada,  Chili,  Kolombia,  Kosta Rika,  Dominika,  Ekuador,  dan Venezuela.
  • 8. B. ASAS KETURUNAN (IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU KETURUNAN. IUS SANGUINIS ADALAH ASAS KEWARGANEGARAAN YANG BERDASARKAN DARAH ATAU KETURUNAN. CONTOH SESEORANG YANG LAHIR DI INDONESIA NAMUN ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN ASING MAKA IA MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI ORANG TUANYA.
  • 9.  Belanda  Filipina  Inggris  Jerman  Korea Selatan  Portugal  RRT (Republik Rakyak Tiongkok)  Spanyol  Turki  Yunani
  • 10. C. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL  ASAS YANG MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT MENJADI WARGA NEGARA GANDA ATAU LEBIH DARI SATU.
  • 11. D. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS  ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI 1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UU. PADA SAAT ANAK- ANAK INI TELAH MENCAPAI 18 TAHUN MAKA IA HARUS MENENTUKAN SALAH SATU KEWARGANEGARAANNYA.
  • 12.  2. ASAS KEWARGANEGARAAN KHUSUS  A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PERATURAN KEWARGANEGARAAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANNKAN KEDAULATANNYA SEBAGAI NEGARA KESATUAN YANG MEMILIKI CITA-CITA DAN TUJUAN.
  • 13.  B. ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PEMERINTAH WAJIB MEMBERI PERLINDUNGAN PENUH KEPADA SETIAP WARGA NEGARA DALAM KEADAAN APAPUN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGARI
  • 14.  C. ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT PERLAKUAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAAN.
  • 15.  D. ASAS KEBENARAN SUBSTANTIF.  ASAS DIMANA PROSEDUR KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI JUGA DISERTAI SUBSTANSI DAN SYARAT- SYARAT PERMOHONAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA.
  • 16.  E. ASAS NON DISKRIMINATIF.  ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA ATAS DASAR SUKU, RAS, AGAMA, GOLONGAN, JENIS KELAMIN SERTA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
  • 17.  F. ASAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM.  ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA, DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
  • 18.  G. ASAS KETERBUKAAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA.
  • 19.  H. ASAS PUBLISITAS.  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN ATAU KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI AKAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUINYA.
  • 20. MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN  1. APATRIDE,  SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN. PENYEBABNYA ADALAH ORANG TSB LAHIR DI NEGARA YANG MENGANUT ASAS IUS SANGUINIS DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT ASAS IUS SOLI.
  • 21.  2. BIPADRIDE. SESEORANG YANG MEMILIKI 2 KEWARGANEGARAAN. HAL INI DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB BERASAL DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT SANGUINIS SEDANGKAN IA LAHIR DINEGARA YANG MENGANUT IUS SOLI.
  • 22.  3. MULTIPARIDE  SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI PERBATASAN ANTARA DUA NEGARA.
  • 23.  SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA.  DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12 TAHUN 2006 SYARATNYA SBB;  1. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN.  2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN TELAH TINGGAL DI NEGARA RI PALING SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-TURUT ATAU PALING SINGKAT 10 TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT.
  • 24.  3. SEHAT JASMANI DAN ROKHANI  4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA PANCASILA DAN UUD’45 .  5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH.
  • 25.  6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI BERKEWARGANEGARAAN GANDA.  7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU BERPENGHASILAN TETAP.  8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN KE KAS NEGARA.
  • 26. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA; HAK NEGARA MELIPUTI; 1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN BAGI KESELURUHAN RAKYAT 2. MELAKUKAN MONOPOLI TERHADAP SUMBERDAYA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK 3. MEMAKSA SETIAP WARGA NEGARA UNTUK TAAT KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.
  • 27.  KEWAJIBAN NEGARA (SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45); 1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA 2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM. 3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. 4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL 5. NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA 6. NEGARA WAJIB MEMBIAYAI PENDIDIKAN KHUSUSNYA PENDIDIKAN DASAR 7. BERKEWAJIBAN MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
  • 28.  8. MEMPRIORITASKAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN BELANJA DAERAH  9. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA UNTUK KEMAJUAN PERADABAN SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA
  • 29.  10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN MANUSIA DI TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYANYA.  11. MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN KEBUDAYAAN NASIONAL.  12. MENGUASAI CABANG-CABANG PRODUKSI TERPENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.  13. MENGUASAI BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM DEMI KEMAKMURAN RAKYAT
  • 30.  14. MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR.  15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN.  16. BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YANG LAYAK
  • 31. KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB; 1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN TANGGUNGJAWAB 2. BERSIKAP KRITIS 3. MELAKUKAN DISKUSI DAN DIALOG 4. BERSIKAP TERBUKA 5 RASIONAL 6. ADIL 7. JUJUR 8. MANDIRI.