SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
 Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum sesuai
dengan apa yang di cita citakan ,sistim hukum yang berlaku di
dunia bermacam macam dan memiliki keanekaragaman antara
sisitim hukum yang satu dengan sistim hukum lainnya , menurut
Eric L-Richard pakar hukum global bussiness sistim hukum yan
gutama di dunia (the world’s major legal systems)Sebagai berikut :
 Civil law (hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi )
 Common law (hukum yang berdasarkan kebiasaan preseden /
judge made law)
 Islamic law (berdasar hukum islam )
 Socialist law sistim hukum yang dippraktikan di negara sosialis
 Sub saharan african sistim hukum yang di praktikan di negara
afrika
 Far east merupakan sistim hukum kompleks yang
menggabungkan civil law islamic law dan common law sebagai
basis fundamental masyarakat .
 Civil law dan hukum adat /sistim hukum
asli di gunakan sebelum 17 agustus 1945
dan berfungsi untuk menyelesaikan
sengketa masyarakat
 Hukum adat adalah sistim berlakunya
hukum di kehidupan masyarakat indonesia
berasal dari adat kebiasaan
Hukum adat memasuki masa pemerintahan
dendles 1808-1811 dengan syarat:
 Hukum adat tidak bertentangan dengan
kepentingan umum
 Hukum adat tidak boleh bertentangan
dasar keadilan dan kepatutan
 Hukum adat dapat menjamin keamanan
umum
Pada masa pemerintahan rafles
1811-1816
 Rafles menggunakan kebijakan politik
bermurah hati untuk menarik perhatian
warga pribumi.
 Kemudian pada 1816-1848 hukum adat
mulai terancam karena karena waktu itu
pemerintah hindia belanda
memperkenalakan prinsip univikasi
hukum dan diberlakukan hukum adat
untuk bumi putra.
Masa regrelings reglement
(RR)
 Pada 1855-1926 berhasil diundangkan
1.Kitab hukum pidana untuk golongan
eropamelalui s.1866:55.
2.Aglemene politie strafleglement sebagai
tambahan kitab hukum pidana unntuk
golongan eropa
3.Kitab hukum orang bukan eropa melalui
s.1872:85.
4.Politie strafleglement bagi orang bukan eropa
5.Wetboek van strafrecht berlaku bagi semua
golongan
 Dalam sejarah sistem hukum di Indonesia pada
masa kerajaan sebelum VOC datang
adalahmenggunakan hukum adat sebagai
hukum positip di tiap-tiap daerah nusantara
Indonesiayang ditaati dan dilaksanakan
sebagai suatu adat kebiasaan, yang secara
turun temurundihormati oleh masyarakat
sebagai tradisi bangsa indonesia.Bahwa seiring
dengan masuknya VOC ke Indonesia dimana
orang asing (Barat) mulaimasuk ke nusantara,
orang barat mulai memberi perhatian terhadap
hukum adat. Pada masaini Hukum Barat
(Belanda) mulai digunakan walaupun pada
awalnya hanya digunakanuntuk daerah pusat
pemerintahan Kompeni sedangkan untuk
daerah yang belum dikuasaidapat
menggunakan hukum adat mereka atau bagi
yang mau tunduk pada hukum
Belandadiperbolehkan.
 Bahwa seiring dengan penjajahan Belanda, lambat laun
Pemerintahan Hindia Belanda menggeser hukum adat
sedikit demi sedikit digantikan dengan sistem hukum
kodifikasihukum Barat yang secara efektif berlaku sejak
tahun 1848. Sejak tahun 1848, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
Kitab Undang-UndangHukum Acara Perdata dan Acara
Pidana berdasarkan pada pola Belanda berlaku
bagipenduduk Belanda di Indonesia. Pada perjalanannya
kodifikasi semakin kuat dan hukumadat menjadi serba
tidak pasti dan menimbulkan tidak adanya jaminan
kepastian hukumpada hukum adat.Bahwa Pada masa
penjajahan Jepangpun hukum kolonial Belanda masih
digunakan karenaJepang tidak sempat mengeluarkan
berbagai peraturan perundang-undangan karena
masamenjajah hanya 3'2 (tiga setengah) tahun kecuali
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942yang berisi
pemberlakuan berbagai peraturan perundangan yang ada
pada zaman HindiaBelanda.
SEJARAH KEDUDUKAN
(PERIODESASI)HUKUM
ADAT INDONESIA
 Hukum adat merupakan salah satu
sumber yang penting untuk memperoleh
bahan-bahan bagi pembangunan hukum
nasional yang menuju unifikasi dengan
tidak mengabaikan berkembangnya
hukum kebiasaan pengadilan dalam
pembinaan hukum.
 Berikut periodesasi hukum adat :
1. Era Pra Kolonial sampai Era
VOCPeraturan adat istiadat, pada
hakekatnya sudah terdapat pada zaman
kuno, zaman Pra-Hindu.Bukti bahwa dulu
sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia
sudah ada hukum adat,adalah sebagai
berikut : 1) 1000, pada zaman Hindu, Raja
Dharmawangsa dari Jawa Timurdengan
kitabnya yang disebut Civacasana. 2)
1331-1364, Gajah Mada Patih
Majapahit,membuat kitab yang disebut
Kitab Gajah Mada. 3) 1413-1430, Kanaka
Patih Majapahit,membuat kitab Adigama.
4) 1350, di Bali ditemukan kitab hukum
Kutaramanava, dsb.
 2. Era Kolonial sejak 1848 sampai Era
Kemerdekaan Masa penjajahan Belanda Pada
masa kekuasaan kolonial belanda dahulu
bangsa Indonesia sudah mewarisi dua konsep
hukum adat yaitu: Konsep hukum adat dari
pemerintah kolonial Belanda yang
dituangkandalam pasal 131 ayat b. Masa
Penjajahan Jepang
 a.yang ditujukan kepada pembentuk
perundangan negara.Pasal 3 UU No.1 tahun
1942 terzsebut menyatakan: "semua badan-
badan pemerintahan dakekuasaannya hukum
dan undang-undang dari pemerintahan yang
dulu tetap diakui sah buasementara waktu,
asal saja tidak bertentangan dengan Aturan
Pemerintah Militer."
 3. Era Tata Hukum Indonesia Rumusan-
rumusan yang ada di dalam konstitusi
Indonesia mengandung nilai luhur
hukum adat. Pembukaan UUD 1945,
yang memuat pandangan hidup
Pancasila, hal ini mencerminkan
kepribadian bangsa, yang hidup dalam
nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat.
Pasal 29 ayat (1)Negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33
ayat (1) Perekonomian berdasarkan
azas kekeluargaan.

More Related Content

Similar to Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx

Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaAs Faizin
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxMuhammadAdityaSaputr
 
Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01
Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01
Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01Operator Warnet Vast Raha
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptxHukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptxMuhammadIdrisAbd
 
Sejarah khi di indonesia
Sejarah khi di indonesiaSejarah khi di indonesia
Sejarah khi di indonesiaAlalan Tanala
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960 ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960 Zaka Firma Aditya
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaMeehawk
 

Similar to Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx (20)

hukum pidana adat (4).pptx
hukum pidana adat (4).pptxhukum pidana adat (4).pptx
hukum pidana adat (4).pptx
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesia
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
 
Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01
Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01
Hakasasimanusiakelompok4 131108013533-phpapp01
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptxHukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
 
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptxSEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
 
Sejarah khi di indonesia
Sejarah khi di indonesiaSejarah khi di indonesia
Sejarah khi di indonesia
 
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdfbjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
 
17984710.ppt
17984710.ppt17984710.ppt
17984710.ppt
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960 ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960
ANALISIS KARAKTERISTIK HUKUM UU NO.5 TAHUN 1960
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesia
 
SEJARAH HUKUM ADAT.pptx
SEJARAH HUKUM ADAT.pptxSEJARAH HUKUM ADAT.pptx
SEJARAH HUKUM ADAT.pptx
 

Recently uploaded

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 

Recently uploaded (10)

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 

Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx

  • 1.
  • 2.  Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum sesuai dengan apa yang di cita citakan ,sistim hukum yang berlaku di dunia bermacam macam dan memiliki keanekaragaman antara sisitim hukum yang satu dengan sistim hukum lainnya , menurut Eric L-Richard pakar hukum global bussiness sistim hukum yan gutama di dunia (the world’s major legal systems)Sebagai berikut :  Civil law (hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi )  Common law (hukum yang berdasarkan kebiasaan preseden / judge made law)  Islamic law (berdasar hukum islam )  Socialist law sistim hukum yang dippraktikan di negara sosialis  Sub saharan african sistim hukum yang di praktikan di negara afrika  Far east merupakan sistim hukum kompleks yang menggabungkan civil law islamic law dan common law sebagai basis fundamental masyarakat .
  • 3.  Civil law dan hukum adat /sistim hukum asli di gunakan sebelum 17 agustus 1945 dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa masyarakat  Hukum adat adalah sistim berlakunya hukum di kehidupan masyarakat indonesia berasal dari adat kebiasaan
  • 4. Hukum adat memasuki masa pemerintahan dendles 1808-1811 dengan syarat:  Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum  Hukum adat tidak boleh bertentangan dasar keadilan dan kepatutan  Hukum adat dapat menjamin keamanan umum
  • 5. Pada masa pemerintahan rafles 1811-1816  Rafles menggunakan kebijakan politik bermurah hati untuk menarik perhatian warga pribumi.  Kemudian pada 1816-1848 hukum adat mulai terancam karena karena waktu itu pemerintah hindia belanda memperkenalakan prinsip univikasi hukum dan diberlakukan hukum adat untuk bumi putra.
  • 6. Masa regrelings reglement (RR)  Pada 1855-1926 berhasil diundangkan 1.Kitab hukum pidana untuk golongan eropamelalui s.1866:55. 2.Aglemene politie strafleglement sebagai tambahan kitab hukum pidana unntuk golongan eropa 3.Kitab hukum orang bukan eropa melalui s.1872:85. 4.Politie strafleglement bagi orang bukan eropa 5.Wetboek van strafrecht berlaku bagi semua golongan
  • 7.  Dalam sejarah sistem hukum di Indonesia pada masa kerajaan sebelum VOC datang adalahmenggunakan hukum adat sebagai hukum positip di tiap-tiap daerah nusantara Indonesiayang ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, yang secara turun temurundihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa indonesia.Bahwa seiring dengan masuknya VOC ke Indonesia dimana orang asing (Barat) mulaimasuk ke nusantara, orang barat mulai memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masaini Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakanuntuk daerah pusat pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasaidapat menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belandadiperbolehkan.
  • 8.  Bahwa seiring dengan penjajahan Belanda, lambat laun Pemerintahan Hindia Belanda menggeser hukum adat sedikit demi sedikit digantikan dengan sistem hukum kodifikasihukum Barat yang secara efektif berlaku sejak tahun 1848. Sejak tahun 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-UndangHukum Acara Perdata dan Acara Pidana berdasarkan pada pola Belanda berlaku bagipenduduk Belanda di Indonesia. Pada perjalanannya kodifikasi semakin kuat dan hukumadat menjadi serba tidak pasti dan menimbulkan tidak adanya jaminan kepastian hukumpada hukum adat.Bahwa Pada masa penjajahan Jepangpun hukum kolonial Belanda masih digunakan karenaJepang tidak sempat mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan karena masamenjajah hanya 3'2 (tiga setengah) tahun kecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942yang berisi pemberlakuan berbagai peraturan perundangan yang ada pada zaman HindiaBelanda.
  • 10.  Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju unifikasi dengan tidak mengabaikan berkembangnya hukum kebiasaan pengadilan dalam pembinaan hukum.
  • 11.  Berikut periodesasi hukum adat : 1. Era Pra Kolonial sampai Era VOCPeraturan adat istiadat, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu.Bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat,adalah sebagai berikut : 1) 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timurdengan kitabnya yang disebut Civacasana. 2) 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit,membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada. 3) 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit,membuat kitab Adigama. 4) 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava, dsb.
  • 12.  2. Era Kolonial sejak 1848 sampai Era Kemerdekaan Masa penjajahan Belanda Pada masa kekuasaan kolonial belanda dahulu bangsa Indonesia sudah mewarisi dua konsep hukum adat yaitu: Konsep hukum adat dari pemerintah kolonial Belanda yang dituangkandalam pasal 131 ayat b. Masa Penjajahan Jepang  a.yang ditujukan kepada pembentuk perundangan negara.Pasal 3 UU No.1 tahun 1942 terzsebut menyatakan: "semua badan- badan pemerintahan dakekuasaannya hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah buasementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan Aturan Pemerintah Militer."
  • 13.  3. Era Tata Hukum Indonesia Rumusan- rumusan yang ada di dalam konstitusi Indonesia mengandung nilai luhur hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1)Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan.