Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

1. HUKUM PERIZINAN

3. Pengertian Hukum Perizinan
Hukum Perizinan Hukum Perizinan
salah satu bentuk norma/kaidah dalam kehidupan
suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat
hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan
Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon
izin

4. Tujuan Perizinan
Adanya suatu kepastian hukum
Perlindungan kepentingan umum
Pencegahan kerusakan atau
pencemaran lingkungan
Pemerataan distribusi barang tertentu

5. Izin yang bersifat bebas
Izin yang bersifat terikat
Izin yang bersifat menguntungkan
Izin yang bersifat memeberatkan
Izin yang segera berakhir
Izin yang berlangsung lama
Izin yang bersifat pribadi
Izin yang bersifat kebendaan

6. Perizinan Khusus
Dispensasi
persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara
hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus
adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang
Lisensi
Konsesi
merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir,
menyatakan bahwa suatu perundang-undangan
tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan
oleh seorang pemohon
izin untuk melukakan suatu yang bersifat
komersial serta mendatangkan laba dan
keuntungan
suatu penetapan administrasi negara yang secara
yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan
seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, serta
lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam
wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris

7. Para pihak
Objek pengaturan
Pengesahan
Pihak yang mengeluarkan
Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)
Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat

10. Salah satu yang paling penting
dalam pembentukan sebuah badan
usaha adalah perizinan usaha. Izin
usaha merupakan bentuk
persetujuan atau pemberian izin dari
pihak yang berwenang atas
penyelenggaraan kegiatan usaha.

11. Surat izin usaha yang diperlukan dalam
pendirian usaha
• Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Register Perusahaan (NRP)
• Nomor Rekening Bank (NRB)
• Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
• Surat izin lainnya yang terkait dengan pendirian
usaha, sepertii izin prinsip, izin penggunaan
tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin
gangguan

19. Contoh Kasus
PT. Suparma, Tbk
Jenis Publik (IDX: SPMA )
Industri Kertas
Didirikan 1986
Kantor pusat Surabaya, Indonesia
Alamat Pabrik Jl. Mastrip No.856 Kec. Karang Pilang, Surabaya 60221 Indonesia
Tokoh penting Welly
Produk Kertas
Karyawan 474
Kontak Telp. (62-31) - 766 6666, 766 2490, 766 2492, 766 2493
Fax. (62-31) 766 3287
Situs web www.ptsuparmatbk.com

24. Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan
Menjaga Lingkungan
Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan
timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Perindustrian yang
berbunyi:
(1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan
dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya
kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat
kegiatan industri yang dilakukannya
(2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa
bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan
kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan
hidup akibat kegiatan industri.
(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok
industri kecil.

25. Selain peraturan pada UU Perindustrian,
menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) :
“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan perbuatan
melanggar hukum berupa pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
menimbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungan hidup wajib membayar
ganti rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu.”