Rule of Law

1. MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
(RULE OF LAW)
Disusun Oleh ;
Cahaya Wania (06081181419010)
Dania Yuliani (06081181419001)
Linda Rosalina (06081181419014)
Silvia Kuswanti (06081181419017)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MATEMATIKA
TAHUN AJARAN 2015/2016

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma,
nilai, tata krama, hingga hukum perundang-udangan dalam peradilan. Sayangnya
hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam proses penegakannya, terutama
penegakan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakan
hukum dikalangan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena di Negara kita
hukum dapat dibeli dengan uang. Siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang
memenangkan peradilan.
Dengan melihat kenyataan seperti itu, pembenahan peradilan di Negara
kita dapat dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum
sekaligus memahami dan menegakannya sesuai dengan keadilan yang benar.
Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait
semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu
apakah keadilan dapat ditegakan.
B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:
1. Apa pengertian rule of law?
2. Siapa sajakah aparat penegak hokum ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hokum ?
4. Apa hubungan Rule of law dengan negara?
5. Apa hubungan Rule of law dengan HAM ?
C. Tujuan
Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan :
1. Pengertian rule of law.
2. Cara menegakan keadilan dengan hukum yang berlaku.
3. Negara Indonesia adalah Negara yang baik atau buruk dalam peradilannya.
4. Hukum yang harus kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

3. BAB II PEMBAHASAN
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
(RULE OF LAW)
A. Arti Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun
penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala
peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of
Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di
Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan
teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau
rechtsstaat dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546).
Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang
diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat
termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan ini pengertian
Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.
Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat atau Rule Of
Law. Rechsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk
perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi
dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara
Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”,
yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh
hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan
jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-
prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu
sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip
negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip
demokrasi atau kedaulatan rakyat atau democratische rechstssaat. Hukum tidak
boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi
berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula

4. bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-
Undang Dasar atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau
demokratis (democratische rechtsstaat) Asshid diqie, 2005: 69-70).
Tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu, kalau tidak maka
peraturan hukum itu hanya merupakan kata-kata yang tidak mempunyai makna
dalam kehidupan secara normal, karena tiap-tiap individu menaati dengan
kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan.
Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan
menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat perlengkapan negara.
Dalam menegakkan hukum ini ada 3 hal yang haus diperhatikan yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang
merupakan hakikat dari penegakan hukum.
Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus diperhatikan
kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat sebab hukum dibuat untuk
kepentingan masyarakat (manusia) , dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan
penegakan hukum yang merugikan masyarakat.
Pelaksanan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan,
penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta-fakta dan keadaan yang
terdapat dalam setiap kasus. Jadi keadilan itu sifatnya kasuistis.
Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang
mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegak hukum yang sebenarnya
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.
Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai
sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secar lebih konkret dalm bentuk kaidah-

5. kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.
Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.
Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum dan perilaku. Penegakan
hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, bahkan ada
kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan
keputusan-keputusan pengadilan.
Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukumyang
mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Hal ini
harus didasari karena hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak
yang merupakan warisan kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai produk
hukum masa lampau,yang dibuat untuk sedikit banyak atau keseluruhan
kepentingan penjajah, atas falsafah kapitalisis, materialistis, individualistis, maka
peraturan-peraturan hukum peninggalan kolonial tersebut tidak selamanya sesuai
dengan rasa keadilan masyarakat indonesia yang sekarang sudah berada di alam
kemerdekaan dan pembanguan. Selain itu pelaksanaan hukum ini masih banyak
dipengaruhi oleh politik dan kepentingan-kepentingan beberapa golongan.
B. Aparat Penegak Hukum.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan
oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum
itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja
yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu,

6. apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya,
yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna
yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-
nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-
nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan
hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Karena itu, penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa
indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas
dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.
Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai
keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri
dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of
law and not of a man” versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of
man by law” Dalam istilah “ the rule of law” terkandung makna pemerintahan
oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula
nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “
the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man”, dimaksudkan
untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum
modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah
“the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang
menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dalam masyarakat negara modern penegakan hukum itu diorganisir
sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian
(materill maupun immaterill) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak
menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut
ketentuan yang berlaku.

7. Setiap pelanggaran hukum materii menimbulkan perkara (perdata, pidana
dan tata usaha negara). Pelanggaran hukum tidak boleh diselesaikan dengan cara
main hakim sendiri (eigenrecthing),melainkan dengan cara hukum formil, sebab
hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengantur tentang
bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum
materill.
Dalam proses penyelesaian perkara pidana, aparat penegak hukum yang
terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,
kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri
dan mempunyai tugas wewenang dan kewajiban masing-masing.
Kemudian untuk proses penyelesaian tindak “pidana khusus” ada pejabat
pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan dalam rangka penyelidikan
danpenyidikan, misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan penjabat
kehutanan.
Dalam proses penyelesaian perkara perdata aparat penegak hukum yang
menanganinya hanyalah hakim dan pengadilan. Hakim merupakan aparat hukum
yang memberikan putusan yang menentukan hukumya terhadap setiap perkara.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 pada
pasal 24 dan 25 yang menentukan sebagai berikut:
Pasal 24
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diakui dengan Undang-
undang.
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang.
Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 ini disebutkan :

8. “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya,terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintahan. Berhubung dengan itu, harus diadakan
jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”
Kekuasaan kehakiman ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang No.
14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam pasal 10 undang-undang No. 14 tahun 1970 ini disebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:
1. Peradilan umum
2. Peradilan agama
3. Peradila militer
4. Peradilam tata usaha negara
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum
Satjipto Raharjo,dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum”
menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan
proses yang tertututp melainkan proses yang melibatakan lingkungannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan humum sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
ditetapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia didalam pergaulan hidup.
D. Hubungan Rule of law dengan Negara dan HAM
1. Hubungan Rule of Law dengan Negara
Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya
mempertimbangkan hal-hal

9. a. Keberhasilan the enforcement of the rue of law tergantung pada sejarah
dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing
bangsa.
b. Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan
akar budaya sendiri
2. Hubungan Rule of Law dengan HAM
Peerenboom menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah
prinsip-prinsip rule of law, tetapi adalah kegagalan untuk menaati prinsip-
prinsip tersebut. Akan tetapi yang jelas menurutnya adalah bahwa rule of
law bukanlah ‘obat mujarab’ yang dapat mengobati semua masalah.
Bahwa rule of law saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Peerenboom
menyatakan bahwa rule of law hanyalah satu komponen untuk sebuah
masyarakat yang adil. Nilai-nilai yang ada dalam rule of law dibutuhkan
untuk jalan pada nilai-nilai penting lainnya. Dengan demikian rule of law
adalah jalan tetapi bukan ‘tujuan’ itu sendiri.
Berkaitan dengan hak asasi manusia sendiri, terutama hak ekonomi, sosial
dan budaya, adalah menarik bahwa Peerenboom menyatakan rule of law
sangat dekat dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya dia menyatakan
bahwa memperhitungkan pentingnya pembangunan ekonomi bagi hak
asasi manusia maka dia menyatakan agar gerakan hak asasi manusia
memajukan pembangunan.
Di sini sangat penting untuk diingat bahwa menurut Peerenboom sampai
sekarang kita gagal untuk memperlakukan kemiskinan sebagai
pelanggaran atas martabat manusia dan dengan demikian hak ekonomi,
sosial dan budaya tidak diperlakukan sama dalam penegakan hukumnya
seperti hak sipil dan politik. Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan
budaya, menurutnya rule of law saja tidak akan cukup untuk dapat
menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa adanya
perubahan tata ekonomi global baru dan adanya distribusi sumber alam
global yang lebih adil dan seimbang. Oleh karena itu menurutnya
pemenuhan hak ekonomil, sosial dan budaya juga memerlukan perubahan

10. yang mendasar pada tata ekonomi dunia. Terakhir yang harus dicatat
adalah peringatan Peerenboom tentang bahaya demokratisasi yang
prematur. Menurutnya kemajuan hak asasi manusia yang signifikan hanya
dapat tercapai dalam demokrasi yang consolidated, sementara demokrasi
yang prematur mengandung bahaya yang justru melemahkan rule of law
dan hak asasi manusia terutama pada negara yang kemudian terjadi
kekacauan sosial (social chaos) atau pun perang sipil (civil war). Hal lain
yang penting dikemukakan oleh Peerenboom adalah bahwa rule of law
membutuhkan stabilitas politik, dan negara yang mempunyai kemampuan
untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum yang fungsional.
Stabilitas politik saja tidak cukup. Dalam hal ini dibutuhkan hakim yang
kompeten dan peradilan yang bebas dari korupsi.
Pada intinya Peerenboom menyatakan bahwa walaupun rule of law
bukanlah obat mujarab bagi terpenuhinya hak asasi manusia, namun
demikian, adalah benar pelaksanaan rule of law akan menyebakan
kemajuan kulitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya hak asasi
manusia.
3. Negara Hukum.
Pengertian negara hukum berlawanan dengan pengertian negara
kekuasaan. Dasar pemikiran negara hukum berajak dari adanya kebebasan rakyat
(liberte du citoyen), bukan kebebasan negara (gloire de l’etat). Tujuannya adalah
untuk memelihara ketertiban hukum(rechtorde) dan mengabdi kepada kepentingan
umum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum bersifat menentukan
kekuasaan dan negara diabadikan untuk rakyat.
Ada 2 tipe negara hukum yang terkenal, yakni:
 Tipe Anglo Saxon (sentralnya adalah negara inggris dan amerika). Tipe negara
anglo saxon bertumpu pada the rule of the law. Menuut A.V.Dicey, the rule of law
terbagi dalam 3 unsur pokok berikut:
1. Supermacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.
Ciri khas dari Supermacy of the law adalah:
(i) Hukum berkuasa penuh terhadap Negara dan rakyat.

11. (ii) Negara tidak dapat disalahkan,yang salah adalah pejabat negar
(iii) Hukum tidak dapat digangu gugat, kecuali oleh supreme of court atau Mahkamah
Agung.
2. Equality before The Law, yaitu segala warga negara bersama kedudukannya
didalam hukum. Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan
hukum dan wajib pula mematuhi hukum.
3. Constitution Based On Human Rughts, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi
didalam konstitusi. Hal ini merupakna penegasan bahwa hak-hak asasi harus
dilindungi.
The Rule Of Law ini kemudian direvisi kembali oleh international commision
of jurist dalam konfrensi di Bangkok(1965). Konsep tersebut diperluas sehingga
tidak lagi hanya menyangkut hak-hak politi tetapi juga menyangkut sosial dan
ekonomi.
Adapun syarat-syarat dasar agar pemerintahan demokratis dibawah The Rule
Of Law tersenggara yakni sebagai berikut:
(a) Perlindungan Konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin
hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosuderil untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
(b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
(c) Pemilihan umum yang bebas
(d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
(e) Kebebasab berserikat/berorganiasi dan berposisi
(f) Pendidikan kewarganegaraan (civic education).
 Tipe Eropa Kontinental (sentralnya adalah negara Jerman, Prancis, Belgia,
Belanda). Pada tipe ini, yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum
memandang negara sebagai subjek hukum yang dapat dituntut bila melanggar
hukum. Menurut Prof. R. Djokosutono S.H, negara hukum di indonesia
berdasarkan kedaulatan hukum, sebab dalam prakteknya kekuasaan yang
dijalankan oleh negara berdasarkan hukum(rechtsstaat), tidak berdasarkan
kekuatan belaka(machtsstaat). Hal ini terlihat dalam pembukuan, Batang tubuh,
maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

12. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Rule of law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena
akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di
dalamnya yaitu oranr-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan
keadilan tidak terkotori hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu
negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam
arti perlakuan adil, baik sesame warga Negara maupun pemerintah.
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu: Pertama,
pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan
umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya nrgara. Kedua,
secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan pada cara
penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just
and unjust law). Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam
pembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal
termuat didalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan
maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-undang, juga
bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.
Rule of Law juga mempunyai kaitan erat dengan HAM ( Hak Asasi
Manusia), dimana jika pelaksanaan Rule of Law benar akan menyebakan
kemajuan kulitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya hak asasi manusia.
Rule of law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan
mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di
dalamnya yaitu oranr-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan
keadilan tidak terkotori hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu
negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam
arti perlakuan adil, baik sesame warga Negara maupun pemerintah.
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu:
Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai
kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya

13. negara. Kedua, secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan
pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan
buruk (just and unjust law). Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera
dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara
formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati
keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-
undang, juga bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.
B. SARAN
Warga negara kita haruslah menjunjung tinggi hukum dan kaidah-
kaidahnya agar terselenggara keamanan, ketentraman, dan kenyamanan.
Pelajari Undang-Undang 1945 beserta nilai-nilainya dan jalankan apa yang
jadi tuntutanya agar tercipta kehidupan yang stabil. Dalam suatu
penegakan hukum disuatu Negara maka seluruh asprk kehidupan harus
dapat merasakannya dan diharapkan semua aspek tersebut mentaati
hokum, maka akan terjadilah pemerintahan dan kehidupan Negara yang
harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapkan
yaitu kemakmuran bangsa.