Aspek hukum ekonomi dan bisnis

1. Hukum Pasar Modal
Juliano servandy radam
Lucky maharani safitri
Mohammad ridlwan

2. PENGERTIAN PASAR MODAL
(CAPITAL MARKET)
 Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal memberikan definisi, yaitu “Pasar Modal
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek.” Efek dapat dikategorikan
sebagai utang dan ekuitas, sedangkan perusahaan ataupun
lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit.

3. PASAR UANG (MONEY MARKET)
 Pasar uang (money market) adalah pasar dengan instrument
keuangan jangka pendek. Jangka waktu instrument pasar
uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau
kurang. Pasar uang sangat dibutuhkan dalam sistem
perekonomian karena banyak perusahaan serta individu yang
mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan
outflow.

4. DEFINISI HUKUM PASAR MODAL
 Hukum Pasar modal adalah serangkaian peraturan
perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal
suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan
efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait
dengan efek dan perusahaan public yang berkaitan dengan
efek yang diterbitkannya.

5. SUMBER HUKUM PASAR MODAL
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1995.
 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK.010/1995.
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertan
Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal
Asing (maksimal 85% dari modal disetor).
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian
Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal.
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan
Perusahaan Efek.
 Seperangkat Peraturan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996.

6.  Undang-Undang Pasar Modal Mengenal adanya self regulatory
organization (SRO), yaitu pemberian kewenangan tertentu kepada
lembaga tertentu dalam bidang pasar modal untuk membuat
peraturan sendiri terhadap kegiatan usahanya. Lembaga yang dapat
digolongkan sebagai SRO, antara lain
1. bursa Efek,
2. lembaga kliring Dan Penjaminan (LKP),
3. lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP).

7. PERUSAHAAN EFEK
 Penjamin Emisi Efek (PEE/Underwriter)
 Perantara Pedagang Efek (PPE/Brooker/Dealer/Pialang)
 Manajer Investasi

8. LEMBAGA PENUNJANG
 Biro Administrasi Efek(BAE)
 Kustodin
 Wali Amanat
 Perusahaan Pemeringkat Efek

9. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
 Akuntan
 Konsultan hukum
 Penilai
 Notaris
 Penasihat investasi

10. INVESTOR (PEMODAL)
Investor adalah pihak terpenting dalam kegiatan modal. Investor
yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah :
 Investor domestik (pemodal dalam negeri)
 Investor asing (pemodal asing)

11. EMITEN, PERUSAHAAN PUBLIK, DAN
REKSA DANA
 Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka
menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha
perusahaan.
 Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-
kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor
sekurang-kuranya Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
 Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi
sekelompok investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi
yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksa dana.

12. Penawaran Umum (Initial Public
Offering/IPO) Dalam Pasar Modal
 Penawaran umum dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1
butir 15 adalah "Kegiatan penawaran efek yang dilakukan
oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat
berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang ini
dan peraturan pelaksananya.”

13. MANFAAT PENAWARAN UMUM BAGI PERUSAHAAN
YANG MENERBITKAN EFEK (EMITEN)
 Meningkatkan modal dasar perusahaan;
 Memiliki catatan keuangan yang lebih baik dan tertib;
 Meningkatkan perolehan keuntungan;
 Pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba;
 Prestise perusahaan di masyarakat meningkat;
 Memberikan likuiditas para pemegang saham sendiri;
 Pemegang saham cenderung menjadi konsumen setia produk perusahaan;
 Memungkinkan pendiri melakukan diversifikasi usaha;
 Memungkinkan masyarakat untuk mengetahui nilai perusahaan dari kekuatan
tawar-menawar saham;
 Mempermudah usaha pembelian perusahaan lain (ekspansi)

14. TAHAPAN DALAM PENAWARAN UMUM
 Tahap Persiapan (Praemisi)
 Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
 Tahap Penjualan Saham (Emisi)
 Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek

15. KONSEKUENSI PENAWARAN UMUM
 Di samping memberikan banyak manfaat bagi emiten,
penawaran umum juga menimbulkan beberapa konsekuensi
bagi emiten, diantaranya
(1)kewajiban untuk melakukan keterbukaan (full disclosure),
(2)keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar
modal,
(3)menepati dan memenuhi hak-hak pemegang saham.

16. MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM
Perdagangan saham terjadi di pasar sekunder yang merupakan pasar bagi efek yang
telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan pasar tempat
pemodal dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa.
Dilihat dari prosesnya, urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan
sebagai berikut :
 Menjadi nasabah di perusahaan efek
 Order dari nasabah
 Masukkan ke floor trader
 Masukkan order ke JATS
 Transaksi terjadi (matched)
 Penyelesaian transaksi (settlement)

17. INSTRUMEN PASAR MODAL
Instrumen utang (obligasi)
 Klausula pengalihan
1) Obligasi atas unjuk (bearer bond)
2) Obligasi atas nama (registered bond)
 Berdasarkan jaminan
1) Obligasi dengan jaminan (secured bond debentures)
2) Obligasi tanpa jaminan (nonsecured bonds)
3) Guaranteed bond
 Berdasarkan cara penetapan dan cara pembayaran
1) Obligasi dengan bunga tetap
2) Obligasi dengan bunga tidak tetap
3) Obligasi tanpa bunga (zeto coupon)
4) Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya
(perpetual bond)
5) Oblogasi dengan bunga mengambang (floating rate
bond)
 Berdasarkan nilai pelunasan
Dikaitkan dengan indeks harga tertentu.
 Berdasarkan konvertibilitas (convertible bond)
Dapat ditukar dengan saham.
 Berdasarkan penerbit
Obligasi pemerintah pusat
Obligasi pemerintah daerah
Obligasi perusahaan swasta
Obligasi asing (foreign bonds)
Obligasi sampah (junk bonds)
 Berdasarkan waktu jatuh tempo
Obligasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun)
Obligasi jangka menengah (2 sampai dengan 5)
Obligasi jangka panjang (lebih dari 5 tahun)

18. Lanjutan...
Instrumen penyertaan
 Berdasarkan klausula pengalihan
1) Saham atas unjuk (bearer stock)
2) Saham atan nama (registered stock)
 Berdasarkan hak tagih
1) Saham biasa (common stock)
2) Saham preferen (preferred stock)

19. AKSI KORPORASI (CORPORATION
ACTION) DALAM PASAR MODAL
 Aksi korporasi (corporate action) merupakan istilah di pasar
modal yang menunjukkan aktivitas stategis emiten atau
perusahaan tercatat (listed company) yang berpengaruh
terhadap kepentingan saham (Basyir dan Fakhruddin,
2005:77).

20. BENTUK-BENTUK AKSI KORPORASI
 Pembagian dividen, baik tunai maupun saham;
 Pemecahan saham (stock split);
 Penyatuan saham (reverse split);
 Saham bonus;
 Penawaran umum terbatas (right issue);
 Pembelian kembali saham (stock buy back);
 Merger, akuisisi, spin-off;
 additional listing.

21. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN
AKSI KORPORASI
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
 Ketentuan Bapepam-LK.
 Ketentuan bursa.

22. KEJAHATAN-KEJAHATAN DALAM
PASAR MODAL
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP),
mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam kegiatan di
pasar modal. Kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua jenis,
yaitu tindak pidana dan pelanggaran

23. TINDAK-TINDAK PIDANA DI PASAR
MODAL
 Penipuan (fraud)
 Manipulasi pasar (market manipulation);
 Perdagangan orang dalam (insider trading);
 Informasi menyesatkan (misrepresentation);
 Penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal (unregister
issuer);
 Lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin (unregster
 professional).

24. PELANGGARAN DI PASAR MODAL
pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal mempunyai
pola-pola pelanggaran, antara lain :
 Pelanggaran yang dilakukan secara individual,
 Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok,
 Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan
perintah atau pengaruh pihak lain.

25. JENIS PELANGGARAN DI PASAR
MODAL
 Pelanggaran yang bersifat administrasi
 Pelanggaran yang bersifat teknis

26. Terima Kasih