SlideShare a Scribd company logo
Nilai-nilai yang diperlukan untuk
mengembangkan pemerintahan demokratis
  MEITA PURNAMASARI A, M.Pd
KONSEP DASAR DEMOKRASI



FOR
               FROM
  THE PEOPLE


      BY
   Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
   Equality before the Law (Persamaan di hadapan
    hukum)
   Constitutional guarantee of Human Rights
    (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
   Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
   Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
   Kebebasan beragama
   Persaudaraan seagama
   Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama
   Saling membantu
   Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap
    negara
   Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara
   Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan
    kebenaran tanpa pandang bulu
   Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada
    keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian
   Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
   DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA
   DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN
   DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT
   DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW
   DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
   DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA
   DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA
   DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH
   DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN
   DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
   Kebebasan
    (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)
   Menghormati orang/kelompok lain
   Kesetaraan
   Kerjasama
   Persaingan
   Kepercayaan
   Adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib
    dijamin dengan undang-undang
   Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk
    menyatakan pendapat senantiasa muncul dari
    setiap warga negara dalam era pemerintahan
    terbuka saat ini
Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar
   demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara
Merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat
dan berkelompok
1. pemberian suara dalam pemilihan umum
2. kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah
3. protes terhadap lembaga masyarakat atau
   pemerintah
4. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
   Kesetaraan (egalitarianisme) diartikan sebagai
    adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga.
Kesetaraan gender meniscayakan laki-laki dan perempuan
(sebagai makhluk sosial) memiliki hak yang sama di depan
                         hukum
   Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan.
   Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang
    berujung pada pembentukan pemerintahan.
   Pemerintah berasal dari rakyat dan bertanggung
    jawab kepada rakyat
   Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat
    kemudian melahirkan makna akuntabilitas
   Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat
    merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi
    dapat terbentuk
   Bila yang ada adalah
    ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan
    permusuhan, hubungan antar-kelompok masyarakat
    akan terganggu secara permanen, keseluruhan sistem
    sosial politik akan merugi
   Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini
    adalah public trust. Pemerintah harus mampu
    menumbuhkan rasa percaya dirinya sendiri, sehingga
    tumbuh pula kepercayaan dari masyarakat luas
    terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya
    dengan baik
   Kerjasama hanya mungkin
    terjadi jika setiap orang
    atau kelompok bersedia
    untuk mengorbankan
    sebagian dari apa yang
    diperoleh dari kerjasama
    tersebut.
   Demokrasi tidak hanya
    memerlukan hubungan
    kerjasama antar-individu
    dan kelompok.
    Kompetisi, kompromi, dan
    kerjasama merupakan
    nilai-nilai yang mampu
    mendorong terwujudnya
    demokrasi
   Pertumbuhan ekonomi
   Pluralisme
   Hubungan yang seimbang
    antara negara dan
    masyarakat
   Pertambahan jumlah kelas menegah diharapkan
    akan mendorong perkembangan nilai-nilai
    demokrasi
   Masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri
    atas berbagai kelompok
   Di dalamnya orang dapat bergabung dengan
    kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan-
    rintangan sistemik yang mengakibatkan
    terhalangnya hak untuk berkelompok ata bergabung
    dengan kelompok tertentu
   Pluralisme mengajarkan kepada kelompok-
    kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk
    meningkatkan kualitas dan daya saing masing-
    masing kelompok
   Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat,
    tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif,
    media massa, dan rakyat pada umumnya.
   Negara seperti inilah yang dapat memberi
    perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang
    bagi pengembanga nilai-nilai demokrasi

More Related Content

What's hot

Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
Nurlita Yuliandari
 
Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
Dadang DjokoKaryanto
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Noshadiba Frisya Rahma
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Election Commision
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
Dadang Solihin
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
Warnet Raha
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Ariani Ghomaisha
 
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)
Abdul Rais P
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
worodyah
 
Demokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan ImplementasiDemokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan Implementasi
afifahdhaniyah
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
DheaFeralia
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
Mardiah Ahmad
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
Eny Ardhika Putri
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
Ideologi
IdeologiIdeologi
Ideologi
Dadang Solihin
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
abd_
 

What's hot (20)

Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
Geostrategi ppt
Geostrategi pptGeostrategi ppt
Geostrategi ppt
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
 
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
Demokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan ImplementasiDemokrasi dan Implementasi
Demokrasi dan Implementasi
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Ideologi
IdeologiIdeologi
Ideologi
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 

Viewers also liked

Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
sitizaharajamil
 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
dwinandatsania
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Mamyl Putri
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
Emyranti Pristiyana
 
DEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIADEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA
Putri Sintia Sari
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Agus Sri Hartono
 
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negara
Pia Rohdina
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
Rayvicky Asmarayandhie
 
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayatiKeanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
krisnasuryanti
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaAmi Pertiwi
 
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
AnhariSA
 
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Vivi Silvia
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
Tjoetnyak Izzatie
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Hera Fitra
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
omcivics
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Ahmad Dahlan University
 
Pengertian debat
Pengertian debatPengertian debat
Pengertian debat
Mursidi Sidi
 

Viewers also liked (20)

Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
DEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIADEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
 
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negara
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayatiKeanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
 
Ppt isna
Ppt isnaPpt isna
Ppt isna
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
 
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Pengertian debat
Pengertian debatPengertian debat
Pengertian debat
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 

Similar to NILAI NILAI DEMOKRASI

Ppt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiaPpt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesia
yuhanaenggar
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
Djoko Adi Walujo
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Muhamad Yogi
 
Bab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaBab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesia
Titikbudiarti
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Emir Harahap
 
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Uwes Chaeruman
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
Marlina Arby
 
Ciri demokrasi
Ciri demokrasiCiri demokrasi
Ciri demokrasi
gatot prabowo
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
estri
 
Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1
DWI P.H
 
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
GalangSapta
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Intan Irawati
 
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Operator Warnet Vast Raha
 
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_DemokrasiKewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
noussevarenna
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
DeviAdelia1
 
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XIBudaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
Eriani Ramadhianti
 
demokrasi (2012)
demokrasi  (2012)demokrasi  (2012)
demokrasi (2012)
suher lambang
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
Nunun Onyond Bintii Manurung
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
Nunun Onyond Bintii Manurung
 

Similar to NILAI NILAI DEMOKRASI (20)

Ppt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiaPpt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesia
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Bab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaBab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesia
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
 
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
 
Ciri demokrasi
Ciri demokrasiCiri demokrasi
Ciri demokrasi
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1
 
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
 
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
 
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_DemokrasiKewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
 
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XIBudaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
 
demokrasi (2012)
demokrasi  (2012)demokrasi  (2012)
demokrasi (2012)
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 

More from Meita Purnamasari

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Meita Purnamasari
 
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanNorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Meita Purnamasari
 
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Meita Purnamasari
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Meita Purnamasari
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Meita Purnamasari
 
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabPers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Meita Purnamasari
 
Hubungan internasional
Hubungan internasional Hubungan internasional
Hubungan internasional
Meita Purnamasari
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
Meita Purnamasari
 
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanSosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Meita Purnamasari
 
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganSosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganMeita Purnamasari
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politik
Meita Purnamasari
 
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatSosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatMeita Purnamasari
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalMeita Purnamasari
 
Pengendalian sosial
Pengendalian sosialPengendalian sosial
Pengendalian sosial
Meita Purnamasari
 
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianSosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianMeita Purnamasari
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
Meita Purnamasari
 
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaPentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Meita Purnamasari
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
Meita Purnamasari
 

More from Meita Purnamasari (20)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
 
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanNorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
 
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabPers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
 
Hubungan internasional
Hubungan internasional Hubungan internasional
Hubungan internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanSosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
 
Tipe budaya politik
Tipe budaya politikTipe budaya politik
Tipe budaya politik
 
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganSosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politik
 
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatSosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pengendalian sosial
Pengendalian sosialPengendalian sosial
Pengendalian sosial
 
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianSosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaPentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 

Recently uploaded

KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
DrEngMahmudKoriEffen
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
NiaTazmia2
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PikeKusumaSantoso
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
asepridwan50
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 

Recently uploaded (20)

KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 

NILAI NILAI DEMOKRASI

  • 1. Nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis MEITA PURNAMASARI A, M.Pd
  • 2. KONSEP DASAR DEMOKRASI FOR FROM THE PEOPLE BY
  • 3. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)  Equality before the Law (Persamaan di hadapan hukum)  Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)  Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)  Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
  • 4. Kebebasan beragama  Persaudaraan seagama  Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama  Saling membantu  Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara  Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara  Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu  Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian  Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
  • 5. DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA  DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN  DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT  DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW  DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA  DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA  DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA  DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH  DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN  DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
  • 6. Kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)  Menghormati orang/kelompok lain  Kesetaraan  Kerjasama  Persaingan  Kepercayaan
  • 7. Adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang  Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini
  • 8. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara
  • 9. Merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok 1. pemberian suara dalam pemilihan umum 2. kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah 3. protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah 4. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
  • 10. Kesetaraan (egalitarianisme) diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga.
  • 11. Kesetaraan gender meniscayakan laki-laki dan perempuan (sebagai makhluk sosial) memiliki hak yang sama di depan hukum
  • 12. Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan.  Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang berujung pada pembentukan pemerintahan.  Pemerintah berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat  Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat kemudian melahirkan makna akuntabilitas
  • 13. Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk  Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar-kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen, keseluruhan sistem sosial politik akan merugi  Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini adalah public trust. Pemerintah harus mampu menumbuhkan rasa percaya dirinya sendiri, sehingga tumbuh pula kepercayaan dari masyarakat luas terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik
  • 14. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut.  Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar-individu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi
  • 15. Pertumbuhan ekonomi  Pluralisme  Hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat
  • 16. Pertambahan jumlah kelas menegah diharapkan akan mendorong perkembangan nilai-nilai demokrasi
  • 17. Masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok  Di dalamnya orang dapat bergabung dengan kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan- rintangan sistemik yang mengakibatkan terhalangnya hak untuk berkelompok ata bergabung dengan kelompok tertentu  Pluralisme mengajarkan kepada kelompok- kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masing- masing kelompok
  • 18. Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat, tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat pada umumnya.  Negara seperti inilah yang dapat memberi perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembanga nilai-nilai demokrasi