a. Republik Rakyat Cina adalah negara komunis terbesar di Asia yang terdiri dari 23 provinsi dan beberapa daerah otonom.
b. Pemerintahannya bersistem demokrasi komunis dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
c. Struktur pemerintahannya terdiri dari Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga tertinggi dan Dewan Kenegaraan sebagai badan eksekutif terting
Dokumen tersebut menyoroti sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC), dimulai dari sistem pemerintahan parlementer yang mapan pada 1954 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Dokumen juga menjelaskan pembagian kekuasaan antara Partai Komunis Cina, pemerintah, dan militer serta tujuan utamanya mempertahankan kekuasaan di
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinsugay32
Pada masa awal kemerdekaan, politik Indonesia masih belum stabil karena persaingan partai dan gangguan keamanan. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara dan daerah serta alat kelengkapan keamanan. Masa demokrasi liberal ditandai ketidakstabilan politik akibat pertarungan partai untuk kekuasaan, sementara demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan kekuasaan presiden yang cenderung otoriter.
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
Dokumen tersebut membahas perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju meliputi perkembangan kependudukan, politik, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dampaknya, serta program keluarga berencana dan transmigrasi yang dilakukan pemerintah.
Dokumen tersebut menyoroti sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC), dimulai dari sistem pemerintahan parlementer yang mapan pada 1954 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Dokumen juga menjelaskan pembagian kekuasaan antara Partai Komunis Cina, pemerintah, dan militer serta tujuan utamanya mempertahankan kekuasaan di
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinsugay32
Pada masa awal kemerdekaan, politik Indonesia masih belum stabil karena persaingan partai dan gangguan keamanan. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara dan daerah serta alat kelengkapan keamanan. Masa demokrasi liberal ditandai ketidakstabilan politik akibat pertarungan partai untuk kekuasaan, sementara demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan kekuasaan presiden yang cenderung otoriter.
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
Dokumen tersebut membahas perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju meliputi perkembangan kependudukan, politik, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dampaknya, serta program keluarga berencana dan transmigrasi yang dilakukan pemerintah.
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)AmirahNada1
Dokumen tersebut membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa revolusi kemerdekaan, bentuk negara adalah negara kesatuan dengan sistem presidensial namun menghadapi berbagai gangguan seperti pemberontakan PKI Madiun dan Darul Islam. Pada masa Republik Indonesia Serikat, bentuk negara berubah menjadi negara serikat nam
Era 1950-1970an di Thailand ditandai oleh perebutan kuasa antara pemimpin tentera dan politikus, yang mengakibatkan perubahan kerajaan yang kerap. Walaupun demokrasi diperkenalkan semula selepas Perang Dunia II, negara ini kembali didominasi oleh pemerintahan tentera sehingga akhirnya rakyat memperjuangkan sistem yang lebih demokratik pada tahun 1973.
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1950-1965. Berbagai kebijakan ekonomi diambil namun gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi yang malah semakin parah. Konflik antara pemerintah dengan militer dan PKI memperburuk perekonomian.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno di Indonesia. Pemerintahan tersebut mengalami beberapa penyimpangan dari UUD 1945 seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pembentukan DPR yang anggotanya diangkat oleh presiden. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem demokrasi serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen ini membahas tentang pengaruh dan upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia antara 1960-1965, termasuk upaya menguasai buruh, tani, partai politik, dan militer. Dokumen juga menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dimana PKI mencoba kudeta dengan menculik dan membunuh perwira tinggi militer, namun upaya ini gagal dan mengakibatkan penumpasan PKI.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, ciri kunci, kebijakan, dan peristiwa penting masa Orde Baru di Indonesia, termasuk runtuhnya Orde Lama, upaya pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan pemilu, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Orde Baru berusaha menstabilkan negara setelah G30S dengan menekan oposisi namun mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)AmirahNada1
Dokumen tersebut membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa revolusi kemerdekaan, bentuk negara adalah negara kesatuan dengan sistem presidensial namun menghadapi berbagai gangguan seperti pemberontakan PKI Madiun dan Darul Islam. Pada masa Republik Indonesia Serikat, bentuk negara berubah menjadi negara serikat nam
Era 1950-1970an di Thailand ditandai oleh perebutan kuasa antara pemimpin tentera dan politikus, yang mengakibatkan perubahan kerajaan yang kerap. Walaupun demokrasi diperkenalkan semula selepas Perang Dunia II, negara ini kembali didominasi oleh pemerintahan tentera sehingga akhirnya rakyat memperjuangkan sistem yang lebih demokratik pada tahun 1973.
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1950-1965. Berbagai kebijakan ekonomi diambil namun gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi yang malah semakin parah. Konflik antara pemerintah dengan militer dan PKI memperburuk perekonomian.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno di Indonesia. Pemerintahan tersebut mengalami beberapa penyimpangan dari UUD 1945 seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pembentukan DPR yang anggotanya diangkat oleh presiden. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem demokrasi serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen ini membahas tentang pengaruh dan upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia antara 1960-1965, termasuk upaya menguasai buruh, tani, partai politik, dan militer. Dokumen juga menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dimana PKI mencoba kudeta dengan menculik dan membunuh perwira tinggi militer, namun upaya ini gagal dan mengakibatkan penumpasan PKI.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, ciri kunci, kebijakan, dan peristiwa penting masa Orde Baru di Indonesia, termasuk runtuhnya Orde Lama, upaya pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan pemilu, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Orde Baru berusaha menstabilkan negara setelah G30S dengan menekan oposisi namun mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemerintahan di koloni-koloni Australia menuju demokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pembentukan Legislative Council di New South Wales pada 1823 sebagai awal mula sistem perwakilan rakyat, dikeluarkannya Australian Colonies Government Act 1850 yang memberi hak kepada setiap koloni untuk menyusun pemerintahan sendiri, dan mulainya pelaksanaan pemerintahan demokrasi di berbagai koloni antara tah
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Negara Rusia adalah republik federatif semipresidensial yang memperoleh kemerdekaan pada 1991. Ibu kotanya adalah Moskow. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mulai membaik dengan munculnya kelompok kepentingan dan partai politik baru. Pemerintahan Rusia saat ini dipimpin oleh presiden Vladimir Putin.
2. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
Gilang Bintang. (08) Hilmy Haidar (34)
Andy H. (32) Resti Fauziah (35)
Gladia Prima R. (33) Yuke Trienagusta (36)
3.
4. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Republik Rakyat Cina (RRC; Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; Hanzi
tradisional: 中華人民共和國; Hanzi Sederhana: 中华人民共和国; juga disebut
Republik Rakyat Tiongkok/RRT) adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari
hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai
Cina. Sejak didirikan pada 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina
(PKC). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi
republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau
bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik
terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor
perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
5. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Cina dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina (people’s Republic
of Cina) merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih
bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina
menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap
warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem
ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak yang
membanjiri pasaran dunia.
6. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu
negara komunis karena ia memang merupakan negara
komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu.
merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar
selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan
pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah
tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh
Kuo Ming Tang dan beberapa panglima perang dan
setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina.
Rezim People’s Republic of China sering dikatakan
sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat
sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang
bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis
7. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Republik Rakyat Cina mempertahankan hubungan
diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun
menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin
menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus
menyetujui klaim Cina terhadap Taiwan dan memutuskan
hubungan resmi dengan pemerintah Republik Cina.
Cina juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan
pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta
Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14
Pada 1971, RRC menggantikan Republik Cina sebagai wakil untuk "Cina" di PBB dan
sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Cina juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan
sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang
didasarkan pada konsep kebangkitan Cina yang damai.
8. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Republik Rakyat Cina mempunyai kontrol administratif terhadap 22 provinsi
(省); pemerintah RRC menganggap Taiwan (台湾) sebagai provinsi ke 23.
Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi (自治区) yang
berisi banyak etnis minoritas; 4 munisipaliti (直辖市) untuk kota-kota terbesar Cina
dan 2 Daerah Administratif Khusus (SAR) (特别行政区) yang diperintah RRC.
Berikut adalah daftar wilayah pembagian administratif yang di bawah kontrol RRC.
Provinsi
Anhui (安徽) Fujian (福建) Liaoning (辽宁)
Gansu (甘肃) Guangdong (广东) Qinghai (青海)
Guizhou (贵州) Hainan (海南) Shaanxi (陕西)
Hebei (河北) Heilongjiang (黑龙江) Shandong (山东)
Henan (河南) Hubei (湖北) Shanxi (山西)
Hunan (湖南) Jiangsu (江苏) Sichuan (四川)
Jiangxi (江西) Jilin (吉林) Yunnan (云南)
9. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Daerah otonomi Daerah Administratif Khusus
Guangxi (广西) Hong Kong (香港)
Mongolia Dalam (内蒙古) Makau (澳门)
Ningxia (宁夏)
Xinjiang (新疆) Dituntut oleh RRC, tetapi diperintah oleh
Tibet (西藏) Republik Cina
Taiwan (台湾) (dipertikaikan)
Kotamadya Dituntut Republik Cina, tetapi dilepaskan RRC
Beijing (北京) Mongolia Luar (kini sebuah negara berdaulat
Chongqing (重庆) yang dikenal sebagai Mongolia)
Shanghai (上海)
Tianjin (天津)
10. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Gǔo (Negara)
Wilayah Otonom Shěng (Provinsi) Munisipalitas
Shì Shì Distrik
(Kabupaten/Kota) (Kabupaten/Kota)
Xiāng Xiāng Komite Tetangga
Xiāng
(Kelurahan/Desa) (Kelurahan/Desa (Rukun
(Kelurahan/Desa)
Tetangga/RT)
11. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
a) Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi
b) Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis
c) Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah
perdana
menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5
tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan
Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan
persetujuan Kongres Rakyat Nasional
d) Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National
People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979
orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan
provinsi untuk masa jabatan 5 tahun
12. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Pemerintahan RRC
· Sistem Pemerintahan: Parlementer Sistem
Partai Tunggal
· Bentuk Pemerintahan: Republik
· Ideologi: Sosialis
Hú Jǐntāo (lahir 21
Desember 1942; umur 69
tahun) adalah politikus
Republik Rakyat Cina yang
menjadi Sekretaris Umum
Partai Komunis Cina pada
15 November 2002. Ia Xi Jinping ( Wakil presiden RRC )
kemudian menjadi Presiden
Cina pada 15 Maret 2003.
13. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
e. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak
sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).
F. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples
Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif
dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan
Mahkamah Agung Cina
Presiden RRC 中华人民共和国主席
• Presiden Republik Rakyat China adalah kepala negara, juga merupakan wakil
tertinggi Republik Rakyat China baik secara internal maupun eksternal.
• Posisi ini dibentuk melalui Konstitusi 1982
14. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
PROFI MATERI
HOME PERTANYAAN
L
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Fungsi Presiden:
Dalam Negeri
• Menyebarluaskan hukum
• Mengangkat dan memecat Perdana Menteri, Wakil Perdana
Menteri, Dewan Negara dan Menteri
• Menganugerahkan medali negara dan gelar kehormatan
• Mengeluarkan perintah pengampunan khusus
• Memproklamirkan hukum darurat perang dan pernyataan perang
• Mengumumkan perintah mobilisasi
Luar Negeri
• Menerima wakil diplomatik luar negeri atas nama Republik Rakyat China
• Mengangkat atau menurunkan wakil luar negeri China
• Mengesahkan atau membatalkan perjanjian dan persetujuan penting
dengan negara lain menurut keputusan Komite Tetap KRN.
15. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
PROFI MATERI
HOME PERTANYAAN
L
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
· Secara umum, fungsi dan kekuasaan presiden dapat dirangkum sebagai
berikut:
o Kekuasaan untuk mengumumkan hukum dengan resmi.
o Kekuasaan untuk mengumumkan perintah.
o Kekuasaan untuk mengangkat atau menurunkan.
o Kekuasaan untuk menganugerahkan gelar
Baik presiden maupun wakil presiden ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional.
Syarat menjadi presiden dan wakil presiden:
o Kondisi politik Merupakan Warga Negara China yang memiliki hak untuk
memilih dan menjadi kandidat dalam pemilu.
o Kondisi usia Harus berusia > 45 tahun.
· Para kandidat presiden dan wakil presiden diajukan oleh presidium KRN untuk
dirundingkan dengan seluruh anggota. Kemudian presidium secara resmi
menentukan dua kandidat, satu untuk kursi presiden dan satu untuk wakil
presiden, untuk dipilih melalui voting oleh KRN. Sebagaimana proses
demokratisasi politik berlangsung, praktik kandidat tunggal secara bertahap
16. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
· Dewan Kenegaraan RRC 国务院
Dewan Kenegaraan Republik Rakyat China, juga dikenal dengan Pemerintah
Rakyat Pusat, adalah badan eksekutif tertinggi dalam kekuasaan Negara
Republik Rakyat China, juga merupakan badan administrasi tertinggi.
Dewan Kenegaraan diketuai oleh Perdana Menteri. Anggota panitia kerja
Dewan Kenegaraan termasuk PM, 4 Wakil Perdana Menteri, 5 penasihat
negeri, dan Sekretaris Jenderal.
Dewan Kenegaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip dan
kebijakan Partai Komunis China, juga peraturan dan hukum yang dibuat oleh
KRN, dan mengurusi hubungan internal politik China, diplomasi, pertahanan
negara, keuangan, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.
17. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Mahkamah Agung Rakyat RRC 最高人民法院
Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial
RRC.
Mahkamah Agung meliputi lebih dari 200 hakim. Sejak Maret
2008, Presiden Mahkamah Agung Rakyat adalah Wang Shengjun
Fungsi dan hak Mahkamah Agung Rakyat RRC antara lain:
• Mengadakan pengadilan.
• Menyetujui hukuman mati, MAR boleh, ketika dibutuhkan, memberikan hak
untuk menyetujui hukuman mati kepada terdakwa dalam kasus serius
seperti membunuh orang, memperkosa wanita, perampasan, penghancuran
menggunakan bahan peledak dan kasus lainnya yang sangat
membahayakan keamanan publik.
• Mengawasi pengadilan pada tingkat pengadilan yang lebih rendah.
• Memberikan persetujuan kepada putusan atas tindakan kriminal
18. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
• Memberikan penjelasan mengenai aplikasi hukum konkret selama proses
pengadilan.
Kejaksaan Agung RRC 最高人民检察院
• Kejaksaan Agung Rakyat adalah badan tertinggi yang bertanggung jawab
dalam penuntutan di Republik Rakyat China.
• Fungsi dan hak Kejaksaan Agung RRC antara lain:
• Menginvestigasi kasus
• Melakukan tindakan penuntutan pada kasus kriminal serius
• Menyetujui penangkapan dan penuntutan yang dilakukan kejaksaan lokal dan
khusus
• Memeriksa keputusan yang dibuat kejaksaan lokal dan khusus dan
membenarkan kesalahan yang dibuat.
• Menangani tuntutan, permohonan dan laporan dari warga.
• Membuat pernyataan, peraturan, dan hukum mengenai kerja kejaksaan.
19. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
20. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Di dalam Kongres Rakyat Nasional, terdapat sebuah Komite yang disebut
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.
1. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN) adalah komite dengan
kira-kira 150 anggota dari KRN RRC.
2. Komite Tetap KRN sebagai badan permanennya melaksanakan
kekuasaan negara tertinggi. Komite Tetap tersebut terdiri dari ketua,
wakil ketua, Sekretaris Jenderal dan anggotanya. Ketua Komite Tetap
Kongres Rakyat Nasional adalah Wu Bangguo.
Fungsi dan kekuatan:
Mengamandemen konstitusi
Mengawasi pelaksanaan Konstitusi
Menetapkan dan mengamandemen hukum dasar pemerintah kriminalitas,
perdata, dan badan negara.
21. XII IPA 1 ( KELOMPOK 1 )
HOME PROFIL MATERI PERTANYAAN
1. Pengertian 3. Hubungan Luar Negeri 5. Struktur Pemerintahan
2. Politik 4. Pembagian Politik 6. KRN
Menyetujui pilihan dan pemilihan pemimpian RRC pada cabang
eksekutif pemerintahan, Dewan Kenegaraan, Komisi Militer
Pusat, kementerian, dan badan perundang-undangan (statutory
organ).
Menyediakan pengawasan Komite Tetap KRN, Dewan
Keamanan, Komisi Militer Pusat, Mahkamah Agung Rakyat dan
Kejaksaan Agung Rakyat.
Legislatif Tiongkok meliputi legislatif KRN beserta Komite
Tetapnya, legislatif Dewan Negara beserta departemen-
departemennya, legislatif daerah umum , legislatif daerah otonom
etnis, legislatif daerah khusus ekonomi dan daerah administrasi
khusus.