Hak Asasi Manusia dan Dan Uu ITE. masyarakat sudah memiliki HAM sejak lahir hingga tiada

1. Almadison, S.H., M.H.,
CPLC., CPCLE.
Universitas
Pasir
Pengaraian

2. “Hak Asasi Manusia Di Era Digital: Tantangan,
Kesempatan, dan Manfaat dalam ITE”
“HAMItuBukanSekedar diperjuangkan,tapiditancapkan
menghujamdisanubari,dipraktekkanDalamLakuhidup
Keseharian dandilindungi,ditegakkanseadil-adilnyaoleh
pemerintahdanNegara”
M.HasanuddinWahid

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April
2008

4. Dasar Hukum
 Pasal1ayat(3)Undang-Undang
DasarTahun1945(UUD1945)
menegaskanbahwaNegara
Indonesiaadalahnegarahukum
 Pasal28Iayat(5)UUD1945juga
menegaskanbahwauntuk
menegakkandanmelindungihak
asasimanusiasesuai dengan
prinsipnegarahukumyang
demokratis,makapelaksanaan
hakasasi manusiadijamin,diatur
dandituangkandalamperaturan
perundangan-undangan.
 KitabUndang-UndangHukum
Pidanapasal310ayat(1)KUHP.
Orangyangmenyerang
kehormatanataunamabaik
oranglainsecaralisandengan
caramenuduhkansuatuhalagar
diketahuiumum.
 Undang-undang(UU)Nomor39
Tahun1999tentangHakAsasi
Manusia
 Undang-UndangNomor28Tahun
2014tentanghakcipta

5. Pasal 1 :
Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

6. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan
komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini
berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di
wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum
Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.

7. Pasal 3 Tentang Asas
Pemanfaatan teknologi
informasi dan transaksi
elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas
• kepastian hukum,
• manfaat,
• kehati-hatian,
• iktikad baik dan
• kebebasan memilih
teknologi atau netral
teknologi
Pasal 4 Tentang Tujuan
 Mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
 Mengembangkan
perdagangan dan
perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
 Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik;

8. Lanjut Pasal 4 Tentang Tujuan
 Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan
 Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

9. BAB I : Ketentuan UMUM
BAB II : Asas dan Tujuan
BAB III : Informasi, Dokumentasi, dan Tanda Tangan Elektronik
BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem
Elektronik
BAB V : Transaksi Elektronik
BAB VI : Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak Pribadi
BAB VII: Perbuatan Yang Dilarang
BAB VIII: Penyelesaian Sengketa
BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
BAB X : Penyidikan
BAB XI : Ketentuan Pidana
BAB XII : Ketentuan Peralihan
BAB XIII : Ketentuan Penutu
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) memiliki 13
Bab dan 54 Pasal, Cakupan Materinya antar lain :

10. Perlindungan Data Elektronik: UU ITE memberikan
perlindungan terhadap data elektronik dan informasi pribadi yang
disimpan, diproses, atau ditransmisikan melalui sistem elektronik.
Undang-undang ini mengatur penggunaan data pribadi,
pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan informasi, serta
memberikan hak-hak kepada individu terkait dengan data mereka.
sesuai dengan Pasal 26, Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan
atas persetujuan Orang yang bersangkutan. perlindungan data
pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy
rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
• Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi
dan bebas dari segala macam gangguan.
• Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan
Orang lain tanpa tindakan mematamatai.
• Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi
tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

11. 1) Penyebaran video Asusila
2) Judi online
3) Pencemaran Nama Baik
4) Pemerasan dan Pengancaman
5) Berita Bohong
6) Ujaran Kebencian
7) Teror Online
Perbuatan yang dilarang diatur dalam pasal 27
sampai dengan pasal 37 UU-ITE

12. (pasal 27 ayat 1-4)
 Berisikan kategori perbuatan yang dilarang
adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan,
perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik, serta pemerasan dan/atau
pengancaman.

13. Sanksi (Pasal 45 ayat 1)
Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Menurut Pasal 52 ayat 1, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual
terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga
pidana pokok.

14. • Pasal 28 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam transaksi elektronik.
• Pasal 29 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
• Pasal 30 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem elektronik milik orang lain dengan cara
apa pun seperti melanggar, menerobos, melampaui,
atau menjebol sistem pengamanan.
Lanjut perbuatan yang di larang

15. Lanjut perbuatan yang di larang
• Pasal 31 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi
atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
• Pasal 32 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
mengubah, menambah, mengurangi, melakukan
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik tersebut dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya

16. • Pasal 33 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan
apa pun yang berakibat terganggunya sistem
elektronik.
• Pasal 34 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak tau melawan hukum memproduksi,
menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor,
mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki
perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses
bagi pelanggar larangan.
• Pasal 35 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang
dilarang adalah melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan
tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang
otentik.
Lanjut perbuatan yang di larang

17. • Pasal 36 UU ITE, bahwa setiap orang yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sesuai Pasal
27 hingga Pasal 34 UU ITE
• Pasal 37 UU ITE, bahwa perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap
Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi
Indonesia.
Lanjut perbuatan yang di larang

18. Peran Pemerintah pasal 40
 Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sesuaidengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
 Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
 Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan
dan penggunaan InformasiElektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

19. • Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2a), Pemerintah berwenangmelakukan pemutusan
akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara
Sistem Elektronikuntuk melakukan pemutusan akses
terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronikyang memiliki muatan yang melanggar hukum.
• Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki
data elektronik strategis yangwajib dilindungi.
• Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus membuat Dokumen Elektronikdan rekam cadang
elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
Peran Pemerintah pasal 40

20. Peran Masyarakat pasal 41
• Masyarakat dapat berperan meningkatkan
pemanfaatan Teknologi Informasi melalui
penggunaan dan Penyelenggaraan
SistemElektronik dan Transaksi Elektronik
sesuaidengan ketentuan Undang-Undang ini.
• Peran masyarakat sebagaimana dimaksud
padaayat (1) dapat diselenggarakan melalui
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
• Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

21. PENYELESAIANSENGKETAPASAL 38 DAN PASAL 39
■ Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau
menggunakanTeknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian.
■Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/ataumenggunakan Teknologi Informasi yang berakibat
merugikanmasyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.
■Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan
PeraturanPerundang-undangan.
■Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat(1), para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai denganketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

22. TINDAK PIDANA YG SERING TERJADI
 Pelanggaran Hak Cipta - Pasal 34 UU ITE Tahun
2008Penggunaan karya yang tanpa ijin, atau tanpa
sepengetahuan danmelanggar hak ekslusif pemilik cipta
 Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat
(3)Memberitakan tentang keburukan suatu institusi
ataupun seseorang yangakhirnya membuat ia dituntut
karena perkataannya itu
 Ujaran Kebencian (Pasal 28 ayat (2).Mengomentari
sesuatu di mediasosial yang berisi informasi dengan nada
negatif dan bisa memunculkan permusuhan antar individu
atau Komentar yang melecehkan SARA
 Muatan Perjudian (Pasal 27 ayat (2) .Berita Bohong (Pasal
28 ayat (1) penyebaran suatu berita bohong tanpa
berusaha mengecek kebenarannyaterlebih dahulu
 Hacking (Pasal 30). Sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukummengakses sistem komputer dan/atau sistem
elektronik dengan tujuanapapun

23. Etika dalam Berinternet =Netiket
 Ingat, yang berinteraksi dengan kita di internet juga
manusia
 Kenali aturannya
 Norma yang berlaku di dunia nyata juga berlaku di
internet
 Hargai waktu dan kuota orang lain
 Tampilkan jejak digital yang baik
 Berbagi pengetahuan dan keahlian yang dikuasai
 Hargai privasi orang lain
 Jangan salah gunakan kuasamu

24. Kesimpulan
Eksistensi penggunaan dan pemanfaatan teknologi
informasi tersebut harus terus dikembangkan untuk
menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-
undangan demi kepentingan nasional, sehingga mampu
menjadi aset bagi Indonesia dalam menghadapi
perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan
keamanan.

25. Sekian
Terima Kasih
Wassalamu Alaikum WR.WB