Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.

1. Defending Digital Rights
in Southeast Asia
SITUASIKERENTANANKEBEBASAN
BEREKSPRESITERMASUKJURNALIS
DALAMKONTEKSDIGITAL
Damar Juniarto, Executive Director SAFEnet
“FGD Penyusunan Modul Pendidikan Hukum Klinis”
The Asia Foundation & STHI Jentera
5 September 2022

2. HAK DIGITAL FUNDAMENTAL
Akses
Internet
Kebebasan
Berekspresi
Keamanan
Digital

3. Komentar Umum No. 34 Komisi HAM PBB berisi hak-hak yang diakui di ranah offline,
berlaku juga di ranah online. Demikian juga dengan pembatasannya.
Pada tahun 2012, Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan kepada semua
negara untuk mempromosikan dan memfasilitasi akses ke internet dan kerjasama
internasional yang ditujukan untuk pengembangan media dan fasilitas informasi dan
komunikasi di semua negara. Resolusi ini memaksa setiap negara untuk memberikan
perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia online dan menjamin akses
internet yang adil dan merata. Sejak itu, istilah “hak asasi manusia online” atau “hak digital”
diperkenalkan secara global.
Hak digital fundamental memerlukan: 1) akses Internet terbuka, 2) perlindungan atas
kebebasan berekspresi online, dan 3) perlindungan keamanan online, termasuk privasi
dan kebebasan dari kekerasan/ancaman online terhadap pembela hak asasi manusia
(HRD).
HAKDIGITALSEBAGAIHAKASASI

4. HAK AKSES
INTERNET
(rights to access)
Meliputi kebebasan mengakses
Internet, seperti ketersediaan
infrastruktur, kepemilikan dan
kontrol layanan penyedia
Internet, kesenjangan digital,
kesetaraan akses antar gender,
bebas dari penapisan dan
blokir, pemadaman internet.
HAK UNTUK
BEREKSPRESI
(rights to express)
Meliputi jaminan atas
keberagaman konten, bebas
menyatakan pendapat, dan
penggunaan Internet dalam
menggerakkan masyarakat
sipil.
HAK ATAS
RASA AMAN
(rights on safety)
Meliputi bebas dari
penyadapan massal dan
pemantauan tanpa landasan
hukum, pembelian teknologi
perlindungan atas privasi,
hingga aman dari
penyerangan secara daring.
CAKUPAN HAK DIGITAL

5. 2018 2019 2020
LAPORAN SITUASI HAK DIGITAL
DI INDONESIA 2018 - 2021
2018 2019 2020 2021

6. PERKEMBANGANINTERNETDIASIATENGGARA

7. Dalam pengaturan internet, idealnya adalah berlaku prinsip pengelolaan bersama
dengan pendekatan multi-stakeholders.
Namun dalam kenyataan karena memiliki kepentingan kuat, negara dan korporasi lebih
banyak mengontrol infrastuktur Internet, apa yang ada di dalam internet, siapa yang bisa
mengakses Internet.
REGULATORINTERNET

8. 4 HUKUM UNTUK MEREGULASI INTERNET

9. Legal Legacy: Vertical Rules (Silos) Market Reality: Horizontal Networks (Layers)
INTERNET
SEBELUM SETELAH
TRANSISI REGULASI INTERNET

10. SETELAH
Market Reality: Horizontal Networks (Layers)
INTERNET
The Proposed Layered Regulatory Model

11. LAPISAN INTERNET
Hukum harus menghormati
integritas arsitektur Internet
yang berlapis-lapis
(Solum & Chung, 2004)

12. Pengaturan dan pengelolaan
Internet secara multipihak
melibatkan pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil.
Keranjang Pengaturan
● Infrastruktur
● Hukum
● Ekonomi
● Pembangunan
● Sosial Budaya
TATA KELOLA INTERNET

13. Ketimpangan Digital
The Underprivileged People
Sensor Daring
Internet Shutdown
Regulasi Bermasalah
Represi Pada Ekspresi Sah
Polarized Communication
Undemocratic Circumstances
Mass-Surveillance
Unlawful Interception
Data Breach (privacy issues)
Absent of privacy regulations
PEMETAAN MASALAH DI INDONESIA

14. PELANGGARAN HAK DIGITAL
Pelanggaran Hak
Digital
Pemerintah Penegak Hukum Korporasi
Ketimpangan digital Lebih berpihak kepada korporasi
(Telco/ISP) daripada warga
Ancaman pidana pada
OpenBTS/RTRW.Net
Blokir konten 1.Permenkominfo No. 19/2014
2.Permenkominfo No. 5/2020
3.PP No. 71/2019
4.Permintaan pemerintah
5.Pasal 26 UU ITE
Melakukan permintaan
blokir/takedown
• Blacklist (ISP)
• Takedown (Tech Co)
• Swasensor (ISP/Tech
Company)
Internet Shutdown Penyelewengan pasal 40 UU ITE Melakukan permintaan
pemutusan internet
ISP memutus/
membatasi internet
Kriminalisasi Ekspresi Pembiaran atas 9 pasal
problematik UU ITE
Penyelewengan UU ITE Pembiaran
Disinformasi Aktor yang didukung Negara
sebar kebohongan
Tidak melakukan
penindakan
Tidak melakukan
tindakan
Doxing Aktor yang didukung Negara
mendoxing
Tidak melakukan
penindakan

15. Amuk Siber Aktor yang didukung Negara
menggerakkan amuk massa
Tidak melakukan
penindakan
Tidak melakukan
penindakan
Hacking Hacker yang didukung Negara Hacker yang didukung
Negara
Serangan DdoS Hacker yang didukung Negara Hacker yang didukung
Negara
Mass-surveillance Melakukan terang-terangan
dengan dalih Keamanan
Nasional dan Kesehatan Publik
Melakukan terang-
terangan dengan dalih
Keamanan Nasional
Melakukan terang-
terangan dengan dalih
Kesehatan Publik
Data breach Melindungi korporasi Tidak menindak
pemerintah/korporasi
Tidak
bertanggungjawab
Penyadapan ilegal Regulasi dan kewenangan K/L
yang saling bertumpuk
Penyelewengan UU
Penyadapan
Menyadap tanpa izin
dengan teknologi
Kekerasan Berbasis
Gender Online
Regulasi yang tidak berpihak
pada korban
Pasal 27 ayat 1 UU ITE
menjadi ganjalan korban

16. WEAPONIZATION OF INFORMATION
WEAPONIZATION OF (DIGITAL) LAW
WEAPONIZATION OF TECHNOLOGY
REPRESI TEKNOLOGIKAL

17. Informasi Sebagai Senjata Hukum sebagai Senjata Teknologi sebagai senjata
Sensor Online
Online Trolling
Disinformasi
Manipulasi opini
• Paid-influencer
• Trending topic
Propaganda komputasional
Amuk siber
Aturan hukum:
Pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian, UU
ITE, Strategic Lawsuits Against Public Participation
(SLAPP), Permenkominfo No. 5 Tahun 2020
Penegakan Hukum:
Polisi Siber untuk memonitor perkembangan situasi,
serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran
hoax terkait COVID-19, Hoaks terkait kebijakan
pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah
COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden
dan pejabat pemerintah. (ST Kapolri No.
ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 tertanggal 4 April 2020 dan
No. STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober
2020
Ketertiban Umum:
Polisi Virtual melakukan pemolisian narasi sesuai
Surat Edaran No. SE/2/II/2021 tgl 19 Februari 2021
Serangan ringan: doxing, pencurian
identitas digital, peniruan identitas,
demoralisasi, perkataan yang mendorong
kebencian, pembuatan profiling
Serangan keras: malware, peretasan akun
(media, media sosial, instant messaging),
DDoS, pemblokiran situs web,
deplatforming, robo calls
Pengintaian siber: Fake BTS – IMSI
Catcher, spyware (Pegasus, Circles)
Serangan ke infrastruktur:
• Bandwith throttling
• Internet shutdown/kill switch
REPRESI DI RANAH DIGITAL

18. 8
5
3
11
12
15
10 10
9
41
7
16
14
17
9
19
26
21
16
5
34
17
10
14
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
Jumlah Insiden Serangan Digital
2020-2021
2020 2021
REPRESI DENGAN TEKNOLOGI

19. SUMBER: SAFENET, 2022
SERANGAN DIGITAL 2021

20. Sumber:
Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia Tahun 2021
https://bit.ly/lapsafenet2021
SERANGAN DIGITAL TERARAH

21. Luring
8%
Daring
92%
JUMLAH MEDIA DI INDONESIA
TAHUN 2019
Luring Daring
Sudah
3%
Belum
97%
VERIFIKASI DEWAN PERS
(2019 - NOV 2020)
Sudah Belum
https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_
detail/173/Media_Online_Perlu_Berbenah_ Diri
https://dewanpers.or.id/assets/ebook/
buletin/2101011634_e-Bulletin_ETIKA11_ November.pdf
43.300.
1.461
LANSKAP MEDIA DI INDONESIA

22. https://www.amsi.or.id/download/survey-lanskap-media-digital/#
LANSKAP MEDIA DIGITAL DI INDONESIA

23. Jaminan Kebebasan Pers ßà Perlindungan Wartawan
Tak ada gunanya kemerdekaan pers apabila wartawan
tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan
jurnalistik sesuai tuntutan profesinya; memenuhi hak
atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu
(right to know) dari masyarakat yang notabene adalah
menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya
(obligation to fulfill). -- Dewan Pers, 2018
ARAHAN DEWAN PERS

24. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999:
UU ini mengatur tentang kemerdekaan pers, asas, fungsi dan peran media serta menetapkan
pembentukan dewan pers.
Pasal 4 UU Pers:
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi
4. Hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.
Pasal 18 UU Pers:
Mereka yang menghambat dan menghalangi kerja pers diancam dengan pidana.
”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat
menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)”
PERLINDUNGAN JURNALIS DI UU PERS

25. Surat Kesepakatan
Bersama Kominfo-
Kepolisian-
Kejaksaan
Pedoman Implementasi
pasal 27 ayat 3 poin l
untuk media/jurnalis.
INSTRUMEN PROTEKSI JURNALIS
Pasal 8 UU Pers
Dalam melaksanakan
profesinya wartawan
mendapat perlindungan
hukum.
Wartawan juga memiliki
hak tolak dalam rangka
untuk melindungi
narasumber.
Pasal 50 KUHP
“Barang siapa
melakukan perbuatan
untuk melaksanakan
ketentuan undang-
undang, tidak
dipidana”.
MOU Dewan Pers
dengan Kapolri
Sengketa pers
diselesaikan dengan
mekanisme sidang etik
di Dewan Pers.
Surat Edaran
Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 2008
MOU Dewan Pers
dengan LPSK

26. Pembatasan kabar bohong (no. 212 – 218)
Definisi berita palsu (no. 212), karakter (no. 214), bentuk (no. 215)
Pembatasan reputasi (no. 219 – 230)
• Defamasi tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi pemberangusan kritik
terhadap pejabat publik (no. 221)
• Pembatasan masa waktu pengajuan perkara maks. 1 tahun (no. 226)
• Pernyataan korban kekerasan seksual, dan konsumen tidak dapat digugat
atas tuduhan defamasi. (No. 230)
Pembatasan siar kebencian (no. 231 – 249)
Seseorang yang tidak mengadvokasi kebencian yang berupa penghasutan
untuk melakukan diskriminasi, peperangan atau kekerasan, tidak dilarang.
(No. 238)
Pembatasan izin terbit dan sensor (no. 250 – 256)
Sensor dalam perkembangan teknologi digital yang berdampak luas pada
media, termasuk pelambatan bandwith (throttling), pemblokiran konten
(blocking), pencabutan akun, atau bahkan mematikan jaringan internet
(internet shutdown) (no. 251)
+ GUNAKAN SNP 5/2021
Sumber: https://bit.ly/UnduhSNPFoE

27. “Social media can empower citizens, boost democracy, and help gauge the
pulse of public opinion. However, there are also worrisome counterexamples
of social media being used as a tool for repression”
– E. Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, 2012
…. authoritarian regimes in Southeast Asia have adapted to new technologies and are
increasingly using social media and the internet for their own ends. They have
enhanced censorship and online repression and are employing the internet to co-opt
certain social groups, repress critics and legitimize their rule.
Social media is furthering polarization and distrust in Southeast Asian
societies, often based on disinformation campaigns and growing
sectarianism.” – Bunte, From Grassroots Movement to Disinformation: Social Media in
Southeast Asia, 2021
REPRESI DIGITAL

28. WEAPONIZATION OF INFORMATION
WEAPONIZATION OF (DIGITAL) LAW
WEAPONIZATION OF TECHNOLOGY
TECHNOLOGICAL OPRESSION

29. Informasi Sebagai Senjata Hukum sebagai Senjata Teknologi sebagai senjata
Sensor Online
Online Trolling
Disinformasi
Manipulasi opini
• Paid-influencer
• Trending topic
Propaganda
komputasional
Amuk siber
Aturan hukum:
Strategic Lawsuits Against Public Participation
(SLAPP) dengan pidana pencemaran nama baik,
ujaran kebencian, UU ITE, keonaran di UU No. 1,
kewenangan pemutusan akses di pasal 40 UU
ITE, PP 71 & Permenkominfo No. 5 Tahun 2020
Penegakan Hukum:
Polisi Siber untuk memonitor perkembangan
situasi, serta opini di ruang siber, dengan
sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19,
Hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam
mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19,
penghinaan kepada penguasa/presiden dan
pejabat pemerintah.
Ketertiban Umum:
Polisi Virtual melakukan pemolisian narasi
sesuai Surat Edaran No. SE/2/II/2021 tgl 19
Februari 2021
Serangan ringan: doxing, pencurian
identitas digital, peniruan identitas,
demoralisasi, perkataan yang
mendorong kebencian, pembuatan
profiling
Serangan keras: malware, peretasan
akun (media, media sosial, instant
messaging), DDoS, pemblokiran situs
web, deplatforming, robo calls
Pengintaian siber: Fake BTS – IMSI
Catcher, spyware (Pegasus, Circles)
Serangan ke infrastruktur:
• Bandwith throttling
• Internet shutdown/kill switch
REPRESI DIGITAL DI INDONESIA

30. • Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2021 menunjukkan ragam serangan
pada jurnalis, seperti peretasan situs media online, peretasan akun media
sosial jurnalis, hingga membocorkan data jurnalis ke publik agar jurnalis
tersebut mendapat tekanan yang lebih besar dari masyarakat. Per Mei
2020 merangkum empat kasus kekerasan wartawan dengan modus doxing
yang menimpa jurnalis di Indonesia (hukumonline.com, 2020).
• Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat
peningkatan serangan doxing di Indonesia sebanyak 23 kasus dalam
rentang kejadian tahun 2017 hingga 2020. SAFEnet mengkategorisasikan
kelompok yang rentan mengalami doxing, yaitu jurnalis, aktivis hak asasi
manusia atau pro-demokrasi, serta warga. Bila dikelompokkan sesuai
profesi, sebanyak 13 jurnalis menjadi korban doxing, aktivis dan pembela
hak asasi manusia lima orang, serta warga biasa juga lima orang (Banimal,
Juniarto, & Ningtyas, 2020).
• LBH Pers awal tahun 2020 memprediksi kekerasan terhadap jurnalis di
ruang siber akan meningkat dengan berbagai macam modus operandi
(salah satunya doxing) (CNNIndonesia.com, 2020).
LAPORAN REPRESI DIGITAL PADA JURNALIS

31. PEMIDANAAN
DOXING
HACKING
DDOS
ATTACK
BLOKIR
AMUKSIBER
INTERNET
SHUTDOWN
STIGMA
HOAX
PETA REPRESI DIGITAL PADA JURNALIS

32. Di hilir, banyak orang yang seharusnya dilindungi justru
ditahan dan dihukum penjara karena UU ITE. Alih-alih ingin
menegakkan keadilan, pemenjaraan adalah tujuan
penggunaan UU ITE oleh para pelapor.
Dari 2013-2021, SAFEnet mencatat 393 kasus hukum UU
ITE.
Di tahun 2021, dari 38 kasus hukum UU ITE yang tercatat,
aktivis paling banyak dilaporkan dengan UU ITE (26%)
disusul oleh korban/pendamping/saksi kekerasan (21
%), jurnalis (13%), buruh (11%). Ternyata kelompok kritis
yang dilapor UU ITE lebih dari 50% total kasus yang
dicatat oleh SAFEnet.
Pelapor mayoritas tetap orang yang berkuasa, pejabat
publik dan petinggi institusi lebih dari 50% total kasus.
SITUASI KERENTANAN JURNALIS

33. Fadli Aksar, 2019 Zakki Amali, 2018
27 ayat 3 UU ITE 27 ayat 3 UU ITE
Diananta, 2020
28 ayat 2 UU ITE
Moh. Sadli, 2019
27 ayat 3 UU ITE
M. Asrul, 2020
28 ayat 2 UU ITE
Dandhy L, 2017
27 ayat 3 UU ITE
KASUS UU ITE DI RANAH EKSPRESI

34. STUDI KASUS 3 JURNALIS
Diananta, 2020 Moh. Sadli, 2019
M. Asrul, 2020

35. Bukan institusi pers yang diakui UU Pers
• Pasal 1 butir 2 UU Pers menyebutkan perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor
berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan
menyalurkan informasi. (Zakki)
• Konsekuensinya bila bukan perusahaan dan tidak terdaftar di Dewan Pers serta diakui
keberadaannya, dianggap bukan institusi pers yang dilindungi UU Pers. (Diananta)
Kepolisian mengabaikan MOU Dewan Pers dan Kapolri
• Kepolisian mengabaikan MOU
Kepolisian mengabaikan putusan sengketa di Dewan Pers
• Kepolisian mengabaikan keputusan Dewan Pers terhadap sengketa pers. (Diananta, Asrul)
Tidak maksimalnya digunakan instrumen pelindung Jurnalis dalam pendampingan kasus hukum
• Dewan Pers tidak dilibatkan sejak awal, tapi ketika kasus sudah berjalan di pengadilan.
• Kurang komunikasi antara media yang dilaporkan dengan Dewan Pers.
• Ahli ITE tidak dihadirkan di persidangan.
MENGAPA KENA KASUS UU ITE?

36. SUMBER: SAFENET, 2022
SERANGAN DIGITAL TAHUN 2021

37. Hacking Medsos
SASMITO
Peretasan IG, Twitter, Facebook
milik Sasmito Madrim, jurnalis
VOA/Ketua AJI
Doxing
13 JURNALIS
Peretasan IG, Twitter,
Facebook milik
Sasmito Madrim,
jurnalis VOA/Ketua AJI
Hacking Situs
TEMPO, TIRTO
Teknik defacing pada
halaman depan
web Tempo, penghapusan
artikel Tirto
DDoS
Suara Papua
Membanjiri server
dengan paket besar
sehingga down
RAGAM SERANGAN DIGITAL PADA JURNALIS

38. DOXING DI INDONESIA
Riset Peningkatan Serangan Doxing dan
Tantangan Perlindungannya di
Indonesia
Sumber:
https://id.safenet.or.id/2020/12/riset-
peningkatan-serangan-doxing-dan-
tantangan-perlindungannya-di-
indonesia

39. STUDI KASUS: CAKRA
Pada 10 September 2020, Cakrayuni Nuralam,
Editor/Kanal Cek Fakta liputan6.com
mempublikasikan artikel cek fakta di
https://www.liputan6.com/cek-
fakta/read/4352565/cek-fakta-tidak-benar-
anggota-dpr-dari-fraksi-pdi- perjuangan-cucu-
pendiri-pki-di-sumbar
11 September 2020, ia mendapat serangan masif
di media sosial. Ada empat akun yang
teridentifikasi sebagai pelaku doxing, yakni:
1. https://www.instagram.com/cyb3rw0lff99.tm/
2. https://www.instagram.com/d34th.5kull/
3. https://www.instagram.com/cyb3rw0lff__/
4. https://www.instagram.com/_j4ck__5on___
Berdasarkan penelusuran, satu akun saja sudah
banyak yang merepost. Dan itu hanya dalam
hitungan jam. Dokumentasi serangan ada di:
https://gramho.com/explore-
hashtag/D34TH_5KULL

40. • Lima orang jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual di
media sosial dan dirisak beramai-ramai oleh berbagai akun, tidak
hanya satu, bahkan dua atau tiga platform medsos sekaligus.
• Salah seorang jurnalis sempat dirawat di rumah sakit jiwa karena
doxing dan pelecehan seksual yang dialaminya. Foto yang
bersangkutan dimanipulasi dengan konten pornografi dan
disebarkan secara masif di platform Facebook.
• Temuan lain adalah mayoritas jurnalis yang menjadi korban doxing
cenderung trauma dengan objek pemberitaan yang menjadi pemicu
doxing terhadap mereka. Namun ada pula jurnalis yang memilih
tetap mengerjakan pemberitaan yang pernah memiciu doxing tapi
lebih berhati-hati dalam penulisannya (menerapkan swa-sensor).
DAMPAK DOXING PADA JURNALIS

41. Peraturan konten internet yang baru telah membahayakan sifat internet yang
terbuka dan semakin meminggirkan suara-suara yang kurang terwakili. Sensor
dan ketidakadilan pada akses.
PP 71/2019 PM 5/2020 PP 46/2021
PP 71/2019 memaksa platform media sosial,
aplikasi, dan penyedia layanan online lainnya
untuk memberikan akses ke penegakan
hukum dan memungkinkan untuk memotong
akses internet.
PM 5/2020 memaksa platform media sosial,
aplikasi, dan penyedia layanan online
lainnya untuk menerima yurisdiksi lokal atas
konten dan kebijakan serta praktik data
pengguna mereka.
PP 46/2021 pelanggaran netralitas
jaringan yang akan merugikan asas
keadilan dan kesempatan yang sama
bagi warga negara untuk mengakses
informasi.
PEMBATASAN BERLEBIH

42. PATROLI SIBER
Surat Telegram Kapolri
No. ST/1100/IV/HUK.7.1.2020
tertanggal 4 April 2020
Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini
di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, Hoaks
terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-
19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah.

43. Poin 3c Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021
tanggal 19 Februari 2021 Peringatan Virtual (Virtual Alert) dikirim lewat
DM/japri kepada warga, tanpa menunggu
aduan.
SE Kapolri SE/2/II/2021
POLISI VIRTUAL

44. Jakarta, 2019
Bandwith Throttling Internet Shutdown
Papua & Papua Barat, 2019-2021
PEMUTUSAN AKSES

45. TERIMA KASIH
TWITTER
@safenetvoice
FACEBOOK
safenetvoice
INSTAGRAM
safenetvoice
HOTLINE
08119223375
info@safenet.or.id