2. Regulasi Penanganan Konten
Pasal 40 ayat (2b)
UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik serta perubahannya
Dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang Pemerintah berwenang melakukan pemutusan
akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan
akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar hukum.
Pasal 96
PP No. 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan
klasifikasi: a. melanggar peraturan perundang-undangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu
ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Menteri Kominfo No. 5
Tahun 2020 tentang Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Privat serta
perubahannya
Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
dilarang meliputi dapat diajukan oleh: a. masyarakat; b. Kementerian atau Lembaga; c. Aparat Penegak
Hukum; dan/atau d. lembaga peradilan.
Peraturan K/L Terkait Segala bentuk konten dan/atau tindakan yang dilarang oleh peraturan K/L terkait.
3. Pasal 27
Larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik terkait kesusilaan, perjudian, pencemaran nama
baik, pemerasan dan/atau pengancaman
Pasal 28
Berita Bohong
Pasal 29
Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
Pasal 30
Mengakses sistem elektronik milik orang lain
Pasal 31
Melakukan intersepsi atau penyadapan
Pasal 32
Larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik
Pasal 33
Mengganggu sistem elektronik
Pasal 34
Larangan menyediakan atau memfasilitasi perbuatan yang
dilarang dalam UU ITE
Pasal 35
Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi,
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
Pasal 36
larangan tentang orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Orang
lain.
Pasal 37
larangan tentang orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem
Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia
PERBUATAN YANG DILARANG DALAM
UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
