3. BAB II
LANDASAN TEORI
Pengertian Cyber Law
Ruang Lingku[ Cyber Law
Asas-Asas Cyber Law
Pasal dalam Undang-Undang ITE
Pengertian Cybercrime
Karakteristik
Cybercrime
Jenis-jenis Cybercrime
5. Hukum Yang Berlaku
Undang-undang Pasal 27 ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Undang-undang Pasal 27 ayat (3)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
Undang-undang Pasal 28 ayat (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).
6. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup
berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2).
Pasal 45 ayat (1)
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 45 ayat (2)
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
sesuai isi Pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa “Orang adalah orang perseorangan,
baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum”.
Keberadaan Badan Hukum diperjelas kembali dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE
bahwa Korporasi yang melakukan perbuatan
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana
yang telah ada sebelumnya” hal ini adalah asas legalitas yang tertuang
dalam Hukum pidana merupakan salah satu instrumen dalam menghadapi
perbuatan melawan hukum.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE) Pasal 1 angka 1 bahwa :
“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
poto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
Kebijakan Hukum Pidana
