Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pembatasan Informasi
Similar to Pembatasan Informasi (20)
More from RiskiAnanda28
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pembatasan Informasi
- 1. KEWENANGANPEMERINTAHDALAMMEMBATASI AKSESINFORMASIELEKTRONIKWARGANEGARA DITINJAUDARIPERSPEKTIFHAKASASIMANUSIA Putu Riski Ananda Kusuma, S.H. (032024153026) KEWENANGANPEMERINTAHDALAM MEMBATASIAKSESINFORMASI ELEKTRONIKWARGANEGARA DITINJAUDARIPERSPEKTIFHAK ASASIMANUSIA Putu Riski Ananda Kusuma, S.H. (032024153026)
- 2. LatarBelakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU- XVIII/2020 Pembatasan Akses Informasi Elektronik Isu Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Perspektif Hak Asasi Manusia
- 3. RumusanMasalah 1. Ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembatasan akses informasi elektronik warga negara. 2. Kebijakan pemerintah atas pembatasan akses informasi elektronik warga negara tinjauan perspektif hak asasi manusia.
- 4. TujuanPenelitian Mengetahui ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam hal melakukan pembatasan akses informasi elektronik warga negara. 01 02 Mengetahui kesesuaian kebijakan pemerintah dalam membatasi akses informasi elektronik warga negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
- 5. Manfaat Penelitian Sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum pemerintahan. Teoritis Bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi serta solusi konkret dalam pemecahan masalah hukum. Praktis
- 6. Keaslian Penelitian 1. Tesis “Kajian Tentang Informasi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” oleh Ian Parma Saputra (Universitas Hasanuddin Makasar) 2. Tesis “Tinjauan Tentang Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia” oleh Taswirul Afkar (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi) 3. Tesis “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” oleh Nanda Yoga Rohmana (Universitas Airlangga Surabaya)
- 7. KerangkaKonseptual Konsep Kewenangan Pemerintah Konsep Hak Asasi Manusia Konsep Kebijakan Pengertian Akses & Pembatasan Pengertian Informasi Elektronik A B C D E
- 8. MetodePenelitian Jenis Penelitian Jenis Pendekatan Sumber Bahan Hukum Pengumpulan Bahan Hukum Analisis Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif 1. Pendekatan perundang- undangan (statute approach) 2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 3. Pendekatan kasus (Case approach) 1. Primer 2. Sekunder 3. Bahan-bahan non-hukum 1. Studi dokumen/ kepustakaan 2. Sistem Kartu Kutipan 1. Deskripsi 2. Evaluasi 3. Argumentasi
- 10. RuangLingkupKewenanganPemerintahDalamPembatasanAkses Informasi Elektronik WargaNegara 1. Kewenangan pembatasan oleh pemerintah diantara atribusi, delegasi, dan mandat. 2. Pengaturan pembatasan akses informasi elektronik di dunia (hukum internasional). 3. Pengaturan pembatasan akses informasi elektronik dalam hukum positif Indonesia. 4. Aspek kepentingan umum dalam penerapan pembatasan akses informasi elektronik warga negara. 5. Ruang lingkup kewenangan pembatasan akses informasi elektronik. 01
- 11. Kebijakanpemerintah ataspembatasanaksesinformasielektronik warganegaratinjauan perspektif hakasasimanusia 1. Urgensi kebijakan pemerintah dalam pembatasan akses informasi elektronik warga negara. 2. Pengaturan hak asasi manusia tentang akses informasi serta pembatasannya menurut kovenan internasional dan hukum positif Indonesia. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 4. Kesesuaian kebijakan pembatasan akses informasi elektronik dari sudut pandang hak asasi manusia. 02
- 12. Kesimpulan 1. Kewenangan pembatasan oleh pemerintah dalam kebijakan pemblokiran akses informasi elektronik digolongkan sebagai atribusi yang merupakan bentuk pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembatasan akses informasi elektronik warga negara, meliputi : • Sebelum dilakukannya pembatasan harus ada penetapan keadaan darurat nasional terlebih dahulu (Pasal 4 ayat 1 ICCPR) • Pembatasan Ham harus adil dan tidak menimbulkan diskriminasi rasial yang meliputi agama, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya (Pasal 4 ayat 1 ICCPR) • Ruang lingkup informasi yang dapat dibatasi adalah informasi yang dikecualikan dalam UU KIP (Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP) • Adanya muatan yang dilarang seperti informasi judi, hoaks, video porno, dan sebagainya (Pasal 40 ayat 2a UU ITE) • Tujuan utama dari pembatasan akses informasi elektronik adalah untuk melindungi aspek kepentingan umum (Pasal 40 ayat 2 UU ITE)
- 13. Kebijakan pemerintah atas pembatasan akses informasi elektronik adalah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran berita hoaks dan secara hukum Ham kebebasan atas akses informasi merupakan bagian dari derogable rights yang artinya memang dapat dibatasi (Pasal 4 ayat 2 ICCPR). Namun pembatasan tersebut juga harus tetap sesuai prosedur peraturan yang berlaku dimana dalam kasus yang terjadi terdapat dua hal pokok ruang lingkup yang dilanggar dalam kebijakan pembatasan akses informasi ini yakni belum adanya penetapan status darurat serta ada indikasi diskriminasi rasial. 2.
- 14. 1. Kepada Pemerintah disarankan kedepannya dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang menyangkut pembatasan hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights) agar mematuhi atau mengikuti segala prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan khususnya ICCPR agar tidak terjadi lagi polemik seperti yang timbul akibat kebijakan pembatasan akses informasi elektronik ini. 2. Saran kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah apabila tidak sesuai prosedur dapat melakukan pelaporan atau gugatan secara hukum melalui peradilan tata usaha negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang dibuat serta apabila dirasa perlu dan memungkinkan dapat melakukan judicial review kembali ke Mahkamah Konstitusi apabila ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE masih dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia. Saran
- 15. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik Please keep this slide for attribution TERIMA KASIH!