UU ITE dan Sistem Informasi Kesehatan

1. 1. Indo Guna Santy 172110101016
2. Alvira Azizatur 172110101103
3. Citra Silaningtyas Pertiwi 172110101198
4. Imaduddin Azhar 172110101160
5. Shavia maulidina Zein 172110101105
UU ITE dan Sistem
Informasi Kesehatan

2. 
Diatur dalam :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

3. 
Adalah UU yang mengatur tentang informasi serta
transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara
umum. (Wikepedia)
A.UU ITE

4. 
Sejarah UU ITE
 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektroknik) di rancang pada maret 2003 oleh
Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) karena saat itu mulai muncul berbagai
macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan
internet.
 5 September 2000 secara resmi presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada
DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005, dan
menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia sebagai
perwakilan pemerintah dalam pembahasaan RUU
dengan DPR-RI.

5. 
 Pada tanggal 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui
RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni
menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 Diperbarui menjadi UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
Sejarah UU ITE

6. Tercermin pada UU ITE pasal 4 yaitu :
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan
perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan pelayanan
publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya pada
setiap orang untuk memajukan pemikiran
dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan
kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi
Asas dan Tujuan UU ITE
Asas Pemanfaatan
Teknologi ITE
dilaksanakan berdasarkan
asas kepastian hukum,
manfaat, kehati-hatian,
iktikad baik, dan kebebasan
memilih teknologi atau
netral teknologi.

7. 
Pasal 1 UU ITE
Mendefinisikan Informasi Elektronik
yang memuat 3 makna:
1. Informasi Elektronik adalah satu
atau sekumpulan data elektronik
2. Informasi Elektronik memiliki
wujud diantaranya tulisan, suara,
gambar.
3. Informasi Elektronik memiliki arti
atau dapat dipahami.
ISTILAH
DALAM UU ITE
Informasi Elektronik

8. 
 Transaksi Elektronik
 Teknologi Informasi
 Dokumen Elektronik
 Sistem Elektronik
 Penyelenggaraan Sistem Elektronik
 Jaringan Sistem Elektronik
 Agen Elektronik
 Sertifikat Elektronik .
 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
 Lembaga Sertifikasi Keandalan
 Tanda Tangan Elektronik ,dll
ISTILAH
DALAM UU ITE

9. 
1. Lembaga Sertifikasi Keandalan(Pasal 10 ayat (2)
2. Tangan Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2)
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)
4. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)
5. Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat (3)
6. Agen Elektronik (Pasal 22 ayat(2)
7. Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)
8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)
9. Peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan
teknologi informasi, khususnya dalam hal data strategis
(Pasal 40 ayat (6)
Yang penjelasannya
diatur dalam

10. 
 Konten
 Secara umum, materi Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi
dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai
informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan
mengenai perbuatan yang dilarang.
konten

11.  pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti
hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
 tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
 penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority,
Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
 penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
 perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang
diatur dalam UU ITE, antara lain:
 konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian,
penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan
(Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
 akses ilegal (Pasal 30);
 intersepsi ilegal (Pasal 31);
 gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
 gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
 penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU
ITE);
Beberapa materi yang diatur,
antara lain:

12. 
 Sistem informasi kesehatan merupakan suatu
pengelolaan informasi diseluruh seluruh tingkat
pemerintah secara sistematis dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
B.Sistem Informasi
Kesehatan

13. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2014.
Diimplementasikan dengan eHealth
eHealth ialah inisiatif pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi
kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja
yang efektif dan efisien.
Peraturan Sistem
Informasi Kesehatan

14. Pasal 8
 Informasi Kesehatan terdiri atas:
 informasi upaya kesehatan;
 informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
 informasi pembiayaan kesehatan;
 informasi sumber daya manusia kesehatan;
 informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
 informasi manajemen dan regulasi kesehatan; dan
 informasi pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Sistem
Informasi Kesehatan

15. Pasal 58 ayat 1 (untuk sistem)
 Perencanaan Sistem adalah menyediakan dokumen
kebijakan dan perencanaan sebagai landasan, arah, dan
tujuan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
nasional.
 Analisis Sistem adalah mempelajari sistem dan proses kerja
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan,
kelemahan, tantangan, dan peluang untuk perbaikan, serta
melakukan analisis kebutuhan dan analisis kelayakan
sistem yang akan dikembangkan.
Peraturan Sistem
Informasi Kesehatan

16. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi di
bidang kesehatan disebut eHealth.
eHealth merupakan suatu inisiatif pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi
kesehatan, utamanya untuk meningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang
efektif dan efisien.
Penerapan UU ITE dalam
Kesehatan

17. 
Penerapan UU ITE dalam
Kesehatan
implementasi teknologi informasi dan
komunikasi tidak hanya sebatas
penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan tetapi telah diintegrasikan
dalam pelayanan kesehatan yang lebih
luas.
Contoh : pelaksanaan Rekam
medik elektronik untuk
melindungi data pribadi

18. 
 Perlindungan Data Pribadi menurut UU ITE
1. Data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak
pribadi seseorang (Pasal 26 UU ITE)
2. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik
yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan
(Pasal 26 UU ITE)
Penerapan UU ITE
dalam Kesehatan

19. 1. Data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak
pribadi seseorang (Pasal 26 UU ITE)
2. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang bersangkutan (Pasal 26 UU ITE)
Data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.
Perlindungan Data Pribadi
menurut UU ITE

20. 
 Salah satu penggunaan IT dalam dunia kesehatan yang
telah menjadi tren dalam dunia pelayanan kesehatan
secara global adalah rekam medik elektronik (EHR),
yang sebenarnya sudah mulai banyak digunakan di
kalangan pelayanan kesehatan Indonesia, namun
banyak tenaga kesehatan & pengelola sarana pelayanan
kesehatan masih ragu untuk menggunakannya karena
belum ada peraturan perundangan yang secara khusus
mengatur penggunaannya
Pengimplementasian
Rekam Medik Elektronik

21. 
 Selama ini, rekam medik mengacu pada pasal 46-47
UU no.29/2004 tentang Praktik Kedokteran &
Permenkes no.269/2008 tentang Rekam Medik.
UU no.29/2004 sebenarnya diundangkan saat EHR telah
banyak digunakan, namun tidak mengatur mengenai EHR.
Sedangkan Permenkes no.269/2008belum mengatur mengenai
EHR. Tetapi dengan adanya UU ITE, secara umum
penggunaan EHR sebagai dokumen elektronik telah memiliki
dasar hukum.
 Dimulai dari pencantuman nama, waktu, & tanda tangan
petugas yang memberikan pelayanan kesehatan (pasal 46 (3)
UU no.29/2004), dapat dilakukan secara elektronik & diatur
oleh UU ITE dalam pasal 5-12 & tercantum dalam penjelasan
pasal 46 (3) UU no.29/2004.
Pengimplementasian
Rekam Medik Elektronik

22. 
 Kepemilikan EHR juga tetap menjadi milik
dokter/sarana pelayanan kesehatan seperti yang
tertulis dalam pasal 47 (1) UU no.29/2004 bahwa
dokumen rekam medik adalah milik dokter atau
sarana pelayanan kesehatan. Sama seperti rekam
medik konvensional, EHR selaku dokumen
elektronik sudah seharusnya disimpan di komputer
milik dokter/sarana pelayanan kesehatan. Isi rekam
medik sesuai pasal 47 (1) yang merupakan milik
pasien dapat diberikan salinannya dalam bentuk
elektronik atau dicetak untuk diberikan pada pasien.
Pengimplementasian
Rekam Medik Elektronik

23. 
 Awal tahun 2016 lebih dari 91.000 data klien Medicaid di Amerika
Serikat telah disusupi. Menurut laporan, dua orang bertukar email
yang berisi data kesehatan pribadi dari klien yang
berbentuk spreadsheet. HCA (Health Care Authority) Risk Manager
mengatakan bahwa spreadsheet yang berisi informasi pasien belum
diteruskan ke pihak yang tidak sah atau pihak ketiga, namun telah
terjadi pelanggaran besar dan sebagai sangsinya dua karyawan
telah dipecat.
 Menurut Ponemon Institute, dalam Fifth Annual Benchmark Study
on Privacy & Security of Healthcare Data disebutkan bahwa sektor
kesehatan menyumbang sekitar 44% dari seluruh kasus
pelanggaran data selama tahun 2013. Sekitar 65% dari seluruh
fasilitas pelayanan kesehatan yang ada melaporkan kasus cyber
security pada tahun yang sama
https://gawaisehat.com/2016/08/17/tips-menghindari-penyalahgunaan-data-rekam-medis-elektronik/
Kasus dalam Penerapan Rekam
Medis Elektronik

24.  (Kasus penyalahgunaan data rekam medis di Indonesia memang
masih jarang. Namun dengan semakin berkembangnya bidang rekam
medis dan informasi kesehatan seiring dengan semakin
berkembangnya teknologi informasi maka penyalahgunaan data
rekam medis (terutama data elektronik) menjadi sangat mungkin.
Berikut adalah beberapa tips untuk melindungi data rekam medis
elektronik:
 Membuat SOP yang tepat untuk pelepasan informasi kesehatan
pasien dan memberikan pemahaman kepada seluruh petugas medis
bahwa rekam medis pasien bersifat rahasia.
 Melakukan pembatasan hak akses terhadap informasi pasien sesuai
dengan hak dan wewenangnya.
 Membuat fire wall untuk melindungi data dari luar.
 Merekrut SDM yang memiliki kompetensi di bidang cyber security
untuk mengetahui dengan cepat apabila terjadi penyalahgunaan
informasi dan meminimalisir informasi yang telah disalahgunakan
Tips Menghindari penyalah gunaan
Rekam Medis Elektronik
 (Kasus penyalahgunaan data rekam medis di Indonesia memang
masih jarang. Namun dengan semakin berkembangnya bidang rekam
medis dan informasi kesehatan seiring dengan semakin
berkembangnya teknologi informasi maka penyalahgunaan data
rekam medis (terutama data elektronik) menjadi sangat mungkin.
Berikut adalah beberapa tips untuk melindungi data rekam medis
elektronik:
 Membuat SOP yang tepat untuk pelepasan informasi kesehatan
pasien dan memberikan pemahaman kepada seluruh petugas medis
bahwa rekam medis pasien bersifat rahasia.
 Melakukan pembatasan hak akses terhadap informasi pasien sesuai
dengan hak dan wewenangnya.
 Membuat fire wall untuk melindungi data dari luar.
 Merekrut SDM yang memiliki kompetensi di bidang cyber security
untuk mengetahui dengan cepat apabila terjadi penyalahgunaan
informasi dan meminimalisir informasi yang telah disalahgunakan

25.  Klinik online merupakan salah satu inovasi di dalam
bidang kesehatan. Layanan klinik online ini dilakukan
oleh seorang dokter atau lebih dengan
membuat website atau blog, dengan cara kerja
biasanya menawarkan konsultasi, pemeriksaan,
pendiagnosaan dan pengobatan dengan cara yang
mudah artinya pasien tidak perlu repot-repot untuk
datang menemui dokter.
Klinik Online dalam Pelayanan
Kesehatan berdasarkan UU Kesehatan
dan UU ITE

26. 
 Tetapi dalam hal memberikan pelayanan didalam klinik online ini
tidak mencantumkan jenis pelayanan yang sebagaimana
dimaksudkan di dalam PERMENKES No. 028 Tahun 2009 artinya
klinik online ini mengenyampingkan jenis pelayanan baik itu
pelayanan medis dasar maupun spesialistik. Jika tidak ada
pembatasan mengenai penyakit, hal tersebut akan menimbulkan
permasalahan lebih lanjut karena pada dasarnya beberapa
penyakit harus diperiksa secara langsung oleh dokter dengan
pasien dengan melakukan tatap muka.
 Klinik onine ini menekankan terhadap cara pengobatan yang
mudah serta efisien, tetapi seharusnya proses pemberian
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter
haruslah bertahap, dan tidak langsung mendiagnosa, artinya di
dalam klinik online ini tidak ada tahapan dokter dan pasien untuk
bertatap muka, dengan begitu landasan sosial dokter yang
didasari oleh kaidah-kaidah moral (etik), kesopanan, kesusilaan
dan lain-lain menjadi hilang.
 Untuk menghasilkan suatu hasil diagnosa yang sesuai dengan
kondisi pasien dan keilmuan dokter, seorang dokter harus
mendengarkan keluhan pasien, meraba atau memeriksa sakit
pasien, serta barulah ke tahapan diagnosa penyakit pasien.

27. 
 Tetapi di dalam klinik online ini tidak terdapat tahapan meraba
atau memeriksa sakit pasien karena dilakukan melalui dunia
maya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi
kesalahan mendiagnosa atau ketidak akuratan dalam
mendiagnosa, maka dokter dalam hal ini bisa dimintai
pertanggung jawaban sebagai penyelenggara sistem elektronik
karena telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal
tersebut diatur di dalam Pasal 38 UU ITE yaitu setiap orang
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan
teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Dan di Pasal
39 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa jika penyelenggara
sistem elektronik membuat suatu kerugian maka bisa digugat
secara perdata sesuai dengan Perundang-undangan yang
berlaku.

28. 
 Untuk itu UU Kesehatan menganjurkan untuk
melihat lebih lanjut atau spesifik mengenai tanggung
jawab dokter sebagai tenaga kesehatan
dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran (Selanjutnya disebut dengan UU
Pradok).