SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI
Oleh:
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Universitas Sebelas Maret
Dosen Mata Kuliah Hukum dan Teknologi Informasi
Fakultas Hukum UNS
www.jamalwiwoho.com 1
Secara legalistik negara hadir untuk
memberi perlindungan pada Data Pribadi
atau Data Privasi
Dalam UUD 1945 khususnya pasal 28F
dinyatakan :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.”
www.jamalwiwoho.com 2
Sebagai realisasi hal itu,
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
mengatur adanya Perlindungan atas
data pribadi secara azasi.
www.jamalwiwoho.com 3
Kita tahu bahwa banyak keluhan data
pribadi yang tanpa persetujuan
pemilik data untuk kepentingan
komersial misalnya : Asuransi, Kartu
Kredit, Pola Penyedotan Pulsa,
Pelanggan tidak bisa melakukan
UnReg, menerima content yang tak
diharapkan, Kredit tanpa agunan
dengan SMS spam atau SMS
broadcash.
www.jamalwiwoho.com 4
Secara historis, Perlindungan
Data Pribadi ini di Uni Eropa
telah ada sejak tahun 1960-
an, bahkan di Jerman pada
tahun 1970 telah ada UU
Perlindungan Data Pribadi.
www.jamalwiwoho.com 5
Secara khusus dan
perkembangan Uni Eropa
secara keseluruhan tahun 1995
telah muncul dengan “directive
act” dan pada negara-negara
APEC dalam “Privacy Frame
Work 2004” telah disepakati
perlunya pengaturan
Perlindungan Data Pribadi.
www.jamalwiwoho.com 6
Di Kawasan ASEAN,
Negara Singapura, Philipina,
Malaysia, Thailand, Brunei
(dalam proses) sudah ada,
hanya Indonesia, Vietnam
dan Myanmar yang belum
ada UU Perlindungan Data
Pribadi.
www.jamalwiwoho.com 7
Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012,
antara lain:
 Perlindungan dari Penggunaan
data tanpa ijin.
 Perlindungan oleh penyelenggara
sistem elektronik
 Perlindungan dari akses informasi
 Perlindungan Interferensi illegal
www.jamalwiwoho.com 8
Secara umum, Data
Pribadi yang harus
dilindungi adalah
Data Diri,
Data Pendidikan,
Data Kesehatan dan
Data Demografi.
www.jamalwiwoho.com 9
Beberapa Undang-Undang di Indoensia
yang ada kaitannya dengan Data Pribadi
adalah:
1. UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan
Pokok Kearsipan
2. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan
3. UU No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan
4. UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
6. PP No. 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
www.jamalwiwoho.com 10
Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008
tentang ITE:
“Penggunaan setiap informasi
melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang
harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.”
 Data Pribadi merupakan hak
pribadi sesorang
www.jamalwiwoho.com 11
Sedangkan pada Pasal 28G UUD 1945 yang
berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.
Sampai sekarang belum ada perangkat hukum
(UU) yang mengatur.
www.jamalwiwoho.com 12
Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan:
Data Pribadi Penduduk yang harus
dilindungi meliputi:
1. nomor KK;
2. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
3. tanggal/bulan/tahun lahir;
4. keterangan tentang kecacatan fisik
dan/atau mental;
5. NIK ibu kandung;
6. NIK ayah;dan
7. beberapa isi catatan Peristiwa Penting
www.jamalwiwoho.com 13
 Bisa oleh Pemerintah
Misalnya : muncul pada saat E-KTP
(Elektronik KTP) dan Penyadapan
perangkat komunikasi tanpa
koordinasi
 Bisa oleh Swasta/Perusahaan
Swasta
Contoh : bocornya 23 juta
pelanggan Telkomsel pada tahun
2011 serta data kartu kredit yang
di jual belikan.
www.jamalwiwoho.com
POLA PELANGGARAN DATA PRIBADI
14
www.jamalwiwoho.com 15

More Related Content

Similar to Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi

Cyber crime
Cyber crimeCyber crime
Cyber crimetahmabsi
 
UU PDP yang sangat ditunggu
UU PDP yang sangat ditungguUU PDP yang sangat ditunggu
UU PDP yang sangat ditunggulengky
 
Slide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.ppt
Slide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.pptSlide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.ppt
Slide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.pptwahyurezanuaripraset
 
Draft RUU Perlindungan Data Pribadi
Draft RUU Perlindungan Data PribadiDraft RUU Perlindungan Data Pribadi
Draft RUU Perlindungan Data PribadiICT Watch
 
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikOswar Mungkasa
 
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumMasalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumRahmat Inggi
 
mengenal cyber_bullying final baru 2024.ppt
mengenal cyber_bullying final baru 2024.pptmengenal cyber_bullying final baru 2024.ppt
mengenal cyber_bullying final baru 2024.pptkamal722626
 
Ius constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadi
Ius constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadiIus constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadi
Ius constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadiAditamaDirga
 
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikLBH Masyarakat
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
 
Privasi Online dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi Online dan Perlindungan Data PribadiPrivasi Online dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi Online dan Perlindungan Data PribadiICT Watch
 

Similar to Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi (20)

Cyber crime
Cyber crimeCyber crime
Cyber crime
 
UU PDP yang sangat ditunggu
UU PDP yang sangat ditungguUU PDP yang sangat ditunggu
UU PDP yang sangat ditunggu
 
UU ite
UU iteUU ite
UU ite
 
Uu ite(2)
Uu ite(2)Uu ite(2)
Uu ite(2)
 
Slide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.ppt
Slide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.pptSlide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.ppt
Slide-SIF324-W2-Keamanan-Informasi.ppt
 
Draft RUU Perlindungan Data Pribadi
Draft RUU Perlindungan Data PribadiDraft RUU Perlindungan Data Pribadi
Draft RUU Perlindungan Data Pribadi
 
Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu 2008 14..
Uu 2008 14..Uu 2008 14..
Uu 2008 14..
 
Uu 14 tahun 2008
  Uu 14 tahun 2008  Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008
 
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumMasalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
 
cyber_bullying final baru.ppt
cyber_bullying final baru.pptcyber_bullying final baru.ppt
cyber_bullying final baru.ppt
 
mengenal cyber_bullying final baru 2024.ppt
mengenal cyber_bullying final baru 2024.pptmengenal cyber_bullying final baru 2024.ppt
mengenal cyber_bullying final baru 2024.ppt
 
cyber_bullying final baru.ppt
cyber_bullying final baru.pptcyber_bullying final baru.ppt
cyber_bullying final baru.ppt
 
Ius constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadi
Ius constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadiIus constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadi
Ius constitutum dan ius constituendum dalam perlindungan data pribadi
 
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
 
Privasi Online dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi Online dan Perlindungan Data PribadiPrivasi Online dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi Online dan Perlindungan Data Pribadi
 
Bicara Atau Penjara
Bicara Atau Penjara Bicara Atau Penjara
Bicara Atau Penjara
 
HAM (1).pptx
HAM (1).pptxHAM (1).pptx
HAM (1).pptx
 

Recently uploaded

MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
MODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdf
MODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdfMODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdf
MODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdfihsan386426
 
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdfTEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdfYogiCahyoPurnomo
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppttaniaalda710
 
4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf
4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf
4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdfAnonymous6yIobha8QY
 
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptxMateri Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptxarifyudianto3
 
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptxManual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptxRemigius1984
 
Metode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdf
Metode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdfMetode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdf
Metode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdfArvinThamsir1
 

Recently uploaded (9)

MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
MODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdf
MODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdfMODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdf
MODUL AJAR PENGANTAR SURVEY PEMETAAN.pdf
 
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdfTEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
TEKNIS TES TULIS REKRUTMEN PAMSIMAS 2024.pdf
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
10.-Programable-Logic-Controller (1).ppt
 
4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf
4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf
4. GWTJWRYJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJSNJYSRR.pdf
 
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptxMateri Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
Materi Asesi SKK Manajer Pelaksana SPAM- jenjang 6.pptx
 
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptxManual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
Manual Desain Perkerasan jalan 2017 FINAL.pptx
 
Metode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdf
Metode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdfMetode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdf
Metode numerik Bidang Teknik Sipil perencanaan.pdf
 

Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi

  • 1. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Universitas Sebelas Maret Dosen Mata Kuliah Hukum dan Teknologi Informasi Fakultas Hukum UNS www.jamalwiwoho.com 1
  • 2. Secara legalistik negara hadir untuk memberi perlindungan pada Data Pribadi atau Data Privasi Dalam UUD 1945 khususnya pasal 28F dinyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” www.jamalwiwoho.com 2
  • 3. Sebagai realisasi hal itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur adanya Perlindungan atas data pribadi secara azasi. www.jamalwiwoho.com 3
  • 4. Kita tahu bahwa banyak keluhan data pribadi yang tanpa persetujuan pemilik data untuk kepentingan komersial misalnya : Asuransi, Kartu Kredit, Pola Penyedotan Pulsa, Pelanggan tidak bisa melakukan UnReg, menerima content yang tak diharapkan, Kredit tanpa agunan dengan SMS spam atau SMS broadcash. www.jamalwiwoho.com 4
  • 5. Secara historis, Perlindungan Data Pribadi ini di Uni Eropa telah ada sejak tahun 1960- an, bahkan di Jerman pada tahun 1970 telah ada UU Perlindungan Data Pribadi. www.jamalwiwoho.com 5
  • 6. Secara khusus dan perkembangan Uni Eropa secara keseluruhan tahun 1995 telah muncul dengan “directive act” dan pada negara-negara APEC dalam “Privacy Frame Work 2004” telah disepakati perlunya pengaturan Perlindungan Data Pribadi. www.jamalwiwoho.com 6
  • 7. Di Kawasan ASEAN, Negara Singapura, Philipina, Malaysia, Thailand, Brunei (dalam proses) sudah ada, hanya Indonesia, Vietnam dan Myanmar yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. www.jamalwiwoho.com 7
  • 8. Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012, antara lain:  Perlindungan dari Penggunaan data tanpa ijin.  Perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik  Perlindungan dari akses informasi  Perlindungan Interferensi illegal www.jamalwiwoho.com 8
  • 9. Secara umum, Data Pribadi yang harus dilindungi adalah Data Diri, Data Pendidikan, Data Kesehatan dan Data Demografi. www.jamalwiwoho.com 9
  • 10. Beberapa Undang-Undang di Indoensia yang ada kaitannya dengan Data Pribadi adalah: 1. UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan 2. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 3. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 4. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. www.jamalwiwoho.com 10
  • 11. Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE: “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”  Data Pribadi merupakan hak pribadi sesorang www.jamalwiwoho.com 11
  • 12. Sedangkan pada Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Sampai sekarang belum ada perangkat hukum (UU) yang mengatur. www.jamalwiwoho.com 12
  • 13. Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan: Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi meliputi: 1. nomor KK; 2. NIK (Nomor Induk Kependudukan); 3. tanggal/bulan/tahun lahir; 4. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; 5. NIK ibu kandung; 6. NIK ayah;dan 7. beberapa isi catatan Peristiwa Penting www.jamalwiwoho.com 13
  • 14.  Bisa oleh Pemerintah Misalnya : muncul pada saat E-KTP (Elektronik KTP) dan Penyadapan perangkat komunikasi tanpa koordinasi  Bisa oleh Swasta/Perusahaan Swasta Contoh : bocornya 23 juta pelanggan Telkomsel pada tahun 2011 serta data kartu kredit yang di jual belikan. www.jamalwiwoho.com POLA PELANGGARAN DATA PRIBADI 14