Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan otonomi daerah antara lain untuk memperlancar pembangunan di seluruh wilayah tanpa ada pertentangan antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional secara meny

1. Otonomi Daerah

2.  I Wayan Aditama Nugraha ( 01 )
 Ni Nyoman Ayu Cyntia Diantari ( 08 )
 Hendy Clarence Soetanto (Ketua) ( 15 )
 Prayogi Prasetio Putra Pramono ( 30 )
 Pasek Gaduh Indra Tanubhava Ridia ( 29 )
 Komang Tri Angga Kusuma Wardhani ( 36 )

3.  1. Siswa dapat menjelaskan hakikat otonomi
daerah.
 2. Siswa dapat menyebutkan tujuan
pembentukan otonomi daerah .

4.  Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah, adalah pasal
18 UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004.
 Pasal 18 UUD 1945 berisi :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

5.  (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-
paten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.
 (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

6.  >Pasal 18A UUD 1945 berisi :
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau
antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhati-kan kekhususan dan
keragaman daerah.
 (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang.
> Pasal 18B UUD 1945 berisi :
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

7.  Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan
dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia,
yaitu:
 Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan
bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan
pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat
negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan
yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara
Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara
kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
 Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan
jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta
penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka
jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk
melaksanakan politik desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

8.  Prinsip otonomi yang dianut adalah:
 Nyata, otonomi secara nyata diperlukan
sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif
di daerah;
 Bertanggung jawab, pemberian otonomi
diselaraskan/diupayakan untuk
memperlancar pembangunan di seluruh
pelosok tanah air; dan
 Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu
menjadi sarana dan dorongan untuk lebih
baik dan maju

9.  1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah
 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah
 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
 5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 6) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

10.  A) Meningkatkan pemerintah daerah, terutama
dalam pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan terhadap masyarakat serta untuk
meningkatkan pembinaan kestabilan politik
dan kesatuan bangsa.
 B) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 C) Meningkatkan pelayanan umum.
 D) Meningkatkan daya saing.
 E) Pemerataan wilayah daerah.
 F) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daerah dalam
rangka keutuhan NKRI.

11.  G) Mendorong untuk memberdayakan
masyarakat.
 H) Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
 Sesuai dengan tujuan otonomi daerah
tersebut, dapat disimpulkan bahwa otonomi
daerah untuk memperlancar pembangunan
di seluruh pelosok tanah air tanpa ada
pertentangan antara kebijaksanaan yang
dilaksanakan oleh daerah otonom, sehingga
pembangunan daerah merupakan rangkaian
pembangunan nasional secara menyeluruh.

12. Terima Kasih