Dokumen tersebut membahas konsep negara kesatuan dan unsur-unsur pembentukannya. Negara kesatuan adalah bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya, sedangkan unsur pembentuk negara antara lain penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Penjelasan mengenai pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan dan apa saja hal yang perlu dilakukan saat ini untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa ini dengan susah payah dan telah mengorbankan harta bahkan nyawa.
Presentasi tentang Wilayah NKRI untuk kelas 10 SMA berisi tentang batas batas wilayah Indonesia, pemetaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas Zona Teritorial, Zona Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif dari Indonesia
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Penjelasan mengenai pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan dan apa saja hal yang perlu dilakukan saat ini untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa ini dengan susah payah dan telah mengorbankan harta bahkan nyawa.
Presentasi tentang Wilayah NKRI untuk kelas 10 SMA berisi tentang batas batas wilayah Indonesia, pemetaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas Zona Teritorial, Zona Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif dari Indonesia
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE MASA
Menjelaskan mengenai kemerdekaan dan sistem pemerintahan yang telah dilalui negara Indonesia pasca merdeka (revolusi - reformasi)
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE MASA
Menjelaskan mengenai kemerdekaan dan sistem pemerintahan yang telah dilalui negara Indonesia pasca merdeka (revolusi - reformasi)
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
makalah tentang kenegaraan dan berbangsa secara rinci dan jelas rapih dan siap di kumpulkan ke guru/dosen anda
berisi sifat,unsur, tujuan, funsi dan teori serta proses terbentuknya sebuah negara
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Hakikat negara kesatuan republic indoensia
1. H A K I K AT N E G A R A K E S AT U A N
R E P U B L I C I N D O E N S I A
R E Z A W A H Y U N I
2. 1. KONSEP NEGARA KESATUAN (UNITARISME)
• A. Konsep Negara
1. Miriam Budiarjo: Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada
peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis
terhadap kekuasaan yang sah.
2. Harold J Laski : negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai
wewenang yang bersifat memaksa.
3. Roger H Soltau : menyebutkan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur
atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
3. •B. Tujuan dan Fungsi Negara
Fungsi negara menurut Miriam Budiardjo, antara lain:
1. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama, negara berusaha untuk
menertibkan dan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat.
2. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Fungsi ini merupakan
fungsi hakiki bahwa negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
3. Mengusahakan pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga berbagai ancaman
atau serangan dari luar.
4. Menegakkan keadilan. Upaya untuk menegakkan keadilan dilaksanakan melalui
badan-badan penegak hukum dan peradilan.
4. C. UNSUR PEMBENTUKAN NEGARA
1. Faktor yang berpengaruh dalam unsur terbentuknya
suatu negara:
- Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Di
dalamnya termuat keseragaman sosial, ekonomi,
politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan
solidaritas.
- Keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional
bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa
asing.
- Keinginan akan kemandirian, keunggulan,
individualitas, keaslian atau kekhasan.
- Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-
bangsa dalam mengejar kehormatan pengaruh
dan prestise.
2. Unsur terbentuknya negara
menurut konvensi montevidio
1933:
- Penduduk yang tetap
- Wilayah tertentu
- Pemerintahan
- Kemampuan mengadakan
hubungan dengan negara
lain
5. Unsur Konstitutif Terbentuknya Negara:
a. Wilayah: Wilayah merupakan seluruh tempat baik daratan,
lautan maupun udara juga Ekstrateritorial dan tentunya
punya batasn tertentu.
b. b. Rakyat atau Penduduk: Pengertian rakyat yang merupakan
unsur unsur negara adalah kumpulan orang yang distukan
oleh rasa persamaan yang secara bersama-sama
berada/mendiami di suatu wilayah tertentu.
c. Pemerintahan yang berdaulat: Pemerintahan yang berdaulat
ini maksudnya ialah pemerintah yang mempunyai suatu
kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan,
mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan negara secara penuh.
Unsur Deklaratif terbentuknya
suatu negara:
a. Pengakuan secarade facto
Pengakuan ini berarti suatu negara
terbentuk berdasarkan pada fakta
berdirinya yang sudah memenuhi syarat
b. Pengakuan secara de jure
Pengaukan ini berarti suatu negara
diakui terbentuknya berdasarkan hukum
Internasional.
6. D. BENTUK-BENTUK NEGARA:
1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat
yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi
kedalam dua macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi. Negara kesatuan dengan sistem
sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan
daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah
pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Baca juga : Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
2. Negara Serikat
Negara Serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak
memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat
undang-undang sendiri akan tetapi tetap harus sesuai dengan Konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara
bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri, dan parlemen sendiri. Negara pusat (federal) memiliki
kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter,
pertahanan, POS, politik LN, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi
kewenangan negara bagian.