Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, syarat-syarat negara, unsur-unsur pemerintahan, fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia. Secara khusus membahas tentang pemerintahan pusat yang terdiri atas Presiden sebagai kepala negara dan Wakil Presiden yang membantu tugas-tugas Presiden.

1. PEMERINTAHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
Bonadea Visakha
Lina
Nurhayati
Ramadanti Putri J

2. PENGERTIAN NEGARA
 Negara adalah kelanjutan dari keinginan manusia
untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka
menyempurnakan segala kebutuhan hidup nya .
 Menurut Para Ahli
a. George Jelinek : negara adalah organisasi
kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah
berkediaman diwilayah tertentu.
b. Georg Wilhelm Freidrich : negara adalah organisasi
kesusilan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
c. R.Djokosuentono :negara adalah ornaisasi manusia
yang berada dibawah suatui pemerintahan yang
sama.

3. SYARAT YANG HARUS DI PENUHI AGAR
SESUATU DISEBUT SEBAGAI NEGARA
 Unsur konstitutif: unsur yang mutlak harus ada
pada saat negara didirikan,unsur ini diliputi rakyat
wilayah dan pemerintah yang berdaulat
 Unsur deklaratif :unsur yang tidak mutlak ada
pada saat negara berdiri.unsur deklaratif adalah
pengakuan dari negara lain.

4. RAKYAT
Yaitu semua orang secara nyata berada dalam wilayah
suatu negara tunduk pada peraturan dalam negara
tersebut.
 Rakyat dibedakan menjadi 2:
1. Penduduk : orang-orang yang berdomosili secara
tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu
yang lama .
2. Bukan Penduduk: mereka yang berada dalam suatu
negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu
wilayah negara hanya untuk sementara waktu.

5.  Warga negara : Orang –orang secara sah menurut
hukum menjadi anggota suatu negara, dengan status
kewarganegaraan warga negara aslin atau warga
negara keturunan asing.
 Bukan Warga negara : Mereka yang menurut hukum
tidak diakui atau bukan menjadi warga suatu negara.

6. WILAYAH
Wilayah Daratan
Wilayah Lautan
Wilayah Udara

7. PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT
 Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang
mempunyai kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah dan
rakyatnya baik keluar ataupun kedalam.
1) Kedaulatan kedalam : pemerintah memiliki kewenangan
tertinggi dalam mengatur dan menjlankan organisasi
negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2) Kedaulatan Keluar, pemerintah berkuasa bebas, tidak
terikat, dan tidak tunduk terhadap kekuatan lain.

8. PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN
 Merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu
negara telah berdiri sehingga negara telah berdiri
sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara
lain.
a. Pengakuan de facto:
Pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau
fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya
suatu negara.
b. Pengakuan de Jure:
Pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut
hukum internasional.

9. FUNGSI NEGARA
a. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan
bersama, negara berusaha untuk menertibkan dan
mencegah konflik-konflik yang terjadi dalam
masyarakat.
b. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
rakyat. Fungsi ini merupakan fungsi hakiki bahwa
negara berusaha untuk mewujudkan ke-sejahteraan
rakyat.
c. Mengusahakan pertahanan. Pertahanan ini diperlukan
untuk menjaga berbagai ancaman atau serangan dari
luar.
d. Menegakkan keadilan. Upaya untuk menegakkan
keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak
hukum dan peradilan.

10. SIFAT SIFAT NEGARA
1. Sifat memaksa
Tiap-tiap negara dapat memaksakan
kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun
melalui jalur kekuasaan.
2. Sifat monopoli
Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi
tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.
3. Sifat totalitas
Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan
negara. Contoh : semua orang harus membayar
pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan
lainnya.

11. TUJUAN NEGARA SECARA UMUM
 Tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam
negara. Dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat
menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan
organisasi negara, dan juga dapat mengetahui sifat
organisasi negara. Sebagai sebuah organisasi, negara
memiliki tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya.

12. TUJUAN NEGARA MENURUT PARA AHLI
a. Plato
tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia,
baik sebagai makhluk individu maupun sosial.
b. Roger H. Soltau
tujuan negara adalah memung- kinkan rakyatnya berkembang
serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.
c. Harold J. Laski
tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya,
rakyat dapat mencapai keinginan- keinginannya secara
maksimal.
d. Aristoteles
tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang
berdasarkan atas ke- adilan. Keadilan memerintah harus
menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi
kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

13. BENTUK NEGARA
 Negara Kesatuan
: bentuk negara yang merdeka dan berdaulat
dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan
mengatur seluruh daerah.
 Ciri-ciri Negara Kesatuan:
1. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke
dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah
pusat.
2. Negara hanya memiliki satu undang-undang
dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri,
dan satu dewan perwakilan rakyat.
3. Hanya ada satu kebijksanaan yang menyagkut
persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta
pertahanan dan keamana.

14.  Negara Serikat (federasi)
adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa
negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
Conroh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika
Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia,
New Zealand, India.
Ciri-ciri Negara serikat:
1. Kepala Negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung
jawab terhadap rakyatnya.
2. Kepala Negara memiliki hak veto yang dapat diajukan
oleh parlemen.
3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan
asli namun tidak memiliki kedaulatan.
4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang
menyusun UUD sendiri.
5. Pemerintah Pusat mempunyai kedaulatan terhadap
negara bagian dalam urusan luar maupun dalam.

15. BENTUK NEGARA DILIHAT DARI JUMLAH ORANG
YANG MEMERINTAH
 Monarki
Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang
dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya
 Oligarki
Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang
dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari
golongan atau kelompok tertentu.
 Demokrasi
Pemerintahan model demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat
atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau
kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum
(pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman dan
adil

16. BENTUK KENEGARAAN
1. Koloni:
Koloni merupakan negara jajahan dari negara lain. Dalam negara
koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih tergantung
pada negara yang menjajahnya.
Contoh : Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama 3 ½
abad
2. Perwalian (Trustee)
Perwalian merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang
kalah perang dalam perang dunia II dan berada di bawah
naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang
perang
Contoh : Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada di
bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975
3. Mandat
Mandat merupakan suatu negara yang tadinya merupakan
jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan
diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang
perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-
Bangsa.
Contoh : Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat
Prancis.

17. 4. Protektorat
Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan
negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap
merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri
dan pertahanan negara diserahkan kepada negara pelindungnya
(suzeren).
Contoh : Negara Tunisia, Maroko, Uni Indo cina (Kamboja, Laos,
Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat dari Prancis
Contoh :Mesir semasa protektorat Turki tahun 1917, Zanzibar semasa
protektorat Inggris tahun 1890 dan Albania semasa protektorat Italia
tahun 1936
5. Dominion
Dominion merupakan suatu negara yang tadinya merupakan jajahan
Inggris yang telah merdeka dan berdaulat serta mengakui Raja Inggris
sebagai rajanya (sebagai lambang persatuan). Negara-negara dominion
tergabung dalam The British Commonwealth of Nation (negara-negara
persekemakmuran)
Dominion merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan
kerajaan Inggris mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam
mengurus praktik-praktik urusan kenegaraan baik ke dalam maupun ke
luar.
Contoh : Negara Kanada, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan
6. Uni
Uni merupakan gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat
dengan satu kepala negara yang sama

18. A.TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh
Tumpah Darah Indonesia
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan
tujuan tersebut:
a. Membentuk Aparat Penegak Hukum
b. Membentuk Lembaga Peradilan
c. Membentuk Lembaga Khusus HAM

19. 2. Memajukan Kesejahteraan Umum
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan
tujuan tersebut:
a. Memberikan bantuan berupa beras miskin dan dana
PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera).
b. Menyediakan fasilitas umum yang memenuhi
standar seperti fasilitas hidup yang layak dan
memadai.
c. Menyediakan fasilitas sosial yang memenuhi
standar seperti tempat ibadah, puskesmas,
tempat rekereasi dan lain -lain.

20. 3. Mencerdaskan Kehidupan bangsa
Upaya Pemerintah dalam mewujudkan tujuan tsb:
a. Memberikan bantuan bagi siswa miskin
b. Memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu
yang berprestasi.
c. Mengadakan program pertukaran pelajar dengan
negara lain.

21. 4. Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang
Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan
Keadilan Sosial.
Tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi
bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerja sama
dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai
perdamaian dan keadilan sosial.

22. B. PEMERINTAHAN PUSAT
 Menurut UU Nomor 23 tahun tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintahan Pusat merupakan Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
 Yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah
berbagai urusan pemerintahan. Sedangkan Menteri
merupakan Presiden dalam rangka menyelenggarakan
Urusan Pemerintah tertentu.

25. 1. PRESIDEN
a. Tugas Presiden dalam bidang eksekutif
1) Pasal 4 ayat (1) :
“Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan peemrintah menurut Undang -Undang
Dasar”
2) Pasal 5 ayat (2) :
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.”
3) Pasal 17 ayat (2) :
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.”

26. b. Tugas Presiden dalam bidang legislatif
1) Pasal 5 ayat (1) :
“Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat”.
2) Pasal 22 ayat (1) :
“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah.”

27. c. Tugas Presiden dalam bidang Yudikatif
1) Pasal 14 ayat (1)
“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.”
2) Pasal 14 ayat (2)
“Presiden memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.”

28. 2. WAKIL PRESIDEN
 Tugas Wakil Presiden :
1. Mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan
tugas-tugas kenegaraan di negara lain .
2. Membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di bidang
kenegaraan dan pemerintahan.
 Wewenang Wakil Presiden
1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari -hari
2. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus
atau prioritas kegiatan pemerintahan yang
pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada
presiden.
3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

29.  Tugas wakil presiden secara khusus:
1) Memperhaikan secara khusus, menampung
segala masalah-masalah dan mengusahakan
pemecahan yang perlu, menyangkut bidang
tugas kesejahteraan rakyat.
2) Melakukan pengawasan pembangunan
operasional dengan bantuan departemen-
departemen.

30. PERAN PENTING WAKIL PRESIDEN
 Sebagai Wakil Dari Presiden
mewakili presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
serta wewenang jabatan presiden dengan terlebih dahulu
mendapat perintah atau diberi kuasa oleh Presiden (mandat).
 Sebagai Pembantu Presiden
Wakil Presiden berwenang untuk membantu Presiden
menjalankan Undang-Undang.
 Sebagai Pengganti Presiden
berarti Wakil Presiden tidak lagi disebut Wakil Presiden
melainkan
sebagai Presiden dan tidak terjadi rangkap jabatan.
 Sebagai Jabatan Yang Mandiri
Dilihat dari prakteknya, ketika seorang Wakil Presiden diminta
oleh perorangan maupun organisai sebagai pembicara atau
sekedar tamu suatu cara, dalam hal ini berarti Wakil Presiden
suatu kegiatan secara mandiri dan tidak memerlukan perintah
atau persetujuan dari Presiden.

31. KEMENTERIAN NEGARA
 Keberadaan Kementerian Negara Republik
Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan:
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri
negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-
undang.

32. TUGAS KEMENTERIAN NEGARA
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan
administrasi kewilayahan, pembinaan
pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan
pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta
kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Dalam Negeri;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;
 pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi,
dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
pemerintahan dalam negeri;
 pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pemerintahan dalam negeri;
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

35. DEFINISI PEMERINTAHAN DAERAH
UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 :
Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD
berdasarkan asas otonomi serta tugaspembantuan
dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang
dimaksud dalam UUD RI 45’.

36. PEMERINTAHAN DAERAH MENEGASKAN ADANYA DELAPAN
HAK YANG DIPUNYAI DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN
OTONOMI YAITU;
 Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya.
 Memilih pimpinan daerah.
 Mengelola aparatur daerah.
 Mengelolah kekayaan daerah.
 Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
 Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
 Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang
sah.
 Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

37. KEWAJIBAN YANG DIMILKI OLEH DAERAH
 Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan ,
dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
 Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 Mengembangkan kehidupan demokrasi.
 Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
 Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
 Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
 Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak.
 Mengembangkan sistem jaminan sosial.
 Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
 Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
 DLL

38. MENURUT PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS
DAN KEWENANGAN SEBAGAI BERIKUT:
 Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 Mengajukan rancangan Perda.
 Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD.
 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
bersama.
 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

39. ISTILAH DALAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN
DAERAH
1) Otonomi Daerah:
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Daerah Otonom:
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat.
3) Asas otonomi:
Prinsip dasar penyelanggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan otonomi daerah.

40. 4) Desentralisasi :
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas
otonomi.
5) Tugas Pembantuan:
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi
kepada daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.