Dokumen tersebut membahas tentang kajian bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang usaha pembelaan negara dan otonomi daerah. Dibahas pula tentang pengertian, asal mula, tujuan, fungsi, dan bentuk negara.

1. NAMA: WULANDARI AGUSTYARNA
NIM: A220100062
KELAS: VI B
TUGAS:
KAJIAN BAHAN AJAR
DOSEN PENGAMPU:
DANANG TUNTUNG LAKSONO, S.Pd.,
M.Pd.

2. HAND OUT
PEGANGAN SISWA
MATA PELAJARAN:
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN: SMP
KELAS: IX
SEMESTER: I (GASAL)

3. STANDART KOMPETENSI: Menampilkan Partisipasi
dalam Usaha Pembelaan Negara
KOMPETENSI DASAR:
1. Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan
negara
2. Mengidentifikasi bentik-bentuk usaha
pembelaan negara
3. Menampilkan peran serta dalam usaha
pembelaan negara

4. KOMPETENSI DASAR: Memahami
pelaksanaan otoni daerah
KOMPETENSI DASAR:
1. Mendiskripsikan pengertian otonomi daerah
2. Menjelaskan pentingnya partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik daerah

5. HAKIKAT WARGA
HAKIKAT NEGARA PEMBELAAN TERHADAP NEGARA
NEGARA
ASAL MULA TERJADINYA
NEGARA
PENGERTIAN HAK DAN
PEMBELAAN KEWAJIBAN
NEGARA WARGA NEGARA
TUJUAN DAN FUNGSI INDONESIA
NEGARA
INSTRUMEN
BENTUK NEGARA DAN PEMBELAAN HUKUM
BENTUK PEMWRINTAHAN

6. HAKIKAT NEGARA
Manusia dalah makluk pribadi dan makluk
sosial,didalam kehidupanya manusia
membutuhkan orang lain. Kodrati manusia
adalah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa
bantuan orang lain.
Dalam rangka memenuhi kebutuhanya
manusia membentuk kelompok-kelompok
didalam masyarakat.

7. Namun dalam kelompok masyarak
pun, ternyata hal itu belum dapat menjamin
terpenuhinya kebutuhan manusia, terutama
dalam kebutuhan bersekala besar, seperti
keamana, kepastian hukum, dan pendidikan
tinggi.
Disinilah manusia membutuhkan suatu
organisasi kemasyarakatan yang mampu
mengatur segala hal yang memusatkan perhatian
dan kegiatanya pada kesejahteraan umum dan
anggota.
Organisasi inilah yang disebut sebagai NEGARA

8. PENGEETIAN NEGARA
Kata “NEGARA” Berasal dari bahasa sansekerta
yaitu: “NAGARI” atau “ NEGARA” yang
mempunyai arti kota.
NEGARA dapat diartikan sebagai sekumpulan
orang yang menempatiu wilayah tertentu dan
diorganisasikan oleh pemeritahan yang SAH
yang umumnya mempunyai KEDAULATAN.

9. Sifat-sifat Negara
1. Memaksa
Negara memiliki kekuasaaan memaksa agar
peraturan perundang-undangan ditaati sehingga
ketertiban dalam masyarakat terjamin dan
anarki atau kekaucauan dapat dicegah
1. Monopoli
Negara memiliki monopoli dalam menentukan
dan menetapkan tujuan ersama dari masyarakat

10. 3. Menyeluruh
Menyeluruh bermakna mencakup semuanya.
maksudnya peraturan perundang-undangan
yag diuat negara berlaku untuk SEMUA atau
seluruh WARGA NEGARA tanpa terkecuali.

11. UNSUR-UNSUR NEGARA
1. WILAYAH
2. RAKYAT
3. PEMERINYAH YANG BEDAULAT

12. 1. WILAYAH
Wilaayah dimaksudkan sebagai daerah
kekuasaan suatu negara, baik darat, udara
maupun laut.
Setiap negara menduduki tempat tertentu
dan memiliki batas tertentu. Kekuasaan
negara mencakup seluruh wilayah, bukan
hanya tanah atau daratan, tetapi laut
disekelilingnya serta luaraangkasa diatasnya.

13. 2. RAKYAT
Rakyat adalah sekelompok
manusia yang menjadi penghuni
negara dan taat pada peraturan yang
berlaku di negara tersebut.

14. 3. PEMERINTRAH YANG BERDAULAT
Pemerintah yang berdaulat
adalah pemerintah yang memiliki
kedaulatan atau kekuasaan
tertinggi, baik kedaulatan
kedalam maupun kedaulatan
keluar,

15. oKedaulatan ke Dalam: kekuasaan
yang mengatur rumah tangga
negaranya sendiri tanpa campur
tangan dari bangsa atau negara lain.
oKedaulatan ke Luar: kekuasaan untuk
mengadakan hubungan atau kerja
sama dengan negara lain

16. ASAL MULA TERJADINYA
NEGARA
Didalam asal mula terjadinya negara
ada 2 pandangan, yaitu:
1. Berdasarkan Kenyataan
2. Berdasarkan Teori

17. 1. BERDASARKAN KENYATAAN
Berdasarkan Kenyataan yang ada, negara terjadi
akibad adanya hal-hal sebagai berikut:
a. Pendudukan
b. Pelepasan
c. Peleburan
d. pemecahan

18. Pendudukan
Suatu daerah belum ada yang menguasai
dan kemudian diduduki sekelompok
manusia.
Misalnya:
Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro
yang dimerdekakan pada tahun 1847.

19. PELEPASAN
Suatu daerah yang semula mnjadi wilayah
atau termasuk daerah negara
tertentu, kemudian melepaskn diri dan
menyatakan kemerdekaannya.
Misalnya:
Belgia melepaskandiri diri dari Belanda dan
merdeka pada tahun 1839.

20. PELEBURAN
Beberapa negara melakukan
peleburan menjadi suatu negara
baru.
Misalnya:
pembentukan kerajaan jerma pada tahun
1871

21. PEMECAHAAN
Suatu negara pecah dan lenyap,
kemudian diatas bekas wilayah
negara utu timbul negara baru.
Misalnya:
Kolombia pecah tahun 1832 menjadi
Venezuela dan kolombia.

22. 2. BERDASARKAN TEORI
BERDASARKAN TEORI YANG ADA, NEGARA
TERJADI AKIBAT ADANYA HAL-HAL BERIKUT:
1. Teori Ketuhanan
2. Teori Perjanjian Masyarakat
3. Teori Kekuasaaan
4. Teori Hukum Alam

23. TEORI KETUHANAN
Teori ini, negara terbentuk karena
adanya kehendak tuhan. Hal ini
didasarkan pada keyakinan bahwa
segala sesuatu yang ada, terjadi atas
kehendak tuhan termasuk negara
yang dimaksutkan disini.

24. TEORI PRJANJIAN MASYARAKAT
Teori ini negara terbentuk karena
adanya perjanjian antar individu-
individu disebut perjanjian
masyarakat (contrac social).
Perjanjian diantara manusia itu
menghasilkan atau melahirka
negara.

25. TEORI KEKUASAAN
Teori ini negara terbentuk karena ada
faktor kekuasaan ataupun kekuatan, jadi
negara terbentuk karena adanya oramg
kuat yang mendirikan negara. Dengan
kekuatanya, orang tersebut dapat
memaksakan kehendaknya terhadap
orang lain.

26. TEORI HUKUM ALAM
Teori ini negara ada karena keinginany
untuk memenuhi kebutuhan manusia
yang bermacam-macam. Secara sendiri-
sendiri manusia tidak mungkin dapat
memenuhi kebutuhanya. Oleh karna itu
manusia memerlukan kerja sama satu
sama lain.

27. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
ADA 3
1. MELAKSANAKAN PENERTIBAN
2. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN RAKYAT
3. PERTAHANAN
4. MENEGAKKAN KEADILAN

28. Melaksanakan Penertiban
Adalah negara diadakan untuk mencegah
terjadinya bentrokan-bentrokan dalam
masyarakat sehinggastabilitas dalam negara
terjamin.
Karena negara memiliki kekuasaan untuk
mrngatur hubungan-hubungan antar manusia
dalam masyarakat agar terjadinya sebuah
ketertiban.

29. Megusahakan Kesejahteraan dan
Kemakmuran Rakyatnya
adalah Negara dibentuk guna menciptakan
kesejahteraan rakyat. Negara juga berfungsi
mebgupayakan secara sungguh-sungguh
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Upaya yang dilakukan negara adalah melalui
dilakukan pembangunan disegala bidang yang
tidak dilakukan hanya pemerintah namun juga
adanya partisipasi dengana rakyatnya.

30. pertahanan
Fungsi pertahanan diperlukan untuk menjaga
kemungkinan serangan dari luar sehingga
negara dilengkapi alat-alat pertahan.
Dalam negara pertahanan sangat penting
karena menyangkut kelangsungan hidup
bangsa dan negara.
Karenanya pertahanan dalam negara harus
kuat agar negara tetap berdiri tegak dan
terjaga kelangsungan hidupnya.

31. Menegakkan Keadilan
Fungsi negara lainnya yaitu menegakkan
keadilan.keadilan harus dapat dirasakan
masyarakat agar dapat terciptannya kondisi yang
damai, tertip, dan aman.
Badan-badan peradilan harus dapat mrnegakkan
keadilan dengan memberikan putusan yang adil
bagi pencari keadilan.
Karena keadilan yang ditegakkan akan
menimbulkan gejolak dalam masyarakat, yang
ada gilirannya mengganggu keamanan
masyarakat.

32. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintah
Dikenal beberapa bentuk negara, baik
yang masih maupun yang pernah ada.
Yaitu:
1. Bentuk Negara
a. Negara Kesatuan
b. Negara Serikat
c. Perserikatan Negara (konfederansi)

33. d. Uni
 Uni rill
 Uni personil
e. Domonion
f. Koloni
g. Protektorat
h. Mandat
i. trust

34. Negara kesatuan
Ciri-cirinya:
1. Adanyaa suatu pemerintah pusat yang
memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
2. Adanya suatu konstitusi yang berlaku diseluruh
wilayah negara.
3. Adanya seorangkepala negara, ataupun kepala
pemerimtahan untuk seluruh rakyatnya.
4. Adanya suatu badan perwakilan yang mewakili
seluruh rakyat.

35. Didalam negara kesatuan dikenal dengan 2
sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem
desentralisasi.
Sentralisasi: kemua kekuasaan pemerintahan
diselenggarakan dan dikendalikan olwh
pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya
melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan
dari pemerintah pusat.
Desentralisasi: pemerintah pusat tidak lagi
memilikiseluruh kekuasaanya, hanya sebagian
kekuasaan pemerintah saja yang dimiliki oleh
pusat, sebagian lagi menjadi urusan daerah.

36. Negara Serikat
Negara serikat atau egara federasi adalah
negara yang berdiri atas beberapa negara
bagian dengan satu pemerintah federal yang
mengendalikan kedau;atan negara.
Negara serikat tidak memegang kedaulatan
negara, yang memegang adalah pemerintah
federal. Namum negara bagian masih memiliki
kedaulatan ke dalam untuk mengatur rumah
tangganya sendiri.

37. Kekuasaan negara bagian itu diantaranya:
Keuasaan untuk menentukan konstitusinya,
sepanjang tidak bertentangan dengan negara
serikat.
Kekuasaanya untuk menentukan kepala
negara (bagian) sendiri.
Kekuasaan untuk menentukan badan
perwakilan sendiri.
Dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan,
keuangan, dan peradilan pada umumnya
menjadi urusan pemerintah pusat (federal).

38. Perserikatan Negara
Perserikatan negara bukanlahnegara itu
sendiri, melainkan gabungan dari negara-
negara merdeka. Masing-masing memiliki
kedaulatan penuh. Keanggotaan negara-
negara dalam perserikatan negara tidak
mnghilangkan ayu mengurangi kedaulatan
masing-masing negara. Masing-masing negara
tetap berdaulat penuh.

39. uni
Uni adalah gabungan dari negara yang dikepalai
seorang kepala negara.
Uni dibagi menjadi 2, yaitu:
Uni Rill
Gabungan dua negara disebut uni riil apabila
gabungan-gabungan negara tersebut memiliki
badan khusus sebagai badan bersama yang
mengurusi hubungan negara-negara anggota
negara-negara lain.

40. Uni Personil
Gabunagan negara disebut uni
personil apabila negara-negara yang
bergabung tersebut hanya kebetulan
mempunyai kepala negara yang
sama. Segala urusan dalam negara
anggota.

41. Dominion
Dominion adalah bentuk negara yang khusus
terjadi dalam sejarah ketatanegaraan inggris.
Dominion merupakan gabungan dari negara-
negara merdeka bekas jajahan inggris, tetapi
mengikat diri dalam lingkungan kerajaan
inggris. Namun mereka tetap sebuah negara
merdeka yang berhak mengurus kehidupan
politik dalam dan luar negerinya sendiri.

42. koloni
Kolono atau negara jajahan adalah negara
yang berada dalam kekuasaan atau jajahan
negara lain. Negara jajahan tidak memiliki
kekuasaan apa-apa sebab segala urusan dan
persoalan telah diatur oleh pemerinrtah
negara penjajah.
Koloni bukan negara merdeka.

43. Protektorat
Protektorat adalah negara yang berada
dibawah perlindungan negara lain yang dianggap
lebih kuat. Dengan demikian, protekturat juga
bisa dibilang bukan negara tang merdeka. Namun
dalam hal ini protektorat berbeda dengan negara
koloni,
Dalam Negara protektorat, hubungan antara
negara pelindung dengan negara yang dilindungi
lebih banyak didasarkan pada perjanjian.

44. Mandat
Negara mandat adalah negara-negara
bekas jajahan negara-negara kalah dalam
perang dunia II tang kemudian diatur oleh
pemerintah perwalian dan pengawasan komisi
mandat liga bangsa-bangsa.

45. Trust
Negara trust adalah negara-negara yang
pemerintahanya diawasi oleh Dewan
Perwakilan (Trustteeship Counci) perserikatan
bangsa-bangsa.

46. BENTUK PEMERINTAHAN
Berdasarkan jumlah orang yang memegang
kekuasaan
• Monarkhi yaitu bentuk pemerintahan yang
dipegang satu orang
• Oligarkhi yaitu bentuk pemerintahan yang
dipegang banyak orang
• Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang
dipegang semua orang

47. Berdasarkan cara penunjukan kepala
negara
• Kerajaan yaitu kepala negara (Raja)
memperoleh kedudukannya berdasarkan
hak waris turun temurun
• Republik yaitu kepala negara
memperoleh kedudukannya melalui
pemilu

48. HAKIKAT WARGA NEGARA
Penduduk dan Warga Negara
• Penduduk yaitu mereka yang tinggal di wilayah
suatu negara. Warga negara yaitu mereka yang
tinggal dalam wilayah suatu negara dan diakui
secara hukum.
• Jika orang asing ingin menjadi warga suatu negara
maka harus melalui proses Naturalisasi, yaitu
pewarganegaraan yang diperoleh warga negara
asing setelah memenuhi sayarat dalam undang-
undang.

49. • Asas Kewarganegaraan, yaitu
penentuan kewarganegaraan
seseorang yaitu melalui :
• - Asas ius Sanguinis (keturunan)
- Asas ius Soli (tempat kelahiran)

50. Pengertian warga negara dan bukan
warga negara
• Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 : “Yang
menjadi warga negara Indonesia
ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara”

51. Pengertian warga negara dan bukan
warga negara
• Orang-orang Indonesia asli adalah orang
Indonesia yang menjadi Warga Negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain
atas kehendak sendiri (UU No 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan)

52. Pengertian warga negara dan bukan
warga negara
• Orang-orang Bangsa lain yaitu peranakan
Belanda, Tionghoa dan Arab yang
bertempat tinggal di Indonesia,
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya
dab bersikap setia kepada negara RI.

53. Stetsel Kewarganegaraan yaitu :
• Stelsel aktif, yaitu secara aktif
melakukan tindakan-tindakan hukum
untuk memperoleh kewarganegaraan
• Stelsel Pasif, yaitu seseorang
langsung menjadi warga negara
suatu negara tanpa melakukan
tindakan hukum tertentu.

54. • Sehubungan dengan stelsel ini muncul
hak yaitu Hak Opsi yaitu, hak untuk
memilih kewarganegaraan (stelsel
aktif), dan Hak Repodiasi yaitu, hak untuk
menolak kewarganegaraan (stelsel pasif)

55. Naturalisasi = pewarganegaraan yang
diperoleh warga negara asing setelah
memenuhi syarat dalam undang-undang
Apatride = tidak mempunyai status
kewarganegaraan
 Bipatride = mempunyai kewarganegaraan
rangkap

56. • Warga Negara Indonesia, diatur
dalam pasal 26 ayat (1) UUD
1945, UU No. 12 Tahun 2006,
yang menjadi warga negara
indonesia yaitu :
oOrang bangsa indonesia asli
oOrang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-Undang

57. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA INDONESIA
1. Hak dan Kewajiban dalam bidang Politik
Diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 yaitu
tentang Hak yang sama dalam Hukum dan Hak yang
sama Dalm Pemerintahan
2. Hak dan Kewajiban dalam bidang Ekonomi
Diatur dalam pasal 33 ayat (1, 2, 3 dan 4)
3. Hak dan Kewajiban dalam bidang Sosial Budaya
Diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 ayat (1 dan 2) dan
juga diatur dalam UU No.20 tahun2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

58. 4. Hak dan Kewajiban dalam bidang Pertahanan
Keamanan
Diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 30
ayat (1 dan 2)
5. Hak dan Kewajiban dalam Upaya Bela Negara
Diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan UU No. 3
Tahun 2002 tentang "Pertahanan Negara",
sistem pertahanan negara indonesia adalah
SISHANKAMRATA, dimana TNI dan POLRi
sebagai komponen utama dan rakyat sebagai
komponen pendukung.

59. Setelah dilakukannya amandemen
(perubahan terhadap UUD) sebanyak
4 kali (1999-2002) maka aturan
tentang Hak dan Kewajiban Warga
Negara Indonesia dituangkan di
dalam pasal 28A samapai dengan 28J

60. INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN
NEGARA
1. UUD 1945, pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1 dan 2)
2. UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahan Negara
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara
diselenggarakan melalui empat hal yaitu:
-Pendidikan kewarganegaraan
-Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
-Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara
wajib
-Pengabdian sesuai dengan profesi

61. PENGETIAN PEMBELAAN NEGARA
• Arti penting pembelaan negara
Untuk mempertahankan negara dari
berbagai ancaman
• Untuk menjaga keutuhan wilayah negarA
• Merupakan kewajiban setiap warga negara
• Merupakan panggilan sejarah

62. Peraturan perundangan tentang pembelaan negara
a. Pembukaan UUD 1945
b. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara”
c. Pasal 30 ayat (1) (2) UUD 1945
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” (ayat
1)
“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai
kekuatan pendukung” (ayat 2)

63. • d. UU RI No 3 tahun2002 Tentang Pertahanan
Negara
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya bela negara yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan negara” (pasal 9 ayat 1)
o UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
o UU No 34 tahun 2004 tentang TNI

64. PENGERTIAN SISHANKAMRATA
Adalah sistem pertahanan keamanan rakyat
semsesta yang melibatkan seluruh rakyat dan
segenap sumber daya nasional dalam upaya
membela dan mempetahankan kelangsungan
hidup bangsa dan negara.

65. Komponen pertahanan negara
- Komponen utama : TNI dan POLRI
- Komponen cadangan : warga
negara, sumber daya alam, sumber daya
buatan serta sarana dan prasarana
nasional
- Komponen pendukung : warga
negara, sumber daya alam, sumber daya
buatan serta sarana dan prasarana
nasional.

66. Bentuk ancaman terhadap negara
a. Ancaman militer/fisik
Agresi, invansi, bombardemen, bloc
kade, pealnggaran
wilayah, spionase, sabotase, aksi
terror
bersenjata, pemberontakan, perang
saudara dll

67. b. Ancaman non militer
Penyalahgunaan narkoba, Korupsi
Kolusi Nepotisme (KKN), perusakan
lingkungan, kemiskinan, kebodohan, l
unturnya persatuan dan kesatuan
bangsa, derasnya arus budaya asing
masuk ke Indonesia sebagai dampak
globalisasi dll

68. Bentuk usaha pembelaan negara
a. Pendidikan kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara
sukarela atau secara wajib
d. Pengabdian sesuai dengan profesi
(pasal 9 ayat 2 UU No 3 Tahun 2002)

69. PETQ KONSEP
HAKIKAT
OTONOMO
DAAERAH
PARTISUPASI
PELAKSANAN MASYARAKATDALA
DAOTONOMI OTONOMI
M PERUMUSAN
ERAH DAERAH KEBIJAKAN PUBLIK
DI DAERAH
INSTRUMEN
HUKUM

70. OTONOMI DAERAH
• Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu :
Oto (auto) = sendiri
Nomi (noumi) = UU atau aturan
Otonomi pengaturan sendiri, pengundangan
sendiri, memerintah sendiri
• Desentralisasi -berasal dari bahasa Latin, yaitu :
De = lepas
Centrum = pusat
Melepaskan dari pusat

71. Otonomi daerah adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

72. • Menurut UU No. 32 tahun 2004 (sebagai
pengganti UU No. 22 tahun 1999)
tentang Pemerintah
Daerah, menyebutkan "Otonomi Daerah"
adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

73. Dalam pasal 22, kewajiban daerah
yaitu :
• melindungi masyarakat, menjaga persatuan
dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
• meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
• mengembangkan kehidupan demokrasi
• mewujudakan keadilan dan pemerataan
• meningkatkanfasilitas dasar pendidikan
• meningkatkan pelayanan kesehatan
• menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak

74. • mengembangkan sistem jaminan sosial
• menyususn perencanaan dan tata ruang daerah
• mengembangkan sumber daya produktif di
daerah
• melestarikan lingkungan hidup
• mengelola administrasi kependudukan
• melestarikan nilai sosial budaya
• membentuk dan menerapakan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya
• kewajiban lain yang diatur di dalam perturan
perundang-undangan

75. • Pada hakikatnya otonomi daerah
memberikan ruang gerak secukupnya
bagi pemerintah daerah untuk mengelola
daerahnya sendiri agar lebih berdaya
mampu bersaing dalam kerjasama, dan
profesional terutama dalam menjalankan
pemerintah daerah dan mengelola
sumber daya serta potensi yang dimiliki
daerah tersebut.

76. Arti penting dan tujuan otonomi
daerah
Pentingnya otonomi daerah :
- Untuk membebaskan pemerintah pusat dari
beban-beban yang tidak perlu dalam menangani
urusan daerah, sehingga pemerintah pusat lebih
mampu berkonsentrasi pada perumusan
kebijakan makro nasional yang besifat strategis
- Untuk memperdayakan pemerintah daerah
secara optimal serta mendorong prakarsa dan
kreatifitas pemerintah daerah, sehingga mampu
mengatasi berbagai masalah yang terjadi di
daerah

77. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
• Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan
kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua
urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat
yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
• Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi
yang dalam penyelenggaraaanya harus benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan
daerahtermasuk untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan
nasional.

78. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
• Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk
menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang
dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan kekhasan daerah

79. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
• Otonomi yang bertanggung jawab, artinya
otonomi yang dalam penyelenggaraaanya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan
maksud pemberian otonomi, yang pada
dasarnya untuk memberdayakan
daerahtermasuk untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama dari tujuan nasional.

80. Tujuan Otonomi Daerah
Adapun tujuan utama dikeluarkannya atau diterapkannya
otonomi daerah tahun 1999 adalah di satu pihak
membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak
perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia
berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai
kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya.
Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih
mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro
nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan
desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan
yang optimal.

81. Kemampuan prakarsa dan kreativitas
pemerintah daerah akan terpacu,
sehingga kapabilitasnya atau
kemampuannya dalam mengatasi
berbagai masalah domestik atau daerah
akan semakin kuat. Desentralisasi
merupakan simbol atau tanda adanya
kepercayaan pemerintah pusat kepada
daerah

82. Tujuan Otonomi Daerah
• Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah agar semakin baik
• Memberi kesempatan daerah untuk mengatur
dan mengurus daerahnya sendiri
• Meringankan beban pemerintah pusat
• Memberdayakan dan mengembangkan
potensi sumber daya alam dan masyarakt
daerah

83. • Mengembangkan kehidupan demokrasi,
keadilan dan pemerataan di daerah
• Memelihara hubungan yang serasi antara
pemerintah pusat dan daerah maupun
antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
• Mewujudkan kemandirian daerah dalam
pembangunan.

84. Peraturan perundangan mengenai
otonomi daerah
a. UUD 1945 —- pasal 18, pasal 18A-B
b. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
c. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
d. Ketetapan MPR RI No IV/MPR/2000 tentang
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan
Otonomi

85. Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun
2004
• Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah
• Berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah
memiliki hak :
• mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
• memilih pemimpin daerah
• mengeloloa aparatur daerah
• mengelola kekayaan daerah
• memungut pajak daerah dan retribusi daerah
• mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah
• mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
• mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan

86. Asas-asas dan prinsip pelaksanaan
otonomi daerah
a. Asas-asas pelaksanaan otonomi
daerah
1) Asas Desentralisasi
Adalahpenyerahan wewenang
pemerintah oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem NKRI

87. 2) Asas Dekonsentrasi
Adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai
wakil pemeintahan pusat
dan/atau kepada intansi vertikal
di wilayah tertentu

88. 3) Tugas Pembantuan
Adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah dan/atau desa,
dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa, serta
dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu

89. b. Prinsip penyelenggaraan otonomi
daerah
1) Otonomi seluas-luasnya
Artinya daerah diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan
pemerintah pusat yang di tetapkan dengan
peraturan perundangan

90. 2) Otonomi yang nyata (riil)
Artinya bahwa untuk menangani
urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang dan
kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup
dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan daerah

91. 3) Otonomi yang bertanggungjawab
Artinya otonomi yang dalam
penyelengaraan harus benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yang pada
dasarnya untuk memberdayakan
daerah, termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang
merupakan bagian utama dari tujuan
nasional

92. b. Daerah otonom adalah kesatuan
mayarakat hukum yang mempunyai
batas daerah tertentu dan
berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan NKRI

93. Kewenangan Daerah dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam susunan pemerintahan di
negara kita ada pemerintah pusat,
pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota,
serta pemerintahan desa. Masing-
masing pemerintahan tersebut
memiliki hubungan yang bersifat
hierakhis.

94. Pembagian urusan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
a. Pemerintah Pusat
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah pusat , meliputi :
1) Politik luar negeri
2) Pertahanan
3) Keamanan
4) Yustisi
5) Moneter dan fiscal nasional
6) Agama

95. b. Pemerintah Daerah
Urusan pemerintahan yang menjadi
wewenang pemerintahan daerah , meliputi :
1) Perencanaan dan pengendalian
pembangunan
2) Perencanaan, pemanfaatan dan
pengawasan tata ruang
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
5) Penanganan bidang kesehatan
6) Penyelenggaraan bidang pendidikan

96. 7) Penanggulangan masalah social
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil
dan menengah
10) Pengendalian lingkungan hidup
11) Pelayanan pertanahan
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14) Pelayanan administrasi penanaman modal
15) Penyelenggaraan pelayanan daerah lainnya
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan

97. Pembagian urusan Pemerintahan
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
• Yang menjadi urusan pemerintah Pusat
• Politik luar negeri
• Pertahanan
• Keamanan
• Yustisi (peradilan)
• Moneter dan fiskal nasional
• agama

98. Urusan yang menjadi kewenangan
pemwerintah Provinsi
• Perencanaan dan pengendalian pembangunan
• Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
• Penyediaan sarana dan prasarana umum
• Penanganan bidang kesehatan
• Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial
• Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota

99. Urusan yang menjadi kewenangan
pemwerintah Provinsi
• Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah termasuk lintas kabupaten/kota
• Pengendalian lingkungan hidup
• Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota
• Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
• Pelayanan administrasi umum pemerintahan
• Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lints
kabupaten/kota
• Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum
dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
• p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

100. Urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata
ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehaan
f. Penyelenggaraan pendidikan
g. Penanggulangan masalah sosial
h. Pelayanan bidang keteagakerjaan

101. Urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil
dan menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertanahan
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
o. Penyelenggaraan dasar lainnya
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan

102. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam
Otonomi Daerah
1) Penyelenggara pemerintahan pusat yaitu
presiden dibantu oleh seorang wakil presiden
dan para menteri
2) Penyelenggara pemerintahan daerah yaitu
pemerintah daerah dan DPRD

103. Bentuk dan Susunan Pemerintah
Daerah
• Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan
Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah
sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah
Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta
perangkat daerah lainnya.

104. Bentuk dan Susunan Pemerintah
Daerah
• DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di
daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan
Pancasila. DPRD sebagai Badan Legislatif
Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi
mitra dari Pemerintah Daerah.

105. Bentuk dan Susunan Pemerintah
Daerah
• Dalam pasal 40 UU RI nomor 32 tahun 2004
dinyatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Sementara itu dalam pasal 41
dinyatakan, bahwa DPRD memiliki fungsi
legislasi, anggaran dan pengawa

106. Fungsi DPRD, yaitu
a. Fungsi Legislasi, yaitu membentuk
peraturan daerah bersama pemerintah daerah
b. Fungsi Anggaran, yaitu menyusun dan
menetapkan APBD bersama pemerintah
daerah
c. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah daerah

107. Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu
a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala
pemerintah daerah/pemerintah daerah untuk
mendapat persetuajuan bersama
b. Membahas dan menyetujui rancangan perda
tentang APBD bersama pemerintah daerah
c. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan
perdadan peraturan perundang-undangan lainnya

108. Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu
d. Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada presiden melalui Menteri
Dalam Negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada
Menteri Dalam Negeri memalui guernur bagi
DPRD kabupaten/kota
e. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi
kekosongan jabatan kepala daerah

109. Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu
f. emberikan pendapat dan pertimbangan
kepada pemda terhadap perjanjian
internasional di daerah
g. Memberikan persetujuan terhadap
rencana kerjasama internasionala yang
dilakukan oleh pemda

110. Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu
h. Meminta laporan keterangan
pertanggung jawaban kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemda
i. Membentuk panitia pemilihan kepada
daerah

111. Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu
• . Melakukan pengawasan dan meminta
laporan KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama antar daerah dan dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan
daerah
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain
yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan

112. Hak DPRD
Yaitu:
a) Hak Interpelasi, yaitu hak untuk
meminta keterangan kepada kepala
daerah mengenai suatu kebijakan
yang dikeluarkan

113. Hak DPRD
b) Hak Angket, yaitu hak untuk
melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan tertentu yang
dikeluarkan kepala daerah

114. Hak DPRD
c) Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak
untuk meyatakan pendapat terhadap
kebijakan kepala daerah atau mengenai
kejadian luar biasa yang terjadi di
daearah disertai dengan rekomendasi
penyelesaiannya, atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan
hak angket.

115. Alat Kelengkapan DPRD
a) pimpinan
b) komisi
c) panitian musayawarah
d) panitia anggaran
e) badan kehormatan
f) alat kelengkapan l;ain yang diperlukan
(misalnya panitia legislasi)

116. Sumber Pendapatan Daerah
• Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
menyebutkan pendapatan daerah berasal dari ;

117. Sumber Pendapatan Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. hasil pajak daerah
b. hasil retribusi daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
d. lain-lain PAD yang sah (antara lain jasa giro,
pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, komisi,
potongan harga, dsb)
kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai
dengan prioritas nasional

118. Sumber Pendapatan Daerah
2) Dana Perimbangan
a. Dana bagi Hasil
(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
(3) Pajak Penghasilan (PPh)
(4) Dari sumber daya alam ; kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi dan,
pertambangan panas bumi.

119. Sumber Pendapatan Daerah
b. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuanagan antar daerah untuk mendanani
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi
c. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang
berasal dari APBN yang dipergunakan untuk
membantu mendanai

120. Sumber Pendapatan Daerah
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
a. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau
jasa berasal dari pemerintah pusat, masyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri
b. Pendapatan dana darurat yaitu bantuan
pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah
daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana alam atau peristiwa
tertentu yang luar biasa yang tidak dapat
ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana
APBD

121. Desa
Desa merupakan wilayah terkecil yang
mempunyai kewenangan mengatur urusan
rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32
Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

122. Pemerintahan desa
Terdiri dari :
a) Pemerintah Desa
b) Badan Permusyawaratan Desa atau Badan
Perwakilan Desa (BPD)
BPD, menurut UU No. 22 Tahun 1999, merupakan
lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta bersama kepala desa
menetapkan peraturan desa.

123. Arti penting dan tujuan partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik
- Arti penting : untuk memberdayakan dan
memotivasi masyarakat agar ikut aktif dalam
proses pelaksanaan pembangunan
- Tujuan : mewujudkan kesejahteraan, ketertiban,
ketentraman, kedamaian mayarakat, melindungi
dan mengayomi hak-hak masyarakat,
mempercepat tercapainya tujuan pembangunan
nasional
ah

124. - Contoh kebijakan publik : peraturan-peraturan,
undang -undang, tindakan-tindakan
pemerintah dan program-program pemerint

125. Proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik
a. Pengidentifikasian masalah dan penyusunan
agenda
b. Penyusunan skala prioritas
c. Perumusan rancangan kebijakan
d. Penetapan dan pengesahan kebijakan
e. Pelaksanaan kebijakan
f. Evaluasi kebijakan publik

126. Konsekuensi ketidakikutsertaan
masyarakat dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik
- Kebijakan publik pada dasarnya untuk
kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu,
kebijakan publik harus bertumpu pada keinginan,
harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat
- - Tanpa dukungan, partisipasi dari masyarakat,
suatu kebijakan publik tidak akan dapat
dilaksanakan dengan baik, bahkan akan
menimbulkan protes dan gejolak

127. KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan Publik adalah kebijakan yang
diperuntukkan bagi seluruh anggota
masyarakat dalam hal penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

128. Tujuan Kebijakan Publik
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi hak-hak masyarakat
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian
dalam masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

129. Contoh Kebijakan Publik
Kebijakan publik dapat berbentuk
peraturan, undang-
undang, tindakan-tindakan
pemerintah dan program
pemerintah.

130. • Beberapa contoh kebijakan publik :
Penetapan pajak daerah, meliputi
pajak
hotel, restoran, hiburan, reklame, pe
nerangan jalan, parkir dll

131. kebijakan:
1. Penetapan Retribusi jalan umum, jasa
usaha, dan perizinan tertent
2. Penetapan larangan pedagang kaki lima
berdagang di trotoar
3. Penetapan jalur bus dalam kota atau antar
kota

132. Tahap-tahap penyusunan dan
perumusan kebijakan publik
1. Pengidentifikasian masalah dan penyusunan
agenda
2. Penyusunan skala prioritas
3. Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan
4. Penetapan dan Pengesahan Kebijakan
5. Pelaksanaan Kebijakan
6. Evaluasi Kebijakan Publik

133. 5. Partisipasi masyarakat dalam perumusan
dan pelaksanaan kebijakan publik
- Komponen pelaksanaan kebijakan publik :
manusia, dana, sarana dan prasarana
- Media sosialisasi kebijakan publik : media
elektronik ( internet, email, TV dan radio ),
spanduk, selebaran, surat kabar atau dalam
bentuk pengumpulan massa dalam suatu
tempat.

134. - Contoh partisipasi mayarakat
pelaksanaan kebijakan publik :
- membayar pajak tepat pada waktunya
- melaksanakan berbagai peratuaran
prundangan yang berlaku
- memberikan masukan kepada
pemerintah berupa opini, solusi , dan
kritik.