Dokumen tersebut membahas pentingnya pendidikan karakter khususnya karakter disiplin bagi peserta didik tuna rungu. Ia menjelaskan bahwa pendidikan karakter, termasuk disiplin, merupakan hak setiap warga negara Indonesia termasuk yang berkebutuhan khusus. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diyakini dapat menumbuhkan karakter disiplin, namun ternyata peserta didik SLB tid
Dalam Suatu pendidikan tidak lepas dari yang namanya mendewasakan manusia. Dimana manusia (anak) tersebut diharapkan menjadi pribadi yang memiliki norma serta pengetahuan agar mampu menghadapi dunia yang senantiasa berubah.
Disini kita akan membahas mengenai peranan pancasila dalam pendidikan. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya termasuk di dalamnya menata pendidikan. Pancasila merupakan dasar pendidikan nasional sebagaimana tercantuum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bunyinya: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jadi pancasila merupakan salah satu dasar pendidikan nasionla di Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar pengetahuan yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang telah diterima oleh masyarakat sebagai bentuk kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam Suatu pendidikan tidak lepas dari yang namanya mendewasakan manusia. Dimana manusia (anak) tersebut diharapkan menjadi pribadi yang memiliki norma serta pengetahuan agar mampu menghadapi dunia yang senantiasa berubah.
Disini kita akan membahas mengenai peranan pancasila dalam pendidikan. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya termasuk di dalamnya menata pendidikan. Pancasila merupakan dasar pendidikan nasional sebagaimana tercantuum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bunyinya: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jadi pancasila merupakan salah satu dasar pendidikan nasionla di Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar pengetahuan yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang telah diterima oleh masyarakat sebagai bentuk kepribadian bangsa Indonesia.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan seluruh warga bangsa Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka pemerintah menyadari betapa pentingnya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimanifestasikan melalui pendirian Intitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), meningkatkan kesejahteraan guru, dan mengirimkan mahasiswa belajar keluar negeri. Banyak negara tetangga mengirimkan mahasiswanya untuk belajar ke Indonesia seperti di UI, ITB, dan UGM.
Indonesia jauh tertinggal dari negara- negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Banyak perusahaan asing yang masuk Indonesia dan memanfaatkan kekayaan Indonesia dan Pendidikan dijadikan kepentingan politik bagi kaum elit.
Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Yaitu :
Paradigma fungsional
Paradigma sosialisasi
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan seluruh warga bangsa Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka pemerintah menyadari betapa pentingnya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimanifestasikan melalui pendirian Intitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), meningkatkan kesejahteraan guru, dan mengirimkan mahasiswa belajar keluar negeri. Banyak negara tetangga mengirimkan mahasiswanya untuk belajar ke Indonesia seperti di UI, ITB, dan UGM.
Indonesia jauh tertinggal dari negara- negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Banyak perusahaan asing yang masuk Indonesia dan memanfaatkan kekayaan Indonesia dan Pendidikan dijadikan kepentingan politik bagi kaum elit.
Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Yaitu :
Paradigma fungsional
Paradigma sosialisasi
Jurnal yang membahas tentang analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar Pancasila di sekolah.
Mata kuliah Kebijakan Pendidikan Islam
Pendidikan karakter pada peserta didik harus ditanamkan sejak dini karena sangat penting,agar peserta didik memiliki sikap yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara maupun agama.Membiasakan diri dari berpirilaku yang baik dan sesuai dengan aturan lebih baik dariapada tidak sama sekali ada usaha sadar untuk mengubah perilaku buruk ke yang lebih baik.
1. Rumusan Masalah
a. Apa Pengertian Pendidikan.
b. Apa Pengertian SDM.
c. Bagaimana Peran dan Fungsi SDM dalam Pendidikan.
d. Kenapa SDM Penting dalam Pendidikan.
2. Tujuan
a. Untuk mengetahuai pengertian pendidikan.
b. Untuk mengetahui pengertian SDM.
c. Untuk mengetahui peran dan Fungsi SDM dalam pendidikan.
d. Untuk mengetahui pentingnya SDM dalam pendidikan
1. Pengertian Pendidikan
Batasan pengertian pendidikan yang dikemukakan para ahli tergantung dari sudut pandang yang dipergunakan dalam arti memberi pendidikan. Sudut pandang ini dapat bersumber dari aliran falsafah, pandangan hidup, ataupun ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.
1. Secara umum dan mendasar Driyarkara mengatakan bahwa: pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkata manusia ketaraf insaniitulah yang disebut mendidik. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda (Ditjen, 1983/1984 : 19).
2. Pengertian dalam Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan ialah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Ditjen, Dikti, 1983/1984 : 19).
3. Crow and Crow menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan mampu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi (Suprapto, 1975).
4. John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menyebutkan bahwa proses tersebut berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan, yang terjadi didalam interakasi dengan masyarakat. Selanjutnya ia kemukakan mahwa: “in social situation the young have to refer their way of acting to what others are doing and make it fit in. This direct their action to a common result, and gives an understanding common to the participatants ”. Kalau Crow and Crow dan John Dewey memberikan arti pendidikan ditinjau dari segi kehidupan sosial, yang meneropong hubungan antara individu dengan masyarakat.
5. Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Teman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan: pendidikan umumnya bererti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Bab 1
1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Indonesia merupakan sebuah negara yang menjamin setiap hak warga
negaranya dengan sama rata dalam setiap bidang kehidupanya. Hak tersebut
merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan hukum atas adanya hak tersebut,
salah satunya ialah hak dalam memperoleh pendidikan. Pernyataan tersebut
tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, oleh sebab itu
pendidikan menjadi sangat penting untuk diberikan kepada seluruh warga negara
Indonesia. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengartikan pendidikan sebagai berikut,
”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Pendidikan sangat penting untuk diberikan kepada setiap warga negara mengingat
pentingnya fungsi dari pendidikan itu sendiri yang tertuang pada Pasal 3 Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa,
”Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulian, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan
mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab”.
Lebih lanjut, Detjen (dalam Yoldas 2015) mengemukakan bahwa, “Education
means the civilization of a human being and aims to impact the behavior of
individuals”. Hal tersebut mengungkapkan bahwa pemberian pendidikan kepada
seseorang akan mempengaruhi perkembangan perilakunya.
2. 2
Pendidikan yang bermutu merupakan suatu hak bagi seluruh warga negara
Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi warga negara yang memiliki kelainan
atau keistimewaan dalam hal fisik maupun mental dan intelektual. Hal tersebut
tertuang pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional bahwa, “Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhakmemperoleh pendidikan
khusus”. Serta Ayat (4) yang menegaskan bahwa, “Warga negara yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperolehpendidikan khusus”.
Berdasarkan hal tersebut maka jelas adanya penjaminan hak yang sama kepada
warga negara berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan.
Pendidikan khusus wajib diberikan kepada warga negara berkebutuhan
khusus karena hal tersebut penting bagi kelangsungan hidupnya. Keterbatasan yang
dimiliki tidak dapat dijadikan suatu hambatan bagi seseorang yang berkebutuhan
khusus untuk mendapatkan masa depan yang cerah seperti warga negara pada
umumnya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter juga penting untuk dikuatkan bagi
peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat menjadikanya sebagai warga negara
yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia.
Lebih lanjut mengenai pendidikan, Tilaar (2002, hlm. 435) menyatakan
bahwa, “Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses
yang meihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”.
Pendidikan yang tengah dikuatkan bagi warga negara Indonesia ialah pendidikan
yang mengandung pendidikan karakter bagi peserta didik. Seperti yang
dikemukakan oleh (Sukiyati 2013, hlm. 236) bahwa, “Bagi bangsa Indonesia, untuk
menjadikan peserta didik sebagai orang orang baik diperlukan upaya pendidikan
karakter.
Definisi karakter merujuk pada pendapat (Sumantri 2011, hlm. 3) yang
mengemukakan bahwa, “Karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, kepribadian
seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebajikan (virtues)”.
Lickona (dalam Komalasari dan Saripudin 2017, hlm. 16) mengidentifikasi bahwa,
“Pendidikan karakter sebagai deliberate effort to help people understand, care
about, and act upon core ethical values”. Artinya, pendidikan karakter membantu
seseorang untuk mengerti, peduli, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang
3. 3
beretika. Karakter warga negara yang sesungguhnya akan memberikan cerminan
kepribadian suatu bangsa.
Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, para
peserta didik harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok
dalam pembinaan karakter dan akhlak mulia (Qoyyimah, 2016). Pendidikan
karakter merupakan suatu usaha untuk mendampingi pertumbuhan seseorang agar
dapat menjadi seseorang yang bernilai. Hal tersebut sejalan dengan Ferdiawan dan
Putra (2013) yang mengemukakan bahwa, “Education at an aerly to be a factor
that determines that quality of a person when he was growing up”. Hal tersebut
memberikan gambaran bahwa pendidikan yang diberikan sejak dini akan
menggambarkan seseorang tersebut dimasa depanya.
Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan
kepada generasi penerus bangsa. Komalasari dan Saripudin (2017, hlm. 17)
mengemukakan bahwa,
“Pendidikan karakter merupakan suatu habit, maka pembentukan karakter
seseorang itu memerlukan communities of character yang terdiri atas
keluarga, sekolah, institusi keagamaan, media, pemerintahan dan berbagai
pihak yang mempengaruhi nilai-nilai generasi muda”.
Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Lockwood (dalam Komalasari
dan Saripudin 2017, hlm. 17) bahwa,
“Pendidikan karakter itu sebagai any school-initialed program, design in
cooperation with other community institusions, to shape directly and
systematically the behavior of young people by influencing explicitly the
nonrelativistic values believed to bring about that behavior”.
Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui pentingnya peran sekolah dalam
pendidikan karakter sebagai pengembang proses pendidikan karakter melalui
kegiatan belajar mengajar, habituasi, kegiatan ektrakulikuler, dan bekerjasama
dengan pihak keluarga dan lingkungan masyarakat dalam usaha membangun
karakter peserta didik.
Lebih lanjut, Parker 2011; Richert & Print, 2018 (dalam Reichert dan Torney
2019) mengemukakan bahwa, “In school young people learn about how to
contibute to society through formal and informal learning experiences”. Hal
tersebut mengungkap bahwa sekolah merupakan tempat dimana seseorang dapat
4. 4
belajar mengenai kontribusi kepada masyarakat melalui pengalaman belajar formal
dan informal.
Peranan sekolah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan karakter juga
sangat bertanggung jawab dalam mengingat pendidikan karakter karena pendidikan
karakter juga merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan
moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta
didik untuk memiliki sikap terpuji dalam menjalani kehidupan sehari-hari melalui
kegiatan pembelajaran. Seperti yang dikatan oleh Zainal Aqib (2014, hlm.66) yang
mengatakan bahwa, “Pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan
guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien
yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Nilai yang sangat penting untuk diterapkan salah satunya ialah nilai
kedisiplinan. Hurlock (1978, hlm. 82) mengemukakan bahwa, “Tujuan disiplin itu
sendiri adalah untuk membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai
dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu
diidentifikasikan”. Oleh sebab itu, pembangunan karakter disiplin akan dipengaruhi
oleh banyak faktor. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Freid
(2011, hlm. 112) bahwa, “Pentingnya pembelajaran disiplin di berbagai negara
dapat dipengaruhi oleh beragam budaya yang berlaku di negara tersebut”.
Contoh perilaku tidak disiplin yang dilakukan oleh peserta didik pada
umumnya ialah seperti datang kesekolah tidak tepat waktu, tidak mengenakan
seragam sebagai mana peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak mengerjakan
pekerjaan rumah. Terjadinya perilaku tidak disiplin di sekolah menunjukkan bahwa
telah terjadi suatu permasalahan mengenai pentingnya disiplin diri bagi peserta
didik.
Materi mengenai karakter disiplin juga berkaitan dengan beberapa
kompetensi dasar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
tingkat menengah pertama. Salah satu contohnya yaitu mengenai norma yang
meliputi agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Seorang individu dapat
menegakan keempat unsur tersebut dalam hidupnya apabila telah memiliki disiplin
diri yang baik. Karena dengan berdisiplin seseorang dapat menerapkan
5. 5
kewajibanya sebagai seorang yang taat kepada agama, hukum yang berlaku di
negaranya, dan menjalin kehidupan yang harmonis dengan sesama manusia.
Gie (dalam Saondi dan Suherman 2012, hlm. 40) yang mengemukakan
bahwa, “Disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung
dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa
senang”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan berdisiplin maka
seseorang telah menunjukkan bahwa dirinya merupakan seseorang yang tertib dan
memiliki kesadaran akan pentingnya berperilaku sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Sekolah sebagai salah tempat berlangsungnya pendidikan karakter,
memberikan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar. Maka, mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dinilai tepat untuk menjadi
sarana dalam menumbuhkan karakter disiplin pada peserta didik karena mata
pelajaran ini memuat pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Budimansyah (2010, hlm.145-146) bahwa,
“Untuk membangun karakter bangsa, PKn harus memainkan peran sebagai
program kulikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal,
sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan
politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota
organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat
sebagai satu kesatuan”.
Tanggung jawab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguatan
pendidikan karakter juga terlihat dari fungsinya sebagai pendidikan nilai. Seperti
yang dikemukakan oleh Winarno (2013, hlm. 185) bahwa,
“Fungsi PKn sebagai pendidikan nilai dapat kita sarikan dari pernyataan
bahwa PKn berfungsi sebagai pembentukan karakter warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajiban untuk menjadi
warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945”.
Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dalam usaha
pembentukan karakter waga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung di dalam Pancasila.
Penguatan pendidikan karakter wajib dibangun pada setiap jenis lembaga dan
jenjang pendidikan, termasuk sekolah luar biasa. Selain itu, keberadaan sekolah luar
6. 6
biasa juga sangat penting untuk selalu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan
semakin bertambahnya populasi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut
sangat penting agar peserta didik mendapat kesempatan di sekolah yang memang
memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Berdasarkan informasi
yang diterima peneliti yang berasal dari Badan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, diketahui bahwa sekolah luar biasa mengedepankan tiga jenis
pendidikan yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan
karakter. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di SLB-B
Negeri Cicendo Kota Bandung yang berfokus pada peserta didik tuna rungu jenjang
menengah pertama.
Hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 8 - 9 November 2018
pukul 08.30 sampai dengan selesai menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa
peserta didik yang datang terlambat ke sekolah, tidak mengenakan seragam sesuai
dengan sebagaimana mestinya, dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu
yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah luar biasa ialah
karena berdasarkan hasil observasi, peneliti mengetahui bahwa peserta didik tidak
mendapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara rutin
dalam satu minggu.
Pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar dan model yang
digunakan dalam berkomunikasi dengan peserta didik juga tidak lepas dari
pengamatan peneliti. Peneliti meyakini bahwa pendekatan dalam metode belajar
yang dipilih oleh guru akan sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui metode apa yang
digunakan guru dalam kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
Model komunikasi yang digunakan ialah dengan menggunakan bahasa
isyarat sehingga peneliti ingin mengetahui ciri atau karakteristik dari cara belajar
peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menggali lebih dalam
mengenai karakter disiplin peserta didik, peneliti berencana akan meneliti
kedisiplinan dalam berdisiplin waktu, disiplin bersikap, disiplin tata tertib sekolah,
7. 7
dan disiplin beribadah. Berikut tabel jumlah peserta didik kelas VII, VIII, dan IX
beserta wali kelas yang dijadikan informan kunci dalam penelitian ini:
Tabel 1.1
Daftar Informan Penelitian
No. Kelas Jumlah Peserta
Didik
Wali Kelas
1 VII 8 Peserta Didik Hj. Rd. Siti Maryati, M. M. Pd.
2 VIII 5 Peserta Didik Asep Sumarna, S. Pd.
3 IX 8 Peserta Didik Sri Wulan, S. Pd.
- Total 21 Peserta Didik 3 Wali Kelas
Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2018
Peneliti tertarik mengangkat judul mengenai “Membangun Karakter Disiplin
melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta
Didik Berkebutuhan Khusus”. Penelitian ini berfokus pada peserta didik tunarungu
jenjang menengah pertama di SLB-B Negeri Cicendo Kota Bandung Tahun 2018.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik
rumusan masalah sebagai berikut:
1.2.1 Bagaimana karakteristik mengenai cara belajar peserta didik berkebutuhan
khusus pada kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan?
1.2.2 Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?
1.2.3 Bagaimana kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam membangun disiplin waktu, disiplin bersikap,
disiplin tata tertib dan disiplin beribadah pada peserta didik berkebutuhan
khusus?
1.2.4 Bagaimana hasil pencapaian karakter disiplin peserta didik berkebutuhan
khusus dalam berdisiplin waktu, disiplin bersikap, disiplin tata tertib dan
disiplin beribadah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan?
8. 8
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik
tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1.3.1 Bertujuan untuk mengetahui karakteristik mengenai cara belajar peserta
didik berkebutuhan khusus pada kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan.
1.3.2 Bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam
kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
1.3.3 Bertujuan untuk mengetahui sejauh apa kontribusi mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun disiplin
waktu, disiplin bersikap, disiplin tata tertib dan disiplin beribadah pada
peserta didik berkebutuhan khusus.
1.3.4 Bertujuan untuk mengetahui hasil pencapaian karakter disiplin peserta didik
berkebutuhan khusus dalam berdisiplin waktu, disiplin bersikap, disiplin
tata tertib dan disiplin beribadah melalui pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu
manfaat yang dilihat berdasarkan segi teori, kebijakan, praktik, serta isu dan aksi
sosial. Berikut adalah penjelasan dari manfaat penelitian ini:
1.4.1 Manfaat dari Segi Teori
Secara teori, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan konsep
keilmuan di dalam bidang Pendidikan Karakter serta Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan. Namun tentunya masih terdapat kekurangan di
dalamnya, seperti pendalaman materi mengenai pendidikan khusus dan
sekolah luar biasa.
1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan
Berdasarkan segi kebijakan, penelitian ini mengangkat fakta mengenai
kebenaran permasalahan yang ada dalam penelitian. Untuk itu penelitian
dilakukan dengan tujuan untuk membahas faktor-faktor yang dapat memicu
permasalahan terjadi sehingga dapat dihindari.
9. 9
1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik
Manfaat dari segi praktik yang di harapkan dalam penelitian ini ialah bahwa
hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan
yang relevan pada golongan atau badan terkait yang ada dalam penelitian
ini.
1.4.4 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial
Manfaat dari segi isu dan aksi sosial penelitian ini ialah penelitian ini dapat
bermanfaat sebagai acuan untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah
yang mendukung sesuai dengan pembahasan penelitian ini.
1.5 Struktur Organisasi Penulisan Tesis
Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Membangun karakter
disiplin melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada
peserta didik berkebutuhan khusus. (Studi deskriptif pada peserta didik tunarungu
jenjang menengah pertama di SLB-B Negeri Cicendo Kota Bandung)” adalah
sebagai berikut:
1.5.1 BAB I pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang penelitian yang
di dalamnya terdapat partisipan dan tempat penelitian, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penulisan
tesis.
1.5.2 BAB II kajian pustka membahas mengenai tinjauan tentang Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, tinjauan Pendidikan Karakter, kajian
mengenai Pendidikan Khusus, dan hasil penelitian yang relevan.
1.5.3 BAB III metode penelitian yang meliputi desain penelitian yang di
dalamnya terdapat pendekatan dan metode penelitian, partisipan dan tempat
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, rencana
penelitian, validitas data, dan kerangka berpikir, serta paradigma penelitian.
1.5.4 BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai gambaran
umum lokasi penelitian, hasil dan temuan penelitian, dan pembahasan hasil
penelitian.
1.5.5 BAB V kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, kesimpulan merupakan
hasil dari penelitian yang di dalamnya menjawab dari perumusan masalah,