Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
makalah tentang kenegaraan dan berbangsa secara rinci dan jelas rapih dan siap di kumpulkan ke guru/dosen anda
berisi sifat,unsur, tujuan, funsi dan teori serta proses terbentuknya sebuah negara
Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya.
Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat.
Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya.
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013
Fakultas Hukum
Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :)
Selamat membaca semoga bermanfaat.
Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya.
Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat.
Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya.
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013
Fakultas Hukum
Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :)
Selamat membaca semoga bermanfaat.
2. PENGERTIAN NEGARA
DEFINISI:
1. Bhs. Inggris (State), Bhs. Jerman (Staat)
2. Negara: (1) masyarakat atau wilayah yg merupakan
satu kesatuan politik. (2) lembaga pusat yang
menjamin kesatuan politis, yg menata dan dengan
demikian menguasai wilayah itu (Suseno, 1991: 170).
3. NEGARA merupakan hubungan sosial yang bersifat
dominatif; merupakan separangkat institusi dan
norma-norma hukum yg menjalankan dan
menegakkan dominasi itu (Surbakti, 1992:4).
DOMINASI MEMONOPOLI SARANA PAKSAAN
FISIK (COERCION) DI DALAM WILAYAH TERTENTU.
SATU-SATUNYA LEMBAGA YANG MEMILIKI
KEABSAHAN (LEGITIMASI) UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP NEGARA (MAX
WEBER).
3. PENGERTIAN NEGARA
ROGER H. SOLTAU: negara adalah agen atau kewenangan yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas
nama masyarakat.
HAROLD J. LASKI: negara adalah suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat
memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu
atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
MAX WEBER:negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam
suatu wilayah.
ROBERT M. MacIver: negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
MIRIAM BUDIARDJO: negara adalah suatu daerah teritorial yang
rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut
dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangundangannya melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang
sah (Budiardjo, 2007:48-49)
4. Pengertian Negara
Lawson (1991, dalam Budiman, 1996:84)
Negara sebuah konsep inklusif meliputi semua aspek
pembuatan kebijakan dan pelaksaan sanksi hukumnya.
Pemerintah sekadar agen yang melaksanakan kebijakan
negara dalam sebuah masyarakat politik
Negara bukan sekadar pemerintah, tapi mencakup sebuah
pakta (perjanjian) dominasi dari satu atau kelompok
masyarakat untuk suatu tujuan tertentu.
Rejim orang atau sekelompok orang yang menguasai
negara; berkaitan dengan prinsip-prinsip, norma-norma,
aturan-aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang
dianut oleh penguasa suatu negara (Lawson, 1991 dalam
Budiman, 1996: 86-87)
Aparat Birokrasi agen pelaksana kebijakan yang telah
diputuskan oleh negara.
Kebijakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh
negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi
5. Sifat-Sifat Negara
-
Memaksa memaksa dalam arti
mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara
legal.
-
-
Monopoli monopoli untuk
menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat
Mencakup semua semua
peraturan berlaku untuk semua
orang tanpa kekecualian (Budiardjo,
2007:50-51)
7. TUJUAN DAN FUNGSI
NEGARA
FUNGSI MINIMUM:
1. Melaksanakan penertiban (law and
order)
2. Mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan (Budiardjo,
2007:55-56)
8. Tujuan dan Fungsi Negara
Charles E. Merriam (dalam Budiardjo,
2007:56) menyebutkan ada lima
fungsi negara:
1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. kebebasan
9. TEORI TERBENTUKNYA
NEGARA
NEGARA-BANGSA (NATION-STATE)
PROSES PEMBENTUKAN NEGARABANGSA:
1. MODEL ORTODOKS : BANGSA
MEMBENTUK SATU NEGARA
2. MODEL KONTEMPORER: NEGARA
TERBENTUK LEBIH DULU,
PENDUDUKNYA MERUPAKAN
KUMPULAN SEJUMLAH SUKU
BANGSA DAN RAS
10. Teori Negara
1. Negara Organis negara merupakan sebuah
lembaga mandiri, memiliki kepentingan dan kemauan
sendiri. Tokoh: Hegel
2. Negara bukan sebuah lembaga yang mandiri.
a. Kaum Pluralis negara hanya melaksanakan
kepentingan yang beraneka ragam yang ada di
masyarakat. Kebijakan negara adalah kompromi dari
kekuatan-kekuatan masyarakat. Mementingkan peran
elite atau personel negara yang menguasai lembaga
negara
b. Kaum Marxis negara adalah alat/dikendalikan
oleh kelompok/kelas paling dominan di masyarakat.
Menekankan kondisi struktural yang memproduksi
kelas yang dominan di masyarakat (Budiman, 1996:97104)
12. NEGARA BANGSA
DISINTEGRASI NEGARA:
REPUBLIK JERMAN, SETELAH PERANG DUNIA II
TERBAGI MENJADI JERMAN BARAT (REPUBLIK
FEDERAL JERMAN) DAN JERMAN TIMUR
(REPUBLIK DEMOKRATIK JERMAN) -1990
UNI SOVIET MENJADI NEGARA-NEGARA MERDEKA
SETELAH LAHIR DEKLARASI COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATE (CIS)- 1992
REPUBLIK SOSIALIS FEDERAL YUGOSLAVIA
(MENJADI KROASIA, BOSNIA-HERCEGOVINA, REP.
FEDERAL YOGUSLAVIA, MONTENEGRO) 1991-1992
REPUBLIK CEKOSLOVAKIA (REP. CEKO DAN
SLOVAKIA)
14. FAKTOR INTEGRASI DAN
DISINTEGRASI NEGARABANGSA POLITIK: PENAKLUKAN /
FAKTOR
KALAH PERANG, PERANG
SAUDARA (CIVIL WAR)=PERANG
SIPIL, REFERENDUM
BENCANA ALAM:
FAKTOR EKONOMI:
FAKTOR AGAMA: ISRAEL
FAKTOR SEJARAH & AGAMA:
NEGARA-NEGARA ARAB di TIMUR
TENGAH