tugas pancasila

1. Politik dan Strategi
Nasional
Oleh : Yanuar Hadi Saputro
M. Azhar Aulia

2. Pendahuluan
Pembahasan
Penutup

3. Pengertian
Pengertian (2)
Dasar
Pemikiran

4. Latar
belakang
Rumusan
Masalah
Tujuan
Penulisan

5. Latar Belakang Masalah
 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana
bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya
sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan
pemerintahan. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan
yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama yang berkaitan
dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal masa
kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi
indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil. Tetapi, setelah
beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan
membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan
mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya
rasa nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan
makna politik bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di
antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut.
Oleh karena itu, kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan
strategi bangsa Indonesia.

6. Rumusan Masalah
 1. Apakah pengertian politik, Negara, kekuasaan, pengambil
keputusan, kebijakan umum, dan distribusi kekuasaan itu?
2. Apakah pengertian strategi, dan strategi nasional?
3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi
nasional (Polstranas)?

7. Tujuan Penulisan
1 . Untuk mengetahui pengertian politik, Negara, kekuasaan,
pengambil keputusan, kebijakan umum, dan distribusi
kekuasaan.
2 . Untuk mengetahui pengertian strategi, dan strategi
nasional.
3 . Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik
strategi nasional (Polstranas).

8. Pengertian politik dan strategi
nasional
 Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa
Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis berarti
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti
urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu
bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip,
keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan
policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

9.  Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya,
sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan
asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat
disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan
yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem
negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu,
pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi
antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan
itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari
sumber-sumber yang ada.

10.  Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan
tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan
tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public
policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau
alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan begitu, politik
membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara,
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan
umum(policy), dan distribusi kekuasaan.

11.  a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
 b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok
untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain
sesuai dengan keinginannya.
 c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik
adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu
Negara.

12.  d. Kebijakan Umum
Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang
diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih
tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya
adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama
yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada
rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebijakan –
kebijakan oleh pihak yang berwenang.
 e. Distribusi
Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan
pengalokasian nilai – nilai ( values ) dalam masyarakat. Nilai
adalah sesuatu yang diinginkan dan penting.

13. Pengetian Strategi dan Strategi
Nasional
 Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan
sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima
yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von
Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri
merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum,
strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya
menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah
meluas ke segala bidang kehidupan.

14.  Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan
pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan
tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara
tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan
politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
ditetapkan oleh politik nasional.

15. Dasar Pemikiran
 Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang
berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah
berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan
menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat
yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga
yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”
. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK,
MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut
sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada
dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan,
media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok
penekan (pressure group) .

16.  Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama
dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan
politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur
oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan
politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk
dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga
pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden,
yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan
politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Salah
satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam
pemerintahan adalah sebagai berikut :

17. Otonomi
Daerah
Kewenangan
Daerah

18. Otonomi Daerah
 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi
nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk
otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi
daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah
Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan
yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya
dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya
dimulai dari daerah (local government looking).

19. Kewenangan Daerah
 1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi
Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara
makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah
daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah
merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi

20.  1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan
Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali
Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama
internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti
aspirasi daerah dan masyarakat.

21. Penutup
 Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah
mempelajari dan memahami kita dapat menarik kesimpulan
bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat
dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk
memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian,
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999
harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-
lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu
pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di
tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas
sebelumnya.

22. Sumber
 http://pancasilazone.blogspot.com
mas_galon design

23. THANKS FOR YOUR
ATTENTION !!!