Dokumen ini membahas mengenai konsep negara kesatuan dan karakteristiknya dalam konteks Republik Indonesia, menjelaskan bahwa negara kesatuan memiliki kekuasaan legislatif yang terpusat dan tidak dibagi. Selain itu, dokumen ini merinci perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga kini, serta perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Memuat informasi tentang penerapan federalisme di Indonesia, dokumen ini juga menguraikan karakteristik dan tantangan dalam pengelolaan pemerintahan.

2. 1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme)
Menurut C.F. Strong dalam
bukunya yang berjudul A History of
Modern Political Constitution, negara
kesatuan adalah bentuk negara yang
wewenang legislatif tertinggi
dipusatkan dalam suatu badan
legislatif nasional. Kekuasaan negara
dipegang oleh pemerintah pusat.

3. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu pemerintahan,
satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi
seluruh wilayah negara.
Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah
kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam
dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.

4. Negara Kesatuan Mempunyai Dua Sistem
Sentralisasi
Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
sedangkan daerah menjalankan perintah-perintah dan
peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak
berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau
mengurus rumah tangganya sendiri.
Desentralisasi
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah
tangganya sendiri (otonomi). Untuk memenuhi aspirasi
masyarakat daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun
demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan
tertinggi.

5. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk
menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara
yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat
sentralistik.

6. • UUD 1945 Pasal 25A
”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah
yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang.”
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup:
1) kesatuan politik;
2) kesatuan hukum;
3) kesatuan sosial-budaya;
4) kesatuan pertahanan dan keamanan

7. Perkembangan sistem pemerintahan
Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang
adalah sebagai berikut :

8. 1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945

9. 2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi RIS

10. 3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950

11. 4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945

12. 5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945

13. 6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang
Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial

14. 1. Karakteristik Negara Federal
Negara federal/Federasi/Negara
serikat adalah negara bersusunan
jamak, terdiri atas beberapa negara-
negara bagian yang masing-masing
tidak berdaulat. Walau negara-negara bagian boleh memiliki
konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan
kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah
gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal
tak bertentangan dengan konstitusi federal.
Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat
dilakukan pemerintah federal.

15. Pada Umumnya, Kekuasaan Yang Dilimpahkan
Negara-negara Bagian Kepada Negara Federal Meliputi:
• Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional.
Contoh: masalah daerah, kewarganegaraan, perwakilan diplomatik
• Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan
nasional, perang dan damai
• Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok
hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah
pusat.
Contoh: masalah uji material konstitusi negara bagian
• Hal-hal tentang uang dan keuangan; biaya penyelenggaraan pemerintahan federal
(pajak, bea cukai, monopoli, mata uang [moneter])
• Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian.
Contoh: masalah pos, telekomunikasi, statistik

16. Perbedaan Negara Federal Dengan Negara Kesatuan
a) Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara
dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk
undang-undang pusat. Dalam negara federal, negara bagian
memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan
berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka
konstitusi federal.
b) Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-
undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan
pembentuk undang-undang pusat. Pada negara federal,
wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk
mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam
konstitusi federal.

17. Federalisme di Indonesia
Federalisasi pernah diterapkan di Indonesia pada rentang
27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950. Pada masa ini yang
dijadikan konstitusi adalah Konstitusi Republik Indonesia
Serikat Tahun 1949.
Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara Indonesia
adalah Serikat atau Federasi dengan 15 negara bagian.
Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini
adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika
berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS
dan Drs. Moh hatta sebagai Perdana Menteri.

18. 1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh
parlemen sebagaimana lazimnya
2. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh presiden.
Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala
pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri
3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan Parlemen
4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus
melalui keputusan pemerintah
5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga
DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat
menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet
6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan.