SlideShare a Scribd company logo
ProblematikaNegarabangsa
1. Konsepmasyarakat,bangsa,Negara,danNegarakebangsaan
2. Sifat,fungsi dantujuanNegara
Tujuan negara
Menurut A. Ubaedillah & Abdul Rozak (2008: 91), Negara mempunyai tujuan antara lain
sebagai berikut.
a. Memperluas kekuasaan.
b. Menyelenggarakan ketertiban hukum.
c. Mencapai kesejahteraan umum.
Beberapa pandangan mengenai tujuan negara antara lain sebagai berikut.
(a) Menurut Plato tujuan Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai
perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau tujuan
Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya
sebebas mungkin (the freest possible development and creative self-expression of its members).
(b) Negara menurut ajaran teokrasi (yang diwakili oleh Thomas dan Agustinus) bertujuan untuk
mencapai kehidupan aman dan tenteram harus dengan taat kepadan dan di bawah pimpinan
Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang
diberikan kepadanya.
(c) Ajaran negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan
dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat
kepada hukum. Dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara.
Sebaliknya, rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
negara itu.
(d) Negara menurut teori negara kesejahteraan bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam
hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan
bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.
(e) Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan Negara adalah agar manusia
bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-
pihak asing.
(f) Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5. Fungsi negara
Fungsi Negara merupakan gambaran apa yang dilakukan Negara untuk mencapai tujuannya.
Fungsi Negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada Negara. Negara sebagai organisasi
kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di bawah ini adalah fungsi Negara
menurut beberapa ahli (Winarno, 2007: 39) antara lain sebagai berikut.
a. John Locke
Seorang sarjana Inggris membagi fungsi Negara menjadi tiga fungsi yaitu.
1) Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan.
2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan.
3) Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.
b. Montesquieu
Tiga fungsi Negara menurut Montesquieu adalah
1) Fungsi legislatif, untuk membuat Undang-Undang.
2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan Undang-Undang.
3) Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang populer
dengan Trias Politika.
c. Van Vollen Hoven
Seorang sarjana dari negeri Belanda, menurutnya fungsi Negara dibagi menjadi.
1) Regeling, membuat peraturan.
2) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan.
3) Rechtspraak, fungsi mengadili.
4) Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.
d. Goodnow
Menurut Goodnow, fungsi Negara secara prinsipal dibagi menjadi dua bagian yang dikenal
dengan sebutan Dwipraja (dichotomy) yakni.
1) Policy making, kebijaksanaan Negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat.
2) Policy executing, kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making.
e. Mirriam Budiardjo
Menurut Mirriam Budiardjo, fungsi pokok Negara adalah sebagai berikut.
1) Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyaraakat. Dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilisator.
2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dijalankan dengan
melaksanakan pembangunan di segala bidang.
3) Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini
Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Pada dasarnya setiap negara, terlepas dari ideologi yang dianut, menyelenggarakan beberapa
fungsi minimum yang mutlak perlu, yaitu sebagai berikut.
a) Melaksanakan ketertiban umum (law and order) dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah
konflik dalam masyarakat (negara bertindak sebagai stabilisator).
b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang ada pada saat ini fungsinya
dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
c) Melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
d) Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan.
f. Oetari Budiyanto
Menurut Oetari Budiyanto, fungsi Negara sebagai berikut.
(a) Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
(b) Fungsi Keadilan
Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan
tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum.
(c) Fungsi Pengaturan dan Ketertiban
Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk
menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
(d) Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan
kemakmuran.
fungsi Negara dan sifat-sifat Negara
A. Fungsi Negara
Secara umum fungsi Negara yakni sebagai pengatur kehidupan dalam wilayah
Negara demi tercapainya tujuan negara tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan
oleh Negara adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan ketertiban (law and order)
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
4. Menegakkan keadilanyang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan
Sementara itu, dinegara Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan Negara
sebagai mana tercantum dalam UUD 1945, Negara memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Pertahanan dan keamanan untuk menjaga kemungkinana adanya serangan dari pihak
luar maupun dari kelompok tertentu dari alam yang ingin memecah belah persatuan
bangsa
2. Menjaga ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, ketentraman dalam
masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan criminal yang meresahkan masyaraka,
serta mencegah terjadinya bentrokan-bertrokan antarkelompok atau antarindividu
3. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya untuk mencegah
terjadinya kesenjangan social yang dapat mengakibatkangejolak social
4. Menegakkan keadilan, artinya memperlakukan setiap orang secara adil, baik dibidang
politik, ekonomi, social budaya, maupun hokum
B. Sifat-sifat Negara
Adapun sifat-sifat Negara sebagai berikut :
1. Sifat memaksa > agar peraturan perundang-undangan ditaaati dan dengan demikian
penertiban dalam masyarakat tercapai .serta timbulnya anarki dicega. Maka Negara
memiliki sifatmemaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik
secara lega.
2. Sifat monopoli > Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran
kepercayaan atau aliran politik tertentu dikurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena
dianggap bertentang dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing) > semua peraturan
perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
3. Negarakebnagsaan moderndannkri
4. BentukNegaradan bentuksusunanNegara
5. PerbedaanantaraNegarakesatuandanNegarafederasi
Negara Kesatuan
Negara ini disebut juga negara unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah
negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu
negara, tidak seperti negara federal dimana ada negara di dalam negara. Dengan demikian, di
dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.
Ciri-ciri Negara kesatuan anta lain.
1) Mempunyai 1 UUD
2) Mempunyai 1 presiden
3) Hanya pusat yang berhak membuat UU
Negara kesatuan ini terbagi 2 macam, yaitu:
1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu urusan Negara langsung diatur oleh pemerintah
pusat.
2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yakni kepala daerah sebagai pemerintah daerah
yang diberikan hak otonomi yakni diberikan kekuasaan mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
c. Negara Serikat (Federal)
Negara Serikat (Federal) adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri
sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif,
tetapi disamping itu, Negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang
dapat diurus sendiri. Jadi disini tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya
(pemerintah federal), tetapi masih ada beberapa urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-
negara bagian kepada pemerintah federal, yaitu urusan-urusan yang menyangkut kepentingan
bersama misalnya urusan keuangan, pertahanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri, dan
sebagainya.
Adapun ciri-ciri Negara serikat yakni.
1) Tiap negara bagian mempunyai satu UUD dan satu Lembaga Legislatif.
2) Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar
dipegang pusat.
3) Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen
negara bagian.
6. Kebaikantertinggi bagi negara

More Related Content

What's hot

Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1
abd_
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013Eri Krismiya
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
Aldi Aldi
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIAMAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
ELFRIDANAZARA55
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Muhammad Adnan Novanda
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyataliffa11
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
dionteguhpratomo
 
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaBab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaAtanasia Widihartanti
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikrizalbari
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Susanto Susanto
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Tiara Azarine
 
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbangTugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang
Candra Waskito
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
goodminer
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
andhika perceka
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii07051994
 
Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7
abd_
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Aldi Aldinar
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraDewi Zulaeva
 

What's hot (20)

Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIAMAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyat
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
 
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaBab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
 
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbangTugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii
 
Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
 

Similar to Problematika negara bangsa

Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
Suwondo Snegad
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
Suwondo Snegad
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
Suwondo Snegad
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanIndriani Ilyas
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaAriezer Canasta
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
aisfajar
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela Negara
KITO DUTA
 
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan NegaraPertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
santo72
 
Nkri
NkriNkri
3635759.ppt
3635759.ppt3635759.ppt
3635759.ppt
AmpuangDekDuan
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
Oki Feri Juniawan
 
Hakikat Negara
Hakikat NegaraHakikat Negara
Hakikat Negara
Hajar Acintya Farah
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar  pendidikan kewarganegaraanPengantar  pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
bayuandella
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
Iqlima Andini
 
Negara dan Hukum
Negara dan HukumNegara dan Hukum
Negara dan Hukum
Ratri nia
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H
 

Similar to Problematika negara bangsa (20)

MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesia
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela Negara
 
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan NegaraPertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
 
Nkri
NkriNkri
Nkri
 
3635759.ppt
3635759.ppt3635759.ppt
3635759.ppt
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Hakikat Negara
Hakikat NegaraHakikat Negara
Hakikat Negara
 
Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar  pendidikan kewarganegaraanPengantar  pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Negara dan Hukum
Negara dan HukumNegara dan Hukum
Negara dan Hukum
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
 

Recently uploaded

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
Rismawati408268
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SDKisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
denunugraha
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 

Recently uploaded (20)

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SDKisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 

Problematika negara bangsa

  • 1. ProblematikaNegarabangsa 1. Konsepmasyarakat,bangsa,Negara,danNegarakebangsaan 2. Sifat,fungsi dantujuanNegara Tujuan negara Menurut A. Ubaedillah & Abdul Rozak (2008: 91), Negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut. a. Memperluas kekuasaan. b. Menyelenggarakan ketertiban hukum. c. Mencapai kesejahteraan umum. Beberapa pandangan mengenai tujuan negara antara lain sebagai berikut. (a) Menurut Plato tujuan Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the freest possible development and creative self-expression of its members). (b) Negara menurut ajaran teokrasi (yang diwakili oleh Thomas dan Agustinus) bertujuan untuk mencapai kehidupan aman dan tenteram harus dengan taat kepadan dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. (c) Ajaran negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum. Dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara itu. (d) Negara menurut teori negara kesejahteraan bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. (e) Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan Negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak- pihak asing. (f) Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Fungsi negara Fungsi Negara merupakan gambaran apa yang dilakukan Negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi Negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada Negara. Negara sebagai organisasi
  • 2. kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di bawah ini adalah fungsi Negara menurut beberapa ahli (Winarno, 2007: 39) antara lain sebagai berikut. a. John Locke Seorang sarjana Inggris membagi fungsi Negara menjadi tiga fungsi yaitu. 1) Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan. 2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan. 3) Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. b. Montesquieu Tiga fungsi Negara menurut Montesquieu adalah 1) Fungsi legislatif, untuk membuat Undang-Undang. 2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan Undang-Undang. 3) Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang populer dengan Trias Politika. c. Van Vollen Hoven Seorang sarjana dari negeri Belanda, menurutnya fungsi Negara dibagi menjadi. 1) Regeling, membuat peraturan. 2) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan. 3) Rechtspraak, fungsi mengadili. 4) Politie, fungsi ketertiban dan keamanan. d. Goodnow Menurut Goodnow, fungsi Negara secara prinsipal dibagi menjadi dua bagian yang dikenal dengan sebutan Dwipraja (dichotomy) yakni. 1) Policy making, kebijaksanaan Negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat. 2) Policy executing, kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making. e. Mirriam Budiardjo Menurut Mirriam Budiardjo, fungsi pokok Negara adalah sebagai berikut. 1) Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyaraakat. Dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilisator. 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dijalankan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. 3) Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Pada dasarnya setiap negara, terlepas dari ideologi yang dianut, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu, yaitu sebagai berikut. a) Melaksanakan ketertiban umum (law and order) dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat (negara bertindak sebagai stabilisator).
  • 3. b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang ada pada saat ini fungsinya dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. c) Melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. d) Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan. f. Oetari Budiyanto Menurut Oetari Budiyanto, fungsi Negara sebagai berikut. (a) Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. (b) Fungsi Keadilan Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. (c) Fungsi Pengaturan dan Ketertiban Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. (d) Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. fungsi Negara dan sifat-sifat Negara A. Fungsi Negara Secara umum fungsi Negara yakni sebagai pengatur kehidupan dalam wilayah Negara demi tercapainya tujuan negara tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan oleh Negara adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan ketertiban (law and order) 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar 4. Menegakkan keadilanyang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan Sementara itu, dinegara Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan Negara sebagai mana tercantum dalam UUD 1945, Negara memiliki fungsi sebagai berikut :
  • 4. 1. Pertahanan dan keamanan untuk menjaga kemungkinana adanya serangan dari pihak luar maupun dari kelompok tertentu dari alam yang ingin memecah belah persatuan bangsa 2. Menjaga ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, ketentraman dalam masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan criminal yang meresahkan masyaraka, serta mencegah terjadinya bentrokan-bertrokan antarkelompok atau antarindividu 3. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya untuk mencegah terjadinya kesenjangan social yang dapat mengakibatkangejolak social 4. Menegakkan keadilan, artinya memperlakukan setiap orang secara adil, baik dibidang politik, ekonomi, social budaya, maupun hokum B. Sifat-sifat Negara Adapun sifat-sifat Negara sebagai berikut : 1. Sifat memaksa > agar peraturan perundang-undangan ditaaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai .serta timbulnya anarki dicega. Maka Negara memiliki sifatmemaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega. 2. Sifat monopoli > Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dikurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarakat. 3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing) > semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. 3. Negarakebnagsaan moderndannkri
  • 5. 4. BentukNegaradan bentuksusunanNegara 5. PerbedaanantaraNegarakesatuandanNegarafederasi Negara Kesatuan Negara ini disebut juga negara unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu negara, tidak seperti negara federal dimana ada negara di dalam negara. Dengan demikian, di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Ciri-ciri Negara kesatuan anta lain. 1) Mempunyai 1 UUD 2) Mempunyai 1 presiden 3) Hanya pusat yang berhak membuat UU Negara kesatuan ini terbagi 2 macam, yaitu: 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu urusan Negara langsung diatur oleh pemerintah pusat. 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yakni kepala daerah sebagai pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi yakni diberikan kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. c. Negara Serikat (Federal) Negara Serikat (Federal) adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi disamping itu, Negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi disini tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya (pemerintah federal), tetapi masih ada beberapa urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara- negara bagian kepada pemerintah federal, yaitu urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama misalnya urusan keuangan, pertahanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri Negara serikat yakni. 1) Tiap negara bagian mempunyai satu UUD dan satu Lembaga Legislatif. 2) Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat. 3) Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian. 6. Kebaikantertinggi bagi negara