Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilYoel Hendrawan
Pandangan Masyarakat Sipil Sumatera Selatan Terhadap Pola
Pemanfaatan Ruang di Sumatera Selatan.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Hutan & Lahan yang Baik di Sumsel.
WBH SUMSEL- WALHI SUMSEL- PINUS SUMSEL- FITRA SUMSEL – SPORA INSTITUTE
LBH PALEMBANG - IMPALM – AMAN SUMSEL- JMG SUMSEL – FKMPH SUSMEL – MHI SUMSEL – KOBAR9 - RIMBA INSTITUTE - DEPATI INSTITUTE - KHATULISTIWA HIJAU – KKDB BANYUASIN – FMS KIP BANYUASIN -PMP2D BANYUASIN - KPPM MUBA - LSM PBB MUBA – FORUM SILAMPARI MURA – LPLH MURA – YAYASAN BAKAU OKI – P3LH OKI – FORUM KONTAMINASI MUARA ENIM.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATANNaufal Achmad
ABSTRAK
NAUFAL. Desain Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Barru (dibimbing oleh Daud Malamassam dan Baharuddin Nurkin)
Penelitian ini bertujuan (1) menentukan dan menganalisis kesesuaian lokasi untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru, (2) menganalisis kesesuain lahan untuk jenis tanaman yang dapat dikembangan pada areal yang sesuai untuk pengembagan Hutan Tanaman Rakyat, dan (3) mendesain Rancangan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dengan basis spasial yang terintegrasi dengan tata ruang, kesesuaian lahan, menejemen pengelolaan, preferensi pasar dan industri.
Penelitian akan membuat model desain pembangunan hutan tanaman rakyat yang terintegrasi dengan tata ruang, kesesuaian lahan, pengelola/masyarakat, lokasi dan kebutuhan bahan baku industri yang berbasiskan spasial.
Dari hasil analisis spasial didapatkan areal – areal yang sesuai, agak sesuai, dan tidak sesuai. Masing masing kelas sesuai seluas 1.095 ha (6.5%), agak sesuai seluas 6.373 (37.8%) dan tidak sesuai untuk dikembangkan HTR 9.388 ha seluas (55.7%). Kesimpulan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan HTR dimasa yang akan datang.
Kata kunci : hutan tanaman rakyat, kesesuain lahan, desain pembangunan
ABSTRACT
NAUFAL. Design of the Development of Community Forest in the Barru Regency (Supervised by Daud Malamassam dan Baharuddin Nurkin)
The study aims to : (1) determine and analyse the suitability of location for the development of community forest in Barru regency; (2) analyse the suitability of the area for plants suistable for community forest development; (3) provide a design of community forest development with a spatial base integrated to the space pattern, land suitability, management, market and industry preferences.
A model of community forest development design was made. It was integrated with space pattern, land suitability, management, market, location, and spatial-based need of industrial raw material.
Result of analysis reveals that the suitable land (1.095 hectares / 6.5%), partly-suistable land (6.373 hectares / 37.8%), and non-suitable land (9.388 hectares / 55.7%). Be Used as reference to be considered in proposing the design of community forest development in the future of HTR.
Keywords : community forest plantation, location suitability, development design
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilYoel Hendrawan
Pandangan Masyarakat Sipil Sumatera Selatan Terhadap Pola
Pemanfaatan Ruang di Sumatera Selatan.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Hutan & Lahan yang Baik di Sumsel.
WBH SUMSEL- WALHI SUMSEL- PINUS SUMSEL- FITRA SUMSEL – SPORA INSTITUTE
LBH PALEMBANG - IMPALM – AMAN SUMSEL- JMG SUMSEL – FKMPH SUSMEL – MHI SUMSEL – KOBAR9 - RIMBA INSTITUTE - DEPATI INSTITUTE - KHATULISTIWA HIJAU – KKDB BANYUASIN – FMS KIP BANYUASIN -PMP2D BANYUASIN - KPPM MUBA - LSM PBB MUBA – FORUM SILAMPARI MURA – LPLH MURA – YAYASAN BAKAU OKI – P3LH OKI – FORUM KONTAMINASI MUARA ENIM.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATANNaufal Achmad
ABSTRAK
NAUFAL. Desain Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Barru (dibimbing oleh Daud Malamassam dan Baharuddin Nurkin)
Penelitian ini bertujuan (1) menentukan dan menganalisis kesesuaian lokasi untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru, (2) menganalisis kesesuain lahan untuk jenis tanaman yang dapat dikembangan pada areal yang sesuai untuk pengembagan Hutan Tanaman Rakyat, dan (3) mendesain Rancangan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dengan basis spasial yang terintegrasi dengan tata ruang, kesesuaian lahan, menejemen pengelolaan, preferensi pasar dan industri.
Penelitian akan membuat model desain pembangunan hutan tanaman rakyat yang terintegrasi dengan tata ruang, kesesuaian lahan, pengelola/masyarakat, lokasi dan kebutuhan bahan baku industri yang berbasiskan spasial.
Dari hasil analisis spasial didapatkan areal – areal yang sesuai, agak sesuai, dan tidak sesuai. Masing masing kelas sesuai seluas 1.095 ha (6.5%), agak sesuai seluas 6.373 (37.8%) dan tidak sesuai untuk dikembangkan HTR 9.388 ha seluas (55.7%). Kesimpulan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan HTR dimasa yang akan datang.
Kata kunci : hutan tanaman rakyat, kesesuain lahan, desain pembangunan
ABSTRACT
NAUFAL. Design of the Development of Community Forest in the Barru Regency (Supervised by Daud Malamassam dan Baharuddin Nurkin)
The study aims to : (1) determine and analyse the suitability of location for the development of community forest in Barru regency; (2) analyse the suitability of the area for plants suistable for community forest development; (3) provide a design of community forest development with a spatial base integrated to the space pattern, land suitability, management, market and industry preferences.
A model of community forest development design was made. It was integrated with space pattern, land suitability, management, market, location, and spatial-based need of industrial raw material.
Result of analysis reveals that the suitable land (1.095 hectares / 6.5%), partly-suistable land (6.373 hectares / 37.8%), and non-suitable land (9.388 hectares / 55.7%). Be Used as reference to be considered in proposing the design of community forest development in the future of HTR.
Keywords : community forest plantation, location suitability, development design
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences is one of the speciality Journal in Dental Science and Medical Science published by International Organization of Scientific Research (IOSR). The Journal publishes papers of the highest scientific merit and widest possible scope work in all areas related to medical and dental science. The Journal welcome review articles, leading medical and clinical research articles, technical notes, case reports and others.
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...CIFOR-ICRAF
This presentation was given by Ani Adiwinata Nawir (CIFOR), Julmansyah (FMU Sumbawa), M. Ridha Hakim (WWF Indonesia) and Petrus Gunarso (Tropenbos Indonesia) on the Workshop on Forest Restoration at Landscape Level in Asia-Pacific in Rotorua, New Zealand, on 3 November 2013.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Presented by Estiko Triwidyo, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Provinsi Papua at Seminar Online Seri Ke-3 Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat melalui Hasil Hutan Bukan Kayu, 8 April 2021.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...Firdaus Albarqoni
This paper is the final thesis summary in IPB program of study Resources and Environmental Economic in 2013. This papaer is about the valuation of forest land in Kariangau, Balikpapan East Kalimantan.
Full thesis can be downloaded here http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/64717
Dipresentasikan dalam acara Webinar Nasional “Kajian Kubah Gambut dan Penerapan Metode Paludikultur dalam Rehabilitasi dan Restorasi Lahan Gambut”, 22 Desember 2020.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Mejorando la estimación de emisiones GEI conversión bosque degradado a planta...CIFOR-ICRAF
Presented by Kristell Hergoualc'h (Scientist, CIFOR-ICRAF) at Workshop “Lecciones para el monitoreo transparente: Experiencias de la Amazonia peruana” on 7 Mei 2024 in Lima, Peru.
Inclusión y transparencia como clave del éxito para el mecanismo de transfere...CIFOR-ICRAF
Presented by Lauren Cooper and Rowenn Kalman (Michigan State University) at Workshop “Lecciones para el monitoreo transparente: Experiencias de la Amazonia peruana” on 7 Mei 2024 in Lima, Peru.
Avances de Perú con relación al marco de transparencia del Acuerdo de ParísCIFOR-ICRAF
Presented by Berioska Quispe Estrada (Directora General de Cambio Climático y Desertificación) at Workshop “Lecciones para el monitoreo transparente: Experiencias de la Amazonia peruana” on 7 Mei 2024 in Lima, Peru.
Land tenure and forest landscape restoration in Cameroon and MadagascarCIFOR-ICRAF
FLR is an adaptive process that brings people (including women, men, youth, local and indigenous communities) together to identify, negotiate and implement practices that restore and enhance ecological and social functionality of forest landscapes that have been deforested or degraded.
ReSI-NoC - Strategie de mise en oeuvre.pdfCIFOR-ICRAF
Re nforcer les S ystèmes d’ I nnovations
agrosylvopastorales économiquement
rentables, écologiquement durables et
socialement équitables dans la région du
No rd C ameroun
ReSI-NoC: Introduction au contexte du projetCIFOR-ICRAF
Renforcer les systèmes d’innovation agricole en vue de
promouvoir des systèmes de production agricole et
d’élevage économiquement rentables, écologiquement
durables et socialement équitables dans la région du
Nord au Cameroun (ReSI-NoC)
Renforcer les Systèmes d’Innovations agrosylvopastorales économiquement renta...CIFOR-ICRAF
Renforcer les Systèmes d’Innovations agrosylvopastorales économiquement rentables, écologiquement durables et socialement équitables dans la région du
Nord Cameroun
Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnershipsCIFOR-ICRAF
Presented by Daniel Murdiyarso (Principal Scientist, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
A Wide Range of Eco System Services with MangrovesCIFOR-ICRAF
Presented by Mihyun Seol and Himlal Baral (CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Presented by Citra Gilang (Research Consultant, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Peat land Restoration Project in HLG LonderangCIFOR-ICRAF
Presented by Hyoung Gyun Kim (Korea–Indonesia Forest Cooperation Center) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...CIFOR-ICRAF
Presented by Beni Okarda (Senior Research Officer, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...CIFOR-ICRAF
Presented by Phidju Marrin Sagala (Research Consultant, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, IndonesiaCIFOR-ICRAF
Presented by Milkah Royna (Student Intern, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and PerspectivesCIFOR-ICRAF
Presented by Bora Lee (Warm-Temperate and Subtropical Forest Research Center, NIFoS Jeju, Republic of Korea) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam di Kabupaten TTS
1. Grand Strategy
Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam
di Kabupaten TTS
2016-2020
POKJA KEBIJAKAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
2. Latar Belakang Ekonomi
Sosial/BudayaEkologi
Non
kayu
Jasa
Lingkungan
Kayu
HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)
hasil hutan hayati (makhluk hidup)
baik nabati (tumbuhan) maupun hewani
(binatang) dan semua produk
turunan dari tumbuhan dan binatang
tersebut yang berasal dari dalam hutan, baik
dari kawasan hutan maupun hutan
milik
Neumann and Hirsch, (2000) pemanfaatan HHBK diyakini
memberikan pengaruh ekologis yang lebih baik jika
dibandingkan dengan pemanfaatan kayu.
Hasil kajian Kanoppi (Base Line Study) menyatakan
bahwa Wil. Kab TTS memiliki fungsi ekologis yang
penting bagi Pulau Timor.
3. Aktivitas Kanoppi di Kabupaten
TTS
Kian (2014-
Kannopi Project)
menyatakan
• Potensi HHBK
Besar
• Tidak optimal
• Tidak ada
Kebijakan
(Kian, 2014 –
Kanoppi, Wibowo,
2012 – ITTO
Project).
4. 2. POKJA HHBK
sebagai Leader
Penentuan HHBK
Unggulan Kabupaten
TTS
unggulan
potensial
identifikasi
Dokumen HHBK Unggulan
6. Proses dan Hasil
▪ Kajian oleh Kanoppi – identifikasi
HHBK di Kabupaten TTS - 54
jenis
▪ FGD POKJA HHBK KAB TTS –
Memilih HHBK Potensial - 15
Jenis
▪ FGD POKJA HHBK KAB TTS –
Scoring (P21/2009- kriteria
indikator HHBK Unggulan - ) 10
HHBK Unggulan
7. HHBK Unggulan Yangbelum Dikelola
SecaraOptimal
▪ Seberapa banyak kita
konsumsi sirih pinang?
▪ Dari mana sirih
pinang?
▪ Seberapa besar biaya
konsumsi sirih pinang?
▪ Bagaimana kita
mencukupinya?
9. Acuan
Base Line Study Kanoppi
Analisis Kebijakan Kanoppi
Kebijakan Nasional.
UUD 1945 ;UU No 5/1990 KSDAE
UU No 41/1999 Kehutanan; Permenhut P.35/2007 tentang
HHBK; Permenhut P.21/2009 tentang Krit-ind; Grand
Strategy Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
2010-2014
Kebijakan Lokal
AcuandanPertimbanganPenyusunan
DGSHHBK TTS
Pertimbangan
Bentang Alam
Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan,
Hulu Tengah Hilir, RTRW
Terintegrasi
Wilayah, Kelembagaan, Usaha
RPJMD NTT 2013 – 2018 dalam Misi-3 “peningkatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata”
RKTP NTT Tahun 2014 – 2033 pemanfaatan HHBK
RenStra Dinhut Prov NTT -Peningkatan Sumber Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan
dan Pemanfaatan Hasil Hutan
Mengelola HHBK untukmeningkatkan
kesejahteraanmasyarakatdanmenjaga
lingkungan
10. 3 SU + 5 SK
Strategy Umum dan Strategy Khusus
23kegiatan
Yang dilaksanakan olehpemangku kepentingan
11program
Dengan melibatkan pemangku kepentingan
11. 01
Strategy Pengaturan
Wilayah Produksi,
Pengolahan dan Pemasaran
Didalam kawasan, luar kawasan,
hulu, tengah dan hilir
02
Strategy Penguatan
Kelembagaan Produksi,
Pengolahan dan Pemasaran
Perbaikan kebijakan, informasi,
kemitraan dan kerjasama
03
Strategy Pengembangan Usaha
Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
Peningkatan keunggulan dan daya saing
12. GrandStrategy:
Identifikasi Persebaran Potensi
HHBK Unggulan
Wilayah I:
Kemiri,Pinang, Alpukat, Sirih,
Empon-empon, Tarum, Lebah
madu
Wilayah II:
Madu, Pinang, Bambu, Asam,
Kemiri, Alpukat
Wilayah III:
Asam, Kemiri, Bambu
Wilayah IV:
Asam, Kemiri, Bambu
Wilayah V:
Kemiri, Sirih, Pinang, Sutra, Tarum,
bambu, Alpukat, Asam
13. GrandStrategy:
Rencana Sentra Produksi dan
Pemasaran
Pasar Kapan
(Madu,empon2, asam, bambu, pinang,
sirih, alpukat)
Pasar Oinlasi
(Kemiri, Asam, Sirih Pinang)
Pasar Niki Niki
(Asam, Kemiri, Pinang)
Pasar Kota SoE
(Pinang, sirih, alpukat, kemiri, asam)
Pasar Batu Putih
(Kemiri, Asam, Bambu)
14. Dokumen:
1. HHBK Unggulan
2. Grand Strategy Pengelolaan HHBK
Unggulan
Tindak Lanjut:
1. Konsultasi
Ke Dishut
Prov NTT
2. Sosialisasi
dan
Internalisasi
3. Pengembang
an dan
penguatan
sentra HHBK
unggulan
4. Training
kebiakan
2015 2016 - 2017
Pengesahan:
1. Keputusan
Bupati
HHBK
Unggulan
2. Keputusan
Bupati
Dokumen
Grand
Strategy
2016