Ringkasan: 1. Kajian kebijakan mengidentifikasi kerangka kebijakan belum mendukung sistem produksi dan pemasaran kayu serta HHBK yang terintegrasi dan memberi keuntungan adil bagi masyarakat hutan. 2. Proyek ini menghasilkan Grand Strategi di TTS dan Sumbawa serta rekomendasi untuk Gunungkidul guna mendukung sistem terpadu, dan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi kebijakan. 3. Present

1. Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem
produksi dan pemasaran kayu dan HHBK yang terintegrasi
(ACIAR Project, FST/2012/039, April 2013 – Dec 2016)
Tim Kebijakan Kanoppi
Objective 3 (Tujuan 3)
Pertemuan Tahunan KANOPPI
Sumbawa, 14-16 Maret 2016

2. CIFOR
Ani Adiwinata Nawir
Yumna Amirah
Philip Manalu
Lembaga Mitra (Sumbawa – NTB, Timor Tengah Selatan – NTT, & Gunungkidul (DIY)
Syafrudin Syafii, Yeni F. Nomeni, M. Ridha Hakim (WWF Nusa Tenggara),
A. Maryudi (Univ. Gadjah Mada), Widodo D. Putro (Univ. Mataram),
D. Antonius Kian (Univ. Undana), Purnomo Sumardamto (Pokja Hutan Rakyat Lestari),
Putu Danayasa (Dishut TTS), & Echi Wahyudi (BAPPEDA Sumbawa),
Julmansyah (KPHP, Sumbawa)
Tim Kebijakan Kanoppi

3. Sistem pengelolaan kayu dan HHBK yang
terintegrasi & terpadu
Bentuk sistem pengelolaan, dimana:
 saling melengkapi untuk meningkatkan pendapatan
rumah tangga berbasis kehutanan
 optimasi sistem produksi kayu dan HHBK
 sistem pemasaran yang efektif dan biaya rendah
 memperbaiki pengelolaan di tingkat bentang lahan
(landscape)
 difasilitasi oleh kerangka kebijakan dan regulasi yang
mendukung.

4. Kajian kebijakan KANOPPI: identifikasi permasalahan
Kerangka kebijakan yang belum mendukung sistem produksi &
pemasaran yang efektif & terintegrasi untuk memberikan margin
keuntungan yang adil bagi rumah tangga yang tergantung pada
sumberdaya hutan.

5. Cakupan kegiatan Tujuan 3 (Objective 3) Kanoppi
Kajian kebijakan &
aturan di 3 lokasi
Kanoppi &
nasional
(insentif &
disinsentif)
Pembentukan
Kelompok Kerja
(Pokja
Kebijakan) lintas
SKPD
Dokumen Grand
Strategy
(Sumbawa & TTS)
Gunungkidul: Arahan
pengelolaan hutan
pasca penetapan UU
23/2014 (TAHURA &
Hutan Rakyat)
Mengawal proses
legitimasi DGS
(Prov) &
Memfasilitasi
diskusi mutipihak
(Prov. & Kab.)
Mempersiapkan
strategi
operasionalisasi
Grand Strategy
(perangkat
regulasi)
2013 2014 2015
Baseline survey RT
Rangkaian FGD
(desa, kabupaten)
Disahkan dengan SK Bupati
(TTS & Sumbawa)
Worskhop pembekalan
anggota Pokja
2016
Rekomendasi dari
hasil kajian di
Objectives 1, 2, & 4

6. Kerangka analisa kajian kebijakan
Bentang
lahan
Rantai pemasaran Pengolahan
Kayu
HHBK
Pengelolaan
di tingkat
petani
Sistem produksi
Skema hutan kemasyarakatan
(HKm):
70% kayu dan 30% HHBK;
tidak ada hak panen untuk
tujuan komersial (Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor P. 37,
2007 & No P 18, 2009)
HHBK Unggulan
(Permenhut No. 21, 2009)
Skema verifikasi legalitas kayu:berbagai keputusan MoF
(SKAU, SKSKB, FA-FKB)
Berorientasi perusahaan
(Peraturan Menteri
Perdagangan No. 36, 2011)
Terbatasnya bahan baku
karena pembatasan
perdagangan antar pulau
(Peraturan Menteri
Perdagangan
No. 35, 2011)

7. Presentasi hasil kajian & kegiatan Objective 3
1. Grand Strategi Integrasi Pengelolaan Kayu dan Hasil Hutan Bukan
Kayu di Timor Tengah Selatan (TTS)
Oleh: Dr. Agung S. Raharjo (BPK Kupang)
2. Grand Strategi Integrasi Pengelolaan Kayu dan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK)
Oleh: Julmansyah, S.Hut. (KPHP Batulanteh Sumbawa)
3. Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang
terintegrasi di Gunungkidul
Oleh: Purnomo Sumardamto, MSc (Pokja HR Lestari)
4. Transisi pengelolaan hutan pasca UU 23/2014
(Sumbawa,TTS, & Gunungkidul)
Oleh: Dr. Widodo Dwi Putro (Fak. Hukum, Universitas Mataram)