Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Kepastian hukum tata ruang belum bisa ditegakkan, Peraturan yang mengatur tata Ruang di ria ada 3 buah, yaitu SK Mentri, Perda dan SK Gubernur. Diantara ketiga aturan itu saling bertentangan manakah yang akan diikuti, Pelanggaran dilakukan sendiri oleh pemerintah
Kejahatan Peta (MAP CRIME)
Pembelajaran dari konflik regulasi kehutanan dan penataan ruang (1986-2015)
Fungsi Kawasan Hutan Vs Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
REKOMENDASI
1. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Segera menemukan solusi awal sehingga RTRWP Riau segera ditetapkan sebagai peraturan daerah yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum.
2. Setelah peraturan daerah tentang RTRWP Riau ditetapkan, Pemerintah Provinsi Riau agar segera menyiapkan revisi rencana tata ruang yang baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
3. Setelah keluarnya revisi SK 878, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan kawasan hutan yang baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangan.
4. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan singkronisasi vertikal dan horizontal terhadap kriteria fungsi kawasan hutan dalam berbagai peraturan perundangan.
5. Agar Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan metode untuk menguji akuntabilitas dari setiap peta yang pernah di keluarkan.
6. Agar kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan setiap SK beserta lampiran peta yang menyertainya (termasuk diantaranya data yang digunakan untuk membuat peta) menjadi dokumen publik yang tersedia setiap saat, sehingga publik bisa ikut serta menguji setiap produk peta yang dihasilkan
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan hutan dapat dilakukan di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan LIndung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan ijin pinjam pakai adalah untuk pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, waduk, bendungan, fasilitas umum, industri, pertahanan dan keamanan, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan, dll
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Kepastian hukum tata ruang belum bisa ditegakkan, Peraturan yang mengatur tata Ruang di ria ada 3 buah, yaitu SK Mentri, Perda dan SK Gubernur. Diantara ketiga aturan itu saling bertentangan manakah yang akan diikuti, Pelanggaran dilakukan sendiri oleh pemerintah
Kejahatan Peta (MAP CRIME)
Pembelajaran dari konflik regulasi kehutanan dan penataan ruang (1986-2015)
Fungsi Kawasan Hutan Vs Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
REKOMENDASI
1. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Segera menemukan solusi awal sehingga RTRWP Riau segera ditetapkan sebagai peraturan daerah yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum.
2. Setelah peraturan daerah tentang RTRWP Riau ditetapkan, Pemerintah Provinsi Riau agar segera menyiapkan revisi rencana tata ruang yang baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
3. Setelah keluarnya revisi SK 878, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan kawasan hutan yang baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangan.
4. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan singkronisasi vertikal dan horizontal terhadap kriteria fungsi kawasan hutan dalam berbagai peraturan perundangan.
5. Agar Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan metode untuk menguji akuntabilitas dari setiap peta yang pernah di keluarkan.
6. Agar kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan setiap SK beserta lampiran peta yang menyertainya (termasuk diantaranya data yang digunakan untuk membuat peta) menjadi dokumen publik yang tersedia setiap saat, sehingga publik bisa ikut serta menguji setiap produk peta yang dihasilkan
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan hutan dapat dilakukan di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan LIndung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan ijin pinjam pakai adalah untuk pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, waduk, bendungan, fasilitas umum, industri, pertahanan dan keamanan, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan, dll
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
1. KUD Bina Jaya Langgam, 2. PT Bina Duta Laksana, 3. PT Perawang Sukses Perkasa Industri, 4. PT Ruas Utama Jaya 5.
PT Rimba Lazuardi 6. PT Suntara Gajapati, 7.PT Sumatera Riang Lestari, 8. PT Siak Raya Timber, 9. PT Bukit Raya Pelalawan, 10. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia
Disampaikan Dalam Perkara Praperadilan Nomor 15/Pid.prap/2016/PN.Pbr
Antara Fery Melalui Kuasa Hukumnya Mayandri Suzarman SH, DKK Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Melawan SP3 Riau sebagai pemohon
Lawan
Kepala Kepolisian Daerah Riau sebagai Termohon
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
Disampaikan Pada : Wokshop Penataan Ruang Kelola Wilayah Kabupaten Siak serta hubungannya dengan kebakaran di hutan rawa gambut. Dilaksanakan Oleh: Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Siak Sri Indrapura, 30 November 2015
KNPI Riau, Pekanbaru 29 September 2015
Evaluasi Seluruh Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Bergambut, Tetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Tetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut, Cabut Izin Pemanfaatan Ruang pada kesatuan hidrologis gambut yang tidak mampu menjaga fungsi ekosistem gambut
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
Izin HTI yang harus diaudit: CV. ALAM LESTARI, PT. ARARA ABADI, PT. ARSI NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. ARTELINDO WIRATAMA, PT. BALAI KAYANG MANDIRI, PT. BINA DAYA BENTALA, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. BINA DUTA LAKSANA, PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH, PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM, PT. BUKIT RAYA PELALAWAN, PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA, PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA, PT. EKA WANA LESTARI DHARMA, PT. INHIL HUTANI PRATAMA, PT. KUARTET PUTRA MELAYU, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MITRA KEMBANG SELARAS, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. MULTI EKA JAYA TIMBER, PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR, PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, PT. PERKASA BARU, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, KUD BINA JAYA LANGGAM, PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, PT. RIAU BINA INSANI, PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA, PT. RIMBA LAZUARDI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. RIMBA PERANAP INDAH, PT. RIMBA ROKAN LESTARI, PT. RIMBA ROKAN PERKASA, PT. ROKAN PERMAI TIMBER, PT. RUAS UTAMA JAYA, PT. SARI HIJAU MUTIARA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang), PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung), PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. SUMATERA RIANG LESTARI, PT. SUMATERA SILVA LESTARI, PT. SUMBER MASWANA LESTARI, PT. SUNTARA GAJA PATI, PT. TRIOMAS FDI, PT. TUAH NEGERI, PT. UNI SERAYA, PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI, PT. RAJA GARUDAMAS SEJATI
Izin Perkebunan yang harus diaudit: PT ALAMSARI LESTARI, PT BUMIREKSA NUSA SEJATI, PT DARMALI JAYA LESTARI, PT ELUAN MAHKOTA, PT GUNTUNG IDAMAN NUSA, PT MESKOM AGRO SARIMAS, PT MULTI GAMBUT INDUSTRI, PT Perkebunan Nusantara V PT SARI LEMBAH SUBUR, PT. GUNUNG MAS RAYA, PT. LANGGAM INTI HIBRINDO, PT. MEKARSARI ALAM LESTARI, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA, PT. MUSIM MAS, PT. PUSAKA MEGA BUMI NUSANTARA, PT. SAFARI RIAU, PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT. SURYA BRATASENA PLANTATIONS, PT. TEGUH KARSAWANA LESTARI, PT. TRIBAKTI SARI MAS, PT. WANAJINGGA TIMUR, PTPN V (SEI PAGAR), RIAU SAKTI TRANS MANDIRI, PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
Pemerintah menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, propinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Pemerintah mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dalam penataan ruang adalah: 1)Penyusunan rencana
tata ruang, 2)Pelaksanaan tata ruang, 3)Penertiban tata ruang. Pada saat proses penyusunan
sangat diwarnai oleh kepentingan sektoral dan dunia usaha baik itu Pertambangan, Perkebunan
maupun kehutanan (Korupsi pembuatan aturan perundangan). Pada saat pelaksanaan rentan
tejadinya pemberian izin yang melanggar tata ruang (korupsi perizinan). Pada saat penertiban
ketika pelanggaran ditemukan tidak bisa dilakukan penegakan hukum. (Judicial
Corruption).Pembahasan tindak pidana korupsi akan difokuskan pada tiga hal diatas dengan
mengambil studi kasus provinsi riau.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
Setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian ini sudah menjadi issu penting dan merupakan sebuah rutinitas yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran. Belum lagi kalau dihitung dampak kesehatan terhadap jutaan masyarakat yang terkena dampak dari asap yang ditimbulkan.
Sampai Saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi. Sedangkan perencanaan menyeluruh belum dilakukan bahkan dalam konfrensi pers yang dilakukan wakil gubernur riau yang juga menjabat sebagai ketua pusdalkarhutha (Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan) baru baru ini tidak menggambarkan perencanaan yang utuh dalam penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Konflik lahan antara masyarakat dan PT Arara Abadi, Terjadi Pelanggaran Ham Berat yang dilakukan oleh kepolisian pada proses penggusuran dengan meninggalnya satu orang anak berusia 2,5 tahun, 80 orang petani dimasukkan ke penjara dengan tuduhan menduduki kawasan hutan secara tidak syah.
1. Korupsi dan Kepastian Hukum
Kawasan Hutan
Oleh : Raflis
Fungsi Kawasan Hutan ≠ Status Kawasan Hutan
Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Hak + Hutan Adat)
2. Hutan Dikuasai Oleh Negara
Pengurusan Hutan (UU 41/1999)
Pemerintah
Menetapkan hubungan hukum
antara orang dengan hutan
mengurus segala sesuatu
yang berkaitan dengan hutan
Pasal 4 ayat 2
menetapkan status wilayah tertentu
sebagai kawasan hutan
Pasal 10
Perencanaan
Pengelolaan
Litbang, Diklat, Penyuluhan
Pengawasan
Status Kawasan Hutan
Hutan Negara
Hutan Adat
Hutan Hak
Fungsi Kawasan Hutan
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Inventarisasi
Penunjukan
Penataan batas
Pemetaan
Penetapan
Perubahan Fungsi
Memberikan Wewenang Kepada
Status
dan
Fungsi
Pengukuhan
Penatagunaan
Status
Penetapan Fungsi
Penggunaan
Pembentukan
Wilayah
Pengelolaan
menetapkan 30% (tiga puluh persen)
hasil penelitian terpadu
Perubahan Peruntukan Persetujuan DPR
Kepastian
Hukum
3. Fungsi Kawasan Hutan ≠ Status Kawasan Hutan
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
Hutan Hak
Hutan Adat
Hutan Negara
13% 0%
Catatan: Hutan Negara Tidak akan Pernah ada sepanjang Hutan Hak dan Hutan adat
belum ditetapkan
Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Hak + Hutan Adat)
4. Kepastian Hukum
Penetapan Kawasan Hutan
Penetapan Status Kawasan Hutan
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Penetapan 30% Tutupan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Belum ditetapkan
Ditetapkan 13%
Perubahan fungsi dilakukan atas
permintaan penerima izin dan
revisi rencana tata ruang
Belum dilakukan
5. Politik Penguasaan Hutan
Dalam Perencanaan Kehutanan
Penunjukan
Kawasan Hutan
Diklaim sebagai
Hutan Negara
Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan
Diberikan izin
pada koorporasi
Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
UU Pokok Agraria
Asas Domain
Verklaring
Identifikasi
Kepemilikan atas Hutan
Hutan Adat
Hutan Hak
Perda
Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan Rencana
Perencanaan Kehutanan
Sebelum adanya UU Hak
Milik yang berlaku adalah
hukum adat
Mencabut
Memberlakukan
Merampas
Izin
6. Korupsi
Kawasan
Hutan
Status
Kawasan
Hutan
Hutan Negara
Hutan Adat
Hutan Hak
PP 44 2004
PP 16 2004
Fungsi
Kawasan
Hutan
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Diklaim
Sebagai
Hutan
Negara
Perubahan Fungsi
Perubahan Peruntukan
Merampas
Pemberian
Izin
Pidana
Pasal 5
Pasal 6
7. Ditunjuk
Berdasarkan
Fungsi
Diklaim
Sebagai
Hutan Negara
Diberikan Izin
Pemanfaatan
Hutan
Izin
Perkebunan
Pelepasan
Kawasan Hutan
Konflik
Hak Guna
Usaha
Masyarakat
8. Prov Riau
Dilindungi
IUPHHK
Perkebunan Besar
Perkebunan Kecil
PIPIB
Penguasaan Ruang
9. Logika Perencanaan Kehutanan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan
(Lanjutan)
Pasal 13
Inventarisasi
Status
Pengukuhan Penatagunaan
Penunjukan
Penetapan
Perubahan peruntukan
dan fungsi
Output Inventarisasi
(Pasal 13 ayat 2
penetapan fungsi
(pasal 14-15)
(pasal 16) (Pasal 17-19)
Survey Lapangan
Scientific Analisis
Scientific Analisis
Kriteria
Berdasarkan Skoring
Faktor
Jenis
Tanah
Faktor
Curah
Hujan
Faktor
Kemirin
gan
Kesepakatan
Status
Diadopsi dalam Kriteria
Pola Ruang pada
Regulasi Penataan Ruang
Negara Memberikan
Wewenang Pada
Pemerintah Untuk:
Pasal 4 ayat 2
Menetapkan Status Wilayah
Tertentu Sebagai Hutan
Kawasan Hutan
10. Praktek
Perencanaan Kehutanan
Pasal 13
Inventarisasi
(pasal 14-15)
??? Penunjukan
penataan batas
pemetaan
penetapan
(pasal 16)
penetapan fungsi
penggunaan
(Pasal 17-19)
Unit Pengelolaan
Penetapan Luas
Minimal Kawasan
Hutan 30%
Perubahan peruntukan
dan fungsi
Pengukuhan
Penatagunaan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan
Proses Pengukuhan Sudah
Mengatur Fungsi
Belum ditemukan
Scientific Analisis
Perubahan Fungsi
Tergantung Permintaan
(Belum ditemukan Scientific
Analisis)
Belum ditemukan
Dokumen
Inventarisasi Sebagai
Dasar dari Penunjukan
Sudah dilakukan sebelum
Penetapan Fungsi
Dilegalkan Melalui
PP dan Permen
11. Perubahan Fungsi dan Peruntukan
Perubahan Fungsi
Perubahan Peruntukan
Penelitian
Tim Terpadu
Ditetapkan Oleh
Pemerintah
Berdampak penting dan
cakupan yang luas serta
bernilai strategis
Persetujuan DPR
Tata Cara diatur
oleh Peraturan
Pemerintah (PP)
Apa yang terjadi
selama 11 tahun?
UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010
12. Korupsi dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan
Fungsi Awal
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Izin HTI
Fungsi Baru
Hutan Produksi Tetap (HP)
Pemutihan
Pelanggaran
Perubahan Kriteria Kawasan
Yang dapat diberikan izin
Perubahan Fungsi Menjadi Hal Yang Biasa di Kemenhut
Bagaimana dengan Scoring Kawasan Hutan????
13. Perubahan Fungsi Atas Permintaan
Koorporasi
http://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg
14. Korupsi dan Peruntukan
Kawasan Hutan
Fungsi Awal
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Izin
Perkebunan
Fungsi Baru
Areal Pemanfaatan Lain (APL)
Pemutihan
Pelanggaran
15. Penatagunaan Kawasan Hutan dan
Penataan Ruang
Fungsi Kawasan Hutan = Pola Ruang
Hutan Lindung (HL) > 175 Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 124-175 Hutan Produksi Terbatas (HPT)
< 124
Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Budidaya Non Kehutanan
Area Pemanfaatan Lain
16. Revisi Rencana Tata Ruang
UU 24 1992 UU 26 2007 UU 5 1967 UU 41 1999
Perda 10 1994
PP 26 2008
SK 173 1986
Revisi Draft Revisi
PP 44 2004
SK 7651 2011
Rekomendasi
Timdu
SK 673 2014
Perda RTRWP
PP 47 1997
SK 878/ 2014
SK Mendagri No 64 Tahun 1995
SK Gubernur No: 105.1/III/1998
Surat Gubernur Riau:
No 050/BAPPEDA/1781/1999
17. Revisi RTRW Usulan Timdu SK
Perubahan Peruntukan 3.530.696 2.736.137 1.638.249
Perubahan Fungsi 1.087.707 724.834 717.543
Penunjukan 46.914 17.675 11.552
No Kawasan 173/1986 7651/ 2011 673/2014 878/ 2014
1 HL 373.144 213.113 125.082 234.015
2 HK 397.411 617.209 625.757 633.420
3 HPT 2.052.095 1.541.288 1.023.341 1.031.600
4 HP 1.855.906 1.893.714 2.310.492 2.331.891
5 HPK 4.231.177 2.856.020 1.404.219 1.268.767
Jumlah 8.909.733 7.121.344 5.488.891 5.499.693
18. HL HK HPT HP HPK Jumlah
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
173/1986 373,144 397,411 2,052,095 1,855,906 4,231,177 8,909,733
7651/ 2011 213,113 617,209 1,541,288 1,893,714 2,856,020 7,121,344
673/2014 125,082 625,757 1,023,341 2,310,492 1,404,219 5,488,891
878/ 2014 234,015 633,420 1,031,600 2,331,891 1,268,767 5,499,693
Luas (ha)
Kawasan Hutan Prov Riau
19. Praktek Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Merupakan Pemutihan Pelanggaran
Izin yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang:
1. Batal Demi Hukum (Diperoleh
dengan cara yang tidak benar
2. Dibatalkan dengan konpensasi
(Jika sesuai dengan rencana
tata ruang sebelumnya)
20. Kesimpulan
• Terjadi Praktek Korupsi dalam Pembuatan
Peraturan Perundangan
• Perubahan Fungsi dan Peruntukan dijadikan
sebagai cara untuk memutihkan pelanggaran
• Kajian Tim Terpadu dijadikan alat pembenar
dari pelanggaran yang dilakukan
• UU kehutanan sesungguhnya belum bisa
dilaksanakan sebelum adanya kepastian
hukum kawasan hutan.
21. Tantangan
• Transparansi: Data dan Peta yang digunakan
dalam perencanaan kehutanan harus bisa
diakses oleh publik
• Akuntabilitas: Harus ada pihak yang tidak
terlibat dalam pengambilan kebijakan yang
menguji setiap produk yang dihasilkan
• Partisipasi: Masyarakat harus berperan aktif
dalam mengontrol setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah