Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF di Perum Perhutani KPH Nganjuk membahas peserta rapat, susunan acara, dan resume rapat yang mencakup pembukaan, sambutan, materi konsultasi publik, tanggapan/saran, dan kesimpulan. Tanggapan dan saran stakeholder tertulis dari undangan dan langsung mencakup topik pengelolaan hutan, konservasi, dan kerjasama dengan masyarakat.
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...CIFOR-ICRAF
Presented by Satyawan Pudyatmoko, Deputy for Planning and Evaluation of Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in keynote session of sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...CIFOR-ICRAF
Presented by Satyawan Pudyatmoko, Deputy for Planning and Evaluation of Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in keynote session of sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
Undangan buka bareng reuni akbar alumni SMAN SMUN 2 Cirebon. Khusus angkatan 2004 bisa hubungi saya di nomor 081312000300 atau 08997194777 PIN BB 30779300
Proposal ini di tunjujan untuk nelayan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan bukankah kita adalah negara maritim yang tergantung terhadap lautgkatkan sebagai
nah disinlah peran nelayan harus kita tingkatkan.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Undangan buka bareng reuni akbar alumni SMAN SMUN 2 Cirebon. Khusus angkatan 2004 bisa hubungi saya di nomor 081312000300 atau 08997194777 PIN BB 30779300
Proposal ini di tunjujan untuk nelayan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan bukankah kita adalah negara maritim yang tergantung terhadap lautgkatkan sebagai
nah disinlah peran nelayan harus kita tingkatkan.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...Farid Ma'ruf
Perum Perhutani dengan segala keterbatasannya membutuhkan pihak lain untuk mewujudkan tujuannya yakni memenuhi hajat hidup orang banyak dalam beberapa bidang, misal dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan hutan di desa. Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, organisasi ini membutuhkan bantuan dalam hal sumber daya manusia (SDM), modal dan manajemen yang profesional.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Silvofishery for the next future to get benefit from mangroveTriyanto Trie
Silvofishery for the next future to get benefit from mangrove. we apply this method to increase prosperity mangrove fisher group in Langkat Regency North Sumatera
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
1. No. Dok : F-SMPHT – 14 - 002
No. Revisi :
Tgl. Revisi :
Tgl. Berlaku : 16 Desember 2014
FORMULIR Halaman : 1 dari 14
JUDUL : NOTULEN KONSULTASI PUBLIK FSC CONTROLLED
WOOD DAN KONSULTASI PUBLIK HCVF DI PERUM PERHUTANI
KPH NGANJUK.
Code :
NOTULEN
A. PESERTA RAPAT
1. Muspida kab. Nganjuk
2. Muspika
3. Kepala Desa
4. LMDH
5. LSM
6. Tokoh Masyarakat
7. Tokoh Agama
8. Kelompok Pemuda
9. Media Massa
10. Akademisi
B. SUSUNAN ACARA
- Pembukaan oleh Moderator
- Sambutan oleh Administratur
- Penyampaian Materi Konsultasi Public oleh Waka Administratur
- Tanggapan / Saran Stake Holder dengan narasumber Administratur
- Kesimpulan
- Do’a
- Penutup
C. RESUME RAPAT
1. Pembukaan
Dibuka oleh Rahayu Trinastiti
2. Sambutan Administratur
Kegiatan Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka keterbukaan publik
mengenai kegiatan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani, baik kegiatan
pengelolaan yang dilakukan dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan
produksi. Dalam konsultasi publik ini diharapkan Stakeholder dapat
memberikan kritik dan saran kepada Perhutani demi keberlangsungan
pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani ke depan.
SISTEM MANAJEMEN
PERUM PERHUTANI
2. Terwujudya kerja sama yang berkesinambungan dalam rangka ikut menjaga
dan melestarikan hutan baik dalam kawasan maupun luar kawasan.
3. Materi Konsultasi Public
Presentasi Materi disampaikan oleh Wakil Administratur ......... ( data
terlampir )
4. Tanggapan / Saran
Dandim Nganjuk
- Potensi hutan di wilayah Indonesia masih sangat baik.
- Hutan juga berfungsi sebagai pertahanan keamanan negara oleh TNI
( perang berlarut/gerilya ).
- Sejauh mana para stakeholder keikutsertaan/pengawasan dlm
pengelolaan hutan.
- Sejauh mana manfaat hutan untuk masyarakat (MDH).
- Wujud konkrit dari kerjasama/peran serta stakeholder dalam
pengelolaan hutan
Tanggapan Administratur :
- Secara resmi penyampaian informasi kegiatan pengelolaan hutan pada
tahun selanjutnya (yang akan datang) dimana kegiatan tersebut
membutuhkan tenaga kerja yang disampaikan oleh Asper.
- Terkait kegiatan pengelolaan hutan Perhutani siap menerima tenaga
kerja terutama dari wilayah sekitar hutan melalui Asper.
- Perhutani tidak memperjual belikan andil garapan ( bekas areal
tebangan ) kepada para penggarap selama 3 tahun.
- Program PLDT ( tanaman tegakan hutan diatas umur 3 tahun )
dengan catatan tegakan pohon dihutan terjaga kelestariannya.
- Pengawasan secara tidak langsung dari seluruh elemen sangat
dibutuhkan Perhutani.
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Nganjuk
- Kewajiban Dinas melaksanakan Perda yang mengatur tugas pokok dan
fungsi Dinas Kehutanan.
- Dinas kehutanan melakukan kegiatan membantu masyarakat sekitar
hutan dalam pemenuhan kebutuhan bibit porang, empon2.
- Saran diharapkan :
Perhutani bisa melaksanakan silvikultur (pembinaan hutan )
sesuai rencana.
Perhutani harus mengoptimalkan kegiatan pengamanan
hutan.
Dilakukan optimalisasi pembinaan kegiatan LMDH
Perhutani tetap melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan
terkait perubahan peraturan perundang-undangan dibidang
produksi dan pemasaran
Koramil Berbek
- Mengingat luasnya wilayah areal kawasan hutan seyogyanya adanya
penambahan personil Polisi Hutan (Polhuter).
- Mohon penjelasan mengenai aturan pendirian usaha mebeler.
3. Tanggapan Waka Adm :
- Terkait dengan kebutuhan tenaga Polhter yang tidak sebanding
dengan luasnya wilayah kawasan hutan dengan cara pengoptimalan
tenaga dari mandor lain (mandor tanam) yaitu dengan ikut tugas
mengamankan hutan ketika tata waktu pelaksanaan pekerjaan
(Tanaman) telah terlampaui.
- Tindak lanjut koordinasi dengan pihak kantor Perijinan kabupaten
Nganjuk.
LMDH
- Tenaga mandor Polhuter mohon diusahakan dari desa setempat, agar
pengawasan hutan lebih terjamin.
- Adanya kerjasama pengamanan hutan didaerah perbatasan
Tanggapan Waka Adm :
- Terkait dengan pengamanan hutan, Perum Perhutani KPH Nganjuk
mempunyai 23 KRPH, yang secara langsung berhubungan dengan
LMDH atau perangkat desa setempat untuk bersama-sama
dalammelakukan kegiatan pengamanan hutan.
- Sudah terbentuk Tim P3H ( Pencegahan, Pemberantasan,
Pengrusakan Hutan ) terdiri dari Polri, TNI, Kejaksaan, Perhutani,
Dinas Perindustrian yang nantinya bertugas melakukan sinergitas
patroli keamanan hutan (Preentif, preventif dan represif) baik didalam
kawasan maupun di luar kawasan.
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
- Adanya pemutusan kerjasama antara Perhutani dengan Petani yang
menggarap lahan perhutani.
- Adanya peningkatan dalam hal konservasi sumber mata air diwilayah
hutan.
- Optimalisasi pengamanan hutan.
Tanggapan Administratur :
- Penggarapan lahan dalam kawasan hutan Sterbentuk Tim P3H ( tidak
boleh intensif dan batasan waktunya maksimal 3 tahun.
- Perhutani membuka diri dalam kerjasa dalam kegiatan konservasi
sumber mata air.
- Koordinasi/diskusi lebih lanjut terkait pemanfaatan sumber mata air,
dan apabila terdapat rencana rekayasa tehnik maka dibicarakan lebih
lanjut.
4. INFORMASI/TANGGAPAN STAKEHOLDER TERTULIS DARI MEDIA UNDANGAN
NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI/TANGGAPAN KETERANGAN
1 PAING HARSONO. KANIT INTEL POLSEK
WILANGAN
Dilakukan penanaman pohon untuk penghijauan di
wilayah wilangan agar tidak terjadi bencana tanah
longsor dan banjir
2 Drs. SUPIYANTO, MM. DISBUDPARDA KAB. NGANJUK Agar Perhutani mempermudah ijin untuk penggunaan
obyek wisata guna kepentingan masyarakat banyak
(Terutama hutan lindung)
3 Ir. KUSNO HARIYANTO,
MM.
DINAS PETERNAKAN &
PERIKANAN KAB. NGANJUK
Sudah terealisasi pemanfaatan areal hutan di Ds.
Bareng dan Ds. Sawahan Kec. Sawahan berupa
penanaman rumput gajah sehingga kelompok tani
ternak mampu menyediakan hijauan pakan ternak
dan meningkatkan tarah hidup peternak
4 SUWARTO, SH KANTOR PERTANAHAN KAB.
NGANJUK
Terkait masalah agraria di dsn. Jatirejo Ds.
Mojoduwur Kec. Ngetos yang dikenal dengan tanah
“Daidang”, mohon sekiranya Bupati perlu membentuk
tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah)
5 PRAYITNO KORAMIL 0810/20 NGLUYU Sudah terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik
antara Perhutani dengan TNI, dan untuk waktu-waktu
tertentu agar dapat dilakukan pertemuan berbentuk
sosialisasi maupun kegiatan yang lain
6 RIANTO, SPd LMDH DS. BENDOASRI KEC.
REJOSO KAB. NGANJUK
Perum Perhutani sudah berkontribusi sangat baik di
masyarakat sekitar hutan di bidangan social, ekonomi
dan pendidikan maupun bidang lain.
7 Ir. SUMIONO LMDH JIWA MANUNGGAL Dsn.
TEMPURAN DS. BANARAN
KULON
Hutan sangat penting bagi masyarakat, karena
merupakan penyangga bagi kehidupan masyarakat
sekitar hutan dalam bidang ekonomi, social dan
ekologi.
8 MARYO LMDH JATI TUNGGAL, DS.
BLONGKO KEC. NGETOS
1. Pembukaan ladang oleh perhutani mampu
menambah penghasilan masyarakat, tetapi harus
disertai pelestarian, pengelolaan, pengawasan
sehingga tidak berdampak menjadi bencana alam
2. Upaya reboisasi dengan jenis tanaman produktif
seperti cengkeh, karet, pinus, kakao
3. Pembukaan lading tidak dilakukan didaerah sumber
mata air agar tetap terjaga kelestariannya
5. INFORMASI/TANGGAPAN STAKEHOLDER TERTULIS DARI MEDIA UNDANGAN
NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI/TANGGAPAN KETERANGAN
9 SUMANTO, S.Sos Kantor Kecamatan Ngluyu Kab.
Nganjuk
1. Penebangan oleh Perhutani dapatnya
memperhatikan efek dari penebangan, terutama
pada lahan di tepi jalan atau sungai
6. TANGGAPAN/SARAN STAKEHOLDER TERTULIS DARI MEDIA LANGSUNG (KONSULTASI PUBLIK)
TERKAIT RENCANA PENGELOLAAN HCVF/KBKT TAHUN 2015-2016
NO SUMBER
INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN
1 SOFYAN RRI MADIUN, Jl.
PANJAITAN NO.
10 MADIUN
Secara keseluruhan apa yang dipaparkan sudah
bagus, perlu pengawasan di semua sektor
Perhutani tetap
mengedepankan
pendekatan (Sosial)
agar tidak terjadi
konflik
2 Drs. HARIANTO, M.si Kec. REJOSO 1. Konsep mewujudkan hutan lestari perlu
diwujudkan secara konkretl
2. Paradigma pengelolaan hutan dengan
melibatkan stakeholder merupakan program
yang sangat baik
3. Forum konsultasi public FSC Controlled Wood
merupakan langkah maju Perum Perhutani KPH
Nganjuk
1. Kuatkan komitmen
internal
2. Menyikapi
berbagai tekanan
dan tantangan
secara arif
3. Kemitraan dengan
lembaga disekitar
hutan perlu
direkonstruksi
secara positif
3 HADY SUYITNO,
SE,MP
Ka. Saka Wana
Bakti Kediri
Perum Perhutani KPH Nganjuk telah
melaksanakan PHL yang memperhatikan kaidah-2
manajemen kelestarian, dan juga telah
melakukan identifikasi HCVF
Pengelolaan hutan
perlu ditingkatkan
(melibatkan
masyarakat sekitar
hutan
4 WISNU ANANG P Kantor Lingk.
Hidup Kab.
Nganjuk
1. Perlu dilestarikan sumber mata air di kawasan
hutan
2. Penyampaian informasi tentang
keanekaragaman hayati yang ada di
masyarakat
Kerjasama/Koordinasi
dalam pelestarian
sumber mata air dan
keanekaragaman
hayati diharapkan
ada di salah satu
BKPH
7. NO SUMBER
INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN
5 SUKAMTO KADES
MOJODUWUR
KEC. NGETOS
Sebaiknya kayu yang ditebang tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan dan yang
ditebang betul-betul layak untuk ditebang
Perhutani secara
rutin memberikan
arahan kepada
masyarakat tentang
pentingnya fungsi
hutan
6 KUSNO HARIYANTO DINAS
PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
KAB. NGANJUK
Agar petani ternak tidak merusak tegakan maka
perlu penyiapan hijauan pakan ternak di areal
hutan
Perlu kerjasam
LMDH/Petani ternak
untuk bisa menanam
HMT (Hijauan
makanan ternak)
7 ASEP INDRA G. KORAMIL
NGETOS
Kerjasama dengan masyarakat serta menanam
tepat waktu dan pengawasan konservasi tanah
1. Patroli gabungan
bersama Polsek,
Koramil dan
Perhutani
2. Manajemen yang
baik
3. Manajemen KPH
perlu turun ke
bawah (Petak
hutan)
8 JUMINI LMDH JATI
UNGGUL Ds.
SUMBER URIP
KEC. BERBEK
Kami sangat mendukung Perum Perhutani KPH
Nganjuk dalam rencana pengelolaan hutan yang
dapat membantu kehidupan masyarakat sekitar
hutan. Kawasan hutan di KPH Nganjuk dikelola
cukup baik
Kerjasama dengan
MDH perlu
ditingkatkan dan
saling berinteraksi
serta dibutuhkan
bantuan dari Perum
Perhutani bagi MDH
8. NO SUMBER
INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN
9 RUBINGAH LMDH JATI
EMAS Dsn.
Siwalan Ds.
Sidorejo Kec.
Sawahan
Pengelolaan hutan oleh KPH Nganjuk
dilaksanakan cukup baik dan sangat membantu
perekonomian sekitar hutan
Kerjasama perlu
ditingkatkan,
bantuan bibit
empon2 untuk
menambah
penghasilan
masyarakat sekitar
hutan
10 LUKMAN ABADI TOKOH
MASYARAKAT,
Dsn. SEMPU
DS.SAWAHAN,
KEC. SAWAHAN
Sangat setuju, sudah saatnya kita bersahabat
dengan alam, selain menekan berbegai bencana,
kita bisa mengambil manfaat baik langsung
maupun tidak langsung. Tujuan bisnis tetap jala,
bahkan harus lebih maju, tetapi hutan tetap
lestari. Untuk itu perlu system pengelolaan yang
benar dan baik. Pengelolaan hutan lestari akan
memberikan optimalisasi manfaat, tangible
maupun intangible secara berimbang.
Pengelolaan hutan yang bernar juga dapat
menekan social cost.
Sistem pengelolaan
harus applicable dan
SDM Stakeholder
harus terus
diktingkatkan
11 NANANG SPd LMDH PURBO
JATI DS.
WILANGAN KEC.
WILANGAN
Program pengelolaan hutan di perhutani sangat
baik, sangat mendukung pertumbuhan
perekonomian masyarakat desa hutan
Tingkatkan
kerjasama dengan
LMDH dan
pembinaan SDM bagi
petugas lapangan
12 PURWOTO KEC. BERBEK Sependapat dengan rencana pengelolaan HCVF
dengan pertimbangan, hutan dan hasilnya
merupakan asset bangsa dan Negara,
penyeimbang ekosistem, sebagai paru-paru
dunia, lading pekerjaan pesanggem
Tingkatkan SDM
Pengelola, SDM
masy. Desa hutan
melalui sosialisasi
manfaat hutan dan
hasil-2nya. CSR
untuk masyarakat
kurang mampu di
pinggiran hutan
9. NO SUMBER
INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN TANGGAPAN SARAN KETERANGAN
13 AHMAD ZAKIN DINAS
PERTANIAN KAB.
NGANJUK
Belum pernah disinggung tentang pengelolaan
konservasi untuk sumber mata air dan
pemanfaatannya di kawasan hutan
Perlu penanganan
pengelolaan
konservasi sumber
mata air didalam
kawasan hutan dan
perlu kerja sama
pengelolaan
pemanfaatnnya.
14 CORNELIUS PITONO MAJELIS LINTAS
AGAMA
Secara pribadi saya sangat bangga dilibatkan
dalam proses perencanaan pengelolaan HCVF
oleh KPH Nganjuk dan sangat mendukung
Meningkatkan kerja
lapangan dan
melibatkan
masyarakat sekitar
hutan dalam proses
pengelolaan hutan
lestari
15 WIRA HUNGGIANTO,
SH
MAJELIS AGAMA
BUDHA
NGANJUK
Aplikasi di lapangan harus dilaksanakan dengan
baik dan dperlukan pengawasan dari semua
lapisan masyarakat
Peningkatan
kerjasama dengan
stakeholder dalam
pengelolaan hutan
16 SETIYANA DWINARTA
S.Sos
UPTD PMK Kab.
Nganjuk
Secara geografis hutan KPH Nganjuk rawan
kebakaran, maka perlu ditingkatkan kerjasama
dengan instansi terkait dengan cara pelatihan
petugas lapangan
Perlu adaya MOU
antara KPH Nganjuk
dengan PMK Kab.
Nganjuk dalam
rangka
penanggulangan
kebakaran hutan dan
juga penyuluhan bagi
MDH
10. LAPORAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER REPORT)
TERTULIS DARI MEDIA LANGSUNG (KONSULTASI PUBLIK)
FSC FOREST MANAGEMENT CONTROLLED WOOD CERTIFICATION
NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN
1 SETIYANA DWINARTA UPTD PMK KAB. NGANJUK 1. Telah mengadakan kerjasama pelatihan
penanggulangan kebakaran hutan antara KPH
Nganjuk dengan PBM Kab. Nganjuk
2. Agar tersedia sarana & prasaran pemadaman api
2 ASEP INDRA G. KORAMIL 18 NGETOS Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional
dilakukan sesuai dengan prosedur, perlindungan situs-
situs khusus dilaksakana dengan baik, pengelolaan
limbah belum berdampak, transportasi dapat
dijangkau, dampak lingkungan : belum berdampak,
perlindungan terhadap spesies-spesies langka
dilakukan dengan baik, perlindungan terhadap tata air
perlunya campur tangan Pemda, Tidak boleh ada
penebangan liar untuk perlindungan terhadap tanah
dan pencegahan erosi, terdapat himbauan larangan
orang orang berburu, Melestarikan sumber air,
penggunaan APD sesuai aturan, hubungan dengan
masyarakat cukup baik, perlu bimbingan tentang
lingkungan terhadap masyarakat, bukti kayu yang
ditebang secara ilegal disimpan di TPK, tidak terdapat
penebangan kayu yang melanggar hak-hak sipil dan
tradisional ; tidak terdapat penebangan kayu di area
NKT ; tidak terdapat penebangan kayu dari areal-
areal yang dikonversi dari hutan dan ekosistem
berhutan lainnya menjadi perkebunan atau
penggunaan non hutan lainnya ; tidak terdapat bukti
kayu dimana di tanam pohon hasil rekayasa genetika
3 NANANG SPd LMDH PURBO JATI -------sama dengan atas-----
11. NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN
4 SRIATUN LMDH PURBOJATI Operasional KPH Nganjuk terdapat tanaman
tumpangsari bagi masyarakat, dilakukan
pemeliharaan jalan, limbah (rencek) dimanfaatnkan
oleh masyarakat sekitar hutan, pencegahan erosil
dilakukan dengan baik karena penanaman dilakukan
secara merata, terdapat perlindungan para pekerja
dan memberikan hak-haknya, tidak terdapat larangan
bagi masyarakat yang menanam lahan perhutani
(sesuai aturan perhutani/tumpangsari).
5 CORNELIUS PITONO MAJELIS LINTAS AGAMA Technical : Observasi sedetail mungkin, menggunakan
pupuk organic untuk keberlanjutan kesuburan tanah,
Environment : bekerja sama secara baik dengan
masyarakat/pendekatan terhadap masyarakat
C.Wood : Dikelola dengan baik
6 HERYANTO KANTOR PERTANAHAN
NGANJUK
Aspek tehnical dan environment dilakukan sangat
baik, aspek social ekonomi dilakukan dengan baik,
C.wood dilakukan dengan baik
12. NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN
7 PURWOTO KEC. BERBEK Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional
dilakukan sesuai dengan perencanaan, perlindungan
situs-situs khusus dijaga dan dilestarikan, pengelolaan
limbah belum berdampak, transportasi dapat
dijangkau, dampak lingkungan : dilakukan Amdal,
perlindungan terhadap spesies-spesies langka
dilakukan dengan pemasangan plang larangan,
perlindungan terhadap tata air perlunya campur
tangan Pemda, penanaman jenis tanaman yang cocok
untuk perlindungan terhadap tanah dan pencegahan
erosi, terdapat himbauan larangan orang orang
berburu, Melestarikan sumber air dengan
penghijauan, Keikutsertaan BPJS untuk pekerja,
hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu
bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat,
bukti kayu yang ditebang secara ilegal
terukur/terdata, tidak terdapat penebangan kayu
yang melanggar hak-hak sipil dan tradisional ; tidak
terdapat penebangan kayu di area NKT ; tidak
terdapat penebangan kayu dari areal-areal yang
dikonversi dari hutan dan ekosistem berhutan lainnya
menjadi perkebunan atau penggunaan non hutan
lainnya ; tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam
pohon hasil rekayasa genetika
8 WIRA HUNGGIANTO SH MAJELIS AGAMA BUDHA Dari semua aspek dilakukan sesuai rencana
13. NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN
9 JUMINI LMDH JATI UNGGUL Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional
dilakukan sesuai dengan prosedur, perlindungan situs-
situs khusus dilaksakana dengan baik, pengelolaan
limbah belum berdampak, transportasi dapat
dijangkau, dampak lingkungan : belum berdampak,
perlindungan terhadap spesies-spesies langka
dilakukan dengan baik, perlindungan terhadap tata air
perlunya campur tangan Pemda, Tingkatkan
penghijauan untuk perlindungan terhadap tanah dan
pencegahan erosi, melindungi satwa liar, penggunaan
APD , hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu
bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat,
bukti kayu yang ditebang secara ilegal disimpan di
TPK, tidak terdapat penebangan kayu yang melanggar
hak-hak sipil dan tradisional ; tidak terdapat
penebangan kayu di area NKT ; tidak terdapat
penebangan kayu dari areal-areal yang dikonversi dari
hutan dan ekosistem berhutan lainnya menjadi
perkebunan atau penggunaan non hutan lainnya ;
tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam pohon
hasil rekayasa genetika
10 SUDARMAJI KEMEN.LH & KEHUTANAN
RI
Dari semua aspek dilakukan dengan baik dan tidak
terdapat pelanggaran penebangan kayu berdasarkan
prinsip FSC controlled wood
14. NO SUMBER INFORMASI/
STAKEHOLDER
ASAL/JABATAN INFORMASI KETERANGAN
11 JUKI S DNSOSNAKERTRANS
KAB.NGANJUK
Perencanaan telah dilakukan dengan baik, operasional
dilakukan sesuai dengan prosedur, perlindungan situs-
situs khusus dilaksakana dengan baik, pengelolaan
limbah belum berdampak, transportasi dapat
dijangkau, dampak lingkungan : belum berdampak,
perlindungan terhadap spesies-spesies langka
dilakukan dengan baik, perlindungan terhadap tata air
perlunya campur tangan Pemda, Tidak melakukan
penebangan di lokasi KPS untuk perlindungan
terhadap tanah dan pencegahan erosi, melindungi
satwa liar, Telah diwajibkan penggunaan APD ,
hubungan dengan masyarakat cukup baik, perlu
bimbingan tentang lingkungan terhadap masyarakat,
bukti kayu yang ditebang secara ilegal disimpan di
TPK, tidak terdapat penebangan kayu yang melanggar
hak-hak sipil dan tradisional ; tidak terdapat
penebangan kayu di area NKT ; tidak terdapat
penebangan kayu dari areal-areal yang dikonversi dari
hutan dan ekosistem berhutan lainnya menjadi
perkebunan atau penggunaan non hutan lainnya ;
tidak terdapat bukti kayu dimana di tanam pohon
hasil rekayasa genetika