Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Oleh:
KEBIJAKAN PEMENUHAN
TENAGA TEKNIS
MENENGAH KEHUTANAN
PROVINSI SUL-SEL
TAHUN 2020 - 2024
ALUMNI SEKOLAH MENENGAH
KEHUTANAN NEGERI

I. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020-2024
DINAS KEHUTANAN
PROV. SULAWESI SELATAN
2
A. KONDISI UMUM KAWASAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN
3
1,188,816
482,923
119,719
268,632
529,134
21,358
Luas Kawasan Hutan
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
HSA dan Wisata
Taman Nasional Laut
Hutan Produksi
Konservasi

KONDISI UMUM LAHAN
DINAS KEHUTANAN
4

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
5

KONDISI UMUM PERMASALAHAN
DINAS KEHUTANAN
7
 Sebagian wilayah DAS membutuhkan pemulihan serta masih luasnya lahan kritis
didalam maupun diluar kawasan hutan sementara kapasitas kegiatan RHL untuk
menekan laju degradasi hutan dan lahan masih terbatas;
 Status Kepastian Hukum Kawasan Hutan, Konflik tenurial terhadap lahan
kehutanan, alih fungsi lahan, perambahan hutan dan illegal logging masih cukup
tinggi.
 Masih terbatasnya kapasitas SDM Kualifikasi Kehutanan yang memiliki skill dan
kompetensi yang sesuai dalam pengelolaan hutan;
 Belum optimalnya pengelolaan jasa lingkungan sektor kehutanan;
 Partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pengelolaan hutan secara lestari;
 Masih rendahnya produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk
mendukung dan menyuplai kebutuhan industri kehutanan;
 Kurangnya basis data dan informasi sektor kehutanan yang valid;
 Masih kurangnya sarana dan prasarana pada UPT Dinas Kehutanan.
 Sumber Pendanaan Kegiatan Pengurusan Hutan dari APBD sangat minim.

ARAH KEBIJAKAN
DINAS KEHUTANAN
8
Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Misi 5 : Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4
Meningkatkan kapasitas perencanaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
kehutanan, pelayanan umum dan sumber daya
aparatur serta akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan asset.
1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
dokumen perencanaan, keuangan dan asset.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sumber
daya aparatur pelaksana.
3. Menyediakan informasi dan data yang valid.
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
pengelola administrasi perkantoran yang
berintegritas dan handal.
2. Meningkatkan kemampuan manajerial dan
teknis aparatur.
Mewujudkan peningkatan sumber daya
aparatur pengelola administrasi dan
pelayanan umum untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan.
Mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil
hutan dan tertib peredaran hasil hutan serta
penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan
dan mengembangkan industri primer hasil hutan
kayu berkelanjutan.
1. Menjaga fungsi kawasan hutan sesuai
peruntukannya.
2. Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan
bukan kayu.
3. Mengembangkan industri primer hasil hutan.
1. Meningkatkan pemahaman tentang manfaat
hutan kepada masyarakat sekitar hutan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan
pelaku industri didalam pengelolaan hutan
secara berkelanjutan dan lestari.
Mewujudkan masyarakat serta pelaku
industri yang peduli terhadap kelestarian
hutan melalui kegiatan sosialisasi dan
penyuluhan.
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam
secara berdaya saing tanpa mengabaikan
kelestarian, daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.
1. Meningkatnya produksi dan penggunaan bibit
yang bersertifikat.
2. Meningkatnya luas lahan kritis yang
direhabilitasi.
3. Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan.
1. Meningkatkan pengetahuan pengelolaan
perbenihan yang sesuai standar.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan
pelaku industri didalam pengelolaan hutan
secara berkelanjutan dan lestari.
Mewujudkan pengelolaan sumber daya
alam secara bijak dan lestari.
Meningkatkan produktifitas dan daya saing
produk sektor perekonomian berbasis sumber
daya alam serta memberdayakan masyarakat
didalam dan disekitar hutan.
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
disekitar kawasan hutan.
2. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat
yang mendapatkan pendampingan.
1. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan
masyarakat disekitar hutan melalui skema
kegiatan Perhutanan Sosial.
2. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan
masyarakat melalui kegiatan pendampingan.
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera
melalui kegiatan pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan.
Melindungi ekosistem hutan dan menjaga
kelestarian sumber daya hutan serta
keanekaragaman hayati
Menurunnya kasus pembalakan liar (illegal
logging) dan konflik tenurial.
Meningkatkan upaya preventif dan persuasif
dalam rangka pengamanan hutan melalui
kegiatan patroli rutin dan penyuluhan.
Mewujudkan upaya preventif dan
persuasif dalam rangka pengamanan
hutan melalui kegiatan patroli rutin dan
penyuluhan.

 Kepastian Hukum kawasan hutan melalui berbagai kegiatan, antara lain :
sinkronisasi dan koordinasi dalam penataan ruang, pengukuhan dan
penataan batas hutan serta pemeliharaan dan rekonstruksi batas hutan ;
 Penyediaan data dan informasi (spasial dan numerik) sumberdaya hutan
 Kondisi hutan terjamin melalui perlindungan dan konservasi alam
sehingga berjalan sesuai fungsinya (konservasi, lindung dan produksi);
 Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai
(DAS) dikelola secara optimal agar fungsinya sebagai sistem penyangga
kehidupan terpelihara.
 Terpenuhinya pemenuhan bahan baku industri kehutanan secara kontinyu.
 Hutan dapat diakses oleh masyarakat melalui kegiatan kehutanan
 Memberikan peran kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
hutan sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki;
 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada
sumberdaya hutan terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan
melalui pemberdayaan kelompok tani hutan.
DINAS KEHUTANAN
9
HASIL YANG DIHARAPKAN

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
meningkat secara proporsional dan bertahap sebagai dampak dari adanya
kegiatan kehutanan;
 Penyerapan tenaga kerja dibidang pemanfaatan hutan dan rehabilitasi
hutan dan lahan di provinsi Sulawesi Selatan meningkat;
 Pendapatan riil masyarakat melalui kegiatan pengembangan komoditi
unggulan kehutanan meningkat.
 Berkembangnya Aneka usaha kehutanan berupa peningkatan produksi
hasil hutan bukan, kayu kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada
sumberdaya hutan terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan
melalui pemberdayaan kelompok tani hutan.
 Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan
secara efektif, efisien dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;
 Lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan kehutanan dapat
berkembang dan menjadi mitra (partner), katalisator dan kontrol yang
efisien dan efektif bagi penyelenggaraan kehutanan;
DINAS KEHUTANAN
10
HASIL YANG DIHARAPKAN

 Jejaring kerja kehutanan di provinsi Sulawesi Selatan terbina dan secara
bertahap berkembang;
 Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan kehutanan di
provinsi Sulawesi Selatan tersedia dan memadai;
 Pengawasan dan pengendalian pembangunan kehutanan di provinsi
Sulawesi Selatan berjalan efektif serta didukung oleh pengawasan
masyarakat;
 Anggaran untuk penyelenggaraan kehutanan di provinsi Sulawesi Selatan
tersedia dan memadai serta terjadwal dengan baik
 Sumber Daya Manusia (SDM) kehutanan yang profesional tersedia di
provinsi Sulawesi Selatan didukung dengan sistem karier dan insentif yang
memadai;
DINAS KEHUTANAN
11

II. KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS MENENGAH KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN
12
A. BIDANG PERENCANAAN HUTAN
 Tenaga teknis menengah inventarisasi hutan :
 Identifikasi potensi SDH
 Inventarisasi Terestris, Flora, Fauna, Sosekbud, Geofisik, enumerasi
TSP/ PSP reenumerasi TSP/ PSP.
 Pengoperasian GPS, Pengelolaan Citra Satelit dan Analisa Data
Hutan
 Tenaga teknis menengah pemolaan hutan :
 Pengambilan titik koordinat, Pengukuran kawasan hutan/ enclave
dan kawasan non hutan.
 Penyiapan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan,
penataan batas, penatagunaan kawasan atau zonasi/ blok.
KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS KEHUTANAN MENENGAH DIARAHKAN UNTUK
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN KPH DALAM MELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSINYA.

DINAS KEHUTANAN
13
B. BIDANG REHABILITASI HUTAN DAN PENGELOLAAN DAS
 Tenaga teknis menengah perbenihan & pembibitan tanaman hutan :
 Sertifikasi sumber benih/bibit, penilaian dan pengujian benih/ bibit.
 Pengelolaan sarana dan prasana persemaian, pengadaan dan peredaran
benih tanaman hutan, pengelolaan ASDG, Pemulian Pohon, Kebun Bibit
dll.
 Tenaga teknis menengah persuteraan alam :
 Sertifikasi dan pengujian mutu ulat sutera, pengelolaan tanaman murbei,
pengadaan dan peredaran bibit ulat sutera, UPUK/ UPUB dan
penanganan produksi.
 Tenaga teknis menengah Rehabilitasi Hutan dan Lahan :
 Pengumpulan dan pengolahan data RHL, pembuatan rancangan RHL,
pengembangan areal model dan pemberdayaan masyarakat.
 Konservasi tanah dan air
 Tenaga teknis menengah pengelolaan Daerah Aliran Sungai :
 Pengelolaan DAS dan tata air, Pengukuran Tinggi Muka Air,
perhitungan debit air sungai, sedimentasi dll.
 Tenaga teknis menengah perhutanan social :
 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat,
pengembangan areal model, bimbingan teknis serta pendampingan.

DINAS KEHUTANAN
14
 Tenaga teknis menengah wisata alam :
 Pembinaan habitat dan satwa liar berupa sarana prasarana,
Pemanfaatan potensi jasa lingkungan, pemberdayaan masyarakat,
 Tenaga teknis menengah konservasi jenis :
 Pengelolaan keanekaragaman hayati (biodiversity),penanganan
medis, penangkaran dan pemantauan tumbuhan dan satwa yang
dilindungi dan tidak dilindungi.
 Tenaga teknis menengah konservasi Kawasan :
 Pembinaan kemitraan dan pembuatan areal model, pembentukan dan
pendampingan kader konservasi.
 Inventasisasi satwa, transplantasi terumbu, rehabilitasi kawasan dan
peningkatan jumlah tumbuhan atau satwa asli.
 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tukar menukar satwa,
pengaturan perburuan.
C. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

DINAS KEHUTANAN
15
D. BIDANG PEMANFAATAN HUTAN
 Tenaga teknis menengah pemanfaatan hutan dan usaha Kawasan :
 Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan Hutan Produksi
Lestari, Kegiatan HTR, pengelolaan informasi pemanfaatan hutan,
penanganan perijinan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan.
 Identifikasi potensi kawasan hutan.
 Tenaga teknis menengah iuran dan peredaran hasil hutan :
 Pemenuhan hak negara berupa PNBP (PSDH, DR, Sewa Lahan dan
lain-lain), Rekonsiliasi Penerimaan, Distrubusi dan Bagi Hasil,
pengendalian peredaran hasil hutan dan penatausahaan hasil hutan.
 Tenaga teknis menengah pengolahan dan pemasaran hasil hutan :
 Pengukuran dan pengujian hasil hutan, pemenuhan bahan baku
industri, eksport, promosi, pemasaran, Analisa pasar dan strategi
pengembangan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

III. KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA TEKNIS MENENGAH
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN
16
 Kebijakan pemerintah yang memberikan porsi yang besar untuk kegiatan
Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Hutan
 Kebijakan standarisasi kompetensi SDM Kehutanan
 Regenerasi SDM.
 Penganggaran melalui APBN maupun DAK Bidang Kehutanan
B. POLA REKRUTMEN
 Formasi CPNS melalui Kementerian LHK
 Formasi CPNS melalui Pemerintah Propinsi
 Formasi PPPK tingkat Kementerian LHK
 Formasi PPPK tingkat Pemerintah Provinsi
 BUMN, BUMD (Perum Perhutani, PT. Inhutani dll)
 Mitra Kehutanan (Konsultan Kehutanan, Kontraktor Kehutanan dll)
 Mitra Non Kehutanan (PT. Vale dll)
 Outsourcing
A. PELUANG

SEKIAN
DINAS KEHUTANAN
17

Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan

Similar to Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan (20)

More from Adi Pujakesuma

More from Adi Pujakesuma (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan