Working paper ini terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti yang terdiri dari Riza Harijazudin, Handiman Rico, dan Andi Inda Fatinaware. Tim Pendamping SLUP yang terdiri dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Tokalekaju, Perkumpulan Walacea,
SLPP Kalimantan Tengah, POKKER SHK dan Yayasan Petak Danum (YPD). Tim Pengolah Data Spasial Ade Ihkzan, Rahmat Sulaiman, dan Hamsaluddin. Secara khusus ucapan terima kasih ditujukan kepada Masyarakat Rampi dan Timpah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada OXFAM NOVIB atas dukungan pelaksanaan Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan di dua kabupaten.
Working paper ini terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti yang terdiri dari Riza Harijazudin, Handiman Rico, dan Andi Inda Fatinaware. Tim Pendamping SLUP yang terdiri dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Tokalekaju, Perkumpulan Walacea,
SLPP Kalimantan Tengah, POKKER SHK dan Yayasan Petak Danum (YPD). Tim Pengolah Data Spasial Ade Ihkzan, Rahmat Sulaiman, dan Hamsaluddin. Secara khusus ucapan terima kasih ditujukan kepada Masyarakat Rampi dan Timpah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada OXFAM NOVIB atas dukungan pelaksanaan Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan di dua kabupaten.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Presented by Estiko Triwidyo, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Provinsi Papua at Seminar Online Seri Ke-3 Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat melalui Hasil Hutan Bukan Kayu, 8 April 2021.
TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL
PADA HUTAN PRODUKSI.
ARAH PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2020
Pengentasan kemiskinan melalui
perhutanan sosial, TORA dan
pendampingan usaha pada kelompok
masyarakat dan kelompok tani hutan
mandiri
Memperkuat ekonomi nasional,
investasi, dan ekspor melalui
langkah-langkah penataan regulasi
dan dukungan iklim usaha, serta
penguatan tata kelola untuk
kepastian hukum
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup dan kehutanan melalui
rehabilitasi DAS, perlindungan dan
pengamanan kawasan, pengendalian
pencemaran, pengelolaan sampah,
penegakkan hukum, pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan serta restorasi lahan gambut
Pembangunan infrastruktur lingkungan
dalam mendukung program prioritas
nasional (pengentasan kemiskinan,
pengembangan ekowisata, dll)
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
1. PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEHUTANAN
Jalan GOR Nomor 6 Telp. (0296) 533230 Fax (0296) 5298770
Blora - 58219
PENETAPAN KINERJA
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ir. RENI MIHARTI,M.Agr.Bus
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : DJOKO NUGROHO
Jabatan : BUPATI BLORA
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2014 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Blora, 2014
Pihak Pertama, KEPALA DINAS KEHUTANAN KAB. BLORA Ir. RENI MIHARTI,M.Agr.Bus Pembina Utama Muda NIP. 19620316 198903 2 004 Pihak Kedua, BUPATI BLORA DJOKO NUGROHO
2. PENETAPAN KINERJA
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KEHUTANAN
Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (1) (2) (3) (4) (5) Sasaran 1 : Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan DAK Perencanaan Hutan Rakyat/HR = 9 unit; Perenc. Pengkayaan Tanaman/ PK 8 unit; Perencanaan Dam Penahan/DP = 3 unit; Perencanaan Sumur Resapan/SR = 30 unit, Perencanaan Pengembangan Bambu = 5 unit PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendukung DAK) 80,000,000 Terlaksananya Lomba PKA (Penghijauan dan Konservasi Alam) 1 kali PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan Lahan 70,000,000 Terlaksananya kegiatan HMPI (Hari Menanam Pohon Indonesia) 1 kali Tersedianya bibit penghijauan lingkungan 12 jenis tanaman Tersedianya pembibitan tanaman kehutanan berupa jati, mahoni, dan pohon pangkas 62.000 batang PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Kegiatan Pembuatan bibit/ benih tanaman kehutanan 80,000,000 Terbangunnya Hutan Rakyat/ HR, 70 ha PROGRAM BIDANG KEHUTANAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT, PEMPROV SERTA DANA PENDAMPINGNYA Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) 1,075,349,000 Terlaksananya pengkayaan tanaman/PK 125 Ha Pengembangan Tanaman Bambu 10 Ha Pemeliharaan Tanaman HR dan PK Tahun I HR =175 Ha ; PK = 150 Ha Terbangunnya Dam Penahan 5 unit Terbangunnya Sumur Resapan 30 unit Terlaksananya penghijauan lingkungan dengan penyediaan bibit tanaman kehutanan 8700 batang Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan Hutan Kamera digital = 3 unit; sepeda motor = 2 unit Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Komputer PC = 1 unit; Laptop = 11 unit; Priter A3 =1 unit; Printer biasa = 2 unit
3. (1) (2) (3) (4) (5) Sasaran 2 : Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Tercapainya pengelolaan hutan negara yang sesuai dengan Rencana Teknik Tahunan yang telah disahkan 6 KPH PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan 40,000,000 Terpenuhinya Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kehutanan Kab Blora Tahun 2014 10 buku PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 30,000,000 Terlaksananya penyuluhan untuk peningkatan kesadaran masyarakat desa hutan akan dampak kerusakan hutan 16 kecamatan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 95,000,000 Terlaksananya koordinasi pengamanan hutan 6 KPH Terlaksananya koordinasi dalam rangka kesamaan persepsi antara masyarakat, pemangku wilayah hutan, dan aparatur pemerintah 16 kecamatan, 6 KPH Teridentifikasinya potensi pengembangan TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar); Terdatanya pelaku usaha bidang penangkar TSL 16 kecamatan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang konservasi 45,000,000 Tersusunnya Buku Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Tahun 2014-2034 1 paket PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Kegiatan Perencanaan RHL 50,000,000 Sasaran 3 : Terselenggaranya pelayanan publik urusan kehutanan. Terlaksanya pelayanan pemeriksaan/ pengukuran/ pengesahan hasil hutan kayu 16 kecamatan PROGRAM PELAYANAN PUBLIK URUSAN KEHUTANAN Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan dan Pengesahan Hasil Hutan 41,600,000 Terlaksananya monitoring dan pembinaan Pejabat Penerbit SKAU 16 kecamatan Terlaksananya tertib administrasi kelompok usaha bidang kehutanan 55 IPHHK dan i kali IPHHK PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 125,000,000 Terbinanya kelompok usaha bidang kehutanan non kayu 55 IPHHK dan i kali IPHHK Terlaksananya Partisipasi dalam Pameran Green Expo tingkat Nasional 1 kali Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan pada TPK dan Industri Pengelolaan Kayu 16 kecamatan PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 90,000,000 Terlaksananya pembekalan Calon penerbit SKAU (Bimtek SKAU) 1 kali
4. (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya pengetahuan tentang Perundangan PUHH (Penata Usahaan Hasil Hutan) bagi P2SKAU/ GANIS/ IUIPHHK 60 orang Terpenuhinya persyaratan teknis (foto citra satelit) untuk Tukar Menukar lokasi kawasan hutan yang ditempati 3 SD, dan 1 lokasi lahan pengganti 4 unit PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Fasilitasi Pinjam Pakai dan Tukar Menukar Kawasan Hutan 283,400,000 Termonitoringnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehitanan di wilayah Kabupaten Blora 4 hasil ijin Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahtraan rakyat. Tercapainya dana bagi hasil PSDH sesuai Hak Daerah, DBH PSDH sebesar Rp. 5.400.000.000; PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 211,200,000 Terselenggaranya Rapat Rekonsiliasi, dan terlaksananya konsultasi tentang DBH PSDH Rekonsialisasi dan Koordinasi di 6 KPH, Kementrian Kehutanan, Kementrian Keuangan, dan Dinhut Prop Tercapainya pengembangan hasil hutan non kayu 1500 kg (bibit lempuyang), 1000 kg (bibit jahe), 22000 stek (bibit rumput gajah), 23,5 ton (pupuk kandang) PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 69,000,000 Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan. Meningkatnya kualitas SDM Kursus GIS = 1 orang; Pelatihan/Bimtek/ Kursus lainnya = 1 tahun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000 Terlaksananya Forkom PHBM dan pembinaan LMDH 138 LMDH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH) 30,000,000 Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan. Terwujudnya Kelompok Tani Hutan Rakyat bersertifikasi SVLK 1 Gapoktanhut PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Kegiatan Pendampingan Kelompok Perhutanan Rakyat 70,000,000 Sasaran 7 : Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan. Tersedianya buku data statistik kehutanan 1 paket PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI KEHUTANAN Kegiatan Penyusunan Data dan Statistik Kehutanan 30,000,000 Tersedianya website Dinas Kehutanan Tahun 2014 1 paket
TOTAL
2,545,549,000
5. JUMLAH ANGGARAN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 486,057,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur : Rp. 774,594,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 30,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja : Rp. 5,000,000 Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum : Rp. 22,800,000 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan : Rp. 565,200,000 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan : Rp. 230,000,000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan : Rp. 140,000,000 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan : Rp. 403,400,000 Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan : Rp. 30,000,000 Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan : Rp. 41,600,000 Program Bidang Kehutanan Bersumber dari Dana Pemerintah Pusat, Pemprov serta Dana Pendampingnya : Rp. 1,075,349,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan : Rp. 30,000,000 TOTAL : Rp. 3,834,000,000
Blora, 2014
KEPALA DINAS KEHUTANAN KAB. BLORA Ir. RENI MIHARTI,M.Agr.Bus Pembina Utama Muda NIP. 19620316 198903 2 004 BUPATI BLORA DJOKO NUGROHO