Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum seperti hakekat hukum, tujuan hukum, dan keadilan.
2. Dokumen tersebut juga membahas pandangan klasik tentang hukum alam dan pandangan positivis seperti teori perintah dan teori murni Hans Kelsen.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa filsafat huk
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Makalah ini membahas tentang instrumen HAM internasional. Terdapat dua instrumen umum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu instrumen umum yang penting.
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
Makalah ini membahas tentang instrumen HAM internasional. Terdapat dua instrumen umum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu instrumen umum yang penting.
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
Dokumen tersebut membahas pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan agama. Filsafat didefinisikan sebagai upaya mencari kebenaran sejati melalui berfikir kritis dan sistematis. Filsafat terdiri atas berbagai cabang seperti logika, metafisika, dan etika. Filsafat berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan dan agama dalam mencari kebenaran.
Dokumen ini membahas pengertian filsafat menurut pemikiran klasik. Filsafat didefinisikan sebagai ilmu yang mencari kebenaran dengan berpikir mendalam. Aristoteles membagi filsafat menjadi empat cabang yaitu logika, teoretis, praktis dan poetika. Terdapat berbagai aliran dalam filsafat seperti metafisika, etika dan teori pengetahuan. Filsafat berbeda dengan ilmu lain karena melihat kesatuan alam
Filsafat hukum membahas tentang hakikat dan tujuan hukum, serta hubungannya dengan nilai-nilai masyarakat. Filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang hukum dengan melihat lebih jauh dari ilmu hukum semata. Metode yang digunakan antara lain metode kritis, intuitif, dan dialektis untuk mencapai pemahaman yang mendalam.
Teks tersebut membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai cabang-cabang filsafat. Ontologi membahas tentang hakikat keberadaan, epistemologi membahas tentang asal usul dan batasan pengetahuan, sedangkan aksiologi membahas tentang nilai penggunaan ilmu pengetahuan. Teks tersebut juga menjelaskan berbagai aliran dalam ontologi dan unsur-unsur penting dalam sarana berpikir ilmiah seperti bah
Filsafat ilmu membahas hakikat ilmu dengan mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi ilmu alam dan sosial. Bidang ini berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi untuk menjelaskan masalah seperti konsep ilmiah, validitas informasi, dan implikasi metode ilmiah.
1. Dokumen tersebut membahas pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, dan aliran-aliran filsafat.
2. Filsafat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran secara mendalam.
3. Cabang-cabang filsafat utama meliputi logika, metafisika, dan etika.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tetntang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajarinya (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan
Hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat
Pembangunan hukum mengandung dua arti, Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun (Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, 1979)
Untuk mengkaji pembangunan hukum nasional diperlukan metode pendekatan filsafat hukum dengan dasar bahwa filsafat hukum melakukan usaha pengkajian tentang hukum secara mendasar dengan sistematis dan dengan metode yang rasional
Dasar pendekatan dan pengkajian hukum yang akan dibangun dan dikembangkan adalah berdasarkan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Terdapat tekanan dari pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan proses perubahan kebijakan hukum lebih sistematis dan transparan. Riset kebijakan bertujuan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan publik.
This document discusses the role of a national curriculum in teaching human rights in education. It covers several key topics:
1) The basis for determining the subjects in the national curriculum, which includes substantive, spirit of the time, and political factors.
2) Various concepts of human rights from different philosophical, religious, cultural, political perspectives and how rights can apply to individuals vs groups.
3) The importance of teaching human rights to ensure the integrity of humanity is protected both historically and factually.
HAM HARUS DIBEDAKAN DENGAN HAK DASAR: HAM BERASAL DARI KATA MENSEN-RECHTEN, YAITU: HAK YG DIPEROLEH SETIAP MANUSIA SEBAGAI KONSEKUENSI IA DILAHIRKAN MENJADI MANUSIA.
HAK DASAR BERASAL DARI KATA GROND-RECHTEN, YAITU: HAK YG DIPEROLEH SETIAP MANUSIA SEBAGAI KONSEKUENSI IA MENJADI WARGA NEGARA DARI SUATU NEGARA
Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan yudisial dan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuatan lain dan hanya berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kepentingan rezim atau kekuasaan. Kemerdekaan ini penting untuk menegakkan konstitusi, hak asasi manusia, dan tatanan demokrasi yang sehat.
Sistem peradilan tidak sepenuhnya berfungsi berhubung ada peraturan-peraturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Lembaga peradilan sebagai lembaga publik harus senantiasa terjamin akuntabilitasnya, sebab sebagai lembaga publik tidak saja bekerja untuk kepentingan individu tertentu tetapi lebih jauh dan lebih utama adalah untuk kepentingan publik itu sendiri, sehingga disyaratkan adanya independensi, dan independensi itu harus dilengkapi dengan akuntabilitas
Dokumen tersebut membahas tentang konsep keadilan dari berbagai perspektif. Keadilan didefinisikan sebagai kemauan untuk memberikan hak setiap orang, sebagai ketertiban sosial yang dilindungi kebenaran, dan sebagai kondisi dimana setiap orang bebas menentukan tindakannya asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan teori hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep teori hukum sebagai konstruksi dari realitas sosial, serta berbagai pendekatan dan teori hukum seperti positivisme hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan perkembangan pikiran manusia menurut Comte.
Teori hukum membahas berbagai pengertian dan pendekatan terhadap hukum, meliputi filsafat hukum, teori-teori hukum, pengembangan hukum teoretik dan praktik, serta masalah-masalah fundamental dalam hukum."
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi
1. Masalah Klasik Filsafat
Hukum
Masalah yang selalu diperamasalahkan sejak
zaman klasik hingga sekarang di dalam Fil.Hukm
adalah 1. hakekat hkm, 2. tujuan hkm, 3.
keadilan, 4. penataan hkm, 5. hak negara
menghukum, 6. hub. hkm dengan kekuasaan.
Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan
semua itu?
Sedangkan issu-issu kontemporer Fil.hkm,
adalah 1. HAM, 2. hak milik, 3. demokrasi, 4.
hkm sbg sarana pembaharuan masyarakat.
Apakah hakekat hkm? Hkm itu “Mengatur yg
mengatur ttg yg diatur utk keteraturan
masyarakat” (disertasi). Berarti ada perintah
atau larangan yg menjunjung tinggi hak dan
kewajiban.
2. Sudigno mengatakan: hkm itu mengatur
hubungan hkm. Hubungan hkm itu terdiri dr
ikatan2 antara individu dan masyarakat dan
antara individu itu sendiri. Ikatan2 itu
tercermin pd hak dan kewajiban.
Masalah2 tersebut mengingatkan kita kpd
pandangan Roscou Pound ttg hkm sbg social
enginering sebagai tugas utama hkm. Tugas
utama yg demikian itu, maka terdapat tiga
kepentingan yg harus dilindungi oleh hkm: 1.
Public intrests (a. kepentingan neg.sebagai
badan hkm dalam tugasnya memelihara
kepribadian dan hakekat neg. …as justice
person in the maintenance if its personality and
substance. b. kepentingan neg.sebagai
3. 2. Kepentingan kemasyarakatan (social
intrests).
Hal ini menyangkut peace and order, of
health and sefety, perlindungan
kesehatan dan keselamatan,
kepentingan kemasyarakatan tentang
kesusilaan umum yg menaruh perha-
hatian terhadap perlindungan thdp tata
susila masyrkt seperti korupsi,
penghinaan thdp Tuhan (blasphemy)
dll.
3. Kepentingan-kepentingan pribadi
(private intrests atau individual
intrests). Mis. HAM (Mr. Soetiksno).
4. Pengertian Filsafat
Istilah Filsafat adalah sebuah istilah yg berarti
penelusuran makna suatu obyek (realitas empiris) secara
mendalam, radikal hingga ke akar-akarnnya sampai
ditemukannya kebenaran thdp obyek penelusuran
tersebut.
Menurut Beerling, Fil.bersumber pada manusia dan
mengenai manusia. Setiap orang yg berfilsafat maka ia
berada pada tingkat kegelisahan yg tertinggi.
Milton dlm bknya The Ways of Phylosophy: “It comes
from two greek words, philein (to love) and sophia
(wisdom).
Hamka mengatakan: filsafat terdiri dari dua kata, yaitu
pilos (penggemar) dan sofos (hikmah atau ilmu). Hikmah
dlm bhs Indonesia disebut “rahasia”.
Aristoteles, filsafat terkait dgn kajian tentang wujud
sebagai wujud; kajian tentang karakteristik umum dan
menyeluruh dari segala jenis eksistensi, kausa dan
prinsip-prinsip pertama dari wujud (Rosda, 123).
5. Secara etimologis, filsafat adalah usaha manusia
dengan akalnya utk memperoleh suatu
pandangan dunia dan hidup yg memuaskan
hati (Harun Hadiwiyono).
Titus Smith dan Nolan merumuskan lima definis
filsafat:
1.Filsafat adalah sekumpulan pandangan
kepercayaan thdp kehidupan dan alam yg
biasanya diterima sec.tdk kritis. Definisi ini
bersifat informal. Misl. Seseorang berkata “Fil.
Saya adalah…”. Ini namanya orang tersebut
menunjukkan sikap informalnya thdp apa yg
sedang dibicarakan.
2.Filsafat adalah suatu proses kritik terhadap
kepercayaan dan sikap yg kita junjung tinggi.
Ini adalah dlm arti yg formal dlm “berfilsafat”.
6. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan
gambaran entitas holistik (menggambarkan
general).
4. Filsafat adalah sebagai analisis dr bahasa serta
penjelasan tentang arti kata dan konsep.
5. Filsafat adalah sekumpulan problema langsung
yg mendpt perhatian dari manusia dan para ahli
filsafat (Almanar).
Plato dalam karyanya Phaidros: kata sophos
(mahkluk bijak) terlalu luhur untuk seorang
manusia. Kata itu hanya pantas untuk “Dewa”
(Tuhan). Menurut Plato, lebih baik mns dijuluki
sebagai pencinta kebijaksanaan. Kata philoso-
phos, ad. penanda adanya kegiatan manusia
yang mencari dan mengejar kebijaksanaan, tentu
7. Secara kritis, filsafat menurut Franz Magnis
Suseno, ialah berfikir “metodis”, logis, bertata
tertib, dan secara tegas mendasarkan diri
pada fenomena2 yg dialami oleh manusia.
Metodis artinya menggunakan metode, jalan
sesuatu.
Logis, menunjukkan sebuah sifat yaitu dpt
dimengerti oleh akal secara baik, teratur dan
sistematis (sesuai urutan2 dlm sebiuah sistem
berfikir).
Tertib artinya mengikuti aturan berfikir
tertentu, tdk meloncat-loncat, apalagi
berspekulasi imajinasi (berhayal).
Fenomena adlh apa yg tampak >< noumena.
Relevan; berkait satu sama lain.
8. Fil sbg sistem dan wawasan mancakup
tiga bidang permasalahan
1. Problem kenyataan (zijnsproblemen)
manusia dan alam.
2. Problem pengetahuan (kennisproble-
men), wissenschaftsrehle) teori kebenar-
an, teori pengetahuan, epistemologi, dan
logika.
3. Problem nilai (waardeprolemen), teori
nilai meliputi: etika, estetika, iman
keagamaan. Tampabahan dr saya satu
lagi yaitu, etiket.
9. Obyek Filsafat
Obyek pembahasan filsafat bertitiktolak
dari obyek materia dan obyek forma.
Obyek materia filsafat ialah segala sesua-
tu yang menjadi masalah atau dimasalah-
kan dalam filsafat, seperti hakikat Tuhan,
hakikat alam, dan hakikat manusia.
Obyek forma ialah usaha mencari ketera-
ngan secara rinci, radikal (sedlm-dlmnya,
sampai ke akar-akarnya) tentang obyek
materia.
10. Ajaran dalam fil.hukum
Ajaran Hukum Alam: terdiri dari dua, yaitu
hukum alam yg irasional, dan yg rasional. Hkm
alam yg irasional yaitu hkm yg
bersumber/ciptaan Tuhan. Ajaran ini
mengatakan bhw, hkm itu berlaku secara
universal dan abadi.
Ajaran hkm alam rasional berpandangan bhw
di samping kebenaran wahyu ada juga
kebenaran rasio manusia (akal). Dlm alquran
disebut dalil naqli dan aqli. Untuk hkm yg
bersumber dari akal,maka sumber hukum yg
tertinggi adalah rasio manusia.
11. Ajaran hkm positivisme: Terbagi dua
yaitu, hkm positif analitis dr John
Austin, dan hkm murni dari Hans
Kelsen.
1. Hukum adalah perintah dr penguasa
negara. Olh sebab itu, hakikat hkm
menurut Austin terletak pd unsur
“perintah”. Hkm dipandang sbg
suatu sistem yg tetap, logis, dan
tertutup. Jenis hkm ini dpt saja adil
atau juga sebaliknya. Karena
penguasa yg sangat menentukan.
12. Aliran hkm murni dr Hans Kelsen
(1881-1973). Menurut Kelsen, hkm
harus bersih dari anasir2 nonyuridis.
Namanya Reine rechtlehre. Hkm adlh
sollenscategorie (kategori keharusan,
ideal). Bukan seinscategorie (faktual).
Keharusan itulah yg mengatur
kehidupan dan tingkah laku manusia
sebagai mahluk rasional.
Hukum bukanlah bagaimana hkm itu
seharusnya (what the law ought to
be),ttp “apa hukumnya (what the law
is).