Strategi pembangunan hukum 3
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•13 views
kebijakan Pembangunan hukum’ mencakup banyak isu yang paling bersangkutan dengan pembahasan ini adalah maksud atau tujuan yang dinyatakan pemerintah.
More Related Content
More from Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
More from Muhamad Aljebra Aliksan Rauf (20)
Strategi pembangunan hukum 3
- 2. STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM KEBIJAKAN HUKUM MENJADIKAN KEBIJAKAN POLITIK LEBIH OPERASIONAL DAN DAPAT DILAKSANAKAN, SEPERTI DIGAMBARKAN OLEH NDRAHA (1997:143) DALAM MODEL BERIKUT INI ; KEPENTINGAN NILAI UMUM NILAI INDIVIDUAL PROSES POLITIK PERATURAN NILAI KELOMPOK RAKYAT KEPUTUSAN KEBIJAKAN HUKUM (INPUT) (OUTPUT) (INPUT) (OUTPUT) NILAI UMUM PENGGUNAAN/PELAKSANAAN TERPENUHINYA PERATURAN KEPENTINGAN KEPUTUSAN PROSES PEMERINTAHAN TIAP ORANG EKSEKUTIF
- 3. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI & KEGIATAN PELAKSANAAN LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK CIRI BADAN PELAKSANA SIKAP PARA PELAKSANA SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN HUKUM PRESTASI KERJA PERFORMANCE UKURAN &TUJUAN KEBIJAKAN HUKUM
- 4. POLICY STAKEHOLDERS PUBLIC POLICY POLICY ENVIRONMENT SUMBER : THOMAS R. DYE, UNDERSTANDING PUBLIC POLICY, 3 rd., ENGLEWOOD CLIFFS, N.Y.: PRENTICE HALL INC., 1979, p. 9
- 5. A. MUDAH/TIDAKNYA MASALAH DIKENDALIKAN KESUKARAN TEKNIS, KERAGAMAN PERILAKU TARGET GROUP, PRESENTASE TARGET GROUP DIBANDING JUMLAH PENDUDUK, RUANG LINGKUP PERUBAHAN PERILAKU YANG DIINGINKAN B. KEMAMPUAN KEBIJAKAN HUKUM MENSTRUKTUR PROSES IMPLEMENTASI KEJELASAN DAN KONSISTENSI TUJUAN, DIGUNAKANNYA TEORI KAUSAL YANG MEMADAI, KETEPATAN ALOKASI RESOURCES, KETERPADUAN HIRARKI DALAM DAN DI ANTARA LEMBAGA PELAKSANA, ATURAN DARI INSTANSI PELAKSANA, REKRUITMEN PEJABAT PELAKSANA, AKSES FORMAL PIHAK LUAR C. VARIABEL DI LUAR KEBIJAKAN HUKUM YANG MEMPENGARUHI PROSES IMPLEMENTASI. KONDISI SOSIO-EKONOMI DAN TEKNOLOGI, DUKUNGAN PUBLIK, SIKAP DAN SUMBER- SUMBER YANG DIMILIKI KELOMPOK, DUKUNGAN DARI PEJABAT ATASAN, KOMITMEN DAN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN PEJABAT PELAKSANA D. TAHAP-TAHAP DALAM PROSES IMPLEMENTASI (DEPENDENT VARIABLE) OUTPUT KESEDIAAN DAMPAK NYATA DAMPAK OUTPUT PERBAIKAN KEBIJAKAN TARGET GROUP OUTPUT KEBIJAKAN MENDATANG BADAN MEMATUHI KEBIJAKAN SEBAGAI DALAM PELAKSANA OUTPUT DIPERSEPSI UNDANG-UNDANG KEBIJAKAN
- 6. DIAGRAM ALIR VARIABEL DAN TAHAP YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM MUDAH TIDAKNYA MASALAH HUKUM DIKENDALIKAN VARIABEL DILUAR UNDANG- UNDANG TAHAP-TAHAP PROSES IMPLEMENTASI DEPENDENT VARIABEL VARIABEL- VARIABEL UNDANG- UNDANG KESUKARAN TEKNIS KETERPADU AN HIRARKI TITIK VETO & SANKSI KESEPAKATAN & KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN PEJABAT ATASAN SUMBER- SUMBER KEUANGAN DUKUNGAN PUBLIK KONDISI SOSIAL, EKONOMI & TEKNOLOGI DUKUNGAN BAGI UU DARI LEMBAGA ATASAN KONSISTENSI TUJUAN TEORI KAUSAL ATURAN KEPUTUSAN REKRUITMEN OUTPUT KEBIJAKAN BADAN PELAKSANA KEPATUHAN TARGET GROUP DAMPAK NYATA DAMPAK YANG DIPERSIAPKA N OLEH LEMBAGA ATASAN & KELOMPOK MASYARAKAT PERUBAH AN DALAM UNDANG- UNDANG AKSES FORMAL & EVALUASI OLEH PIHAK LUAR SIKAP DAN SUMBER- SUMBER KOLOMPOK MASYARAKAT KERAGAMAN PERILAKU TARGET GROUP PERUBAHAN PERILAKU YANG DIINGINKAN PRESENTASE PENDUDUK DALAM TARGET GROUP