HAKEKAT HAM; ADALAH KEBEBASAN, TETAPI KEBEBASAN ITU BERAKHIR KETIKA MULAI MERAMBAH KEWILAYAH KEBEBASAN ORANG LAIN

1. KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI HAK ASASI
MANUSIA
Oleh;
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN
KEWARGANEGARAAN
 KEWARGANEGARAAN ADALAH
SEGALAH HAL IHWAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA
 WARGA NEGARA ADALAH WARGA
SUATU NEGARA YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

3. PENGERTIAN HAK ASASI
MANUSIA
 D F SCHELTENS, BHW: HAM HARUS
DIBEDAKAN DENGAN HAK DASAR: HAM
BERASAL DARI KATA MENSEN-RECHTEN,
YAITU: HAK YG DIPEROLEH SETIAP
MANUSIA SEBAGAI KONSEKUENSI IA
DILAHIRKAN MENJADI MANUSIA.
HAK DASAR BERASAL DARI KATA GROND-
RECHTEN, YAITU: HAK YG DIPEROLEH
SETIAP MANUSIA SEBAGAI KONSEKUENSI
IA MENJADI WARGA NEGARA DARI SUATU
NEGARA

4. •MARTHEN KRIALE:
HAM ADALAH HAK YANG
BERSUMBER DARI ALLAH,OLEH
SEBAB ITU TDK BENAR KALAU
ADA YG MENGKLAIM BAHWA
HAM ITU ADALAH KONSEP
MEREKA

5. •JACK DONNALY:
HAM ADALAH HAK YG
BERSUMBER DARI HUKUM
ALAM, TETAPI SUMBER
UTAMANYA ADALAH ALLAH

6. HAKEKAT HAM; ADALAH
KEBEBASAN, TETAPI
KEBEBASAN ITU BERAKHIR
KETIKA MULAI MERAMBAH
KEWILAYAH KEBEBASAN
ORANG LAIN (DF.Scheltens)

7. What, How and Why Human Rights
in Indonesia
 Secara garis besar ham dikelompokan
dalam empat kelompok, yaitu:
1. Civil Rights; a. integrity rights; b. due
process rights
2. Political Rights;
3. Socioeconmic Rights;
4. Cultural Rights

8. CIVIL RIGHTS, MELIPUTI:
INTEGRITY RIGHTS DAN DUE
PROCESS RIGHTS:
 INTEGRITY RIGHTS:
RIGHTS TO LIFE, NO DEATH PENALTY, NO TORTURE, NO
SLAVERY, FREEDOM OF RESIDENCE, FREEDOM OF
MOVEMENT, RIGHTS TO LEAVE ANY COUNTRY, RETURN,
PROTECTION OF PRIVACY, HONOUR AND REPUTATION,
PROTECTION OF PROPERTY, PREEDOM OF THOUHT,
CONCIENCE AND RELIGION, RIGHTS TO SEEK ASLUM FROM
PERSECUTION, RIGHTS TO NATIONALITY, RIGHTS TO FAMILY
LIFE

9. DUE PROCESS RIGHTS
 No arbitrary arrest, detention or exile
 Rights to effective remedy
 Rights to fair trial
 Equality before the courts
 Rights to the accused
 Nulla poena sine lege

10. POLITICAL RIGHTS
 Opinion and expression
 Assembly and association
 Take part in gavernment
 Equal access to public service
 Elect and be elected

11. SOCIOECONOMIC RIGHTS
 Right to work
 Equal pay for equal work
 No forced labour
 Trade Union
 Organize and bargaining
 Restand leisure
 Adequate standard of living
 Right to food
 Right to health
 Right to housing
 Right to education

12. CULTURAL RIGHTS
• Take part in cultural life
• To benefit from scientific progress
• Protection of athorship and copyright
• Freedom in scientific research and
creative activity

13. Selain pengelompokan ham seperti
tersebut di atas dikenal juga; right
to self determination; women’s
rights; non discrimination; protection
of children; protection of minorities
(classical rights) generasi baru ham;
right to development, right to
information, right to emperoment
and the new generation right to
water.

14. RIGHTS TO NATIONALITY
(HAK KEWARGANEGARAAN)
 BAGAIMANA CARA SESEORANG
MENDAPATKAN KEWARGANEGARAAN
 SIAPA YANG MENJADI WARGA
NEGARA SUATU NEGARA

15. CARA MEMPEROLEH HAK
KEWARGA NEGARAAN
 SESEORANG MEMPEROLEH HAK
KEWARGANEGARAAN KARENA
KELAHIRAN
 SESORANG MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN KARENA
PERMOHONAN (PEWARGA NEGARAAN

16. BAGAIMANA DENGAN
INDONESIA
 YANG MENJADI WARGA NEGARA INA
ADALAH ORANG-ORANG INA ASLI DAN
ORANG-ORANG BANGSA LAIN YG
DISAHKAN DG UU SEBAGAI WN (lht. Pasal 2
UU No.12/2006)
 KEWARGANEGARAAN RI HANYA DAPAT
DIPEROLEH BERDASARKAN PERSYARATAN
YG DITENTUKAN DLM UU NO.12/2006

17. a. setiap orang yang berdasarkan perturan perundang-
undangan dan/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain
sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi
Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga
Negara Indonesia;
d. anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga
Negara Indonesia;
WARGA NEGARA INDONESIA
(lihat Psl 4 UU No.12/2006)

18. Lanjutan WNI
e. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu
WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau hokum Negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan
ayahnya WNI;
g. anak yang lahir diluar perkawian yang sah dari seorang ibu
WNI;
h. anak yang lahir diluar perkawian yang sah dari seorang ibu
WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya
dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia
18 tahun/belum kawin;

19. Lanjutan WNI
i. anak yang lahir diwilayah Negara RI yang
pada waktu lahir tidak jelas kewarganegaran
ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di
wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya
tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah RI apabila yah dan
ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau tidak diketahui keberadaannya;

20. Lanjutan WNI
l. anak yang dilahirkan diluar wilayah negara
R.I dari seorang ayah dan ibu warga Negara
Indonesia yang karena ketentuan dari Negara
tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan;
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan permohonan kewarganegaraanya,
kemudian ayah atau ibu meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau janji
setia.

21. PEWARGANEGARAAN
(lht Pasal 8 s./d 15 UU No.12/2206
 Psl 8 KEWARGANEGARAAN
INDONESIA DPT JUGA DIPEROLEH
MELALUI PEWARGANEGARAAN
 PEWARGANEGARAAN ADALAH TATA
CARA BAGI ORG ASING UNTUK
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA MELALUI PERMOHONAN

22. PERMOHONAN
PEWARGANEGARAAN
a. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU
SUDAH KAWIN
b. PADA WAKTU MENGAJUKAN
PERMOHONAN SDH BERTEMPAT
TINGGAL DIWILAYAH NGR RI PALING
SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-
TURUT ATAU PALING SINGKAT 10
TAHUN TDK BERTURUT-TURUT

23. LANJUTAN PERMOHONAN
c. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
d. DPT BERBAHASA INDONESIA SERTA
MENGAKUI DASAR NGR PANCASILAN
DAN UUDN THN 1945
e. TDK PERNAH DIJATUHI PIDANA
KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA YANG DIANCAM DG PIDANA
SATU TAHUN ATAU LEBIH

24. Lanjutan permohonan
f. Jika dg memperoleh Kewarganegaraan
RI, tidak menjadi berkewarganegaraan
ganda
g. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan
yang tetap
h. Membayar uang pewarganegaraan ke
Kas Negara.

25. Mekanisme Pengajuan
Permohonan
 Permohonan Pewarganegaraan diajukan di
Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam
bahasa Indonesia di atas kertas materai cukup
kepada Presiden melalui Menteri
 Menteri meneruskan permohonan tsb disertai dg
pertimbangan kepada Presiden dlm waktu
paling lambat 30 sejak permohonan diterima.
 Pengabulan permohonan ditetapkan dg
Keputusan Presiden.

26. .

27. buku
 Men en mensenrechten----- D.F. Sheltens