. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
SE DESCRIBE EL TRABAJO QUE ESTÁN REALIZANDO LOS OBREROS DEL SEÑOR A TIEMPO COMPLETO EN VENEZUELA EN SUS LABORES DE EVANGELIZACIÓN Y ENSEÑANZA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA AYUDA QUE ESTÁN EFECTUANDO OTROS HERMANOS EN ESA MISMA OBRA
The culture of law is acceptance and resistance on a law event indicating each human behavior on legal problem and event brought in to community. The law can't be only seen from the yuridical perspective, but it must be seen by several perspective according to people and nation development either developed or developing countries. National development is an absolute requirement to improve people life, nation, and state.
Analisis Filsafat Hukum (Legal Philosophy) pada permulaannya lebih berat kepada filsafat umum dan teori politik, sementara Teori Hukum (Legal Theory) modern lebih membahas dalam kerangka ungkapan dan sistem berfikir dari Sarjana Hukum itu sendiri. Teori hukum bersumber dari para pemikir hukum, sedangkan hukum bersumber dari undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Filsafat Hukum berisi unsur filsafat dan teori politik. Sumber utama dari Filsafat Hukum (Legal Philosophy) adalah karya-karya dari pemikir hukum. W. Friedman mengatakan : “Semua sistem Teori Hukum (Legal Theory) harus mengandung unsur-unsur filsafat, refleksi manusia dalam posisinya di alam semesta dan mendapatkan warna dan isinya yang spesifik dari teori politik, idenya datang dari bagaimana bentuk yang terbaik dalam masyarakat.”
2. Dari Sudut Pandang Ilmu Hukum
SUB DISIPLIN ILMU HUKUM EMPIRIS YANG
MEMUSATKAN PERHATIANNYA PADA STUDI-STUDI
HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN
ANTROPOLOGIS.
Dari Sudut Pandang Antropologis
SUB DISIPLIN ANTROPOLOGI BUDAYA
YANG MEMUSATKAN PERHATIANNYA PADA
FENOMENA EMPIRIS KEHIDUPAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT.
3. ANTROPOLOGI HUKUM
• HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DENGAN
FENOMENA SOSIAL SECARA EMPIRIS DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT.
• BAGAIMANA HUKUM BERFUNGSI DALAM MASYARAKAT ATAU
BAGAIMANA HUKUM BEKERJA SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN SOSIAL (social control), ATAU SARANA
PENJAGA KETERATURAN SOSIAL (social order)
4. Manfaat Mempelajari Antropologi
Hukum
• Telaah Antropologi Hukum akan memperdalam
pemahaman mengenai proses pengendalian sosial, latar
belakang budaya dari hukum, tetapi hasilnya tidak dapat
langsung digunakan
• Fungsinya lebih besar pencegahan atau preventif daripada
represif
• dengan mengetahui latar belakang budaya dari suatu
masyarakat maka dalam pengendalian sosial akan dengan
mudah mengendalikan masyarakat yang kurang atau tidak
tahu hukum negara.
• Jadi manfaat mempelajari Antropologi Hukum adalah
untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai
pengendali sosial yang dilatar-belakangi oleh budaya
5. Ruang Lingkup
Antropologi Hukum
• Bandingkan dengan ilmu-ilmu yang dekat
dengannya, yaitu dengan hukum adat dan
sosiologi hukum.
• Pendekatan-pendekatan dan metode-metode
yang sekarang digunakan dalam AH, juga telah
menjadi tradisi dalam ilmu hukum adat.
• Bahan-bahan hukum adat dapat dimanfaatkan
dalam pengembangan AH di Indonesia,
• Sebaliknya metode-metode penelitian dalam AH
juga dapat bermanfaat bagi hukum adat itu
sendiri.
6. • Perbedaan:
• Hukum adat yang diutamakan adalah
identifikasi dari adat yang mempunyai
konsekuensi hukum.
• Sedangkan Antropologi Hukum, disamping
mempelajari norma hukum juga ditelaah
berbagai jenis pedoman perilaku serta
hubungan di antara aneka norma itu dengan
nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu
masyarakat.
7. Perbedaan Antropologi Hukum dan
Hukum Adat
No
Item
Antropologi Hukum
Hukum Adat
1
Obyek
Perilaku manusia
Norma hukum di luar UU
2
Pendekatan
Holistik
Yuridis normatif
3
Sifat Penelitian
Penelitian lapangan
Studi pustaka & dokumen
4
Norma
Kenyataan
Dikehendaki
8. Perbedaan Antropolgi Hukum dengan
Sosiologi Hukum
No
Item
1
Obyek
Antropologi Hukum
Sosiologi Hukum
Hukum bukan Barat, tidak Hukum
Barat/
yang
tertulis
telah
dipengaruhi, hk tertulis
2
Subyek
Masyarakat sederhana
Masyarakat maju / modern
3
Perspektif
Budaya
Sosial
4
Penelitian
Kualitatif, studi kasus
Kuantitatif, Sampel
9. Pendekatan Antropologi Hukum
• Holistik
melihat gejala sosial yang ada dengan
kacamata menyeluruh, dari berbagai sudut
pandang, tidak stereotip, yaitu hukum
dipandang bukan hanya hukum secara an sich,
tetapi dilihat dari sudut pandang dan kaitan
fungsinya dengan yang lain, misalnya
ekonomi, politik, sosial, agama dan lain
sebagainya.
10. Empiris
• lebih menitik-beratkan pada kenyataankenyataan hukum yang nampak dalam situasi
atau peristiwa hukum (law in actions) tidak
hukum dalam peraturan perundangan tertulis
(law in book).
• AH sebagai ilmu empiris mempunyai
konsekuensi bahwa teorinya harus didukung
oleh fakta yang relevan atau setidaknya
terwakili secara representatif
11. Komparatif
• Dilakukan dengan cara penelitian sinkronis
(generalizing approach) maupun penelitian
diakronis (descriptive approach).
• Dalam penelitian sinkronis, mencari prinsip
persamaan diantara berbagai kebudayaan.
• Sedangkan metode komparatif yang diakronis,
meneliti suatu masyarakat tertentu dari waktu
ke waktu atau perkembangan suatu
masyarakat tertentu.
12. AWAL PEMIKIRAN
• Dimulai dengan studi yang dilakukan oleh ahli
antropologi (bukan dari ahli hukum)
• Teori Evolusionistik
(Sir Henry Maine - The Ancient Law - 1861)
“Hukum berkembang seiring dan sejalan
dengan perkembangan masyarakat; dari
masyarakat yang sederhana (primitif),
tradisional, dan kesukuan (tribal) ke
masyarakat yang kompleks dan modern”
13. lanjutan
• Tema kajian : difokuskan pada fenomena hukum
dalam masyarakat yang bersahaja (primitif),
tradisional, kesukuan (tribal),
hukum ?; adakah hukum pada masyarakat yang
sangat sederhana ?, dan
bagaimana hukum berujud dan beroperasi dlm
masy ?
• Evolusi bentuk organisasi sosial dan hukum yang
mengiringi perkembangan masyarakat
• Methode kajian : Armchair methodology
14. METHODE STUDI LAPANGAN
• Awal abad 20 Met. Armchair mulai ditinggalkan, masuk fildwork meth.
- Barton “Ifugao Law” – hasil studi lapangan pada
masy Ifugao di P. Luzon Philipina.
- B. Malinowski “Crime and Custom in Savage
Society – Trobian , Lautan Pasific.
• Tema kajian : apakah hukum itu, apakah ada
hukum pada masy. Bersahaja, tradisioanal dan
kesukuan, bagaimana hukum berwujud dan
bekerja.
15. TH. 40 – 50 AN: THEMA KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
- Paul Bohannan
- Leopold Pospisil
Von BENDA BECKMANN – DISPUTE SETTLEMENTS
TH. 60-an : PLURALISME HUKUM
- penyelesaian sengketa/penyelesaian sengketa
- interaksi antara hukum negara, hukum rakyat, hukum
agama