Dokumen tersebut membahas evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya mengenai status penyusunan 32 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 10 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. EVALUASI PERATURAN PER-UU-AN DI DAERAH Presented by Tri Widodo W Utomo INDONESIA

2. Perkembangan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 32/2004 Selesai dengan terbitnya PP No. 53 tahun 2005 Pasal 43 ayat (8), Pasal 46 ayat (2), Pasal 54 ayat (6), dan Pasal 55 ayat (5) PP tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tatatertib DPRD 4 Selesai dengan terbitnya PP No 24 Tahun 2005 Pasal 184 PP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3 Selesai dengan terbitnya PP No 32 Tahun 2004 Pasal 148 ayat (2) PP tentang Pedoman Pemben-tukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 2 Selesai dengan terbitnya PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 33 ayat (3) PP tentang pemilihan, pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

3. Selesai dengan terbitnya PP No.6 Tahun 2006 Pasal 178 PP tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 10 Dalam proses penyelesaian Pasal 202 PP tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS 9 Selesai dengan terbitnya PP No. 73 tahun 2005 Pasal 127 PP tentang Kelurahan 8 Selesai dengan terbitnya PP No. 72 tahun 2005 Pasal 203, Pasal 208, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 213, Pasal 214, dan Pasal 216 PP tentang Desa 7 Dalam proses penyelesaian Pasal 199 PP tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan 6 Selesai dengan terbitnya PP No. 37 tahun 2005 Pasal 44 ayat (2) PP tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 5 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

4. Dalam proses penyelesaian Pasal 168 ayat (1) PP tentang Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Selesai dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota 15 Selesai dengan terbitnya PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (4) PP tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 14 Selesai dengan terbitnya PP No. 78 Tahun 2007 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PP tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah 13 Selesai dengan terbitnya PP No. 6 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (5) PP tentang Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah 12 Selesai dengan terbitnya PP No. 79 Tahun 2005 Pasal 223 PP tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah 11 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

5. Dalam proses penyelesaian Pasal 9 ayat (6) PP tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus 22 Dalam proses penyelesaian Pasal 9 ayat (3) PP tentang Fungsi Pemerintahan Tertentu 21 Dalam proses penyelesaian Pasal 7 ayat (2) PP tentang Perubahan Batas, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota 20 Dalam proses penyelesaian Pasal 15 dan Pasal 16 PP tentang Hubungan Pelayanan Umum Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah 19 Dalam proses penyelesaian Pasal 42 ayat (1) huruf h PP tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah 18 Dalam proses penyelesaian Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) PP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 17 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

6. Dalam proses penyelesaian Pasal 38 ayat (4) PP tentang Tata Cara Pelaksana-an Tugas & Wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah 28 Dalam proses penyelesaian Pasal 38 ayat (3) PP tentang Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah 27 Dalam proses penyelesaian Pasal 154 PP tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 26 Selesai dengan terbitnya PP No. 41 Tahun 2007 Pasal 128 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 25 Dalam proses penyelesaian Pasal 229 PP tentang Penegasan Batas Daerah 24 Dalam proses penyelesaian Pasal 197 PP tentang Tata Cara Pelaksana-an Kerjasama Antar Daerah 23 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

7. Dalam proses penyelesaian Pasal 127 PP tentang Pembentukan Kecamatan 32 Dalam proses penyelesaian Pasal 135 ayat (2) PP tentang Pedoman Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNS Daerah 31 Dalam proses penyelesaian Pasal 176 PP tentang Insentif dan / atau Kemudahan Kepada Masyarakat / Investor 30 Dalam proses penyelesaian Pasal 165 ayat (3) PP tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Darurat 29 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

8. (?) (?) Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas dalam Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah 4 Dalam proses penyelesaian Pasal 165 Peraturan Presiden tentang Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu dalam pemberian Dana Darurat kepada Daerah 3 Dalam proses penyelesaian Pasal 140 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota 2 Selesai dengan terbitnya Perpres No. 28 Tahun 2005 Pasal 224 Peraturan Presiden tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ( DPOD) 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

9. Dalam proses penyelesaian Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK 4 Dalam proses penyelesaian Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perubahan Batas, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota 3 Selesai dengan terbitnnya Permendagri No.1 Tahun 2006 Pasal 229 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 2 Selesai dengan terbitnya Permendagri No 10 Tahun 2006 Pasal 131 ayat (2) Peraturan Mendagri tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

10. Perkembangan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 33/2004 Telah selesai dengan keluarnya PP No 58 Tahun 2005 Pasal 86 (diamanatkan juga oleh UU No 32/ 2004 Pasal 23 ayat 2, Pasal 194 dan 182) PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Telah selesai dengan keluarnya PP No 56 Tahun 2005 Pasal 104 PP tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 3 Telah selesai dengan keluarnya PP No 54 Tahun 2005 Pasal 65 (diamanatkan juga oleh UU No 32/ 2004 Pasal 171 ayat 1) PP tentang Pinjaman Daerah 2 Telah selesai dengan keluarnya PP No 55 Tahun 2005 Pasal 26, 37, dan 42 PP tentang Dana Perimbangan 1 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 33/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

11. Telah selesai dengan keluarnya PP No 40 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 10 Telah selesai dengan keluarnya PP No 39 Tahun 2006 Pasal 30 PP tentang Tata Cara Pengen-dalian dan Evaluasi Pelaksana-an Rencana Pembangunan 9 Telah selesai dengan keluarnya PP No 23 Tahun 2005 – PP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8 Sedang dalam tahap persiapan Pasal 92 dan 99 PP tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 7 Dalam proses penyelesaian Pasal 48 PP tentang Pengelolaan Dana Darurat 6 Telah selesai dengan keluarnya PP No 57 Tahun 2005 Pasal 45 PP tentang Hibah ke daerah 5 STATUS PENYUSUNAN DASAR PENGATURAN UU NO. 33/2004 PERATURAN PELAKSANA NO

13. Perda yg harus / dapat dibentuk menurut UU No. 32/2004 Pasal 176 Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. 6 Pasal 128 Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 5 Pasal 127 Pembentukan lembaga lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah. 4 Pasal 126 dan 127 Kecamatan dan Kelurahan. 3 Pasal 123 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD. 2 Pasal 1 (14), jo 181 APBD 1 DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 SUBSTANSI PERDA NO

14. Perda yg harus / dapat dibentuk menurut UU No. 32/2004 Penjelasan Umum angka 10 Pembentukan, Penghapusan, Penggabu-ngan, Perangkat Pemerintahan Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa. 12 Pasal 158 jo. 189 Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang Daerah 11 Pasal 184 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Pasal 183 Perubahan APBD 9 Pasal 182 Tata cara penyusunan RKA SKPD serta tata cara penyusunan DPA SKPD 8 Pasal 177 Pembentukan, Penggabungan, Pelepasan Kepemilikan, dan Pembubaran BUMD. 7 DASAR PENGATURAN UU NO. 32/2004 SUBSTANSI PERDA NO

17. Reformasi Per-UU-an di Daerah Telah lahir Permendagri No. 15 dan 16 Tahun 2006. Belum adanya kriteria baku dan konkrit dalam penyusunan peraturan perundangan di daerah Selain Perda dan Keputusan KDH, Daerah juga memiliki produk hukum berupa Peraturan KDH, shg Beschikking dan Regeling dapat dipisahkan secara tegas. Daerah hanya memiliki 2 bentuk peraturan perundangan di tingkat top managerial (Perda dan Keputusan Kepala Daerah) Perda diakui sebagai salah satu Tata Urutan Peraturan Per-UU-an (Tap MPR III/2000 dan UU No. 10/2004) Perda tidak masuk dalam Tata Urutan Peraturan Per-UU-an (Tap MPRS XX/1966) Perda tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah peraturan yang lebih tinggi atau sebagai lex specialis , tetapi juga untuk menciptakan hukum baru ( law making ) Perda dibentuk untuk menerjemahkan amanat peraturan yang lebih tinggi ( lex inferiori ), atau membuat hukum yang telah ada pengaturannya secara umum ( lex specialis ) UU 22/1999 dan UU 32/2004  DPRD hanya memiliki kekuasaan pengaturan ( regulatory / reglementaire pouvoir ) UU 5/1974  Sebagai unsur Pemda, DPRD memegang kekuasaan mengatur ( reglementaire pouvoir ) dan kekuasaan melaksanakan ( executive pouvoir ) BARU LAMA

18. Reformasi Per-UU-an di Daerah Perda Keppres / Inpres Keppres Perda PP PP Peraturan Presiden Perpu Perpu PP UU UU UU / Perpu Ketetapan MPR Ketetapan MPR UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UU No. 10/2004 Tap MPR No. III/2000 Tap MPRS No. XX/1966

46. SEKIAN & TERIMA KASIH