Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit negara untuk tahun 2002.
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Undang-undang ini menetapkan perhitungan anggaran negara tahun 2001, yang menunjukkan realisasi pendapatan Rp 301 triliun dan belanja Rp 341 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 40 triliun. Dokumen ini menjelaskan rincian realisasi pendapatan dari pajak, sumber daya alam, dan hibah, serta realisasi belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2003 sebesar Rp336,15 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp254,14 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp82,01 triliun, dan tidak ada hibah. Belanja akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dana perimbangan untuk daerah.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit negara untuk tahun 2002.
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Undang-undang ini menetapkan perhitungan anggaran negara tahun 2001, yang menunjukkan realisasi pendapatan Rp 301 triliun dan belanja Rp 341 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 40 triliun. Dokumen ini menjelaskan rincian realisasi pendapatan dari pajak, sumber daya alam, dan hibah, serta realisasi belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2003 sebesar Rp336,15 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp254,14 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp82,01 triliun, dan tidak ada hibah. Belanja akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dana perimbangan untuk daerah.
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banjar. Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dengan tarif 20% dari nilai jual hasil pengambilan. Wajib pajaknya adalah orang atau badan hukum yang mengambil mineral dan batuan tersebut. Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Banjar dengan masa pajak 1 bulan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2004 dengan total pendapatan sebesar Rp349,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp272,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp77,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp634 miliar. Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan klasifikasi belanja negara unt
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2011 dengan total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, belanja Rp1,5 triliun sehingga defisit Rp85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman dengan total Rp121 miliar
Undang-undang ini menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2000, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp152,9 triliun, belanja sebesar Rp197 triliun sehingga terjadi defisit Rp44,1 triliun. Defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp25,4 triliun dan luar negeri bersih Rp18,7 triliun.
Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi istilah, penambahan istilah baru, dan penghapusan istilah tertentu pada Pasal 1 untuk menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal.
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanKamu Aku
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ini mengatur tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur ketentuan umum, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, penetapan dan pembayaran pajak, penagihan
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torutFirdaus Matasin
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 55 Tahun 2012 menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar penetapan pajak air tanah. Nilai perolehan air dihitung berdasarkan volume pengambilan, kualitas, dan tujuan pemakaian air tanah dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan kompensasi lingkungan. Pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan dan landasan pembentukan undang-undang tersebut serta mendefinisikan istilah-istilah penting dalam undang-undang tersebut seperti perlindungan, kepentingan terbaik anak, dan hak-hak anak. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banjar. Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dengan tarif 20% dari nilai jual hasil pengambilan. Wajib pajaknya adalah orang atau badan hukum yang mengambil mineral dan batuan tersebut. Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Banjar dengan masa pajak 1 bulan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2004 dengan total pendapatan sebesar Rp349,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp272,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp77,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp634 miliar. Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan klasifikasi belanja negara unt
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2011 dengan total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, belanja Rp1,5 triliun sehingga defisit Rp85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman dengan total Rp121 miliar
Undang-undang ini menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2000, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp152,9 triliun, belanja sebesar Rp197 triliun sehingga terjadi defisit Rp44,1 triliun. Defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp25,4 triliun dan luar negeri bersih Rp18,7 triliun.
Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi istilah, penambahan istilah baru, dan penghapusan istilah tertentu pada Pasal 1 untuk menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal.
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanKamu Aku
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ini mengatur tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur ketentuan umum, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, penetapan dan pembayaran pajak, penagihan
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torutFirdaus Matasin
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 55 Tahun 2012 menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar penetapan pajak air tanah. Nilai perolehan air dihitung berdasarkan volume pengambilan, kualitas, dan tujuan pemakaian air tanah dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan kompensasi lingkungan. Pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan dan landasan pembentukan undang-undang tersebut serta mendefinisikan istilah-istilah penting dalam undang-undang tersebut seperti perlindungan, kepentingan terbaik anak, dan hak-hak anak. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprdFauzy Abdurrahman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kriteria tertentu, penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Daerah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Besaran tunjangan dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan masing-m
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
Peraturan ini memperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD dengan mengubah beberapa ketentuan terkait penganggaran, penjabaran, dan pelaporan hibah serta bantuan sosial agar sesuai dengan peraturan terbaru.
Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan dari semula 0,3% menjadi 0,1-0,2% tergantung nilai jual objek pajaknya. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penghitungan, pembayaran, sanksi administrasi pajak, serta wewenang Bupati untuk menerbitkan beberapa dokumen terkait pajak daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ketapang. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta sanksi pelanggaran.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangPenataan Ruang
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membentuk dana cadangan sebesar Rp. 25 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013. Dana cadangan akan disediakan dalam 2 tahun anggaran dengan alokasi Rp. 12,5 miliar per tahun.
Peraturan ini memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ada dua perubahan utama: (1) restoran dengan penjualan di bawah Rp2,5 juta per bulan dikecualikan dari Pajak Restoran, dan (2) tarif Pajak Hiburan untuk beberapa jenis hiburan seperti bioskop dan diskotik diubah.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Pedoman ini mencakup tantangan pembangunan, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, sinkronisasi dengan prioritas nasional, dan daftar program kementerian sesuai prioritas nasional 2011. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. RGS Mitra 1 of 7
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan,
dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun
1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
2. RGS Mitra 2 of 7
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4297);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN
2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2003.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 3 menjadi sebagai berikut :
“Pasal 3
(1) Anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 diperoleh dari sumber-
sumber :
a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak;
c. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan
sebesar Rp248.469.800.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan triliun empat ratus
enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp94.001.679.580.000,00 (sembilan puluh empat triliun satu miliar
3. RGS Mitra 3 of 7
enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp340.112.509.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus dua belas juta lima ratus
sembilan ribu rupiah).
(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp342.811.592.089.000,00 (tiga ratus empat puluh dua triliun delapan ratus sebelas miliar
lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).”
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4
menjadi sebagai berikut :
“Pasal 4
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
a. Pajak dalam negeri;
b. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp236.901.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam triliun
sembilan ratus satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b diperkirakan sebesar Rp11.568.300.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus enam puluh
delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 5 menjadi sebagai berikut :
“Pasal 5
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri
atas :
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp64.991.000.000.000,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus
sembilan puluh satu miliar rupiah).
4. RGS Mitra 4 of 7
(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.290.279.580.000,00 (dua belas triliun dua ratus
sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah).
(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp16.720.400.000.000,00 (enam belas triliun tujuh ratus dua puluh
miliar empat ratus juta rupiah).
(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6
menjadi sebagai berikut :
“Pasal 6
(1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 terdiri atas :
a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
b. Anggaran belanja untuk daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp257.933.954.556.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh triliun
sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima
puluh enam ribu rupiah).
(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp119.313.890.100.000,00 (seratus sembilan belas triliun tiga ratus
tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
(4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp377.247.844.656.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta
enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).”
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7
menjadi sebagai berikut :
“Pasal 7
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a terdiri atas :
a. Pengeluaran rutin;
5. RGS Mitra 5 of 7
b. Pengeluaran pembangunan.
(2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp191.787.857.047.000,00 (seratus sembilan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh
tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan
sebesar Rp66.146.097.509.000,00 (enam puluh enam triliun seratus empat puluh enam
miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
(4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2003
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor
dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi
sebagai berikut :
“Pasal 9
(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
terdiri atas :
a. Dana perimbangan;
b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp109.926.712.613.000,00 (seratus sembilan triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar
tujuh ratus dua belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun tiga ratus delapan puluh
tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).”
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10
menjadi sebagai berikut :
“Pasal 10
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum;
c. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
6. RGS Mitra 6 of 7
Rp29.924.716.033.000,00 (dua puluh sembilan triliun sembilan ratus dua puluh empat
miliar tujuh ratus enam belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan
miliar lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp3.023.990.730.000,00 (tiga triliun dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh
juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.”
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi sebagai berikut :
“Pasal 12
(1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 sebesar
Rp342.811.592.089.000,00 (tiga ratus empat puluh dua triliun delapan ratus sebelas miliar
lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar
Rp377.247.844.656.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh
miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam tahun anggaran 2003
diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh
empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
(2) Pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp31.530.267.567.000,00 (tiga puluh satu triliun
lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah);
b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp2.905.985.000.000,00 (dua triliun sembilan
ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
(3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
Pasal II
7. RGS Mitra 7 of 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal 1 Januari 2003.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 114
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
Penjelasan
