Perbup rkpd 2013

B U P A T I B A N D U N G
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG
Menimbang
Memperhatikan
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2013;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang
SPM Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM
Bidang Pekerjaan Umum;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010
tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
24. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor
22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010 tentang
SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.106/HK.501/MKPl2010 tentang SPM Bidang Kesenian;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM
Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2013;
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;
32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor:
55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 tahun
2011 tentang SPM Bidang Penamanan Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012 Nomor 27 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2011 Nomor 7);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
11 Nomor 11).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola
anggaran dan barang daerah.
10. KUA adalah Kebijakan Umum APBD.
11. PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
12. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran.
13. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebupaten Bandung sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bandung.
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013.
(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2010-2015 pada Tahun ke-tiga yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan
daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan
efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
(4) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
berfungsi sebagai:
a. Pedoman di dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja – SKPD;
b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD
Kabupaten Bandung Tahun 2013.
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2013 sebagaimana Pasal 2
ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013, untuk :
a. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD;
b. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA – SKPD.
Pasal 4
Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja – SKPD mengenai
kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi
SKPD.

Pasal 5
Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan SKPD
melakukan pemantauan.
b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja
SKPD.
c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan melalui
Keputusan Bupati.
d. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam
RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai
perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD.
e. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai
pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD.
f. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat bertambah
seiring pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta
pendampingannya.
Pasal 6
(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan.
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seperti:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan
rencana program dan kegiatan prioritas daerah
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan
peraturan Bupati.
Pasal 8
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juni 2012
BUPATI BANDUNG
ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 20

DaftarIsi
R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | i
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 11 JUNI 2012
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen I – 5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD I – 6
1.5. Maksud dan Tujuan I – 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
II – 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II – 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II – 8
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II – 14
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II – 56
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2011 dan
Realisasi RPJMD 2010-2015
II – 66
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II – 76
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah
II – 76
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah
II – 82
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
III 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan
Tahun 2012
III – 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2013 dan Tahun 2014
III – 3
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah III – 13
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan
III – 13
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III – 15
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III – 15
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III – 17
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III – 19
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 1
4.2 Prioritas dan Pembangunan IV – 4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS V – 1
5.1. Program Kegiatan SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 V – 2
5.2. Rekapitulasi Anggaran 2013 Berdasarkan 11 Prioritas V – 300
BAB VI PENUTUP VI – 1

BabI|Pendahuluan
R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3 | 1
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan dokumen
perencanaan daerah tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015, dalam
rangka mendukung “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan
Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan”. RKPD tahun 2013 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD tahun 2010
– 2015. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran,
program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan program pembangunan daerah dan
indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan prioritas
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2013
yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 sekurang–kurangnya memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan
RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan akhir RKPD dan penetapan RKPD
melalui peraturan kepala daerah. Mengacu pada permendagri 54 tahun 2010 pasal 101
ayat 1 menyatakan bahwa ;“ Bappeda menyusun RKPD”, dan pasal 129 ayat 2 menyatakan
bahwa :” RKPD kab/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD
provinsi ditetapkan”. Namun dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh suatu tim
yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.
RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun untuk mencermati keberhasilan
pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2011 dan perkiraan pencapaian hasil
pembangunan pada tahun 2012, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan
yang diperkirakan terjadi pada tahun 2013. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya
dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2013, yang mewarnai rencana aksi RKPD
Kabupaten Bandung Tahun 2013. Tema RKPD tahun 2013 adalah “Konsolidasi
Perencanaan Pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2015”.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung pada tahun
2013 telah menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat dan
RKP tahun 2013 dengan titik berat pada upaya pengurangan kemiskinan (pro poverty
reduction), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job),
upaya penanganan masalah lingkungan (pro environment) dan pembenahan infrastruktur
publik (MP3EI), penanggulangan kemiskinan (MP3KI) serta upaya pencapaian target-target
Millenium Development Goals (MDGs). Tantangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam
menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada, memberikan konsekuensi
terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan. Perubahan
iklim masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian, dimana pertanian,
perikanan dan kesehatan adalah sektor – sektor yang mendapat dampak paling besar.
Tantangan lainnya adalah kemiskinan, pengangguran serta kondisi infrastruktur yang
belum memadai baik dalam hal ketersediannya maupun kualitasnya.

BabI|Pendahuluan
2 | R K P D K a b u p a t e n B a n d u n g T a h u n 2 0 1 3
Ditengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perbaikan dan
perekonomian Jawa Barat sebesar 6,48%, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten
Bandung juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,06% dari tahun 2010 sebesar 5,88%
menjadi 5,94% pada tahun 2011. Hal ini menunjukan perlu adanya peninggkatan yang
signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung. Selanjutnya adanya kebijakan
pemerintah dalam pembatasan energi BBM dan peralihan dari BBM ke BBG, yang
disebabkan menipisnya persedian BBM, yang harus menjadi perhatian kita bersama yang
akan berdampak terhadap penurunan investasi dan pengurangan tenaga kerja.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2013, dalam menjawab
tantangan ke depan, yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat terhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas termasuk mendorong penerapan norma agama
dan nilai luhur budaya sunda dalam kehidupan masyarakat, memantapkan pembangunan
daerah dan wilayah perdesaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar wilayah,
meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat, mengendalikan dan rehabilitasi
kerusakan lingkungan, penataan ruang dan penanggulangan bencana, meningkatkan
keamanan dan ketertiban secara terrpadu, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2013.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun
2013 Kabupaten Bandung adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

BabI|Pendahuluan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2013;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang
Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang
Pekerjaan Umum;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM
Bidang Ketenagakerjaan;
24. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010
tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010 tentang SPM
Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKPl2010
tentang SPM Bidang Kesenian;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

BabI|Pendahuluan
32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-
010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 tahun 2011 tentang
SPM Bidang Penamanan Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 60);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri
E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2009 Nomor 24);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

BabI|Pendahuluan
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11).
1.3. Hubungan antar Dokumen
RKPD Kabupaten Bandung tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan teknis
operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Permendagri No.54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD sesuai Peraturan
Daerah No.11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 - 2015 dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 dan
Peraturan Daerah No.3 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027
serta memperhatikan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 dan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
RKPD Kabupaten Bandung tahun 2013 diserasikan dengan RKPD Provinsi Jawa
Barat, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 27 tahun 2012 tentang
RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6
tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi
Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sisrenbangda dan Rencana
Kerja Pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2012 tentang RKP tahun 2013.
RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun untuk mensinergikan
perencanaan pembangunan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP melalui forum
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sinergitas yang dimaksud
terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan
provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan
perencanaan pembangunan daerah dan pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi,
potensi serta dinamika perkembangan daerah, dan nasional.
Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan
pembangunan daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan
potensi-potensi unggulan dari masing-masing kecamatan. Perencanaan pembangunan yang
berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target
objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya
dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara
maksimal di setiap wilayah pembangunan.

BabI|Pendahuluan
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode
dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan
dokumen RPJMD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun
lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang.
1.3 Hubungan antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain
yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RKPD provinsi yang berpedoman pada
RPJMD Provinsi dan RPJPD provinsi serta RTRW provinsi; demikian
pula dengan RKP yang berpedoman pada RPJMN dan RPJPN.
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.
1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara
logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran
umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi
dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan
dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang
perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam
dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika
menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan
mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah,
visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

BabI|Pendahuluan
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan
realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh
masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban
APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program
dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian
target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab
2.3.1 s/d 2.3.2 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya
yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah.
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan
program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis
daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi
yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga
kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPKD kabupaten/kota.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun
2012.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013
dan Tahun 2014
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BabI|Pendahuluan
1.5. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, dimaksudkan untuk
mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun
kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun
kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber
daya yang tersedia.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD
Kabupaten Bandung tahun 2013 ini, diantaranya:
1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahun ketiga
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor,
antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak
ditingkat daerah dan nasional, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RKPD.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui
indikasi prioritas program dan kegiatan SKPD berdasarkan prioritas
pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran RKPD tahun 2013
dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil
dari dokumen RPJMD
4.2 Prioritas dan Pembangunan
Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2013 pada dasarnya
merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)
pada tahun rencana.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD
tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Diuraikan tentang matrik Renja dari program dan kegiatan SKPD
tahun 2013, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.
BAB VI PENUTUP
Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan
yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan
menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD serta sebagai bahan
penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncananakan.

BabII|EevaluasiHasilPelaksanaanRKPDTahun2012dan
CapaianKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat dari 4 (empat
aspek), yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Aspek Geografi
Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung aspek geografi dapat dilihat
dari : Karakteristik Lokasi dan Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, dan Wilayah
rawan bencana, sebagai berikut :
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, terdiri dari 31
Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung
adalah :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan
Kabupaten Sumedang;
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan
Kota Cimahi.
 Sebelah Tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107o
14‟
– 107o
56‟
Bujur Timur dan 6o
49‟
– 7o
18‟
Lintang Selatan. Kabupaten Bandung termasuk wilayah
dataran tinggi, dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45
%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di antara bukit-bukit dan
gunung-gunung, seperti :
 Di sebelah utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung
Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten
Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.
 Di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung
Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan
Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten
Garut.
Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan
curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu
udara berkisar antara 120
C sampai 240
C dengan kelembaban antara 78 % pada
musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.
Dampak dari kondisi geografis Kabupaten Bandung membuat potensi hidrologi
Kabupaten Bandung yaitu sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah
tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau
buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada
umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial
lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya
dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah
tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan
air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

Dengan kondisi hidrologi seperti tersebut, Kabupaten Bandung cukup potensial
untuk dapat mengembangkan sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lain
yang membutuhkan ketersediaan air. Sungai Citarum yang melalui Kabupaten
Bandung, sejak dulu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat
Bandung. Sungai ini dimanfaatkan sejak lama untuk menghidupi banyak hal, tidak
hanya sebagai sumber air namun menjadi lahan mata pencaharian, pengairan,
transportasi dan lain-lain.
Lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan
basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan
untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, dan bangunan lainnya.
Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2009
No Pemanfaatan Ruang Luas Area (ha)
Persentase
(%)
1. Tegal/Kebun 20.901 11,859
2. Ladang/Huma 12.650 7,178
3. Perkebunan PBS/PTP 27.350 15,519
4. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 6.132 3,479
5. Tambak - -
6. Kolam/Empang 980 0,556
7. Pengembalaan/Padang rumput 376 0,213
8. Sementara tidak diusahakan 8 0,005
9. Pekarangan yang ditanami pertanian 6.381 3,621
10. Rumah/Bangunan/Halaman 18.090 10,264
11. Hutan Negara 37.733 21,410
12. Rawa-rawa - -
13. Lainnya/jalan/sungai/tandus 9.426 5,348
14. Sawah 36.212 20,547
J u m l a h 176.238,67 100
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015
B. Potensi Pengembangan Wilayah
Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya
alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang
diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Bandung memiliki banyak
komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor
petanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil
pertanian.
Di antara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di
Kabupaten Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya
di tingkat kabupaten tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Komoditi-komoditi
tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung. Khasnya
komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan
atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Bandung, dan juga dapat
dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan
daerah lain.
Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung
diantaranya dari sektor pertanian yaitu : strawberry, kopi, sapi perah dan produk
turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya : industri peralatan pertanian
dan industri kerajinan wayang golek dan sebagainya. Komoditi-komoditi tersebut
menjadi unggulan baik untuk tingkat propinsi maupun tingkat nasional, bahkan
beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional, seperti:

1. Pertanian
Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara
ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya potensi yang
dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Sektor Pertanian
sebagai salah satu core bussiness dan leading sector di samping industri
manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang
ekonomi.
Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang
sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai
dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga
telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Bandung dan JABODETABEK
dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk
memposisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di
wilayah tersebut.
Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran
pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura. Secara umum, Kabupaten
Bandung sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran
terbesar di Jawa Barat. Dari 79.065 hektar pertanaman sayuran di Jawa Barat
pada tahun 2006, seluas 27.606 hektar di antaranya (atau 35%) adalah
pertanaman sayuran di Kabupaten Bandung. Setelah pemekaran Kabupaten
Bandung, maka budidaya hortikultura dipusatkan pengembangannya di kawasan
Bandung Selatan dengan komoditas unggulan kentang, kubis, paprika, tomat,
wortel, bawang merah dan cabe merah.
Kondisi budidaya Hortikultura di Kawasan Bandung Selatan walaupun telah
mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi masih dirasakan belum optimal.
Hal ini, dikarenakan penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh
produk segar, sedangkan produk olahan hortikultura belum banyak berkembang
sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan
diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing.
2. Peternakan dan Perikanan
Berdasarkan potensi perikanan, pengembangan sektor ini diarahkan di
Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan
pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibun
dan Kertasari. Sementara untuk pengembangan dan intensifikasi perikanan,
difokuskan di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari,
Cikancung, Ibun, Pacet, Paseh dan Cimaung.
Tabel 2.2
Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung
No. Kecamatan
Komoditas Unggulan
Kolam Air
Tenang
Minapadi KolamAir Deras
1 Cileunyi V V
2 Cimenyan
3 Cilengkrang
4 Bojongsoang V V
5 Margahayu V
6 Margaasih
7 Katapang V V
8 Dayeuhkolot V V
9 Banjaran V V
10 Pameungpeuk V V
11 Pangalengan V
12 Arjasari V V

No. Kecamatan
Komoditas Unggulan
Kolam Air
Tenang
Minapadi KolamAir Deras
13 Cimaung V V V
14 Cicalengka V
15 Cikancung V V
16 Rancaekek V V
17 Ciparay V V
18 Pacet V V V
19 Kertasari
20 Baleendah V V
21 Majalaya V V V
22 Paseh V V
23 Ibun V V V
24 Soreang V V V
25 Pasirjambu V
26 Ciwidey V V
27 Rancabali V
28 Cangkuang V V V
29 Nagreg V V
30 Solokanjeruk V V
31 Kutawaringin V
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010
*) Keterangan : V = Potensi unggulan
Sementara untuk potensi peternakan, dapat tergambarkan pada tabel di bawah
ini :
Tabel 2.3
Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung
No. Kecamatan
Komoditas Unggulan
Sapi
Perah
Sapi
Potong
Domba
Ayam Ras
Pedaging
Itik
1 Cileunyi
2 Cimenyan V V V
3 Cilengkrang V V
4 Bojongsoang V V
5 Margahayu
6 Margaasih
7 Katapang
8 Dayeuhkolot V
9 Banjaran V V
10 Pameungpeuk V V
11 Pangalengan V V V
12 Arjasari V V V V
13 Cimaung V V V V
14 Cicalengka V V V
15 Cikancung V V V V
16 Rancaekek V V V
17 Ciparay V V V
18 Pacet V V V
19 Kertasari V V
20 Baleendah V V V

No. Kecamatan
Komoditas Unggulan
Sapi
Perah
Sapi
Potong
Domba
Ayam Ras
Pedaging
Itik
21 Majalaya V V V
22 Paseh V V V V
23 Ibun V V V
24 Soreang V V V V
25 Pasirjambu V V V
26 Ciwidey V V
27 Rancabali V
28 Cangkuang V V
29 Nagreg V V V
30 Solokanjeruk V V V
31 Kutawaringin V V
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010
*) Keterangan : V = Potensi unggulan
3. Pariwisata
Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup
banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian
wisata dan lokasi adalah sebagai berikut :
 Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih,
Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug
Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang
(Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung
Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ
Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan
Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan
Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan
Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan
Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).
 Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Gunung Padang (Kecamatan
Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan),
Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud
(Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs
Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan
Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra
Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan
Cileunyi).
 Kawasan Pariwisata Agro, meliputi :
- Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali,
Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan
Pangalengan, Kecamatan Ibun, Kecamatan Paseh;
- Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan),
Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);
- Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali,
Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari,
Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;
- Agrowowisata Herbal : Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu,
Kecamatan Ciwidey.
 Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi :
Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf
Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan
Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan),
serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan
Pangalengan).

4. Potensi Kawasan
Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang, kawasan prioritas
yang akan dikembangkan adalah :
 Kawasan Kota Baru Tegalluar;
 Kawasan Industri Margaasih;
 Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat.
Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500
ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan
industri, pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi.
Kawasan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450
ha untuk pengembangan kawasan industri non-polutif. Sementara
Pengembangan Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat diarahkan
menjadi kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti
stadion (sport centre) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan
luas ± 610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk
kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan
komersial lainnya.
Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi
pengembangan wilayah, adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Wilayah
C. Wilayah rawan bencana
Kondisi geografi Kabupaten Bandung seperti telah diuraikan sebelumnya serta
pemanfaatan lahan yang kurang sesuai dengan ketentuan, terutama dalam
pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu
serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian) menyebabkan sering
terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi dan sedimentasi serta bertambahnya
lahan kritis di Kabupaten Bandung. Selain itu, adanya alih pungsi lahan dari pertanian
menjadi permukiman juga menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan
drainase, sehingga timbulnya genangan dan banjir di beberapa titik lokasi terutama
wilayah permukiman seperti : banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan
terusan Kopo dan lain sebagainya.

Selanjutnya, kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama
terkait dengan fungsi resapan air, di tambah makin tingginya tingkat alih fungsi lahan
menjadi permukiman serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam menjaga
lingkungan (terutama terkait dengan pengelolaan sampah) menyebabkan sedimentasi
dan banjir di daerah hilir. Berikut adalah peta/gambaran wilayah rawan bencana di
Kabupaten Bandung :
Gambar 2.2
Wilayah dengan Potensi Bencana di Kabupaten Bandung
Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007- 2027.
2.1.1.2 Aspek Demografi
Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 lk.
3.299.988 jiwa (Suseda tahun 2011), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.682.208 jiwa (50,98
%) dan perempuan sebanyak 1.617.780 jiwa (49,02 %). Jumlah ini meningkat 2,63 %
dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung
mencapai lk 3.215.548 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan
perempuan 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan
kelompok umur pada tahun 2011, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64
tahun) mencapai 65,29 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai
30,45 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4,27 %.
Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar
0,4 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas)
menurun 0,33 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun)
menurun 0,72 %.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2010-2011
No
Kelompok
Umur
(thn)
2010 2011
Jenis Kelamin
Jumlah %
Jenis Kelamin
Jumlah %
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
1. Muda (0-14) 513.714 488.483 1.002.197 31,17 515.226 489.499 1.004.725 30,45
2.
Produktif
(15-64)
1.065.575 1.021.119 2.086.694 64,89 1.100.846 1.053.590 2.154.436 65,29
3. Tua (65+) 59.334 67.323 126.657 3,94 66.136 74.691 140.827 4,27
Jumlah 1.638.623 1.576.925 3.215.548 100 1.682.208 1.617.780 3.299.988 100
% 50,96 49,04 100,00 50,98 49,02 100
LPP (%) 1,35 2,63
Dependency Ratio (%) 54,10 53,17
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2
) 1.825 1.872
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda Tahun 2010-2011.
Dari jumlah penduduk tersebut diatas, terdapat angka beban ketergantungan
(dependency ratio) sebesar 53,17 % pada tahun 2011, ini artinya pada setiap 100
penduduk produktif harus menanggung lk. 53 orang penduduk tidak produktif. Jika
dibandingkan dengan tahun 2010, dependency ratio pada tahun 2011 mengalami
penurunan sebesar 0,93 point. Angka Ketergantungan (dependency ratio) ini
diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan
daya saing dan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bandung.
Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Bandung memiliki potensi wilayah
yang luas mencapai 176.238,67 ha atau 1.762,39 km2
, sehingga rata-rata kepadatan
penduduknya adalah 1.872 jiwa/km2
. Artinya secara rata-rata terdapat 1.872 orang
yang menghuni 1 km2
daerah. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, kepadatan
penduduk tahun 2011 meningkat sebesar 47 jiwa/km2
. Kenaikan setiap tahun
bertambah seiring dengan pertambahan penduduk yang besar setiap tahun, sedangkan
jumlah lahan tidak berubah.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung aspek kesejahteraan
masyarakat dapat dilihat dari : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan
Sosial, serta Seni Budaya dan Olahraga.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan
ekonomi (kesejahteraan dan pemerataan ekonomi) adalah melalui pengukuran
pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari
beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah
: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB
perkapita dan tingkat inflasi, sebagai berikut:

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp
51,292 trilyun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 23,026 trilyun. Bila
dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku
mengalami peningkatan sebesar Rp 5,199 trilyun atau 11,28 %, sedangkan PDRB berdasarkan
harga konstan meningkat 1,291 trilyun atau 5,94 % (PDRB kabupaten Bandung tahun 2010
berdasarkan harga berlaku Rp 46,092 trilyun dan berdasarkan harga konstan Rp 21,734
trilyun).
Capaian PDRB tersebut tidak terlepas dari kontribusi ke-9 sektor lapangan usaha. Dari
ke-9 sektor lapangan usaha tersebut, sektor-sektor yang berkontribusi paling besar bagi PDRB
Kabupaten Bandung baik tahun 2010 maupun tahun 2011, yaitu :
- Sektor industri pengolahan pada tahun 2011 berkontribusi sebesar 58,72 % atas dasar
harga berlaku dan 60,18 % atas dasar harga konstan, sedangkan tahun 2010
berkontribusi sebesar 59,60 % atas dasar harga berlaku dan 60,61 % atas dasar
harga konstan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2011 mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 0,89 % atas dasar harga berlaku
dan menurun 0,43 % atas dasar harga konstan.
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2011 berkontribusi sebesar 17,39 %
atas dasar harga berlaku dan 16,28 % atas dasar harga konstan, sedangkan tahun 2010
berkontribusi sebesar 16,91 % atas dasar harga berlaku dan 15,99 % atas dasar
harga konstan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 0,48 % atas dasar harga berlaku
dan meningkat 0,29 % atas dasar harga konstan.
- Sektor pertanian pada tahun 2011 berkontribusi sebesar berkontribusi sebesar 7,76 % atas
dasar harga berlaku dan 7,33 % atas dasar harga konstan, sedangkan tahun 2010
berkontribusi sebesar 7,53 % atas dasar harga berlaku dan 7,37 % atas dasar harga
konstan. Kontribusi sektor ini atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 0,04 % dibandingkan tahun 2010.
- Sektor lainnya berkontribusi di bawah 7 %.
Peningkatan maupun penurunan kontribusi sektor – sektor tersebut,
menunjukkan bahwa secara bertahap terjadi perubahan struktur ekonomi di kabupaten
Bandung. Peningkatan kontribusi dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran seiring
dengan tumbuhnya usaha – usaha tersebut di kabupaten Bandung. Kenaikan kontribusi
sektor pertanian dipicu oleh semakin meningkatnya harga jual beberapa produk – produk
hasil pertanian di pasaran, hal ini memberikan pengaruh positif bagi para pelaku sektor
pertanian. Peningkatan kontribusi yang cukup menggembirakan terjadi di sektor jasa –
jasa, dimana sebagian besar kontribusi sektor jasa disumbang oleh pemerintah (pusat,
provinsi, dan kabupaten) yang terjadi selama tahun 2011 di Kabupaten Bandung.
Berikut adalah nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta pertumbuhannya pada
tahun 2010 dan 2011 :
Tabel 2.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2010 – 2011 (dalam jutaan rupiah)
No Sektor
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB
2010 2011
ADH Berlaku %
ADH
Konstan
% ADH Berlaku %
ADH
Konstan
%
1. Pertanian 3.471.661,92 7,53 1.602.050,01 7,37 3.978.936,25 7,76 1.688.263,14 7,33
2. Pertambangan
dan Penggalian
580.783,81 1,26 282.922,47 1,30 642.359,10 1,25 291.397,20 1,27
3. Industri
Pengolahan
27.471.535,02 59,60 13.173.587,93 60,61 30.116.379,01 58,72 13.857.488,88 60,18
4. Listrik, Gas
dan Air
741.188,33 1,61 396.026,30 1,82 824.630,98 1,61 428.521,96 1,86
5. Bangunan 764.990,68 1,66 381.103,63 1,75 852.508,61 1,66 411.973,98 1,79
6. Perdagangan, 7.796.200,55 16,91 3.474.795,78 15,99 8.920.233,69 17,39 3.748.625,24 16,28

No Sektor
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB
2010 2011
ADH Berlaku %
ADH
Konstan
% ADH Berlaku %
ADH
Konstan
%
Hotel dan
Restoran
7. Angkutan dan
Komunikasi
1.933.148,22 4,19 892.448,05 4,11 2.159.485,64 4,21 960.418,42 4,17
8. Keuangan,
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
898.354,49 1,95 474.864,56 2,18 990.504,14 1,93 508.799,47 2,21
9. Jasa-jasa 2.434.375,72 5,28 1.056.862,46 4,86 2.806.725,22 5,47 1.130.748,84 4,91
PDRB 46.092.238,72 100 21.734.661,19 100 51.291.762,65 100 23.026.237,14 100
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2011.
Tabel 2.6
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2010 – 2011
No. Sektor
Pertumbuhan (%)
2010 2011
ADH Berlaku
ADH
Konstan
ADH Berlaku
ADH
Konstan
1 Pertanian 0,22 0,05 0,23 -0,04
2 Pertambangan dan Penggalian -0,02 -0,01 -0,01 -0,04
3 Industri Pengolahan -0,40 -0,37 -0,89 -0,43
4 Listrik, Gas dan Air -0,03 -0,01 0,00 0,04
5 Bangunan -0,03 0,02 0,00 0,04
6
Perdagangan, Hotel dan
Restoran
0,45 0,35 0,48 0,29
7 Angkutan dan Komunikasi -0,17 0,00 0,02 0,06
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
-0,04 -0,02 -0,02 0,02
9 Jasa-jasa 0,00 -0,01 0,19 0,05
Tabel 2.7
Pertumbuhan Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2010 – 2011
No. Sektor
Pertumbuhan (%)
2010 2011
ADH
Berlaku
ADH
Konstan
ADH
Berlaku
ADH
Konstan
1 Pertanian 15,22 6,66 14,61 5,38
2 Pertambangan dan Penggalian 10,41 4,87 10,60 3,00
3 Industri Pengolahan 11,12 5,24 9,63 5,19
4 Listrik, Gas dan Air 9,88 5,32 11,26 8,21
5 Bangunan 9,80 7,17 11,44 8,10
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,98 8,21 14,42 7,88
7 Angkutan dan Komunikasi 7,69 5,78 11,71 7,62
8
Perusahaan
9,49 5,26 10,26 7,15
9 Jasa-jasa 11,99 5,60 15,30 6,99
PDRB 11,87 5,88 11,28 5,94

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Tahun 2011, LPE Kabupaten Bandung mencapai 5,94 %. Nilai LPE ini meningkat
sebesar 0,06 point dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,88 %. Kenaikan tersebut
tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor (9 sektor lapangan usaha). Dari
ke-9 sektor lapangan usaha tersebut, sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar
yaitu :
- Sektor listrik, gas dan air mencapai pertumbuhan 8,21 % pada tahun 2011 dan 5,32 % pada
tahun 2010 (meningkat 2,89 point);
- Sektor bangunan/konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 8,10 % pada tahun 2011 dan
7,17 % pada tahun 2010 (meningkat 0,93 point);
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 7,88 % pada
tahun 2011 dan 8,21 % pada tahun 2010 (mengalami perlambatan pertumbuhan 0,33
point);
- Sektor lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 7,88 %.
Berikut adalah pertumbuhan ke-9 sektor lapangan usaha pada tahun 2010 dan 2011 :
Tabel 2.8
LPE Masing-masing Sektor di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 dan 2011
No. Sektor
LPE (%)
2010 2011 + / _
1. Pertanian 6,66 5,38 -1,28
2. Pertambangan dan Penggalian 4,87 3,00 -1,87
3. Industri Pengolahan 5,24 5,19 -0,05
4. Listrik, Gas dan Air 5,32 8,21 2,89
5. Bangunan 7,17 8,10 0,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,21 7,88 -0,33
7. Angkutan dan Komunikasi 5,78 7,62 1,84
8.
Perusahaan
5,26 7,15 1,89
9. Jasa-jasa 5,6 6,90 1,3
PDRB 5,88 5,94
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2011.
C. PDRB per Kapita
PDRB per kapita Kabupaten Bandung tahun 2011 berdasarkan harga berlaku meningkat
sebesar 7,19 % yaitu dari Rp 14.501.060,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 15.543.010,00,
sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2,04 %, yaitu dari Rp
6.837.930,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 6.977.680,00 pada tahun 2011. Capaian PDRB
perkapita tersebut belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk
setempat karena penghitungan nilai PDRB mengesampingkan kepemilikan serta sebagian
besar aktivitas produksi yang terjadi di wilayah tersebut bukan milik dari penduduk
setempat, demikian pula sebaliknya. PDRB perkapita memberikan peluang positif bagi
para investor yang akan menginvestasikan modalnya di kabupaten Bandung, namun di
pihak lain minat para pencari kerja semakin besar sehingga mampu memicu migrasi
penduduk.

D. Tingkat Inflasi
Inflasi PDRB Kabupaten Bandung tahun 2011 mencapai 5,04 %. Nilai ini
menurun 0,46 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,50 %. Jika dilihat dari ke-9
sektor lapangan usaha, sektor-sektor yang mengalami penurunan inflasi yaitu : sektor
industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air; sektor perdagangan, hotel dan restoran;
serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu masing-masing menurun
sebesar 1,37 %; 1,52 %; 0,2 % dan 1,12 %; sedangkan sektor-sektor lainnya
mengalami peningkatan inflasi. Peningkatan inflasi PDRB terjadi pada sektor usaha
pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 2,85 point; sektor pertambangan dan
penggalian 2,11 point; sektor angkutan dan komunikasi 2 point; sektor jasa-jasa 1,71
point; dan sektor bangunan 0,63 point. Penyebab peningkatan inflasi PDRB tersebut
kemungkinan karena adanya kenaikan harga komponen produksi, permintaan meningkat
sedangkan persediaan berkurang atau tidak ada, serta adanya kenaikan harga.
Berikut gambaran laju inflasi PDRB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 dan 2011 :
Tabel 2.9
Laju Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 dan 2011
No. Sektor (Lapangan Usaha)
Inflasi PDRB (%)
2010 2011 + / _
1. Pertanian 5,91 8,76 2,85
2. Pertambangan dan Penggalian 5,28 7,39 2,11
3. Industri Pengolahan 5,59 4,22 -1,37
4. Listrik, Gas dan Air 4,34 2,82 -1,52
5. Bangunan 2,46 3,09 0,63
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,26 6,06 -0,2
7. Angkutan dan Komunikasi 1,8 3,80 2
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,02 2,90 -1,12
9. Jasa-jasa 6,05 7,76 1,71
PDRB 5,5 5,04
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2011
Dilihat dari capaian PDRB, PDRB Perkapita, LPE dan Inflasi PDRB dapat diketahui
bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2011 menunjukkan
perkembangan lebih baik dibandingkan tahun 2010, hal ini menggambarkan bahwa
tingkat ekonomi Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik serta mampu
bersaing dalam ekonomi nasional”.
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Gambaran pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial salah satunya
dapat dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga)
komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia.
Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang
hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity).
Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia,
sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.
Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan
indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM).
Tahun 2011 IPM Kabupaten Bandung mencapai 75,01 lebih tinggi 0,77 point dari tahun
2010 yang mencapai 74,24. Peningkatan terjadi pada indeks kesehatan dan indeks daya
beli. Indeks kesehatan meningkat 3,07 point yaitu dari 74,00 pada tahun 2010 menjadi
77,07 pada tahun 2011 dan indeks daya beli meningkat 2,06 point, yaitu dari 63,07 pada
tahun 2010 menjadi 65,13 pada tahun 2011. Sedangkan indeks pendidikan menurun 0,85
point, yaitu dari 85,65 pada tahun 2010 menjadi 84,8 pada tahun 2011.

Capaian IPM tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya
manusia di Kabupaten Bandung, terutama peningkatan peluang hidup (kesehatan) dan
kemampuan daya beli. Sedangkan penurunan nilai indeks pendidikan dimungkinkan
karena banyaknya penduduk Kabupaten Bandung terutama penduduk usia SMA dan
Perguruan Tinggi yang bersekolah di luar Kabupaten Bandung, secara umum indikator
makro pembangunan di Kabupaten Bandung tahun 2010-2011 dapat tergambarkan
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.10
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2011
No. Indikator
Tahun
+/-
2010 2011
A. Indikator Makro Sosial :
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 2,63
2 Laju Pertumbuhan Penduduk 1,35% 2,63% 1,28
3 Jumlah Keluarga Miskin 185.064 -
Jumlah sasaran RTM (PPLS 2011) 238.224 -
4 IPM 74,24 75,01 0,77
5 Indeks Pendidikan 85,65 84,8 -0,85
6 Rata-rata Lama Sekolah (thn) 9,02 8,62 -0,40
7 Angka Melek Huruf 98,41% 98,53% 0,12
8 Indeks Kesehatan 74,00 77,07 3,07
9 Indeks AHH 74,00 75,11 1,11
10 Angka Harapan Hidup (tahun) 69,4 70,06 0,66
11 AKB 34,75 34,17 -0,58
B. Indikator Makro Ekonomi :
1 PDRB :
ADH Berlaku (juta rupiah) 46.092.238,72 51.291.762,65 11,28
ADH Konstan (juta rupiah) 21.734.661,19 23.026.237,14 5,94
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,88% 5,94% 0,06
4
Pendapatan Perkapita pertahun
(Rp) :
ADH Berlaku 14.501.060,00 15.543.014,90 7,19
ADH Konstan 6.837.930,00 6.977.680,00 2,04
5 Inflasi PDRB 5,50% 5,04% -0,62
6 Indeks Daya Beli 63,07 65,13 2,06
7 Daya Beli (ribuan rupiah) 572,91 641,81 68,90
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2011.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan
dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai
budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif
budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sudah mengalami
kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan
penggunaan bahasa daerah Sunda, namun demikan upaya peningkatan jati diri
masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya
berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, penghargaan terhadap nilai budaya
dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan
makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan
lokal dalam kehidupan masyarakat.
Pembangunan olahraga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung telah
melakukan pembinaan olahraga melalui : pengadaan sarana dan prasarana olahraga,
penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP,
penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan Lomba Gerak Jalan,
bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, Tes Kesegaran
Jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana, kegiatan
Porseni SD, SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani Guru olahraga,
penyelenggaraan lari 10K, penyelenggaraan gerak jalan santai, penyelenggaraan TKJ,
kegiatan POPDA SD,SMP, SMA /SMK penyelenggaraan lari 10 K, kegiatan jalan santai,
penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani SMP dan SMA.
Gambaran kondisi hasil pembangunan daerah bidang seni budaya dan olahraga
salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub
olahraga, jumlah gedung olahraga, dan sebagainya.
Tabel 2.11
Perkembangan Seni, budaya dan olah raga Tahun 2008 s.d 2009
Kabupaten Bandung
No Capaian Pembangunan 2008 2009
1. Jumlah grup Kesenian 608 803
2. Jumlah gedung Kesenian - -
3. Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk 1,95 3,96
4. Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk 1,129 1,2
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, tahun 2010.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai perundang-undangan
berlaku.
A. Pendidikan
Upaya untuk mencapai pelayanan pendidikan, selain melalui program pendidikan
formal dan program pendidikan non formal, juga melalui upaya yang telah dilaksanakan
yaitu melalui peningkatan minat baca dan tulis bagi masyarakat di pedesaan melalui
pembangunan perpustakaan di perdesaan.
Pemerintah daerah berupaya mempercepat keberhasilan program wajar dikdas 9
tahun melalui pemberian bantuan operasional sekolah, untuk Kabupaten Bandung dana
BOS dari APBD Provinsi Jawa Barat diperuntukkan bagi 410,565 Siswa SD/MI dan 153,666

Siswa SMP/MTs, dan dana BOS dari APBN diperuntukkan bagi 380.507 Siswa SD/SDLB
Negeri dan 69.038 Siswa SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri.
Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan
bidang pendidikan salah satunya dapat dilihat dari : angka melek huruf (AMH) dan rata-
rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber
daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis
pendidikan formal.
Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf di
Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 98,53 %. Angka ini meningkat 0,12 poin
dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 98,41 %. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Bandung.
Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2011 mencapai 8,62 tahun, ini artinya
bahwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 rata-rata masih ada yang belum
menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP (wajar dikdas 9 tahun). Angka RLS ini
menurun 0,4 point dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 9,02 tahun. Intervensi
pemerintah kabupaten Bandung di bidang pendidikan, saat ini telah memberikan ruang
yang cukup luas bagi warga masyarakat usia sekolah jenjang menengah (SMA/SMK)
terutama bagi warga miskin yang diberikan bantuan bea siswa pendidikan menengah,
namun masih ada penduduk Kabupaten Bandung terutama usia SMA dan Perguruan Tinggi
yang bersekolah di luar Kabupaten Bandung.
B. Kesehatan
Indikator kesehatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan
bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari : angka harapan hidup saat dilahirkan
(AHH) dan angka kematian bayi (AKB). AHH Kabupaten Bandung tahun 2011 mencapai
70,06 tahun. Ini artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk Kabupaten Bandung
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 70 –
71 tahun. AHH ini meningkat 0,66 poin dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai
69,4 tahun.
AKB Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 34,17 jiwa, artinya rata-rata
dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 34-35 bayi diperkirakan meninggal. Angka ini
lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 34,75 jiwa. Kematian bayi
tersebut akibat faktor penanganan pada saat persalinan, pengaruh usia perkawinan
pertama, kualitas gizi serta pemberian imunisasi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten
Bandung akan terus menerus meningkatkan intervensi terhadap program – program yang
terkait bidang kesehatan
C. Daya Beli (purchasing power parity/PPP)
Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan
pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas
daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun 2011
berada pada kisaran Rp 641.810,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus
sepuluh rupiah). Angka ini meningkat Rp 68.900,00 dibandingkan dengan tahun 2010 yang
mencapai Rp 572.910,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam)
urusan, yaitu :
1. Pendidikan
Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan
tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang
mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik
Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011 jumlah
ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/MA/SMK
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, yaitu masing-masing meningkat
sebesar 1,5 %; dan 2,69 % namun tidak demikian untuk ruang kelas SMP/MTs.
Ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan
sebesar 5,9 %.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di
Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010-2011.
Tabel 2.12
Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2010 s.d. 2011
No. Jenjang Pendidikan 2010 2011
1 SD/MI
1.1. Jumlah ruang kelas kondisi baik 3.238* 5.311
1.2. Jumlah seluruh ruang kelas 4.633* 9.046
1.3. Persentase 57,21 58,71
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah ruang kelas kondisi baik 2.542* 2.651
2.2. Jumlah seluruh ruang kelas 2.423* 3.631
2.3. Persentase 78,91 73,01
3. SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah ruang kelas kondisi baik 1.167* 1.505
3.2 Jumlah seluruh ruang kelas 1.380* 1.906
3.3 Persentase 76,27 78,96
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan
 Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini
sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di
bidang pendidikan.
Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bandung pada
tahun 2011 cukup rendah (< 1 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2010, angka putus
sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. mengalami perkembangan
yang cukup menggembirakan, yaitu angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI
menurun sebesar 0,03 %, yaitu dari 0,07 % pada tahun 2010 menjadi 0,04 % pada
tahun 2011; sedangkan angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs. menurun
sebesar 0,2 %, yaitu dari 0,59 % pada tahun 2010 menjadi 0,39 % pada tahun 2011.
Namun, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami
peningkatan sebesar 0,06 % yaitu dari 0,58 % pada tahun 2010 meningkat menjadi
0,64 % pada tahun 2011. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh
tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswa di
Kabupaten Bandung tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus
sekolah.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah siswa putus sekolah di
Kabupaten Bandung berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010-
2011.

Tabel 2.13
Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2011
1. SD/MI
1.1. Jumlah Siswa Putus Sekolah 285 163
1.2. Jumlah seluruh Siswa 403.173 420.242
1.3. Angka Putus Sekolah (Persentase) 0,07 0,04
2. SMP/MTs
2.1. Jumlah Siswa Putus Sekolah 844 584
2.2. Jumlah seluruh Siswa 143.328 150.141
2.3. Angka Putus Sekolah (Persentase) 0,59 0,39
3. SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah Siswa Putus Sekolah 391 518
3.2 Jumlah seluruh Siswa 67.476 80.637
3.3 Angka Putus Sekolah (Persentase) 0,58 0,64
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan
 Angka (Persentase) Kelulusan Siswa
Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap
tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan
melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua.
Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 untuk jenjang
pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan kelulusan
dibandingkan tahun 2010. Kelulusan siswa SMP/MTs. meningkat sebesar 24,48 %,
yaitu dari 70,62 % pada tahun 2010 menjadi 95,10 % pada tahun 2011. Kelulusan
SMA/MS/SMK meningkat sebesar 2,77 %, yaitu dari 87,38 % tahun pada tahun 2010
menjadi 90,15 % pada tahun 2011. Namun tidak demikian untuk jenjang pendidikan
SD/MI. Kelulusan siswa SD/MI menurun sebesar 3,57 %, yaitu dari 91,09 % pada
tahun 2010 menjadi 87,52 % pada tahun 2011.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi angka kelulusan siswa di
Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010-2011.
Tabel 2.14
Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan
I. SD/MI
1.1. Jumlah Siswa Lulus Sekolah 50.300 56.912
1.2. Jumlah seluruh Siswa Kelas VI 55.220 65.028
1.3. Angka Kelulusan Siswa (Persentase) 91,09 87,52
II. SMP/MTs.
2.2. Jumlah seluruh Siswa Kelas III 42.550 47.286
2.3. Angka Kelulusan Siswa (Persentase) 70,62 95,10
III. SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah Siswa Lulus Sekolah 15.091 21.235
3.2 Jumlah seluruh Siswa Kelas III 17.271 23.556
3.3 Angka Kelulusan Siswa (Persentase) 87,38 90,15
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Kabupaten
Bandung Tahun 2011.

 Angka (Persentase) Siswa Melanjutkan Sekolah
Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa baik jenjang pendidikan SD/MI maupun
jenjang pendidikan SMP/MTs. belum tentu selaras dengan jumlah siswa yang dapat
melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan lebih tinggi.
Kondisi tersebut dapat dilihat dari angka (persentase) siswa yang dapat melanjutkan
sekolah ke jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK. Pada tahun 2011, jumlah
siswa di Kabupaten Bandung yang melanjutkan sekolah ke SMP/MTs. mengalami
penurunan sebesar 6,53 % dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 99,59 % pada tahun
2010 menjadi 93,06 % pada tahun 2011; sedangkan jumlah siswa yang melanjutkan
sekolah ke SMA/MA/SMK mengalami peningkatan sebesar 8,13 %, yaitu dari 58,16 %
pada tahun 2010 menjadi 66,30 % pada tahun 2011.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi siswa melanjutkan sekolah
di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2011.
Tabel 2.15
Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan
1. SD/MI :
1.1. Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMP/MTs. 50.094
52.962
1.3. Persentase 99,59 93,06
2. SMP/MTs :
2.1.
Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke
SMA/SMK/MA
25,736 29.814
2.2. Jumlah Siswa Lulus Sekolah 44,247 44.969
2.3. Persentase 58,16 66,30
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Tahun 2011.
 Persentase Guru Berpendidikan >= S1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional, khususnya yang tercantum pada pasal 29 ayat 1-6, dinyatakan bahwa tenaga
pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK harus mempunyai
kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Oleh karena itu guru-guru
yang masih belum berpendidikan S1 harus mengikuti program pendidikan kualifikasi ke
S1 yang diselenggarakan oleh LPTK (UPI, STIKIP, atau FKIP) yang memiliki program
studi terakreditasi pada BAN-PT. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan dosen, khususnya yang tercantum pada pasal 11, yang menyatakan bahwa
sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Jumlah guru berpendidikan > S1 di Kabupaten Bandung tahun 2011, baik untuk
jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2010, yaitu : guru SD/MI meningkat sebesar 26,22 % (dari 36,97
% pada tahun 2010 menjadi 63,19 % pada tahun 2011); Guru SMP/MTs meningkat
8,06 % (dari 76,56 % pada tahun 2010 menjadi 84,62 % pada tahun 2011); dan guru
SMA/MA/SMK meningkat 9,10 % (dari 83,17 % pada tahun 2010 menjadi 92,27 %
pada tahun 2011.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah guru berpendidikan > S1 di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2010-2011.

Tabel 2.15
Persentase Guru Berpendidikan >= S1
berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 s.d. 2011
1. SD/MI :
1.1. Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 5.310 10.750
1.2. Jumlah total guru 14,363 17.011
1.3. Persentase 36,97 63,19
2. SMP/MTs :
2.1. Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 7,422 9.030
2.2. Jumlah total guru 9.694 10.671
2.3. Persentase 76,56 84,62
3. SMA/MA :
3.1 Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 5.110 6.904
3.2 Jumlah total guru 6.114 7.482
3.3 Persentase 83,17 92,27
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan Data Statistik Pendidikan Kabupaten
Bandung Tahun 2011.
2. Kesehatan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
 Rasio Fasilitas Kesehatan
Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah
ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau
pelayanan kesehatan.
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada
tahun 2011 mencapai 1 : 8.397. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/Poliklinik/Pustu harus
melayani jumlah penduduk sebanyak 8.397 jiwa.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan
Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun
2010-2011.
Tabel 2.16
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 s.d. 2011
No. Uraian 2010 2011
1. Jumlah Puskesmas 61 62
2. Jumlah Poliklinik 309 254
3. Jumlah Pustu 85 77
4. Jumlah Puskesmas, Poliklinik
dan Pustu 455 393
5. Jumlah Penduduk 3.215.548 3.299.988
6. Rasio Puskesmas persatuan
penduduk 1 : 52.714 1 : 53.226

7. Rasio Poliklinik persatuan
penduduk 1 : 10.407 1 : 12.992
8. Rasio Pustu persatuan
penduduk 1 : 37.830 1 :42.857
9. Rasio Puskesmas, Poliklinik
dan Pustu 1 : 7.067 1 : 8.397
10. Jumlah Kecamatan 31 31
11. Jumlah Desa/ kelurahan 276 276
12. Rasio Puskesmas per
Kecamatan 2 : 1 2 : 1
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2011.
 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi
pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat
meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi.
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2011 mencapai
82,94 %, jumlah ini lebih besar 0,84 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai
82,10 %. Ini artinya bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya persalinan
dilakukan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Bandung
yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2010-2011.
Tabel 2.17
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
1. Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong
oleh Tenaga Kesehatan
53.287 54.376
2. Jumlah Total Ibu Bersalin 68.681 65.559
3. Persentase 82,10 82,94
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung
Tahun 2011.
 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita
Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi
dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan
status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan
psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif
(daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa
tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan
fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat,
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan
bayi.
Rasio jumlah Posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Bandung tahun 2011
mencapai 1 : 75. Hal ini berarti bahwa 1 posyandu melayani 75 balita. Rasio Posyandu
ini mengalami penurunan cakupan sebanyak 2 balita, dibandingkan tahun 2010 yang

mencapai 1 : 77. Ini artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung sedikit demi
sedikit semakin menyadari akan pentingnya Posyandu untuk menunjang pelayanan
kesehatan dasar. Yang mana pada tahun 2010 jumlah Posyandu sebanyak 3.991 buah,
pada tahun 2011 meningkat sebanyak 4.068 buah.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi Posyandu dan balita di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-2011.
Tabel 2.18
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 s.d. 2011
1. Jumlah posyandu 3.991 4.068
2. Jumlah balita 308.213 306.453
3. Rasio 1 : 77 1 : 75
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung
Tahun 2011.
 Persentase Balita Gizi Baik dan Gizi Buruk
Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi,
terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan
makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan
anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa
masa depan.
Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Bandung. Pada
tahun 2011 jumlah balita gizi baik di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan
sebesar 5,14 %, yaitu dari 78,9 % pada tahun 2010 menjadi 84,04 % pada tahun
2011. Sementara jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan sebanyak 0,004 %,
yaitu dari 0,048 % pada tahun 2010 menjadi 0,05 % pada tahun 2011.
Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik/buruk di Kabupaten
Bandung selama kurun waktu 2010-2011.
Tabel 2.19
Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 s.d. 2011
1. Jumlah Balita Gizi Baik 243.166 257.538
2. Jumlah Balita Gizi Buruk 148 159
3. Jumlah Balita seluruhnya 308.213 306.453
4. Persentase :
- Gizi Baik 78,90 84,04
- Gizi Buruk 0,048 0,05
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dan LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2011.
3. Pekerjaan Umum
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah
satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Proporsi panjang jaringan jalan
Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.
Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda

Perbup rkpd 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Perbup rkpd 2013

Similar to Perbup rkpd 2013 (20)

More from Chenk Alie Patrician

More from Chenk Alie Patrician (20)

Perbup rkpd 2013