Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to STRUKTUR BUMDES
Similar to STRUKTUR BUMDES (20)
More from Pemdes Seboro Sadang
More from Pemdes Seboro Sadang (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
STRUKTUR BUMDES
- 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA DESASEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 144 / 14 / KEP / 2018 TENTANG PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUMDESA KRIDABO Menimbang Mengingat KEPALA DESA SEBORO, : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa KRIDABO; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa KRIDABO Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018; 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa : Tengah; 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanBerita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
- 2. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 11. PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta MasyarakatDalamPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Nomor 3866); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 3. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang PercepatanPenanggulanganKemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang PerlindunganAnak(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah
- 4. Kabupaten Kebumen Nomor 105); 23. PeraturanDesaSeboroNomor 4 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa ( RPJM Desa ) SeboroTahun 2016 – 2018; 24. PeraturanDesaSeboroNomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah DesaSeboro Tahun 2016 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015 Nomor 6); Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA MEMUTUSKAN : : : Menunjuk penasehat , pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa KRIDABO Desa Seboro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini . Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam : melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenaimasalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. : Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadilembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: a. pemilihan dan pengangkatan pengurus b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional. segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran BUM Desa KRIDABO keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Seboro pada tanggal : 01 Mei 2018
- 5. LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO NOMOR : 144 / 14 / KEP /2018 TENTANG : PENASEHAT, PELAKSANA PERASIONAL DAN PENGAWAS BUM Desa KRIDABO TANGGAL : 01 MEI TAHUN 2018 NO NAMA JABATAN DALAM BUMDes KET 1 2 3 4 1 JOKO PURNOMO Penasehat 2 TEGUH TRI MARWANTO Manager Pelaksana Operasional 3 EDFIYANTI Sekretaris 4 ARIYANTI TOFANI Bendahara 5 NASIHIN Kepala Unit Jasa dan Perdagangan 6 HAFID NURCAHYO Kepala Unit usaha Desa Wisata PENJABAT KEPALA DESA SEBORO TTD JOKO PURNOMO NIP. 196202181988121001
- 6. LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO NOMOR : 144 / 14 / KEP /2018 TENTANG : PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM Desa KRIDABO TANGGAL : 01 MEI TAHUN 2018 SUSUNAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA “KRIDABO” DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NO NAMA JABATAN DALAM BUM Desa KETERANGAN 1 2 3 4 1 SAEFUL MUTAQIN KETUA 2 RIDWAN FADILAH Sekretaris Merangkap Anggota 3 ASRORI Bendahara Merangkap Anggota PENJABAT KEPALA DESA SEBORO TTD JOKO PURNOMO NIP. 196202181988121001
- 7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “KRIDABO” DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGAWAS SAEFUL MUTAQIN PENASIHAT JOKO PURNOMO Direktur TEGUH TRI MARWANTO Sekretaris EDFIYANTI Bendahara ARIYANTI TOFANI Kepala Unit Usaha Jasa NASIHIN Kepala Unit Wisata HAFID NURCAHYO KETERANGAN : GarisKoordinasi GarisIntruksi/Perintah PENJABAT KEPALA DESA SEBORO TTD JOKO PURNOMO NIP. 196202181988121001
- 8. STRUKTUR ORGANISASI BUMDES KRIDABO DESA SEBORO BADAN PENGAWAS SAEFUL MUTAQIN PENASIHAT JOKO PURNOMO Direktur TEGUH TRI MARWANTO Sekretaris Bendahara EDFIYANTI ARIYANTI TOFANI Kepala Unit Usaha Jasa dan Perdagangan Kepala Unit Desa Wisata NASIHIN HAFID NURCAHYO KETERANGAN : GarisKoordinasi GarisIntruksi/Perintah