Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas Badan Usaha Milik Desa Kridabo untuk periode 2018-2021. Ditetapkan juga tugas masing-masing yakni penasehat memberi nasihat, pelaksana operasional mengelola usaha, dan pengawas mengawasi kinerja pelaksana operasional.
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Untitled
1. Direktur
TEGUH TRI MARWANTO
STRUKTUR ORGANISASI BUMDES KRIDABO DESA SEBORO
PENJABAT KEPALA
DESA SEBORO
JOKO PURNOMO
NIP. 196202181988121001
Bendahara
ARIYANTI TOFANI
Sekretaris
EDFIYANTI
BADAN PENGAWAS
SAEFUL MUTAQIN
PENASIHAT
JOKO PURNOMO
GarisKoordinasi
GarisIntruksi/Perintah
KETERANGAN :
Kepala Unit Usaha
Jasa dan Perdagangan
NASIHIN
Kepala Unit
Desa Wisata
HAFID NURCAHYO
2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “KRIDABO”
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN
PENJABAT KEPALA DESA SEBORO
TTD
JOKO PURNOMO
NIP. 196202181988121001
Bendahara
ARIYANTI TOFANI
Sekretaris
EDFIYANTI
BADAN
PENGAWAS
SAEFUL MUTAQIN
PENASIHAT
JOKO PURNOMO
Direktur
TEGUH TRI MARWANTO
GarisKoordinasi
GarisIntruksi/Perintah
KETERANGAN :
Kepala Unit
Usaha Jasa
NASIHIN
Kepala
Unit Wisata
HAFID NURCAHYO
3. LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO
NOMOR :144 / 14 / KEP /2018
TENTANG :
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN
PENGAWAS BUM Desa KRIDABO
SUSUNAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA
“KRIDABO”
DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018 S/D 2021
NO NAMA
JABATAN DALAM BUM Desa
KETERANGAN
1 2 3 4
1 SAEFUL MUTAQIN KETUA
2 RIDWAN FADILAH Sekretaris Merangkap Anggota
3 ASRORI Bendahara Merangkap Anggota
PENJABAT KEPALA DESA SEBORO
TTD
JOKO PURNOMO
NIP. 196202181988121001
4. LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO
NOMOR :144 / 14 / KEP /2018
TENTANG :
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN
PENGAWAS BUM Desa KRIDABO
SUSUNAN
PENASEHAT DAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA
KRIDORO (KRIDA SEBORO)
DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016 S/D 2021
NO NAMA JABATAN DALAM BUMDes KET
1 2 3 4
1 JOKO PURNOMO Penasehat
2 TEGUH TRI MARWANTO Manager Pelaksana Operasional
3 EDFIYANTI Sekretaris
4 ARIYANTI TOFANI Bendahara
5 NASIHIN Kepala Unit Jasa dan Perdagangan
6 AMAD JIRJIZ Kepala Unit usaha Desa Wisata
PENJABAT KEPALA DESA SEBORO
TTD
JOKO PURNOMO
NIP. 196202181988121001
5. PENJABAT KEPALA DESA
SEBORO
TTD
JOKO PURNOMO
NIP. 196202181988121001
Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
5. Camat Sadang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Seboro;
6. Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
:
:
:
:
Kabupaten Kebumen Nomor 105);
23. PeraturanDesaSeboroNomor 4 Tahun 2015tentang Rencana
Pembangunan JangkaMenengahDesa ( RPJM Desa )
SeboroTahun 2016 – 2018;
24. PeraturanDesaSeboroNomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah DesaSeboro Tahun 2016 (Lembaran Desa
Seboro Tahun 2015 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menunjuk penasehat , pelaksana operasional dan pengawas BUM
Desa KRIDABO Desa Seboro sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini .
Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas:
a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. memberikan saran dan pendapat mengenaimasalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar
menjadilembaga yang melayani kebutuhan ekonomi
dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga
perekonomian Desa lainnya.
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas
untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan pengurus
b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM
Desa; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja
Pelaksana operasional.
segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini di bebankan pada anggaran BUM Desa KRIDABO
keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Seboro
pada tanggal : 01 Mei 2018
7. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang PercepatanPenanggulanganKemiskinan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor
20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang PerlindunganAnak(Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah
8. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social And Cultural
Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomo 118, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950;
11. PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
PelaksanaanPeran Serta MasyarakatDalamPenyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129,
TambahanLembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
9. KEPUTUSAN KEPALA DESA DESASEBORO, KECAMATAN SADANG,
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 144 / 14 / KEP / 2018
TENTANG
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN
PENGAWAS BUM Desa KRIDABO
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi
kepengurusan badan usaha milik desa KRIDABO;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
KRIDABOSeboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2015;
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanBerita
Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
