Oleh: Tri Widodo W. Utomo LAN Perwakilan Jawa Barat, 2000

2. ∨
DAFTAR ISI ………………………………………………………… 1
BAGIAN I : ETIKA ADMINISTRASI ……………………………… 3
Pengertian …………………………………………………… 4
Sumber (Proses Pembentukan) dan Implementasi Etika ……. 5
Aliran Dalam Etika …………………………………………. 6
Arti Penting Etika Bagi Administrasi Publik ……………….. 7
Transparansi ………………………………………………… 11
BAGIAN II : HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK ………………… 16
Pengertian ………………………………………………….. 17
Batasan HAP ………………………………………………… 19
Polemik HTN – HAP ……………………………………….. 20
Sumber HAP …………………………………………………. 21
Perbuatan Pemerintah ……………………………………….. 22
Keputusan / Penetapan dan Peraturan ………………………. 23
Macam Keputusan ………………………………………….. 24
Keputusan Menurut UU Nomor 5 tahun 1986 ……………… 26
Ada 3 Macam Ketidakwenangan (onbevoegheid) ………….. 27
Bentuk Cacat / Kekurangan Yuridis ………………………… 28
BAGIAN III : AKTUALISASI ETIKA BAGI ADMINISTRASI
PUBLIK ……………………………………………………. 29
Sistem Pemerintahan Negara ………………………………. 30
Perkembangan Tugas / Peranan Pemerintah ……………….. 33
Implikasi Freies Ermessen …………………………………. 36
Kewenangan Bertindak Secara Bebas ……………………… 37
Asas-Asas HAP ……………………………………………… 38
Asas-Asas Lainnya ………………………………………….. 45
Perbandingan Asas Pemerintahan yang Baik ……………….. 46
Menuju Terwujudnya Good Government …………………… 47

3. ∨
BAGIAN IV : PERADILAN TATA USAHA NEGARA ……………. 50
Sejarah ……………………………………………………… 51
Beberapa Pengertian …………………………………………. 53
Kompetensi PTUN ………………………………………….. 54
Keputusan …………………………………………………… 55
Gugatan ……………………………………………………… 57
Bagan Alur Perkara Melalui PTUN …………………………. 58
Tenggang Waktu Gugatan ………………………………….. 59
Biaya Perkara ………………………………………………. 61
Putusan Pengadilan ………………………………………….. 62
Putusan PTUN ………………………………………………. 63
Syarat Formal Putusan ……………………………………… 64
Pemeriksaan Pendahuluan ………………………………….. 65
Intervensi ……………………………………………………. 68
Pembuktian ………………………………………………….. 69
Alat-Alat Bukti ………………………………………………. 70
Teori Pembuktian …………………………………………… 71
Pemeriksaan Dengan Acara Luar Biasa …………………….. 73
Pemeriksaan Tingkat Banding ………………………………. 74
Pemeriksaan Kasasi …………………………………………. 75
Pemeriksaan Peninjauan Kembali ………………………….. 76
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………… 77

4. ∨

5. ∨
PENGERTIAN
Dalam Ensiklopedi Indonesia, Etika disebut sebagai “Ilmu tentang
kesusilaan yang menentukan bagaimana PATUTnya manusia hidup dalam
masyarakat ; apa yang BAIK dan apa yang BURUK”. Sedangkan secara
etimologis, Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti
KEBIASAAN atau WATAK.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah Etika selalu
berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau
dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang BAIK maupun
kebiasaan atau watak BURUK. Watak baik yang termanifestasikan dalam
kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya.
Sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk,
sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut patut atau tidak
sepatutnya.
Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah Etika sering dipersamakan atau
dipergunakan secara bergantian dengan istilah Moral, Norma dan Etiket.
Beberapa pakar / kalangan tidak membedakannya secara prinsip, sedangkan
sebagian lain memberikan pembedaan-pembedaan sebagai berikut :
1. Prof. Judistira K. Garna, (Materi Kuliah Etika Kebijakan Publik, LAN-
UNPAD, 1997) dan Wahyudi Kumorotomo (Etika Administrasi Negara,
Rajawali, 1994 : 9)
Moral menyatakan tindakan / perbuatan lahiriah seseorang, atau daya
dorong internal untuk mengarah kepada perbuatan baik dan menghindari
perbuatan buruk. Sedangkan Etika tidak hanya menyangkut tindakan
lahiriah, tetapi juga nilai mengapa dia bertindak demikian. Etika tumbuh
dari pengetahuan seseorang yang diberi makna kesepakatan sosial, dan
dijadikan acuan / tolok ukur moralitas masyarakat.
2. Robert C. Solomon (Etika : Suatu Pengantar, Erlangga : 1987 : 2-18)
Moral menekankan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus
(misalnya rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa), diluar ketaatan
pada peraturan. Sedangkan Etika berkenaan dengan dua hal : 1) disiplin
ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut manusia beserta
pembenarannya, dan 2) hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

6. ∨
3. William K. Frankena dalam Kumorotomo (1994 : 7)
Etika mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis.
Moralitas merupakan instrumen kemasyarakatan yang berfungsi sebagai
penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang
disebut bermoral. Dengan demikian, moralitas akan serupa dengan
hukum disatu pihak dan dengan etiket dipihak lain. Bedanya dengan
etiket, moralitas memiliki pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang
‘kebenaran’ dan ‘keharusan’. Disamping itu, moralitas juga dapat
dibedakan dengan hukum, sebab ia tidak dapat diubah melalui tindakan
legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Demikian pula sanksi dalam
moralitas tidak melinatkan paksaan fisik atau ancaman, melainkan lebih
bersifat internal misalnya berwujud rasa bersalah, malu, dan sejenisnya.
SUMBER (PROSES PEMBENTUKAN) & IMPLEMENTASI
ETIKA
Munculnya Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku dapat terbentuk
dalam dua macam proses, yaitu :
1. Secara alamiah terbentuk dari dalam (internal) diri manusia karena
pemahaman dan keyakinan terhadap suatu nilai-nilai tertentu (khususnya
agama / religi).
2. Diciptakan oleh aturan-aturan eksternal yang disepakati secara kolektif,
misalnya sumpah jabatan, disiplin, dan sebagainya. Sumpah jabatan dan
peraturan disiplin PNS, pada gilirannya akan membentuk etika birokrasi.
Sedangkan kasus Singapura menunjukkan bahwa etika berdisiplin (antri,
membuang sampah) dibentuk oleh denda yang sangat besar bagi
pelanggarnya.
Sementara itu, implementasi Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku
juga dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yakni internal (kedalam) dan
eksternal (keluar). Dari aspek ‘kedalam’, seseorang akan selalu bertingkah
laku baik meskipun tidak ada orang lain disekitarnya. Dalam hal ini, etika
lebih dimaknakan sebagai moral. Sedangkan dalam aspek ‘keluar’,
implementasi Etika akan berbentuk sikap / perbuatan / perilaku yang baik
dalam kaitan interaksi dengan orang / pihak lain.

7. ∨
ALIRAN DALAM ETIKA
1. Teologisme
Prinsip atau asas etika menurut aliran ini, sesuatu yang baik, susila atau
etik, adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sebaliknya.
2. Naturalisme
Perbuatan yang dianggap baik adalah yang sesuai dengan hukum alam.
3. Hedonisme (Hedone = perasaan akan kesenangan)
Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kesenangan,
kenikmatan atau rasa puas kepada manusia. Sempalan dari ajaran ini
adalah aliran Materialisme yang mengajarkan bahwa alat pokok untuk
memenuhi kepuasan manusia adalah materi.
4. Eudaemonisme (Eudaemonismos = bahagia)
Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kebahagiaan
kepada manusia. Bedanya dengan hedonisme, kebahagiaan lebih bersifat
kejiwaan. Dengan kata lain, kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi
(prima facie). Sempalan dari ajaran ini adalah aliran Stoisisme yang
mengemukakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, manusia harus
menggunakan akal pikirannya ; bukan mencari “kebijaksanaan” dengan
cara menyendiri atau mengendapkan perasaan seperti seorang pengecut.
5. Utilitarianisme
Perbuatan yang dianggap baik secara susila ialah “guna / manfaat”.
Penganjut utamanya adalah Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa
the greatest happiness of the greatest number, dan John Stuart Mill.
Sempalan dari ajaran ini antara lain adalah aliran pragmatisme,
empirisme, positivisme, dan neo positivisme (scientisme).
6. Vitalistis
Norma perbuatan baik adalah yang mempunyai kekuatan paling besar.
jadi, orang / kelompok yang paling kuat dan dapat menguasai orang /
kelompok lain dianggap sebagai orang / kelompok yang baik. Atau
menurut Nietzsche, perilaku yang baik adalah yang menambah daya
hidup, sedangkan perilaku yang buruk adalah yang merusak daya hidup.

8. ∨
7. Idealisme
Pusat pengertian aliran ini ialah kebebasan atau penghormatan kepada
pribadi manusia. Ajaran ini terdiri dari 3 komponen, yaitu idealisme
rasionalistik (akal pikiran sebagai penuntun tingkah laku), idealisme
estetik (kehidupan manusia dilihat dari perspektif karya seni), dan
idealisme etik (menentukan ukuran moral dan kesusilaan terhadap
kehidupan manusia).
!
" "
Religiosisme Teologisme - -
Hedonisme Hedonistis Hedonisme Hedonisme
- Eudaemonisme Eudemonisme Eudaemonisme
Utilitarisme Utilistis Utilisme Utilitarianisme
Vitalisme Vitalistis Vitalisme -
- Naturalistis - Naturalisme
- Idealistis Idealisme Idealisme
Sosialisme - Marxisme -
Humanisme - Stoisisme Individualisme
ARTI PENTING ETIKA BAGI ADMINISTRASI PUBLIK
Sebagaimana diketahui, Birokrasi atau Administrasi Publik memiliki
kewenangan bebas untuk bertindak (discretionary power atau freies
ermessen) dalam rangka memberikan pelayanan umum (public service) serta
menciptakan kesejahteraan masyarakat (bestuurzorg). Untuk itu, kepada
birokrasi diberikan kekuasaan regulatif, yakni tindakan hukum yang sah
untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut
kebijakan publik (public policy).
Perumusan (formulation) dan penerapan (implementation) kebijakan publik
ini harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah tidak

9. ∨
hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga konsekuensi
etis atau moral.
Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah (keharusan)
atau larangan. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan
perbuatan tertentu yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi tertentu
pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain,
pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek
dampak dan / atau kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Itulah sebabnya,
sering kita saksikan bahwa kebijakan pemerintah sering ditolak oleh
masyarakat (public veto) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan
moral dalam masyarakat. Beberapa contoh konkrit kebijakan yang tidak
populer dimata masyarakat adalah : pembangunan waduk, pengurangan /
penghapusan subsidi BBM / TDL, peningkatan tunjangan struktural pejabat
tinggi, pembentukan lembaga-lembaga ekstra struktural yang membebani
anggaran, dan sebagainya.
Dikaitkan dengan definisi etika sebagaimana disebutkan diatas, maka suatu
kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai BENAR –
SALAH, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai
BAIK – BURUK. Sebab, suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum
tentu baik secara moral dan etis. Sebagai contoh dapat ditunjukkan kasus-
kasus sebagai berikut :
1. Kasus perijinan HPH. Secara yuridis, penebangan hutan secara besar-
besaran dengan alasan untuk menghasilkan devisa dapat dibenarkan
karena perusahaan yang bersangkutan telah memiliki ijin yang legal.
Namun secara etis tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan (dan
karenanya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan baik), sebab
menimbulkan kerusakan alam yang sangat hebat serta menggusur
kepentingan penduduk asli.
2. Kasus Korupsi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, setiap
pertanggungjawaban keuangan yang dapat dibuktikan secara formal
tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi, meskipun
secara materiil tindak pidana tersebut telah terjadi. Konkritnya, jika
pembangunan suatu mega proyek secara riil menghabiskan biaya 10
trilyun, tetapi dalam kuitansi maupun nota-nota keuangan lainnya
tercantum 15 trilyun, maka sesungguhnya telah terjadi korupsi sebesar
5 trilyun, meskipun secara hukum tidak terjadi. Tindakan

10. ∨
memanipulasi angka ini jelas tidak etis dan tidak bermoral. Itulah
sebabnya kemudian muncul anekdot bahwa Indonesia merupakan
negara dengan tingkat korupsi terbesar di dunia, namun dengan
jumlah koruptor terkecil di dunia.
Mengingat kelemahan dalam pendekatan yuridis yang selama ini diterapkan,
maka perlu dikembangkan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan
publik, yakni pendekatan etika / moral. Konsekuensi dari pendekatan baru
ini adalah bahwa suatu kebijakan publik harus mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :
1. Keterikatannya untuk menjamin terselenggaranya kepentingan /
kesejahteraan rakyat banyak.
2. Keterikatannya dengan upaya untuk memajukan daerah / tanah air
dimana kebijakan tersebut dirumuskan.
Gambaran diatas mengindikasikan bahwa sempurnanya suatu tugas atau
fungsi aparatur pemerintah (baik individu maupun organisasi) ditentukan
oleh tingkat profesionalisme dan kualifikasi manusia pendukungnya.
Namun, kemampuan teknis (skill) dan keluasan wawasan (knowledge) saja
belum cukup memadai untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa kepuasan
dihati masyarakat. Mau tidak mau, birokrasi mestilah memiliki pula moral,
etika maupun sikap dan perilaku yang terpuji dan patut di contoh (attitude).
Adapun perilaku birokrasi atau pejabat publik, paling tidak dibentuk oleh 5
(lima) norma, yaitu norma jabatan, norma sosial, norma profesi, norma
keluarga, serta norma-norma lainnya (hukum, kesopanan, kesusilaan).
Norma atau etika jabatan mempelajari perbuatan pegawai negeri yang
memegang jabatan tertentu dan berwenang untuk berbuat atau bertindak
dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah (Bayu Suryaningrat, 1984 :
94). Norma sosial adalah seperangkat kaidah atau nilai-nilai yang harus
ditaati oleh seorang pejabat sebagai anggota suatu komunitas sosial. Norma
profesi adalah peraturan-peraturan baku yang diperuntukkan bagi anggota
suatu organisasi profesi dalam rangka berinteraksi dengan anggota interrn
organisasi maupun antar organisasi. Sedangkan norma keluarga merupakan
suatu kondisi mental seseorang untuk menjunjung tinggi martabat dan
kehormatan keluarga.

11. ∨
Keseluruhan norma diatas harus benar-benar dipahami oleh aparatur
pemerintah, dengan tidak memberikan bobot yang lebih dominan kepada
salah satunya. Manakala terdapat keseimbangan antar norma-norma tersebut,
diharapkan praktek pelayanan publik-pun tidak akan bersifat pilih kasih atau
pandang bulu. Semua lapisan masyarakat membutuhkan pelayanan birokrasi
(public service), tetapi yang lebih dibutuhkan adalah sikap keadilan (equity)
dari para birokrat.
Political will pemerintah untuk menciptakan sosok birokrasi yang memiliki
perilaku terpuji ini sebenarnya telah dilaksanakan secara sistematis, seperti
terlihat pada upaya implementasi Sapta Prasetya KORPRI, penegakan
peraturan disiplin pegawai (PP Nomor 30 tahun 1980), pemberian Santi Aji
secara berkesinambungan dan sebagainya. Hanya saja, dalam implementasi
di lapangan masih sering ditemui oknum-oknum yang melanggar kode etik
PNS yang justru mengakibatkan rusaknya kredibilitas dan akuntabilitas
aparat dimata masyarakat. Inilah tantangan berat bagi pemerintah dari
struktur teratas sampai dengan struktur terendah, yang harus segera
diperbaiki pada masa-masa mendatang.
Secara skematis, pengaruh berbagai norma yang membentuk kepribadian
seorang pejabat publik dalam fungsi pelayanan, dapat dilihat pada Gambar
dibawah ini.

12. ∨
PENGARUH BERBAGAI NORMA YANG MEMBENTUK
KEPRIBADIAN SEORANG PEJABAT PUBLIK
DALAM FUNGSI PELAYANAN
NORMA
JABATAN
NORMA
SOSIAL
NORMA
PROFESI
NORMA
KELUARGA
NORMA
LAIN
INDIVIDU
PEJABAT PUBLIK
PELAYANAN
PUBLIK
KESEIMBANGAN SIKAP DAN
PERILAKU BIROKRASI

13. ∨
Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana PATUTnya
manusia hidup dalam masyarakat ; apa yang BAIK dan apa yang
BURUK.
(Ensiklopedi Indonesia)
• Menyatakan perbuatan
lahiriah seseorang, atau
daya dorong internal untuk
mengarah kepada
perbuatan baik dan
sebaliknya.
• Menekankan kepada
karakter dan sifat individu
yang khusus (rasa kasih,
murah hati, jiwa besar),
diluar ketaatan pada
peraturan.
• Instrumen kemasyarakatan
yang berfungsi sebagai
penuntun tindakan (action
guide) untuk segala pola
tingkah laku yang disebut
bermoral. Dengan
demikian, moralitas serupa
dengan hukum disatu
pihak dan dengan etiket
dipihak lain.
• Tidak hanya menyangkut tindakan lahiriah, tetapi
juga nilai mengapa dia bertindak demikian. Etika
tumbuh dari pengetahuan seseorang yang diberi
makna kesepakatan sosial, dan dijadikan acuan /
tolok ukur moralitas masyarakat.
• Berkenaan dengan disiplin ilmu yang
mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut
manusia beserta pembenarannya ; serta hukum
yang mengatur tingkah laku manusia.
• Mencakup filsafat moral atau pembenaran-
pembenaran filosofis.
MORAL ETIKA
• Moralitas memiliki pertimbangan yang
jauh lebih tinggi tentang ‘kebenaran’ dan
‘keharusan’ dibanding Etiket.
• Moralitas bukan Hukum, sebab tidak
dapat diubah melalui tindakan legislatif,
eksekutif maupun yudikatif. Demikian
pula sanksi dalam moralitas tidak
melibatkan paksaan fisik atau ancaman,
melainkan lebih bersifat internal

14. ∨
PEMBEN-
TUKAN
IMPLE-
MENTASI
INTERNAL
EKSTERNAL
Terbentuk karena pemahaman dan
keyakinan terhadap suatu nilai-nilai
tertentu (khususnya agama / religi).
Diciptakan oleh aturan-aturan
eksternal yang disepakati secara
kolektif.
INTERNAL
EKSTERNAL
Seseorang akan selalu bertingkah
laku baik meskipun tidak ada orang
lain disekitarnya.
Berbentuk sikap / perbuatan /
perilaku yang baik dalam kaitan
interaksi dengan orang / pihak lain.

15. ∨
: Sesuatu yang baik, susila atau etik,
adalah yang sesuai dengan kehendak
Tuhan, dan sebaliknya.
: sesuai dengan hukum alam.
: (Hedone = perasaan akan kesenangan) :
mendatangkan kesenangan, kenikmatan
atau rasa puas kepada manusia.
(berkembang kearah Materialisme).
: (Eudaemonismos = bahagia) :
mendatangkan kebahagiaan kepada
manusia. Bedanya dengan hedonisme,
kebahagiaan lebih bersifat kejiwaan.
: berguna / bermanfaat”.
: kekuatan paling besar.
: kebebasan atau penghormatan kepada
pribadi manusia.

16. ∨
NEGARA
KESEJAHTERAAN
REGULASI
KEBIJAKAN PUBLIK
DISCRETIONARY POWER
/ FREIES ERMESSEN
• Berisi perintah (keharusan) atau
larangan. Barangsiapa yang
melanggar perintah atau
melaksanakan perbuatan tertentu yang
dilarang, maka ia akan dikenakan
sanksi tertentu pula.
• Kurang memperhatikan aspek dampak
dan / atau kemanfaatan dari kebijakan.
• Sering ditolak oleh masyarakat (public
veto) karena kurang mempertimbang-
kan dimensi etis dan moral
• Tidak hanya menonjolkan nilai-
nilai BENAR – SALAH, tetapi
harus lebih dikembangkan kepada
sosialisasi nilai-nilai BAIK –
BURUK.
• Memiliki keterikatan untuk
:menjamin terselenggaranya
kepentingan / kesejahteraan rakyat
banyak, serta untuk memajukan
daerah / tanah air dimana

17. ∨
# # # $

18. ∨
!
"
! !
# $ %
!
%
&
' #
()
!
*
!
#+
Hukum Administrasi Publik
Mengatur kepastian hukum masyarakat
dalam hubungannya dengan negara
sebagai badan hukum
Mengatur birokrasi dan masyarakat
Mencari kebenaran dan keadilan Mencari keseimbangan dan keselarasan
kepentingan negara dan masyarakat
Negara tidak akan merugikan masyarakat
sekalipun untuk kepentingan umum
Sama-sama menguntungkan negara dan
masyarakat
Tujuan akhir ketertiban dan ketenteraman
masyarakat (security approach)
Tujuan akhir kemakmuran masyarakat
(prosperity approach)
Hakim yang memutuskan suatu sengketa Atasan birokrasi yang memutuskan
kepentingan birokrat atau masyarakat
(delivery of service / public accessibility)

19. ∨
&
)
& ( '
#
'
,
*
-
!
,
' .
!
-
!
• W.F. Prins
• S. Prajudi Atmosudirdjo
• E. Utrecht
• SK Mendikbud No. 31/DJ/Kep/1983
• UGM, UII
&
)
& !
*
! ,
!
"
! .
!
-
!
• Wirjono Prodjodikoro
• UU No. 14 / 1970
• GBHN Tahun 1983
• UU No. 5 / 1986
• Unpad, Unsri
&
)
& !
*
! -
'
#
*
!
"
!
#
(SK Mendikbud No. 0198/U/1972)
% " " &
'
%
/ &
-
'
)
&
%
& 0

20. ∨
HAN adalah perubahan hukum khusus yang diadakan
sehingga memungkinkan para pejabat melakukan tugasnya
yang khusus. Termasuk dalam pengertian HAN adalah
kekuasaan khusus yang dimiliki oleh administrasi negara.
!
! " ! !
#
(Rochmat Soemitro, 1987)
•
! " # $
! " %
•
! $ ! # & ! ' %
/ 1 *
-2
"
*
0

21. ∨
POLEMIK HTN – HAP
HTN mempersoalkan negara
dalam keadaan diam / berhenti,
HAK merupakan aturan mengenai
negara dalam keadaan bergerak
Hubungan HTN dan HAN seperti
BW dan WvK, yakni hubungan
umum dan khusus.
HAN adalah sisa dari semua
peraturan hukum nasional sesudah
dikurangi HTN Materiil, Hukum
Perdata Materiil, dan Hukum
Pidana Materiil (Teori Residu).
HTN adalah pelajaran tentang
Hubungan Kompetensi, HAN
adalah pelajaran tentang
Hubungan Istimewa.
Diluar Hubungan Kompetensi,
masih ada hal lain yang masuk
lapangan studi HTN, misalnya
kewarganegaraan, masalah
wilayah negara, dan sebagainya.

22. ∨
Segala sesuatu yang dapat
menimbulkan aturan hukum / tempat
diketemukannya aturan hukum
Sumber Hukum Material
• '
,
*
3
-
'
,
= UU / sistem hukum
tertulis dimasa lampau
• 4
'
%
3
,
3
5
'
,
= ukuran yang
menentukan sifat adil ; faktor
yang mendorong seseorang
tunduk pada aturan
• 3
,
'
3
%
3
.
'
,
6 #
*
-
3
7
3
%
3
.
'
,
=
faktor dalam masyarakat
(pandangan ekonomis, agamis,
psikologis)
Sumber Hukum Formal
• (HAN Tertulis)
• 3
#
8#
,
'
(Praktek
administrasi negara)
• 9&
-
'
,
7
-
&
(#
,
'
• 3
)
*
-
'
#(Anggapan ahli
hukum)

23. ∨
•
Sybenga : “tidak ada perbuatan hukum publik bersegi dua ; tidak
ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik”. Setiap hubungan
hukum merupakan kehendak satu pihak, yakni pemerintah.
•
Van der Pot, Kranenburg, Donner : mengakui adanya perjanjian
menurut hukum publik. Contoh : kortverband contract (perjanjian
kerja jangka pendek).
Perbuatan Hukum
(Rechts Handelingen)
Bukan Perbuatan Hukum
(Feitelijke Handelingen)
Perbuatan Hukum
menurut &
)
& -
'
8
!
*
Perbuatan Hukum
menurut &
)
& &
:
%
'
)
: Tidak dapat, sebab mengatur
hub. hukum yang merupakan kehendak 2
pihak, sedang HAN merupakan hukum
publik yang bersifat sepihak.
:
Bisa, tetapi untuk menyelesaikan suatu
persoalan tetap harus menggunakan hukum

24. ∨
! " #
1 -
:
&
!
*
!
#"
&
)
& 7
&
:
%
'
):-
,.
'
,
!
*
&/7-
:
&
!
*
!
#,7
'
"
!
)
(
!
-
'
7 -
'
#
*
!
"
0$
(
!
#:
&
)
!
# -
&
7
!
)
!
#"
!
,
'
%
7-
,*
&
;
&
!
#
(
&
!:%
!
"7
'
"
!
)
1
1 '
5
!
*
"
&
)
& 7
&
:
%
'
)(
'
7-
3
%
"(
!
-
'
6
:-
(
!
,
!
-
)
!
#< < #
!
#
.
6
))
&
!
,
!
!
#'
,
*
' <
!
1
1 #
.
!
# !
)
,
&
( *-
;
!
(
'
#
=
! 7-
&
:
!
"
!
# (
!
%
! %
!
7
!
#
.
!
#
"
&
:
&
#
.
!
#"
&
)
& 1
=
!
-
!
* !
"
#
=
! 7
&
*
&
,
!
#+
• 9 >
• ? ? / 9 0
•
• @ 9 @
9 1

25. ∨
Berdasarkan SIFAT
1. Keputusan Kilat (vluchtige beschikking), ada 4 kategori :
• Merubah redaksi keputusan terdahulu / lama.
• Hanya memuat suatu maksud untuk tidak mengadakan suatu
tindakan.
• Penarikan kembali / pembatalan suatu keputusan.
• Pernyataan suatu keputusan “dapat dilaksanakan”.
2. Keputusan Tetap (blijvend)
Berdasarkan AKIBAT
1. Keputusan Positif, yakni menimbulkan hak, kewajiban dan
atau keadaan hukum baru.
2. Keputusan Negatif, tidak terjadi perubahan dalam suatu
keadaan hukum tertentu. Biasanya terdiri dari tiga macam :
pernyataan tidak berwenang (onbevoegdheid verklaring),
pernyataan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaring), serta
pernyataan penolakan (afwijzing).

26. ∨
Berdasarkan TUJUAN
1. Keputusan Konstitutif, yakni keputusan yang menentukan
suatu hal tertentu dan tidak memerlukan ketetapan lain untuk
dapat menyelesaikan suatu masalah konkrit.
2. Keputusan Deklaratoir, yakni keputusan yang mengandung
pernyataan bahwa seseorang dapat diberikan hak-haknya
karena telah memenuhi syarat tertentu.
Berdasarkan KEABSAHAN
1. Keputusan yang sah (rechtsgeldig beschikking)
2. Keputusan yang tidak sah (niet rechtsgeldig beschikking)
• Keputusan yang batal karena hukum (nietig)
• Keputusan yang batal mutlak (absolut nietig), apabila
pembatalannya dapat dituntut oleh setiap orang.
• Keputusan yang batal nisbi (relatief nietig), apabila
pembatalannya hanya dapat dituntut oleh orang tertentu.
• Keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar)
• Keputusan yang dapat dibatalkan mutlak (absolut
vernietigbaar)
• Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi (relatief
vernietigbaar)

27. ∨
#
&
-
&
* 3
1 !
"
&
#
1. PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN /
PEJABAT TATA USAHA NEGARA
2. BERISI TINDAKAN HUKUM DALAM BIDANG TATA USAHA
NEGARA (DECISION OF ADMINISTRATION LAW).
3. BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
4. BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, FINAL
5. MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG / BADAN
HUKUM PERDATA
• KTUN yang merupakan perbuatan Hukum Perdata
• KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
• KTUN yang masih memerlukan persetujuan
• KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUH Perdata /
Pidana
• KTUN yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan Badan
peradilan
• KTUN mengenai Tata Usaha ABRI
• Keputusan Panitia Pemilihan Umum

28. ∨
ADA 3 MACAM KETIDAKWENANGAN
(ONBEVOEGDHEID)
ketidakwenangan yang menyangkut isi
keputusan. Keputusan yang demikian dapat
mengakibatkan batal / batal demi hukum (nietig),
atau dapat dibatalkan (vernietigbaar). Untuk
keputusan yang batal, akibat hukum yang
ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sejak
semula (ex-tunc). Sedang untuk keputusan yang
dibatalkan, akibat hukum yang timbul dianggap
ada sampai saat keputusan dibatalkan (ex-
nunc).
ketidakwenangan yang menyangkut wilayah
dikeluarkannya keputusan. Keputusan inipun
dapat batal atau dibatalkan.
ketidakwenangan yang menyangkut waktu
dikeluarkannya keputusan. Keputusan ini batal
demi hukum.

29. ∨
Penipuan (bedrog)
PAKSAAN (DWANG) ATAU SOGOKAN
(OMKOPING)
,,
!
*
!
#/(
<
!
%
'
#
.
0 !
*
!
&
))%
'
-
&
!
#6
)
"
'
%
!
5
Dapat Batal atau
Dibatalkan
-
3
,(
&
-
6
2
!
-
!7 :#
*
&
)
!
#
#
*
&
) 7
&
*
&
,
!
#
:-
'
*
!
"
&
!
#7
!
(
!=
!
#
.
:-
,
!
#
.
)
&
*
!
#
1
Batal jika tidak
mentaati prosedur

30. ∨
# $
( # $

31. ∨
!
(
) * & & + , # -- ./012

32. ∨
BEBERAPA PENJELASAN
• Segala perbuatan pemerintah dan atau warga negara harus
memiliki dasar yuridis normatif. Atau, pemerintah perlu menyusun
perangkat hukum (regulasi) yang mendasari suatu perbuatan
tertentu.
• Kualitas Negara Hukum dapat dilihat dari ciri-cirinya :
1. Legal Supremacy
2. Pengakuan terhadap HAM
3. Peradilan yang Bebas dan Mandiri
4. Keberfungsian PTUN
• Konstitusi (Hukum Dasar) terdiri dari dua macam : Tertulis (UUD)
dan Tidak Tertulis (Konvensi)
• Konstitusi harus diartikan luas, tidak hanya berarti UUD saja,
tetapi juga seluruh Peraturan Perundangan sebagaimana diatur
dalam Tap. MPRS/XX/1966 yaitu :
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU
5. PP
6. Keputusan Presiden (instruksi Presiden)
7. Peraturan / Keputusan Menteri
Meskipun tidak dicantumkan, Peraturan Daerah harus pula
ditafsirkan sebagai unsur dari Konstitusi.
• Jika diantara peraturan perundangan tersebut terdapat perbedaan /
pertentangan, maka penyelesaiannya menerapkan prinsip sebagai
berikut :

33. ∨
1. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori (hukum / aturan yang
lebih tinggi mengecualikan aturan / hukum yang lebih rendah).
2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum / aturan yang
khusus mengecualikan aturan / hukum yang umum).
3. Lex Posteriori Derogat Legi Anteriori (hukum / aturan yang
baru mengecualikan aturan / hukum yang lama).
• Dari gambar / matriks hubungan antar negara, terlihat bahwa
kedudukan dan peran Presiden cenderung dominan. Hal ini dapat
dibenarkan karena UUD 1945 menganut paham Executive Heavy.
• Yang penting adalah menjaga bagaimana agar kekuasaan Presiden
yang besar tidak disalahgunakan (onrechtmatige overheidsdaad).
Sebab, Lord Acton mengatakan bahwa : Power tends to corrupt,
but absolute power corrupt absolutely.
• Dalam kaitan ini, fungsi kontrol DPR perlu dioptimalkan. Namun
kenyataannya, fungsi ini belum banyak berfungsi karena beberapa
hal tertentu seperti sistem rekrutmen politik, mekanisme recall, dan
sebagainya. Disamping itu, sistem dan mekanisme pertanggung
jawaban Presiden perlu diubah berdasarkan pasal 2 (2) UUD 1945.

34. ∨
erbentuknya suatu negara atau pemerintahan (aparat
penyelenggara negara), secara filosifis, antara lain memang
ditujukan untuk mencegah dan menghindari, setidak-tidaknya
mengurangi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi didalam masyarakat.
Beberapa teori menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk memelihara dan
menjamin hak-hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, hak merdeka dan hak
atas harta sendiri (John Locke), untuk mencapai the greatest happines of the
greatest number (John Stuart Mill), menciptakan perdamaian dunia dengan
jalan menciptakan undang-undang bagi seluruh umat manusia (Dante).
Sedangkan James Wilford Garner membagi tujuan negara menjadi 3
(tiga), yaitu tujuan asli ialah pemeliharaan perdamaian, ketertiban,
keamanan dan keadilan, tujuan sekunder ialah kesejahteraan warga negara,
dan tujuan memajukan peradaban.
Pakar lain menyebutkan bahwa fungsi negara adalah melaksanakan
penertiban, menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan,
dan menegakkan keadilan. Ini berarti pula bahwa fungsi negara dan
pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi warganya, baik dibidang
politik maupun sosial ekonomi. Oleh karenanya tugas pemerintah diperluas
dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan
tugasnya mencakup berbagai aspek seperti kesehatan rakyat, pendidikan,
perumahan, distribusi tanah, dan sebagainya.
Tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurzorg) ini merupakan
tugas dari negara yang berbentuk Welfare State atau Negara Hukum yang
Baru dan Dinamis, atau Negara Hukum Material atau Negara Administratif.
Sebelum konsep Negara Kesejahteraan dikenal, yang muncul dalam praktek
kenegaraan adalah konsep Political State (Negara Politik) dan Legal State
(Negara Hukum yang Statis).

35. ∨
Menurut Siagian, pada tahap political state, suatu pemerintah dianggap
sebagai "tuan" dari rakyat dan hanya mempunyai empat fungsi pokok (the
classical functions of government) yaitu fungsi memelihara ketenangan dan
ketertiban, (maintenance of piece and order), fungsi diplomatik atau
internasional, fungsi pertahanan kemanan, dan fungsi perpajakan.
Pada tahap berikutnya yaitu Legal State, kekuasaan absolut ditangan para
raja sudah mulai dibatasi. Pelopor tentang pembatasan kekuasaan atau
pemisahan kekuasaan adalah John Locke (1632 - 1704) yang menganjurkan
agar kekuasaan dalam suatu negara diserahkan kepada tiga badan, yaitu
eksekutif, legislatif, dan federatif (bidang keamanan dan hubungan luar
negeri). Tokoh lain yang sangat berpengaruh adalah Montesquieu (1689 -
1755) yang dengan Teori Trias Politika-nya memisahkan kekuasaan
kedalam tiga badan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Dalam konsep Negara Hukum yang Lama dan Statis ini pemerintah bersifat
pasif, artinya negara hanya menjadi wasit dan melaksanakan berbagai
keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama melalui pemilihan atas
berbagai alternatif yang diputuskan secara demokratis liberal. Pemerintah
lebih bersifat sebagai "penjaga malam" atau penjamin keamanan yang hanya
bertindak jika ada gangguan terhadap keamanan. Ciri-ciri legal state ini
adalah:
1. perlindungan hak-hak asasi manusia,
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia
itu,
3. pemerintah berdasarkan peraturan (the rule of law), dan
4. peradilan administrasi negara dalam perselisihan.
Dampak penting dari bentuk Legal State ini adalah terjadinya kesenjangan
sosial ekonomi diantara masyarakat sebagai akibat berlakunya hukum the
survival of the fittest atau homo homini lupus. Disamping itu, kaum borjuis
(ekonomi kuat) dapat mempengaruhi parlemen untuk menghasilkan produk
legislatif yang menguntungkan mereka.

36. ∨
Oleh karena itu, muncullah tuntutan kepada pemerintah untuk meningkatkan
perannya dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warganya di segala
bidang. Dengan kata lain, pemerintah diserahi tugas penyelenggaraan
kesejahteraan umum. Untuk menyelenggarakan tugasnya ini, pemerintah
diberikan freies ermessen, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur
dalam kegiatan . kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya membuat
peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya tanpa persetujuan
lebih dulu dari legislatif.
Dari sini dapat diketahui bahwa penyelenggaraan fungsi kesejahteraan pada
Welfare State dilakukan melalui regulasi (pengaturan). Namun ada satu
ekses yang muncul dari hal ini, yakni kecenderungan pemerintah untuk
mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara terperinci (over
regulated). Akibat selanjutnya, kehidupan masyarakat lama kelamaan
menjadi sumpek, sempit, kaku, bahkan cenderung otoriter. Jika hal ini
berlangsung terus, tidak tertutup lemungkinan munculnya cipratan, desakan,
atau bahkan ledakan yang tidak tertahankan. Keadaan ini menurut Afan
Gaffar disebut sebagai water type society.
Dalam kondisi seperti tersebut diatas, fenomena yang mengemuka adalah
tuntutan deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi, serta demokratisasi.

37. ∨
1. untuk membuat
peraturan perundangan yang setingkat dengan UU tanpa
meminta persetujuan parlemen lebih dulu.
Dasar filosofisnya adalah salus populi suprema lex
(keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Contohnya
Pasal 22 UUD 1945 : “Dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu”.
2.
untuk membuat peraturan perundangan yang derajatnya lebih
rendah dari UU.
Pasal 5 (2) UUD 1945 : “Presiden menetapkan PP untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinya”.
3. yaitu kekuasaan untuk menafsirkan (baik
memperluas maupun mempersempit) sendiri peraturan
perundangan yang bersifat enunsiatif / enumeratif.
Pasal 1 (1) Hinder Ordonantie : “larangan pendirian berbagai
obyek tanpa ijin pemerintah ….. dan semua bangunan lain yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan”.
Inpres No. 9 tahun 1973 : “Presiden dapat menentukan bentuk-
bentuk kegiatan pembangunan lainnya ….. yang menurut
pertimbangan perlu bagi kepentingan umum”.

38. ∨
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK
"
#"
( '
#
'
,
*
-
!
,
' .
!
-
!6 ;
!
:
!
* !
*
! ,
!
"
! .
!
-
!
) &
#
.
)
'
#
!
# %
!
)
&
)
!
#7-
:
&
!
*
!
#=
!
#
. #
=
'7
!
#
.(
!
-
'
7-
!
*
&
-
!
#,"
'
#
.
.
! #
':
&
%
)
!
#)-
&
.
'
!
#:
!
.
' !
,
=
!
-
!
)
!
*
!

39. ∨
_______________________ υ # #
Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh
seseorang berdasarkan keputusan badan / pejabat administrasi
negara. Dengan kata lain, suatu keputusan harus mengandung
kepastian dan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun
keputusan itu mengandung kekurangan.
Putusan Dewan Banding Pusat (Centrale Raad van Beroep),
23 Januari 1956, yang menyatakan bahwa Keputusan
pemecatan seorang PNS tidak boleh berlaku surut.
Putusan Dewan Banding Perdagangan dan Industri, 26 Juni
1957, yang menyatakan bahwa suatu ijin tidak boleh ditarik
kembali, walaupun kemudian diketahui bahwa ijin itu
mengandung kesalahan / kekeliruan yang dilakukan sendiri
oleh instansi yang mengeluarkan ijin tersebut.

40. ∨
___________________________ υ (
Asas ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan
hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
Putusan Dewan Banding Pusat, 13 Nopember 1963, yang
menyatakan bahwa harus ada keseimbangan antara hukuman
yang dijatuhkan dengan kelalaian / kesalahan yang dilakukan
pegawai. Untuk itu, kepada pegawai yang bersangkutan
diberikan kesempatan untuk membela diri, dan badan yang
menjatuhkan hukuman tidak memihak.
υ $ ( $ # #
Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus / fakta yang
sama, badan / pejabat administrasi negara dapat mengambil
tindakan yang sama.
Putusan Dewan Banding Perdagangan dan Industri, 23
Nopember 1956, yang membatalkan Keputusan instansi yang
menolak untuk memberikan ijin bagi suatu perusahaan.
Sebab, pada waktu itu ada peraturan yang mengharuskan
perusahaan tertentu mempunyai ijin.

41. ∨
_______________________ υ )
Asas ini menghendaki administrasi negara senantiasa bertindak
secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Putusan Hoge Raad, 9 Januari 1942, yang memutuskan bahwa
terhadap jalan yang rusak atau berlubang, pemerintah wajib memberi
tanda peringatan sehingga dapat diketahui oleh para pemakai jalan.
Putusan Mahkota, 14 Agustus 1970 : dengan maksud mencegah
kerusakan dan penyakit gigi, pemerintah mengeluarkan perintah agar
memasukkan bahan flouride ke dalam air minum. Ternyata, tidak
semua orang tahan dengan bahaan ini, sehingga mereka menuntut
diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh air yang tidak
dicampur flouride. Perintah itu kemudian dinyatakan Batal.
_____ υ * $ # #
Asas ini menghendaki agar keputusan badan / pejabat administrasi
negara didasarkan pada alasan / motivasi yang adil dan jelas.
Putusan Mahkota, 15 Nopember 1958, yang membatalkan Keputusan
Dewan Kota yang menolak permohonan sebuah LSM untuk
mengadakan usaha pengumpulan dana tanpa disertai dengan alasan-
alasan penolakannya.
Putusan Mahkota, 6 Agustus 1966, yang membatalkan Keputusan
Menteri Kehakiman yang menolak permohonan untuk mengganti
nama dari seseorang tanpa disertai dengan alasan-alasan
penolakannya.

42. ∨
υ ) # # (
Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, badan /
pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan diluar
maksud pemberian wewenang tersebut (detournement de pouvoir).
Putusan Mahkota, 8 Juni 1965 : Seseorang yang telah memiliki ijin
penggalian tanah bertengkar dengan si pemilik tanah. Dengan alasan
untuk mengakhiri sengketa itu, Dewan Propinsi menarik kembali ijin
yang telah diberikan. Hal ini oleh Mahkota dinilai sebagai
detournement de pouvoir, sebab sengketa itu harus diselesaikan
melalui peradilan perdata.
__________________ υ + ($ +
Asas ini menghendaki agar badan / pejabat administrasi negara
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang benar dan adil.
Putusan Mahkota, 17 Oktober 1970 : Seorang pemilik tanah
mengajukan keberatan kepada Dewan Kota terhadap rencana
pembangunan kota, karena dikhawatirkan ia tidak dapat mendirikan
bangunan diatas tanahnya. Oleh Dewan Kota, keberatan tersebut
dianggap tidak beralasan karena tidak ada larangan mendirikan
bangunan. Beberapa waktu kemudian si pemilik tanah baru tahu
bahwa rencana pembangunan kota meliputi lahan miliknya. Ia
langsung melakukan banding kepada Mahkota meskipun batas waktu
yang ditentukan telah lewat, yang dikabulkan oleh Mahkota.

43. ∨
______________ υ $ # ,
Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakannya, badan /
pejabat administrasi negara tidak berlaku sewenang-wenang.
Putusan Kroon, 29 Juni 1966 : Permohonan seorang gadis
Indonesia untuk bertempat tinggal di Nederland, ditolak oleh
Menteri Kehakiman dengan alasan akan mengalami kesulitan
asimilasi. Keputusan ini dibatalkan karena ternyata gadis tadi
mahir bahasa Belanda dan sudah lama tinggal disana.
υ (
( ( + ( ,
Asas ini menghendaki agar tindakan badan / pejabat administrasi
negara dapat menimbulkan dan atau memenuhi harapan-harapan
yang wajar.
Putusan Centrale Raad van Beroep, 13 Januari 1959 :
Seorang PNS yang dinas luar kota dengan menggunakan
mobil pribadi meminta penggatian biaya atas pemakaian
mobil tersebut. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa
hal itu tidak diperbolehkan, sehingga kantor meminta
kembali uang yang telah dibayarkan. Keputusan ini
dibatalkan oleh Centrale Raad van Beroep.

44. ∨
# # + ( $
Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atau keputusan
badan / pejabat administrasi negara, maka akibat dari keputusan
yang dibatalkan itu harus dihilangkan dan yang bersangkutan
diberi ganti rugi.
Putusan Centrale Raad van Beroep, 20 September 1920 : Seorang
pegawai yang dipecat, tetapi setelah melalui proses pemeriksaan
pengadilan ternyata tidak melakukan kesalahan, ia berhak atas
kedudukan semula pada instansinya, rehabilitasi nama baik, serta
ganti rugi yang timbul karena pemecatannya.
________ υ $ # ( ) #
Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan
/ hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan
pandangan hidup yang dianutnya.
Putusan Centrale Raad van Beroep, 29 Mei 1951 : Seorang pegawai
yang sudah kawin selingkuh dengan wanita teman satu kantor. Oleh
pimpinannya diambil tindakan berupa pemotongan gaji setiap bulan.
Keputusan ini dibatalkan oleh Centrale Raad van Beroep dengan
alasan bahwa setiap pegawai mempunyai hak untuk hidup sesuai
dengan pandangan / cara hidupnya.

45. ∨
___________________________ υ ,
Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, badan /
pejabat administrasi negara diberi kebebasan untuk menentukan
kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi.
Berbeda dengan freies ermessen : Pemerintah dalam segala
tindakannya harus berpandangan luas dan dapat
menghubungkan tugasnya dengan gejala-gejala dalam
masyarakat, serta memperhitungkan dampak lingkungan dari
setiap tindakan yang diputuskan.
____ υ + $ (
( $ + # #
Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya,
badan / pejabat administrasi negara selalu mengutamakan
pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

46. ∨
$ % & '() & &
• Legalitas
Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku.
• Kontinuitas
Jaminan terus berlakunya suatu keputusan meskipun telah terjadi
pergantian pejabat administrasi negara.
• Adaptasi
Bila terjadi kekeliruan dalam suatu keputusan, pejabat dapat segera
merubah atau memperbaiki sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
• Moralitas
Keputusan pejabat harus dilandasi oleh moral dan etika yang baik.
• Efektivitas dan Efisiensi
Tindakan / keputusan pejabat harus dimaksudkan untuk
menciptakan daya guna dan hasil guna.
• Legitimasi
Keputusan pejabat jangan sampai menimbulkan keresahan bagi
masyarakat dan lingkungannya. Disamping itu, keputusan hanya
“benar” jika membawa manfaat bagi dan diakui oleh masyarakat.
• Kebersamaan dalam Keputusan
Keputusan pejabat hendaknya merupakan hasil kompromi /
kesepakatan dengan berbagai pihak yang diputuskan secara
musyawarah (group decision).

47. ∨
$ (( * ,
* * #
) - #
PERTANGGUNG-
JAWABAN
LEGALITAS KEPASTIAN HUKUM
PENGABDIAN KONTINUITAS KESEIMBANGAN
KESETIAAN ADAPTASI
KESAMAAN DALAM
MENGAMBIL KEPUTUSAN
KEPEKAAN MORALITAS BERTINDAK CERMAT
PERSAMAAN
EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
MOTIVASI UNTUK SETIAP
KEPUTUSAN
KEPANTASAN LEGITIMASI
TIDAK MENCAMPUR-
ADUKKAN KEWENANGAN
KEBERSAMAAN
DLM KEPUTUSAN
PERMAINAN YANG LAYAK
KEADILAN / KEWAJARAN
MENANGGAPI PENGHARAPAN
YANG WAJAR
MENIADAKAN AKIBAT
KEPUTUSAN YANG BATAL
PERLINDUNGAN ATAS CARA
HIDUP PRIBADI
KEBIJAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
KEPENTINGAN UMUM

48. ∨
( ( . "
Suatu pemerintahan yang : 1) menegakkan kaidah-kaidah hukum sekaligus
2) menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam praktek bernegara, diyakini akan
mampu mewujudkan cita-cita tertinggi, yakni pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN (good governance). Kedua hal ini harus dijalankan secara
bersama-sama dan saling menunjang.
Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan good governance tersebut,
pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Secara umum governance mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari
akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan
(openness), dan aturan hukum (rule of law) (Bhatta, 1996 : 2) Terhadap
keempat unsur tersebut, Adamolekun dan Bryant (1994) menambahkan
dua unsur lainnya yaitu kompetensi manajemen (management competence)
dan hak-hak asasi manusia (human rights). Hak-hak asasi manusia pada
dasarnya merupakan bagian dari unsur governance (meskipun pada
tingkatan pengertian umum atau global). Sedangkan kompetensi manajemen
lebih cenderung merupakan akibat atau symptom dari adanya good
governance, daripada sebagai bagian dari unsur utamanya. Berikut ini adalah
rincian dari keempat unsur utama yang dapat memberikan gambaran
bagaimana seharusnya administrasi publik yang bercirikan good governance
tersebut.
/ % &'
Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk
bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala
tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Unsur ini merupakan
inti dari pemerintahan yang baik (good governance).
Akuntabilitas aparatur pemerintahan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu
akuntabilitas politik, keuangan dan hukum (Brautigam, 1991:13).
Akuntabilitas politik berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu.
Sistem politik multipartai dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas

49. ∨
politik pemerintah terhadap rakyatnya daripada pemerintahan dengan
sistem politik satu partai. Akuntabilitas keuangan artinya adalah bahwa
aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang
rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak
dan retribusi. Sedangkan akuntabilitas hukum mengandung arti bahwa
rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat
bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi
pemerintahan yang pada prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat
(onrechtmatige overheidsdaad), dengan demikian harus mampu
mempertanggungjawabkannya dan menerima tuntutan hukum atas
tindakan tersebut.
0 1
Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik
di tingkat pusat maupun di daerah. Rakyat secara pribadi dapat
mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses
perumusan kebijaksanaan publik dan tindakan pelaksanaannya
(implementasinya). Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan
pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilaksanakan
secara terbuka dan diketahui umum.
2 & %
Keterbukaan disini mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang
dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik, yang bersifat
transparan dan terbuka, akan memberikan informasi data yang memadai
bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya
pemerintahan. Dalam praktek, dewasa ini kita masih melihat kenyataan
bahwa prosedur tender kompetitif suatu proyek pembangunan hingga
penetapan keputusan pemenangnya, masih sering bersifat tertutup.
Rakyat atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah sering tidak
memperoleh kejelasan informasi tentang hasil atau kriteria penetapan
pemenang tender proyek yang bersangkutan.
Tentang keterbukaan ini Brautigam (1991: 21) mengidentifikasi dua
jenis keterbukaan, yaitu ekonomi dan politik. Keterbukaan ekonomi
tercermin dari sistem persaingan pasar dengan sedikit mungkin
pembatasan (regulasi) oleh pemerintah, serta dilaksanakannya rejim

50. ∨
perdagangan bebas dengan sistem tarif (tariff barrier) yang bersifat
terbuka kepada publik. Sedangkan keterbukaan politik mengacu kepada
pola persaingan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam
proses pengambilan keputusan. Permufakatan yang terjadi dalam setiap
musyawarah untuk pengambilan keputusan tidak terjadi melalui proses
pemaksaan kehendak atau intimidasi, tetapi melalui tahapan argumentasi
yang efektif terhadap setiap perbedaan pendapat yang muncul.
Pengambilan suara (voting) untuk menetapkan suatu keputusan akibat
terjadinya perbedaan pendapat bukanlah hal yang tabu sepanjang
keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat kepada siapapun yang
terlibat, dan tidak ada pemboikotan atas pelaksanaan keputusan hasil
pemungutan suara tersebut. Disinilah letak persaingan positif dan
toleransi atas perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.
3 % " 4 ' 5
$ 6
Prinsip rule of law disini diartikan bahwa good governance mempunyai
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Oleh karena
itu, setiap kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan harus selalu
dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku
yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta
memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan
dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan
masalah perbedaan pendapat (conflict resolution), dan terdapat prosedur
umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan
tertentu. Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat bahwa pada
kenyataannya sektor swasta dewasa ini telah semakin terlibat dalam
perekonomian nasional maupun internasional, dan karenanya, terdapat
kebutuhan untuk memiliki kejelasan tentang kerangka hukum yang
mampu melindungi hak-hak kepemilikan seseorang (property rights) dan
yang mampu menghormati nilai-nilai perjanjian dalam kontrak bisnis.

51. ∨
$ # (
4 # 6

52. ∨
KEWENANGAN MEMERIKSA DAN
MEMUTUS SUATU PERKARA /
SENGKETA ADMINISTRASI BERADA
PADA INSTANSI YANG SECARA
HIERARKHIS LEBIH TINGGI
ISI KEWENANGAN MENCAKUP
ASPEK RECHTMATIGHEID DAN
DOELMATIGHEID.
KONSEKUENSINYA, INSTANSI TADI
DAPAT MENGGANTI ATAU
MERUBAH KEPUTUSAN
KEWENANGAN MEMERIKSA DAN
MEMUTUS SUATU PERKARA /
SENGKETA ADMINISTRASI BERADA
PADA HAKIM
ISI KEWENANGAN MENCAKUP
ASPEK RECHTMATIGHEID SAJA.
KONSEKUENSINYA, INSTANSI TADI
DAPAT MEMBATALKAN DAN
MEMBERI HUKUMAN, TETAPI
TIDAK DAPAT MENGGANTI /
MERUBAH KEPUTUSAN
Pada Masa Penjajahan, tidak terdapat Badan Peradilan yang secara khusus
/ mandiri memeriksa dan menyelesaikan sengketa Administrasi / Tata Usaha
Negara. Hal ini sesuai dengan pasal 134 ayat 1 Indische Staatsregeling (IS) :
a. Perselisihan Perdata diputus oleh Hakim biasa menurut UU
b. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi
wewenang Lembaga Administrasi itu sendiri.
Dengan demikian, sistem yang dipakai adalah :
ADMINISTRATIEF ADMINISTRATIEF
BEROEP RECHTSPRAAK

53. ∨
#
# /
7
8
9 :-
'
)
!
#) &
#
.
)
'
#
!
# !
2
! 2
!
-
!
7#
=%
,
!
'
!
#,#
.
)*
! +
1. Diserahkan kepada Pengadilan Perdata.
2. Diserahkan kepada Badan yang dibentuk secara Istimewa.
3. Dengan menentukan satu atau beberapa sengketa TUN, yang
penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Perdata
atau Badan Khusus.
UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 disebutkan : Bahwa
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan antara lain Peradilan Tata Usaha Negara.
Menorong lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara : kewenangan memeriksa, memutus dan
menyelesaikan suatu perkara / sengketa administrasi berada pada
Hakim / Peradilan Tata Usaha Negara, SETELAH DITEMPUH
upaya administratif.

54. ∨
1. Tata Usaha Negara : Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di Pusat
maupun di Daerah.
2. Badan atau Pejabat TUN : badan atau pejabat yang melaksanakan
urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.
3. Keputusan TUN : penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan /
Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Sengketa TUN : sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang
atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,
baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa
kepegawaian
5. Gugatan : permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat
TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.
6. Tergugat : badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang
dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata.

55. ∨
1. Kompetensi RELATIF
(kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan
wilayah / daerah hukumnya)
PTUN Wilayah Kotamadya / Kabupaten
PT TUN Wilayah Propinsi
• Gugatan diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat
kedudukan Tergugat.
• Jika tergugat lebih dari 1, dipilih tempat kedudukan salah satu
Tergugat.
• Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa yang diatur dengan
PP, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat
kedudukan Penggugat.
2. Kompetensi ABSOLUT
(kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai menurut
obyek / materi / pokok sengketa)
Perbuatan Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan / Beschikking,
BUKAN :
• Perbuatan Pemerintah mengeluarkan Peraturan / Regeling
• Perbuatan Pemerintah melakukan tindakan material (materiele daad)

56. ∨
Pasal 1 ayat 3 – Pasal 2 + Pasal 3 – Pasal 49 –
Penjelasan Umum angka 1
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha
negara, berisi tindakan hukum dalam bidang tata usaha negara,
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret,
individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang / badan
hukum perdata
–
KTUN yang merupakan perbuatan Hukum Perdata, merupakan pengaturan
yang bersifat umum, masih memerlukan persetujuan, yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan KUH Perdata / Pidana, yang dikeluarkan atas hasil
pemeriksaan Badan peradilan, mengenai Tata Usaha ABRI, Keputusan
Panitia Pemilihan Umum
+
Jika Pejabat / Badan TUN tidak mengeluarkan keputusan sedang hal itu
menjadi kewajibannya, hal tersebut disamakan dengan Keputusan
Jika Pejabat / Badan TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon
sedang jangka waktu yang ditentukan telah lewat, Pejabat / Badan TUN
tadi dianggap menolak mengeluarkan keputusan
Dalam hal jangka waktu tidak ditentukan, maka setelah lewat 4 bulan
sejak diterimanya permohonan, Pejabat / Badan TUN tadi dianggap telah
mengeluarkan keputusan

57. ∨
–
KTUN berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan :
• Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau
keadaan luar biasa yang membahayakan.
• Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum.
–
Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-
soal militer yang menurut UU Nomor 16 Tahun 1953 dan UU Nomor 19
Tahun 1958, diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha
Militer.
Pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum angka 1, pada dasarnya adalah
PEMBATASAN LANGSUNG
Sedang PEMBATASAN TIDAK LANGSUNG diatur dalam Pasal 48 :
Dalam hal suatu Badan / Pejabat TUN diberi wewenang oleh peraturan
perundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN
tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif.
Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tadi, jika seluruh upaya administratif telah digunakan.
@ 4
$ @
#

58. ∨
1. Dapat diajukan jika Keputusan TUN MERUGIKAN KEPENTINGAN
seseorang / badan hukum tertentu. Kepentingan harus bersifat
LANGSUNG TERKENA, tidak terselubung dibalik kepentingan orang
lain.
2. Harus diajukan secara TERTULIS, yang berisi :
• Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat /
kuasanya.
• Nama, jabatan dan domisili tergugat.
• Isi gugatan.
• Dasar / alasan menggugat.
3. Isi gugatan :
• Tuntutan untuk menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH
• Dengan atau tanpa disertai tuntutan GANTI RUGI dan / atau
REHABILITASI.
4. Dasar / alasan menggugat :
• Keputusan TUN BERTENTANGAN dengan peraturan perundangan,
baik secara prosedural / formal maupun secara material /
substansial.
• Badan atau pejabat TUN TIDAK BERWENANG mengeluarkan
keputusan, baik secara materiale, temporis, maupun loci.
• Badan atau pejabat TUN menggunakan wewenangnya UNTUK
TUJUAN LAIN dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
Artinya, telah terjadi penyalahgunaan wewenang.
• Badan atau pejabat TUN seharusnya TIDAK SAMPAI KEPADA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN tersebut. Artinya, Badan / Pejabat
TUN berbuat sewenang-wenang.

59. ∨
#
(
'
8
'
(
&6 !
(
!
# &
)
& -
(
!
*
!
,:
!
.
!
' #
.
.
&
.
!
*
Pasal 1 (3), 3
/ '
#
.
)
!
*0
7
!
=
!
( '
#
'
,
*
-
!
*
'
5
Pasal 53
Pasal 50 Pasal 48
/ !
#
(
'
#
.
0 / '
#
.
)
!
*0
Pasal 51 (1) Pasal 51 (3)
1 Pasal 5 (2)
0" :" #
1 " 5
;
1. BANDING ADMINISTRATIF, jika penyelesaian sengketa dilakukan
oleh instansi atasan / instansi lain.
2. KEBERATAN, jika penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi yang
sama / yang mengeluarkan KTUN.

60. ∨
• PROSES PENGAJUAN GUGATAN SANGAT PENDEK.
• SETELAH TENGGANG WAKTU LEWAT, MAKA KEPUTUSAN TUN
AKAN MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM.
• BATAS TANGGAL PENGESAHAN / PENGUNDANGAN BIASANYA
DIJADIKAN TITIK TOLAK PERHITUNGAN.
/ < * 4 " 6
SK dihitung sejak hari disampaikannya keputusan kepada yang
bersangkutan. Patokannya adalah stempel pos.
0* ( * 4 " 6
SK dihitung sejak hari diterimanya keputusan atau sepatutnya
dianggap telah menerima.
kedua teori ini saling berkaitan, dimana beberapa hari setelah
pengiriman, keputusan tersebut dianggap telah diterima.
PTUN DI INDONESIA MENGANUT TEORI PENERIMAAN
Pasal 55 UU PTUN : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
SEMBILAN PULUH HARI terhitung sejak saat
DITERIMANYA atau DIUMUMKANYA keputusan
Badan atau Pejabat TUN

61. ∨
VEILIGHEIDSCLAUSULE SEBAIKNYA
DITIADAKAN
(Apabila dikemudian hari ternyata ada
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan
ditinjau kembali sebagaimana mestinya)
TIDAK
MENUNDA
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
pasal 67 (1)
(
(
#
(
( ,
# * *
# -
9
@ 9 +
1 + (
( $
9
@ 9
4
9
1
( # # +
Berdasarkan asas PRADUGA RECHTMATIG (vermoeden van
rechtmatigheid = praesumption iustae causa), setiap tindakan dan
/ atau keputusan Badan / Pejabat TUN harus diangap
rechtmatig (menurut hukum), selama belum dibuktikan
sebaliknya.

62. ∨
1. Prinsip pengenaan biaya : harus serendah mungkin (pasal 4
UU 14 / 1970).
2. Penggugat diwajibkan membayar uang muka biaya perkara
(pasal 59), yang besarnya ditaksir oleh panitera.
1 @'
)
!7#
.
.
&
.
!
**
'
(
!
) ! 7
&
$(
!
7
!
* #
.
!
;
&
)
!
#7- 3
"
3
#
!
#
:-
7-
)
!
-
!,2
!
-
!.
-
!
*
'
,!
*
!
&7
-
3
(3/7
!
,
!
% A 0$
(#
.
!
#
(
'
,-
*
!
'
,
&
-
!
*
)*-
!
#
.
!
#(
!
-
'
%
&
-
!
"6
)7
!
%
!(,
!
1
4. Biaya perkara terdiri dari unsur-unsur : biaya kepaniteraan,
materai, saksi, alih bahasa, pemeriksaan di tempat lain dari
ruang sidang (pasal 111).
5. Jika penggugat diputuskan menang, uang muka yang sudah
dibayarkan dikembalikan seluruhnya.
1 !
%
! "
!
%7#
.
.
&
.
!
*(
'
7
&
*
&
,
)
!
# )
!
%
!
"
$&
!
#
. &
)
! (
!
7
!
*
(
'
) :
!
%
'
)
!
#'
%
!!
(
!)%
:
'
"
!
#
$
!
*
!
& #
! :
!
":
'
!
=
!:
'
%
!*
'
(
!
)
#
2
&
)
&
7
'
1

63. ∨
: &
*
&
,
!
# =
!
#
. ,
'
5
!
*
#
=
!
#
.
!
)
"
'
-
',
&
!
*
& ,#
.
)*
! (
!
%
! *
'
#
.
)
!
*
-
!
(
'
%
!
#*-
*#
*
&
1. CONDEMNATOIR : Putusan Yang Bersifat Menghukum
2. CONSTITUTIEF : Putusan Yang Bersifat Menciptakan
3. DECLARATION : Putusan Yang Menerangkan
: &
*
&
,
!
# =
!
#
. (
'
)%
&
!
-
)
!
# !
)
'
,:%
& &
*
&
, 7-
)
!
-
! !
)
"
'
-
$ &
#
*
&
)
&
(
!
"
)
!
# 7 -
'
)
,
!
!
# 7-
)
!
-
!
,%
!
#
;
&
*
#
=
!
1
1. PREPARATOIR, misal : putusan untuk menggabungkan dua perkara
menjadi satu, atau putusan untuk menetapkan
tenggang waktu.
2. INTERLOCUTOIR, misal : putusan yang berisi perintah kepada salah
satu pihak untuk membuktikan suatu hal.

64. ∨
! " " # $
• Penggugat mengajukan permohonan untuk bersengketa
dengan cuma-cuma.
• Jika gugatan kurang lengkap atau kurang jelas, Hakim wajib
mengadakan pemeriksaan persiapan dan memberi nasihat
kepada penggugat untuk melengkapi gugatan dalam jangka
waktu 30 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut penggugat
belum menyempurnakan gugatannya, maka Hakim dapat
menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat
diterima.
• Gugatan yang tidak diterima atau tidak beralasan, karena
ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 56.
% "
! " "# & ' % $
• Gugatan ditolak.
Keputusan TUN dikuatkan dan tidak dapat diajukan
kembali
• Gugatan dikabulkan.
Membebankan kewajiban kepada badan / Pejabat TUN untuk
mencabut / menerbitkan Keputusan baru, dan/atau
pemberian ganti rugi dan rehabilitasi.
• Gugatan tidak diterima.
Setelah diperbaiki dapat diajukan kembali dalam bentuk
gugatan baru.
• Gugatan gugur.
Jika penggugat / kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah
ditentukan 2 kali berturut-turut tanpa alasan jelas. Dapat
diajukan sekali lagi setelah membayar uang muka biaya
perkara.

65. ∨
9 4
1. KEPALA PUTUSAN
• Berdasarkan pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970, setiap putusan harus
didahului oleh kalimat : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”
• Kepala putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya jika
tidak dicantumkan maka putusan tidak dapat dilaksanakan.
2. IDENTITAS PARA PIHAK
• Para pihak harus didengar audi alteram partem, yang berarti minimal
terdapat 2 pihak dalam suatu perkara.
• Identitas yang perlu dimuat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,
dan pekerjaan. Bila tidak dimuat, dapat menyebabkan putusan batal.
3. RINGKASAN
• Berisi ringkasan gugatan dan jawaban, bila tidak putusan dapat
menjadi batal.
4. PERTIMBANGAN / KONSIDERANS
• Merupakan dasar dari putusan, agar memiliki nilai obyektif.
• Memuat alasan hakim secara lengkap dan rinci, termasuk penilaian
terhadap setiap bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi selama
persidangan.
5. ALASAN HUKUM
• Pertimbangan yuridis sebagai dasar putusan yang berisi peraturan-
peraturan maupun hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.
6. AMAR PUTUSAN dan BIAYA PERKARA
• Jawaban terhadap petitum (tuntutan). Biasanya, pihak yang kalah
diwajibkan embayar biaya perkara.
7. WAKTU, NAMA HAKIM, PANITERA dan keterangan lain.

66. ∨
RAPAT
PERMUSYAWARATAN
PEMERIKSAAN
PERSIAPAN
# +
1. Dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum penunjukan Majelis
Hakim
2. Ketua Pengadilan dapat menetapkan bahwa gugatan yang diajukan
tidak diterima atau tidak beralasan, atas dasar bahwa :
• Pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang / kompetensi
PTUN, baik secara absolut maupun relatif (pasal 2 dan 49).
• Upaya administratif belum dilakukan (pasal 48).
• Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi (pasal 56).
• Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
• Hal yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh
keputusan Badan / Pejabat TUN yang digugat.
• Tenggang waktu gugatan telah lewat.
3. Penetapan hasil Rapat Permusyawaratan diucapkan / disampaikan
kepada para pihak.
4. Jika penggugat tidak puas, ia dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan yang memeriksa, selambat-lambatnya 14 hari setelah
penetapan hasil rapat.
5. Perlawanan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara
singkat / cepat dengan Hakim Tunggal dalam tenggang waktu tidak
lebih dari 28 hari.

67. ∨
1. Hakim yang telah ditetapkan wajib mengadakan pemeriksaan untuk
melengkapi gugatan yang kurang jelas (pasal 63). Dalam hal ini, tugas
Hakim adalah :
• Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan /
melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
• Dapat meminta penjelasan kepada Badan / Pejabat TUN yang
bersangkutan.
2. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima bila dalam 30 hari
gugatan tidak diperbaiki.
3. Terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum, namun gugatan
dapat diajukan kembali dengan membayar biaya perkara dan akan diberi
nomor register baru.
TERDAPAT PERSAMAAN ANTARA
RAPAT PERMUSYAWARATAN DENGAN
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
PERLU DISEDERHANA-
KAN DENGAN CARA
DISATUKAN
1. Keduanya termasuk dalam Pemeriksaan Pendahuluan
2. Mempersingkat prosedur beracara demi tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

68. ∨
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
• Penetapan Waktu dan Tempat Sidang
• Pemanggilan para Pihak
PEMBUKAAN SIDANG
• Pernyataan “Sidang Terbuka Untuk Umum”
• Pembacaan Isi Gugatan oleh Hakim
• Pembacaan Jawaban Atas Gugatan oleh Hakim (jika sudah ada)
atau oleh Tergugat
• Penjelasan Para Pihak terhadap Gugatan dan Jawaban
PERUBAHAN ALASAN / DASAR GUGATAN DAN JAWABAN
• Tidak boleh merugikan pihak lawan
• Tidak boleh merubah / menambah pokok gugatan / petitum
• Hanya diperbolehkan sampai tingkat replik dan duplik
PEMBUKTIAN (Pemeriksaan Alat Bukti)
Musyawarah Majelis Hakim
PUTUSAN PENGADILAN

69. ∨
ikut sertanya pihak lain (orang / badan hukum perdata)
kedalam sengketa, baik pada waktu pemeriksaan maupun
dalam pelaksanaan putusan, baik atas prakarsa sendiri,
Hakim, maupun atas permintaan penggugat / tergugat.
1. SENDIRI
• Harus mengajukan permohonan
• Alasan : memiliki kepentingan yang akan terganggu / dirugikan jika
tidak ikut campur dalam proses pemeriksaan.
• Dapat mempertahankan haknya dalam proses tersendiri, namun
intervensi akan berjalan lebih mudah dan mencegah putusan yang
bertentangan.
• Pemohon berkedudukan sebagai pihak mandiri yang disebut
penggugat intervensi.
• Jika permohonan ditolak, tidak dapat dimintakan banding secara
tersendiri, harus bersama-sama dengan permohonan banding atas
putusan akhir dalam pokok perkara.
2. HAKIM
Atas pertimbangannya dapat memanggil Badan / Pejabat TUN atau orang
seseorang / badan perdata sebagai intervenient.
3. PIHAK BERSENGKETA
• Dimaksudkan agar pihak ketiga bergabung dan memperkuat posisi
hukum pihak yang meminta.
• Jika penggugat yang meminta, pihak ketiga tadi menjadi penggugat
II – intervensi.
• Jika tergugat yang meminta, pihak ketiga tadi menjadi tergugat II –
intervensi.

70. ∨
Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-
kurangnya dua alat bukti berdasarkan
keyakinan hakim (pasal 107)
: menunjukkan alat-alat bukti tertentu, sehingga
memberikan kepastian bagi hakim akan adanya
fakta-fakta hukum yang disengketakan untuk
kemudian dijadikan dasar pertimbangan penetapan
putusan.
@
1. Beban pembuktian dapat diwajibkan kepada para pihak, namun
hakim bersifat aktif, dalam arti dapat mencari dan menentukan
fakta sendiri.
2. Alat-alat bukti tidak perlu dibuktikan.
9
1. Tuntutan atau gugatan yang tidak dibantah
2. Hal-hal yang diketahui secara umum

71. ∨
2. KETERANGAN AHLI
• Pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan,
tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan
pengetahuannya.
• Dapat diberikan secara lisan atau tertulis.
3. KETERANGAN SAKSI
• Dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan
hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh sakasi sendiri.
4. PENGAKUAN PARA PIHAK
• Tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan
dapat diterima Hakim.
5. PENGETAHUAN HAKIM
• Hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.
1. SURAT atau TULISAN, terdiri dari 3 jenis :
• Akta Otentik : surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang
pejabat yang berwenang membuat surat itu. Akta ini tidak
memerlukan pengakuan dari para pihak.
• Akta Dibawah Tangan : surat yang dibuat dan ditandatangani oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Jika salah satu pihak menyangkal /
membantah, diperlukan pengakuan dan / atau pembuktian.
• Surat-surat lain yang bukan akta.

72. ∨
:
&
)
*
'
!
# -
(
!
,
!
-
)
!
# 9
/2
3
#
8
'
2
*
'
3
#'
#
*
' 0
1. Teori ini sangat menekakan pada keyakinan hati nurani
hakim dalam memutuskan suatu perkara.
2. Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada alat-
alat bukti lainnya.
3. Kelemahan : obyektivitas hakim diragukan ; serta sulitnya
memberikan pengawasan kepada hakim, terutama yang kurang
jujur.
:
&
)
*
'
!
# -
(
!
,
!
-
)
!
# 9
9 /%
!2
3
#
8
'
2
*
'
3
#-
!
'
,
3
#
# 0
1. Hakim diberi kewenangan memutus suatu perkara atas dasar
keyakinannya sampai pada batas tertentu.
2. Keyakinan hakim akan timbul setelah memeriksa bukti-bukti.
3. PTUN : untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-
kurangnya dua alat bukti.

73. ∨
@
AKTA OTENTIK mempunyai 3 macam Kekuatan Pembuktian :
1. Kekuatan Pembuktian Formil, menerangkan bahwa para pihak sudah
menerangkan apa yang tertulis dalam ata tersebut.
2. Kekuatan Pembuktian Materiil, menerangkan bahwa peristiwa yang
tersebut dalam akta itu benar-benar telah terjadi.
3. Kekuatan Pembuktian Keluar, dalam arti menyangkut pihak ketiga
(pejabat umum yang mengeluarkan akta).
PEMBATASAN bagi Ahli dan Saksi untuk Tidak Boleh Didengar
Kesaksiannya :
1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas
atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang
bersengketa.
2. Istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah
bercerai.
3. Belum berusia 17 tahun.
4. Sakit ingatan.
Saksi yang dapat Mengundurkan Diri :
1. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-aki dan perempuan salah satu
pihak yang bersengketa
2. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat,
pekerjaan atau jabatannya itu.

74. ∨
) ) ) (
• Timbul dari permintaan penggugat karena
kepentingan yang mendesak.
• Dalam tenggang waktu 14 hari Ketua PTUN
mengeluarkan penetapan pengabulan / penolakan.
• Tidak ada upaya hukum terhadap penetapan
tersebut.
• Jika dikabulkan, dalam jangka waktu 7 hari
ditetapkan waktu dan tempat sidang, tanpa
prosedur pemeriksaan persiapan.
• Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal.
• Para pihak yang berperkara diberi waktu 14 hari
untuk memberikan jawaban dan pembuktian.
• Timbul karena 2 hal :
1) ada perlawanan
dan 2) terdapat
kepentingan sangat
mendesak.
• Perlawanan
merupakan reaksi atas
hasil rapat
permusyawaratan
yang berupa
penolakan.
• Prosesnya sama
dengan Acara Cepat.

75. ∨
1. Pemeriksaan oleh instansi tingkat kedua (pengadilan atasan = PT TUN)
yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta-faktanya,
maupun penerapan hukum / UU.
2. Diminta oleh penggugat / tergugat karena tidak puas dengan putusan
akhir PTUN (tingkat pertama)
3. Prosedur yang harus dilalui :
• Pengajuan permohonan banding secara tertulis kepada PTUN yang
memutus, paling lambat 14 hari setelah putusan dikeluarkan.
• Membayar uang muka biaya perkara.
• Panitera mencatat permohonan dalam daftar perkara, selanjutnya
memberitahukan kepada terbanding.
• Para pihak dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori
banding kepada panitera PT TUN dengan salinan kepada pihak lawan
dengan perantaraan panitera PTUN.
• Salinan putusan, berita acara dan surat-surat lain yang bersangkutan
harus sudah dikirimkan kepada panitera PT TUN paling lambat 60
hari setelah permohonan banding.
4. Permohonan banding dapat dicabut selama hal itu belum diputus, dengan
konsekuensi pemohon tidak boleh mengajukan lagi.
Pemeriksaan Banding :
1. Jika putusan PTUN menyatakan tidak berwenang sedangkan PT TUN
berpendapat lain, maka PT TUN dapat bertindak :
• Memeriksa dan memutus perkaranya
• Memerintahkan PTUN memeriksa dan memutus kembali perkara
tersebut.
2. Jika PT TUN berpendapat bahwa pemeriksaan PTUN kurang lengkap,
maka PT TUN dapat bertindak :
• Sidang untuk mengadakan pemeriksaan tambahan.
• Memerintahkan PTUN melakukan pemeriksaan tambahan.

76. ∨
Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan
pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
1. Tidak berwenang atau melampaui wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundangan.
Hanya dapat diajukan 1 kali dengan cara sbb :
1. Permohonan kasasi secara tertulis atau lisan, paling lambat 14 hari
setelah putusan PT TUN.
2. Pemohon membayar biaya pemeriksaan kasasi.
3. Panitera mendaftarkan permohonan 7 hari setelah diajukan, kemudian
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan.
4. 14 hari setelah permohonan diajukan, pemohon wajib menyampaikan
memori kasasi yang memuat alasan-alasannya (pada umumnya mengacu
pasal 30 UU No. 14 tahun 1985). Salinannya disampaikan kepada pihak
lawan paling lambat 30 hari.
5. 30 hari setelah menerima memori kasasi, panitera PTUN mengirimkan
seluruh berkas perkara ke MA.
6. Panitera MA bertindak : a) mencatat permohonan kasasi ; b) membuat
catatan singkat tentang isinya ; c) melaporkan kepada MA.
7. MA melakukan pemeriksaan berdasarkan surat-surat (berkas), namun
jika dipandang perlu dapat dilakukan hal-hal :
• Mendengar sendiri para pihak (memeriksa sendiri perkara)
• Memerintahkan PTUN atau PT TUN untuk mendengar para pihak /
saksi (memeriksa kembali).

77. ∨
1. PK hanya dapat diajukan satu kali, dan permohonan diajukan kepada
Ketua MA melalui Ketua TUN
2. PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan PTUN
3. Permohonan PK dapat dicabut kembali selama belum diputus, dan jika
telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.
4. MA memutus permohonan PK untuk tingkat pertama dan terakhir.
5. Permohonan PK harus menyebtkan alasan-alasan yang jelas.
6. MA tidak berwenang mengadakan pemeriksaan tambahan.
7. Tenggang waktu pengajuan PK adalah 180 hari.
@
1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak
lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus.
2. Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu
diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan oleh PT TUN sesuatu hal yang tidak dituntut
atau lebih dari yang dituntut.
4. Apabila suatu bagian dari tuntutan belum diputus oleh PT TUN tanpa
mempertimbangkan sebab-sebab / alasannya.
5. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim.

78. ∨
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Adamolekun, Ladipo dan Coralie Bryant, 1996, Governance Progress
Report : The Africa Region Experience; Capacity Building and
Implementation Division Study Paper, Africa Technical Paper
(Washington DC: World Bank).
Ali, Faried, 1996, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif
Indonesia, Jakarta : Rajawali
Bautigam, Deborah, 1991, Governance and Economy: A Review; Policy
Research Working Papers, (Washington DC: World Bank)
Bhatta, Gambhir, 1996, Capacity Building At The Local Level For Effective
Governance: Empowerment Without Capacity Is Meaningless;
Paper presented in The International Conference On Governance
Innovation: Building the Government - Citizen - Business
Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines
Gie, The Liang, 1987, Materi Pokok Etika Administrasi Pemerintahan,
Modul Universitas Terbuka, Jakarta : Karunika
Hadjon, Philipus M., et.al., 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
(Introduction to the Indonesia Administrative Law), Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.
Indroharto, 1994, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Jilid 1 dan 2, Jakarta : Sinar Harapan
LAN RI, 1996, Sistem Administrasi Negara RI, Jilid II, Jakarta : Haji
Masagung
Marbun, S.F., Dan Moh. Mahfud, MD., 1987, Pokok-Pokok Hukum
Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty.
Marbun, S.F., 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta : Liberty.
Situmorang, Victor, 1989, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara,
Jakarta : Bina Aksara.
Wahyono, Padmo, et.al., 1989, Pejabat Sebagai Calon Tergugat dalam
Peradian Tata Usaha Negara, Jilid I dan II, Jakarta : Sri Rahayu.

79. ∨
Peraturan Perundangan:
UUD 1945
UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Pemerintahan yang Bersih
dan Bebas dari KKN