Makalah ini membahas tentang ideologi dan sistem etika di berbagai negara. Ideologi didefinisikan sebagai sistem nilai yang menjadi panduan suatu bangsa. Makalah ini menjelaskan pengertian, fungsi, unsur ideologi, serta peran ideologi bagi suatu negara. Juga disebutkan macam-macam ideologi seperti liberalisme, komunisme, serta Pancasila sebagai sistem etika Indonesia.

1. MAKALAH PANCASILA
MACAM-MACAM IDEOLOGI DUNIA SEBAGAI
SISTEM ETIKA
Disusun Oleh :
Fredrik Hamonangan Naibaho
TLM-01B
JURUSAN ANALIS KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN
KESEHATAN BANTEN
2018/2019

2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha esa karena berkat limpahan Rahmat
Dan karunia-nya sehingga tim penulis dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya.
Makalah ini membahas tentang ”Macam-macam ideology dunia sebagai system etika”
Dalam penyusunan makalah ini, Saya banyak mendapat tantangan dan hambatan
akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Karena itu,
penulis mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga bantuanya mendapat balasan yang
setimpal dari tuhan Yang Maha Esa
Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk
penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan
untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua
Tangerang, 22 Agustus 2018

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................................................
BAB I
1.1 Latar belakang .........................................................................................................
1.2 Rumusan masalah....................................................................................................
1.3 Tujuan .....................................................................................................................
BAB II
2.1 Pengertian ideology .................................................................................................
2.2 Fungsi ideology .......................................................................................................
2.3 Unsur ideology.........................................................................................................
2.4 Makna ideology bagi suatu bangsa dan Negara ......................................................
2.5 Macam-macam ideology di dunia ...........................................................................
2.6 Pengertia Etika.........................................................................................................
2.7 Pancasila Sebagai Sistem Etika ...............................................................................
2.8 Pengertian Nilai, Norma, dan Moral........................................................................
BAB III
3.1 Kesimpulan..............................................................................................................
3.2 Saran ........................................................................................................................
Daftar Pustaka......................................................................................................................

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Ideologi negara adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan
negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang
menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara
mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan
sedang berkembang, menurut Prof. W. Howard Wriggins, berfungsi sebagai
sesuatu yang “confirm and deepen the identity of their people” (sesuatu yang
memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya). Ideologi dapat digunakan
sebagai alat untuk menjalankan aktivitas politik yang berkuasa (Abdulgani, 1979:
20). Oleh sebab itu, Ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk
melanggengkan kekuasaan. Meski demikian, ideologi memiliki fungsi penting
untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai
satu bangsa. Menurut Oesman dan Alfian (1990: 6), Ideologi itu berintikan
serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan
mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai
wawasan atau pandangan hidup mereka. Ideologi merupakan kerangka
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian ideology?
2. Apa fungsi ideology?
3. Sebutkan macam-macam ideology sebagai system etika?
1.3 Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui pengertian ideology
2. Untuk mengertahui fungsi ideology
3. Untuk mengetahui macam-macam ideology sebagai system etika

5. 2
BAB II
ISI
2.1 Pengertian ideologi
Menurut beberapa pakar, pengertian ideologi adalah sebagai berikut :
 Dalam bahasa Yunani, Istilah ideologi disebut idein, artinya melihat (idea) yang
berarti juga raut muka, gagasan, buah pikiran, dan logika. Disebut ideologi apabila
ide atau gagasan itu dijadikan sebagai suatu sistem nilai yang dapat dijadikan tolok
ukur dalam bersikap dan bertindak.
 Pengertian lain, secara harafiah, Ideologi berarti “a system of Idea” suatu rangkaian
Ide yang terangkum menjadi satu. Dalam penggunaannya istilah ini dipakai secara
khas dalam bidang politik untuk menunjukkan “seperangkat nilai yang terpadu,
berkenaan dengan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ( Moerdiono,
1991 : 373 – 374).
 Ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan pada simbol-simbol masyarakat
suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman bekerja untuk mencapai tujuan
masyarakat bangsa itu ( Mudyarto, 1991 : 239 ).
 Ideologi dipahami sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan
yang ingin diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara ( Poespowardojo, 1991: 22).
 Oesman dan Alfian (1991: 6) memaknai bahwa ideologi berintikan serangkaian
nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang
dimilliki dan dipegangoleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau
pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian atau sistem nilai dasar ini mereka
mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara normal atau normatif
dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara,
mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai
dimensinya. Ideologi erat kaitannya dengan pemikiran, nilai dan sikap dasar

6. 3
rohaniah sebuah gerakan, individu atau kelompok sosial. Ideologi dapat dimengerti
sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarah
dan proyeksinya ke masa depan, serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan
kekuasaan. Dengan demikian, ideologi yang menunjukkan tatanan kehidupan
sangat diperlukan, karena merupakan sebuah lukisan “keutuhan” keseluruhan
masyarakat, termasuk kaitannya dengan political will masyarakat. Antara ideologi
dan keyakinan politik memiliki kaitan signifikan, ideologi sebagai ekspresi
keyakinan politik sekaligus sebagai tolok ukurnya yang dijadikan sandaran fondasi
berpolitik. Ideologi memiliki beberapa sifat, yaitu, pertama dia harus merupakan
pemikiran mendasar dan rasional. kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus
bias memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. ketiga, Ideologi juga harus
memiliki metode praktis bagaimana bisa diterapkan, dijaga eksistesinya dan
disebarkan.
2016
Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung di dalam
dirinya, yaitu :
 Pertama, adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
ideologi itu secara ril berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya,
terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman
sejarah bangsanya.
 Kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai mendasari ideologi tersebut
mengandung idealism yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik
 Ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut
memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau
mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya
(Oesman dan Alfian, 1990: 7-8).
2.2 Fungsi Ideologi
Selain itu, menurut Soerjanto Poespowardojo (1990), ideologi mempunyai
beberapa

7. 4
fungsi, yaitu:
1. Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan
makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Memberikan
norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk
melangkah dan bertindak.
2. Menjadikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
3. Memberikan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong
seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya.
Memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami,
menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan
norma-norma yang terkandung di dalamnya.
2.3 Unsur Ideologi
Menurut , Wibisono (dalam Pasha, 2003: 138) bahwa unsur ideologi ada tiga, yaitu
:
 Keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya
gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan
dasar dan arah strategi bagi tercapainyatujuan yang telah ditentukan;
 Mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu
ajaran yang secara optimik dan determistik pasti akan menjamin
tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula.
 Loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan
optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya.
2.4 Makna Ideologi Bagi Suatu Bangsa Dan Negara.
Ideologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan
hidup suatu kelompok atau sebuah bangsa. Hal itu disebabkan Ideologi
memberikan kejelasan identitas nasional, memberi inspirasi akan cita-cita dan
pendorong dalam tujuan masyarakatnya. Dengan Ideologi yang jelas, suatu negara
akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah atau
menjalankan kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang timbul

8. 5
dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan demikian ideologi sangat
menentukan eksestensi suatu bangsa dan
Negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan
2.5 Macam-Macam ideologi dunia
1. Ideologi Liberalisme.
Liberalisme dari kata liberalis (bahasa Latin) yang merupakan kata
turunan dari liber yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, tak tergantung.
Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan, ia terpantul dalam
aspek segala kehidupan. Berpangkal tolak dari anggapan bahwa
kebahagiaan perseorangan akan dapat pula terwujud menjadi kebahagiaan
masyarakat, tidaklah mengherankan kemudian paham ini berkembang atau
bervariasi menjadi pragmatisme; yang berguna bagi perseorangan adalah
baik. Seseorang mengejar apa yang dianggapnya terbaik yang barangkali
akibatnya akan merugikan orang lain (Darmodiharjo, 1984: 58). Menurut
Oesman dan Alfian (1991: 6), bahwa bagi suatu bangsa dan negara,
ideology adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan
kenegaraannya. Oleh karena itu, ideologi mereka menjawab secara
meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu
bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu ideology adalah landasan
dan sekaligus tujuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
mereka dengan berbagai dimensinya. Sebagai ideologi nasional, Pancasila
mengandung sifat itu. Liberalisme merupakan paham atau ajaran yang
mengagungkan kebebasan individu. Dalam ajaran liberalisme manusia
pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas, pribadi yang utuh
dan lengkap serta terlepas dari manusia lainnya sehingga keberadaan
individu lebih penting dari masyarakat. Fungsi negara adalah untuk
menjaga supaya kebebasan individu terjamin dalam mengejar tujuan-tujuan
pribadinya. Untuk masalah keyakinan atau agama, liberalisme menganut
paham sekuler. Beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalam
konsep liberalisme, adalah :

9. 6
 Inti pemikiran kebebasan individu.
 Negara liberalisme adalah sebagai respons terhadap pola
kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang disertai dengan
pembatasan.
 Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya
adalah baik dan berbudipekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola
pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.
 Sistem pemerintahan demokrasi. Sekarang ini, kurang lebih
liberalisme juga dianut oleh negara Aruba, Bahamas, Republik
Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan
Suriname.
2. Ideologi Komunisme.
Ideologi Komunis menurut Darmodharjo (1984: 65-67) memiliki
beberapa ciri khusus, seperti:
a) Ateisme, artinya penganut ini tidak percaya adanya Tuhan dalam
arti bahwa kehidupan manusia berdasarkan atas suatu evolusi.
Kehidupan ini ditentukan oleh hukum-hukum kehidupan tertentu.
Para pengikutnya diperkenankan atau dianjurkan untuk bersikap
anti agama.
b) . Dogmatisme, tidak mempercayai pikiran orang lain.
c) Otoritas, pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan.
d) Pengkhianatan terhadap HAM, tidak mengakui adanya hak-hak
asasi manusia, hanya partai yang mempunyai hak.
e) Diktator, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh partai komunis,
golongan lain dilenyapkan.
f) Interpretasi ekonomi, sistem ekonomi diatur secara sentralistik,
artinya pengaturan dan penguasaan ekonomi diatur oleh pusat.
Negara mengambil alih semua kekuasaan dan pengaturan ekonomi.
Gelombang komunisme abad kedua puluh ini, tidak bisa dilepaskan
dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia.

10. 7
0Gerakan-gerakan komunisme internasional yang tumbuh
sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari
Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin. Beberapa hal yang
terkait dengan komunisme seperti :
 Inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di
masyarakat.
 Landasan pemikiran komunis meliputi :
 Penolakan situasi dan kondisi masa lampau,
baik secara tegas maupun tidak;
 Analisa yang cenderung negatif terhadap
situasi dan kondisi yang ada;
 Berisi konsep perbaikkan untuk masa depan;
 Rencana-rencana tindakan jangka pendek yang
memungkinkan terwujudnya tujuan-
tujuanyang berbeda-beda;
 Sistem pemerintahan (hanya) otoriter/
totaliter/ diktator.
3. Ideologi Fasisme.
Fasisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha menghidupkan
kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari negara dengan
berlandaskan pada asas nasionalisme yang tinggi, dengan ciri-ciri :
(1) Tidak setuju dengan kemapanan yang anti perubahan (konservatisme);
(2) Selalu mengangkat kembali kenangan kejayaan masa lalu;
(3) Selalu muncul ketika negara mengalami krisis.
Berdasarkan pendapat Darmodiharjo (1984: 75) Fasisme yang berkembang
di Jerman menjadi Nazisme, memiliki beberapa ciri khas, antara lain:
a) Rasialisme, pengikut ideologi ini tidak bebas berpikir terhadap
ideologi itu sendiri. Semua orang harus tunduk pada pikiran yang
telah diletakkan oleh ideologi. Dogma yang diletakkan oleh

11. 8
ideologi, baik di Jerman maupun di Italia, harus diikuti dengan
patuh tanpa kritik dari mana pun datangnya.
b) Diktator, ajaran ini dogmatis, kritik dianggap suatu kejahatan.
Perlawanan terhadap ajaran ajaran dan kekuasaan pemerintah
dimusnahkan dengan cara kekerasan. Cara-cara demokratis tidak
dikenal. Pemerintahan dikuasai oleh pertai penguasa dengan
kekuasaan yang besar sekali.
c) Imperialisme, atas dasar ideologi mereka melakukan penguasaan
atas bangsa lain. Akibatnya imperialisme adalah suatu akibat logis
dari paham yang realistis itu. Semboyan fasisme, adalah “Crediere,
Obediere, Combattere” (yakinlah, tunduklah, berjuanglah).
Berkembang di Italia, antara tahun 1992-1943. Setelah Benito
Musolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir. Demikian
pula Nazisme di Jerman.
 Fasisme yang berkembang di Jerman menjadi Nazisme
Namun, sebagai suatu bentuk ideologi, fasisme tetap ada. Fasisme banyak
kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang
menegaskan
bahwa negara dan pemerintah perlu bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat. Fasisme di
Italia, Naziisme di Jerman, sebagai sistem pemerintahan otoriter diktator memang berhaasil
menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari komunisme.
Walaupun begitu, kenyataanya adalah, bahwa fasisme telah menginjak-injak demokrasi dan
hak asasi.
2016
 Fasisme yang berkembang di Italia ( Benito Musolini )
Beberapa ciri fasisme adalah :
 Inti pemikirannya adalah negara diperlukan untuk mengatur masyarakat;
 Filsafat: rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dengan
demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya
mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh rakyat;

12. 9
 Landasan pemikiran: suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan
berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya
dengan bangsabangsa lain. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipegang koalisi
sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (Fasis di Italia, Nazi di Jerman)
bersama-sama pihak angkatan bersenjat
 Sistem pemerintahanya otoriter.
4. Ideologi Marxisme
Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan
antara revolusi Perancis dan revolusi Ploretar Rusia tahun 1917. Untuk
memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner,
serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian
dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlabih dahulu kerangka
histories Marxisme itu sendiri. Marxisme tidak bisa lepas dari nama-nama
tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engles (1820-1895).
Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme
dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat
agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh di atas dalam
mengembangka pemikirannya. Dimana Eropa barat telah menjadi pusat
ekonomi dunia, dan adanya kenyataan dimana Inggris Raya berhasil
menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik. Tiga hal
yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :
a) Sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai
tenaga kerja dari David Ricardo (1972) dan Adam Smith (1723-
1790)
b) Menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan
atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu
membawa masyarakat ke arah komunitas kelas. Dalam teori yang
dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektika
Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam
pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri

13. 10
berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antithesis
(negation), dan sintesis (unification). Dalam hubungan ini, Marx
cenderung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang
menandaskan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang
saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa
pergeseran kehidupan sosial-politik dari tingkat yang sebelumnya
ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat kemajuan
akan bisa dicapai dengan cara menghancurkan hal-hal yang lama
dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.
5. Paham Sosialisme.
Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara
kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik
perseorangan.Titik berat paham ini pada masyarakat bukan pada individu
sebagai suatu aliran pemikiran/ paham, tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh “liberalisme”.
6. Kapitalisme.
Inti dari paham sosialisme adalah :
suatu usaha untuk mengatur masyarakat secara kolektif. Artinya semua
individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi terciptanya
suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang
bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tetapi manusia juga harus
saling tolongmenolong. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan
penghapusan kemiskinan. Ciri ini merupakan salah satu faktor pendorong
berkembangnya sosialisme. Hal ini ditandai dengan penentangan terhadap
Kapitalisme adalah sistem ekonomi sebagai kepemilikan pribadi yang
meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih
keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah
tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama.
Kapitalisme muncul sekitar abad ke-16 hingga abad ke-19, berkembang dari
masyarakat feodal. Ekonomi kapitalis memberikan lebih banyak

14. 11
kesempatan untuk mencari keuntungan dari sistem-sistem ekonomi
sebelumnya. Karena ada jaminan tiga macam kebebasan yang biasanya
tidak terdapat dalam sistem-sistem pra kapitalis: kebebasan untuk
berdagang dan mempunyai pekerjaan, kebebasan hak milik, dan kebebasan
mengadakan kontrak. Negara yang menganut paham kapitalisme Amerika
serikat, Jepang, Italia, Inggris, Jerman, Prancis, Norwegia, Swedia, Swiss,
Jepang, Korea Selatan.
7. Anarkisme
Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala
bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-
lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh
karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus
dihilangkan/dihancurkan. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan
administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan
birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam
wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun
privat).
8. Luxemburgisme
Luxemburgisme (juga ditulis Luxembourgisme) adalah paham teori
Marxis dan komunisme secara spesifik revolusioner berdasarkan tulisan-
tulisan dari Rosa Luxemburg, Menurut MK Dziewanowski terjadi
penyimpangan dari tradisional Leninisme, keterpengaruhan dari
Trotskyisme Bolshevik yang kemudian diadopsi oleh pengikutnya sendiri.
Luxemburgisme merupakan upaya melakukan tafsir atas ajaran Marxisme
yang berpengaruh terhadap revolusi Rusia, Rosa Luxemburg temasuk pihak
yang mengkritik ajaran politik dari Lenin dan Trotsky, dengan konsep
"sentralisme demokratis" sebagai demokrasi.
9. Nazisme

15. 12
Nazisme, atau secara resmi Nasional Sosialisme (Jerman:
Nationalsozialismus), merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi
(Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman, Jerman: Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah kepemimpinan Adolf
Hitler. Kata Nazi jadi merupakan singkatan Nasional Sosialisme atau
Nationalsozialismus di bahasa Jerman. Sampai hari ini orang-orang yang
berhaluan ekstrim kanan dan rasisme sering disebut sebagai Neonazi (neo =
"baru" dalam bahasa Yunani).
10. Islamisme
Islamisme adalah sebuah paham yang pertama kali dicetuskan oleh
Jamal-al-Din Afghani atau Sayyid Muhammad bin Safdar al-Husayn (1838
- 1897), umumnya dikenal sebagai Sayyid Jamal-Al-Din Al-Afghani, atau
Al-Jamal Asadābādī-Din sebagai paham politik alternatif dalam
menyatukan negara-negara termasuk di daerah Mandat Britania atas
Palestina yang mempunyai akar budaya dan tradisi yang berbeda dengan
budaya dan tradisi Arab dalam tulisan di majalah al-'Urwat al-Wuthqa,
kemudian dikembangkan dan dikenal pula sebagai Pan Islamisme.
11. Komunitarianisme
Komunitarianisme sebagai sebuah kelompok yang terkait, namun
berbeda filsafatnya, mulai muncul pada akhir abad ke-20, menentang aspek-
aspek dari liberalisme, kapitalisme dan sosialisme sementara menganjurkan
fenomena seperti masyarakat sipil. Paham ini mengalihkan pusat perhatian
kepada komunitas dan masyarakat serta menjauhi individu. Masalah
prioritas, entah pada individu atau komunitas seringkali dampaknya paling
terasa dalam masalah-masalah etis yang paling mendesak, seperti misalnya
pemeliharaan kesehatan, aborsi, multikulturalisme, dan hasutan.
12. Konservatisme
Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-
nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, conservāre,
melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai

16. 13
budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum
konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda
pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo,
sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman
yang lampau, the status quo ante.
13. Maoisme
Maoisme atau Pemikiran Mao Zedong adalah varian dari Marxisme-
Leninisme berasal dari ajaran-ajaran pemimpin komunis Cina Mao Zedong
(Wade-Giles Romanization: "Mao Tse-tung"). Pemikiran Mao Zedong lebih
disukai oleh Partai Komunis Cina (PKT) dan istilah Maoisme tidak pernah
dipergunakan dalam terbitan-terbitan bahasa Inggrisnya kecuali dalam
penggunaan peyoratif. Demikian pula, kelompok-kelompok Maois di luar
Cina biasanya menyebut diri mereka Marxis-Leninis dan bukan Maois. Ini
mencerminkan pandangan Mao bahwa ia tidak mengubah, melainkan hanya
mengembangkan Marxisme-Leninisme. Namun demikian, beberapa
kelompok Maois, percaya bahwa teori-teori Mao telah memberikan
tambahan berarti kepada dasar-dasar kanon Marxis, dan karena itu
menyebut diri mereka "Marxis-Leninis-Maois" (MLM) atau "Maois" saja.
14. Nasionalisme
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation")
dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok
manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa
"kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme
yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran

17. 14
politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori
itu.
Macam-macam nasionalis:
1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis
nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif
rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun
oleh Jean-Jacques Rousseau.
2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh
kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh
Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman
untuk "rakyat").
3. Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas)
adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran
politik secara semula jadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat
romantisme.
4. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh
kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti
warna kulit, ras dan sebagainya.
5. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu
digabungkan dengan nasionalisme etnis.
6. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh
legitimasi politik dari persamaan agama.
2.6 Pengertian Etika
1. Etika
Pengertian Etika Dari segi (etimologi) ilmu asal usul kata, etika berasal dari bahasa
yunani ”ethos” yang berarti watak kesusilaan ata adat. Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia, ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Kata ini berasal dari
bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud

18. 15
kebiasaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk
dilakukan seperti merokok yang menjadi kebiasaan bagi pecandu rokok. Sedangkan
etika menurut filasafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik
dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang
dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika membahas tentang tingkah laku manusia.
Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal
manusia.
Pengertian Etika menurut para ahli diantaranya adalah:
a) Drs. O.P. Simorangkir
Etika atau Etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut
ukuran dan nilai yang baik
b) Drs. H. Burhanuddin Salam
Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral
yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya
Kesimpulan dari para ahli, Etika adalah perilaku baik atau buruk manusia yang dilakukan
secara alami dan tanpa paksaan dari orang lain.
Etika terbagi menjadi dua kelompok yaitu:
 Etika umum
Mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
 Etika khusus
Membahas prinsip-prinsip tersebut diatas dalam hubungannya dalam berbagai
aspek manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial
 Etika individual
Membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercyaan
agama yang di anutnya serta kewajiban dan tanggung jawab terhadap tuhannya.
 Etika sosial
Membahas norma-norma sosial yang harus di patuhi dalam hubungan
dengan manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

19. 16
2.7 Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etika adalah poin – poin yang terkandung di da-lam
Pancasila yang mencerminkan etika yang ada pada diri bangsa Indonesia. Pembentukan
etika ini berdasarkan hati nurani dan tingkah laku, tidak ada pak-saan dalam hal ini.
Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara
ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap
tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab”
tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini
sangat berandil besar, setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-
sendiri, namun se-cara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Pada hakikatnya,
Pancasila bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun
praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber
norma.Namun, pada kenyataannya sekarang sudah berubah. Tingkah laku masyarakat
Indonesia dalam praktekn-ya sekarang tidak lagi mewujudkan bagaimana bentuk
Pancasila dan tidak lagi memperlihatkan nilai etika yang baik itu sendiri. Hanya sebagian
kecil yang masih menganggap Pancasila itu merupakan pedoman dan sesuatu yang sangat
pent-ing bagi pribadi bangsa Indonesia itu sendiri.
2.8 Pengertian Nilai, Norma dan Moral
1. Nilai
Nilai adalah kemampuan yang di percayai yang ada pada suatu benda untuk
memuaskan manusia.berfungsi sebagai pendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku
manusia. Nilai menurut penjabarannya terbagi menjadi beberapa kelompok antara lain:
a) Nilai dasar
Bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala
sesuatu. Nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia setiap nilai
memiliki dasar yaitu hakekat dan esensi, intisari atau makna yang dalam
dari nilai-nilai tersebut.contohnya hakekat Tuhan, Manusia dan makhluk
hidup lainnya

20. 17
b) Nilai instrumental
Nilai yang menjadi pedoman pelaksaan dari nilai dasar.Dalam kehidupan
ketatanegaraan RI, nilai instrumental dapat di temukan dalam pasal-pasal
undang-undang dasar yang merupakan penjabaran pancasila.
c) Nilai praksis
Penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang
lebih nyata dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara
nyata dari nilai-nilai dasar dan instrumental.
2. Norma
Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral,
realigi, dan sosial.norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain:
a) Norma agama adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada
agama.
b) Norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati
nurani, moral atau filsafat hidup.
c) Norna hukum adalah ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada
UU suatu negara tertentu.
d) Norma sosial adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan
antara manusia dalam masyarakat.
3. Moral
Moral berasal dari kata “Mos” (mors) yang sinonim dengan kesusilaan,kelakuan.
Moral adalah ajaran peraturan dan atau perinsip-prinsip yang benar, baik terpuji
dan mulia tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan
perbuatan manusia.moral dalam perwujudatannya dapat berupa.

21. 18
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi
cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara
mewujudkan cita-cita tersebut. Ideology juga berfungsi untuk Memberikan orientasi
dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan
tujuan dalam kehidupan manusia. Memberikan norma-norma yang menjadi
pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, Menjadikan
bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya ,.,Memberikan
pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta
memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang
terkandung di dalamnya. Ada beberapa macam-macam ideology didunia yaitu,
liberalism,kapitalisme, komunisme, marxisme,narzisme, anarkisme, dan lain
sebagainya.
3.2 Saran
Saat ini banyak sekali orang menyalahgunakan ideologi. Banyak ideologi
yang digunakan untuk menghasut masyarakat luas agar mendukung seseorang untuk
menjadi pemimpin atau penguasa. Maka dari itu janganlah begitu mudah menerima
sebuah ideologi, namun berpikirlah terlebih dahulu apakah ideologi itu sesuai
dengan keadaan masyarakat saat itu atau tidak.

22. 19
DAFTAR PUSTAKA
1. Ali As’ad Said, 2009, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Pustaka
LP3ES,Jakarta.
2. Darmodihardjo, D, 1978, Orientasi Singkat Pancasila, PT. Gita Karya, Jakarta.
3. Hartono, 1992, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, PT Rineka Cipta, Jakarta.
4. Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara,
Paradigma,Yogyakarta.
5. Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna ; Historisitas, Rasionalitas, dan Akualitas
Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.