persentation

1. PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
OLEH : Dr. JIMMY SIMANJUNTAK., SH., MH
JIMMY SIMANJUNTAK
& PARTNERS LAWFIRM
Quality | Responsiveness | Results
Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka)
Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Lantai 16,
Suite – 1609. Jakarta – 10220. Indonesia
E-mail : hello@jimmysimanjuntak.com
www.jimmysimanjuntak.co

2. 1. DEFINISI:
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 UUK, PKPU adalah
kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan kepada Debitor untuk
mencapai perdamaian dengan para kreditornya, yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian ataupun seluruh utangnya.
2. TUJUAN:
Tercapai perdamaian perihal pembayaran sebagian atau seluruh utang
Debitor kepada para kreditornya (Psl 222 ayat (2) UUK).
2

3. 3. BENTUK PERMOHONAN PKPU:
3.1 PERMOHONAN PKPU SUKARELA OLEH DEBITOR (PASAL 222 AYAT (1) DAN (2) UUK);
3.2 PERMOHONAN PKPU OLEH DEBITOR SEBAGAI REAKSI ADANYA PERMOHONAN
PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR (PASAL 229 AYAT (3) JUNCTO PASAL 222
AYAT (2) UUK);
3.3 PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITOR (PASAL 222 AYAT (3) UUK); DAN
3.4 PERMOHONAN PKPU PIHAK TERTENTU (PASAL 223 UUK).
3

4. 4. PERMOHONAN PKPU PIHAK TERTENTU:
a. Permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 223 jo.
Pasal 2 ayat (2) UUK);
b. PKPU terhadap Bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 223 jo Pasal 2
ayat (3) UUK);
c. PKPU terdapat Perusahan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(KSEI) dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) hanya dapat diajukan oleh OJK
(Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (4) UUK);
d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh
Menteri Keuangan (lihat juga Pasal 51-52 UU nomor 40/2014 tentang
Perasuransian).
Catatan :
Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK, yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang
kepentingan publik adalah yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas
saham. 4

5. Proses Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU)
Panitera menyampaikan Permohonan Ke
KPN dalam 2 hari setelah tanggal
Pendaftaran (Pasal 6 ayat (4) UUK )
Pengadilan harus kabulkan PKPU
sementara dalam :
1. 3 hari sejak Pendaftaran, jika pemohon
adalah Debitor. (Pasal 225 ayat (2) UUK)
2. 20 hari sejak Pendaftaran, jika pemohon
adalah Kreditor (Pasal 225 ayat (3) UUK)
Pengadilan akan:
1. Tunjuk Hakim Pengawas
2. Mengangkat 1 atau lebih Pengurus.
(Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK)
3. Memanggil Debitor dan Kreditor ke
sidang, diselenggarakan paling lambat
45 hari setelah putusan PKPU
Sementara. (Pasal 224 ayat (4) UUK)
1. Pemohon : Debitor; Kreditor (Pasal 222
ayat (1) UUK), pihak dalam pasal 2 ayat
(3) sampai ayat (5), Pasal 223 UUK);
2. Alasan : Debitor tidak dapat atau
diperkirakan tidak dapat membayar
utangnya dengan maksud ajukan
rencana;
3. Tandatangan Permohonan oleh
Pemohon dan Advokat (Pasal 224 ayat
(1) UUK) ditunjukkan ke Ketua PN
(Pasal 6 ayat (1) UUK)
Panitera daftar permohonan dan membuat
tanda terima tertanggal yang sama (Pasal 6
ayat (2) UUK)
Jika bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3)
sampai ayat (5), Panitera wajib Tolak
Permohonan (Pasal 6 ayat (3) UUK)
Dalam 21 hari sebelum sidang, pengurus
umumkan putusan di Berita Negara dan
minimal 2 Surat Kabar yang ditunjuk oleh
Hakim Pengawas yang juga berisi:
1. Undangan untuk hadiri sidang
2. Tanggal, tempat dan waktu sidang
3. Nama Hakim Pengawas
4. Nama alamat Pengurus
5. Rencana Perdamaian.
*jika ada (Pasal 226 UUK)
Pada sidang:
- Pengadilan dengar Debitor, Hakim
Pengawas, Kreditor dan Pengurus
(Pasal 228 ayat (1) UUK)
- Pemungutan Suara dilakukan jika
Rencana Perdamaian dilampirkan (Pasal
228 ayat (2) UUK)
- Menyatakan Debitor Pailit, jika tidak
hadiri sidang (Pasal 224 ayat (5) UUK)
Rencana Perdamaian:
1. Pemungutan suara dilakukan jika Pasal
268 UUK terpenuhi
2. Jika tidak, Kreditor tentukan PKPU Tetap
(pasal 228 ayat (4) UUK)
Rencana
Perdamaian Ditolak
PKPUTetap atau
Perpanjangan
Ditolak
Waktu 270 hari
terlewati
PAILIT
Catatan :
- PKPU Sementara dan Tetap Max 270 Hari
(Pasal 228 ayat (6) UUK)
- Syarat PKPU Tetap berikut perpanjangan :
> ½ jumlah kreditor konkuren yang
mewakili sedikitnya 2/3 jumlah utang yang
hadir setuju; dan ketentuan yang sama
kreditor sparatis. (Pasal 229 ayat (1) UUK)
- Syarat Rencana Perdamaian diterima sama
dengan Syarat PKPU Tetap (Pasal 281 ayat
(1) UUK)
5

6. 5. ARTI “PENGURUS” DALAM PKPU
UUK PASAL 1 hanya memberikan definisi atas “kurator”, tidak ada definsi “pengurus ”
• Black’s Law Dictionary, Fifth Edition menyebutkan :
“Administrator is a person appointed by the court to administer (i.e manage or take
charge of) the assets and the liabilites of a decedent (i.e the deceased).....”
• Dari definisi diatas, terlihat jelas fungsi dan tugas pengurus adalah : melakukan
pengurusan (tidak termasuk pemberesan) atas kekayaan dan utang-utang.
6

7. 6. LEGITIMASI DAN TUGAS PENGURUS:
a. Legitimasi dan Tugas Pengurus (Pasal 225 ayat (2) UUK):
Memuat 2 (dua) hal penting :
a. Pengurus ditunjuk oleh Pengadilan; dan
b. Bersama-sama debitor mengurus harta debitor.
b. legitimasi seorang Pengurus (Pasal 240 ayat (1) UUK) :
“Tanpa persetujuan Pengurus, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau
kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”;
c. Pasal 240 ayat (2) UUK:
“Kewajiban yang timbul dari tindakan Debitor yang dilakukan tanpa persetujuan Pengurus, hanya
dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh menguntungkan bagi harta Debitor”
7

8. 7. PERAN SENTRAL PENGURUS
Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUK :
“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar
utang utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan
kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.
Tujuan utama dari PKPU adalah tercapainya Perdamaian.
Dari ketentuan Pasal tersebut, sangat jelas bahwa PENGURUS memiliki peran penting untuk
menghantarkan Debitor mencapai perdamaian dengan para Kreditornya
8

9. 8. KEWENANGAN PENGURUS
a. Meminta Hakim Pengawas untuk mendengarkan atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli
untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU (Pasal 233 ayat (1) UUK);
b. Bersama- sama Debitor melakukan Pengurusan atas harta Debitor (Pasal 240 ayat (2) UUK);
c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan agar harta Debitor tidak dirugikan
karena tindakan Debitor (Pasal 240 ayat (2) UUK);
d. Menolak atau memberikan persetujuan kepada Debitor untuk melakukan pinjaman dari pihak
ketiga untuk meningkatkan harta Debitor, termasuk menolak atau memberikan persetujuan
untuk membebani harta Debitor dengan hak jaminan kebendaan (Pasal 240 ayat (4) jo. Ayat (5)
UUK);
e. Memastikan agar tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk pelunasan utang ditangguhkan
serta memastikan agar:
i. Debitor dilepaskan dari sandera segera setelah diperolehnya putusan PKPU Tetap atau
setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap
ii. Jika diperlukan meminta agar diangkat sita yang telah diletakkan atas harta Debitor (Pasal
242 ayat (1) dan (2) UUK) ; . . .
9

10. LANJUTAN KEWENANGAN PENGURUS . . .
f. Memastikan agar gugatan yang sedang berjalan dari Kreditor yang utangnya telah diakui oleh
Debitor, ditangguhkan putusannya sampai dengan berakhirnya PKPU dan menolak atau
memberikan persetujuan kepada Debitor untuk menjadi penggugat atau tergugat dalam
perkara yang menyangkut harta kekayaan (Pasal 243 ayat (1) dan (2) UUK);
g. Memastikan mengenai dilanjutkannya atau dihentikannya pembayaran utang yang telah
berjalan sebelum berlangsungnya PKPU (Pasal 245 UUK);
h. Memastikan dapat atau tidaknya dilakukan perjumpaan uang piutang dari perbuatan hukum
yang terjadi sebelum PKPU (Pasal 246 jo. Pasal 247 UUK)
i. Memastikan dapat atau tidaknya dilanjutkannya suatu perjanjian timbal balik yang belum
atau baru sebagian dipenuhi serta memastikan hapusnya perjanjian tiimbal balik (Pasal 249
jo. Pasal 250 UUK);
j. Memastikan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perjanjian sewa atau suatu benda,
yang timbul sebelum putusan PKPU diucapkan (Pasal 251 UUK); . . . . . . . . 10

11. LANJUTAN KEWENANGAN PENGURUS . . .
k. Memberikan persetujuan atau tidaknya kepada Debitor untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan karyawannya (Pasal 252 UUK);
l. Memastikan mengenai pemenuhan perikatan yang terbit seblum putusan PKPU (Pasal 253
UUK);
m. Memberikan laporan kepada Hakim Pengawas untuk dapat mengakhiri PKPU dan Pengurus
diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPUdalam hal Debitor:
i. Selama PKPU Debitor, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan
terhadap hartanya; dan atau
ii. Selama PKPU keadaan harta Debitor tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU
(Pasal 255 UUK).
11

12. 9. PENCOCOKAN PIUTANG
a. Pengajuan tagihan oleh Kreditor harus dilakukan dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti
tertulis lainnya, yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti disertai bukti yang
mendukung dan untuk itu Kreditor dapat meminta tanda terima tanda terima dari Pengurus
(Pasal 270 UUK);
b. Pengurus wajib membuat daftar piutang dan sifat piutangnya (Pasal 272 UUK), yang
pencocokannya dilakukan dengan catatan dan laporan Debitor (Pasal 271 UUK) dan perhitungan
bungannya dilakukan sampai dengan hari diucapkan putusan PKPU (Pasal 273 UUK ayat (1)
UUK);
c. Jika tidak tercapai kesepakatan antara Pengurus dengan Kreditor tentang penetapan nilai
tagihan, maka seluruh nilai tagihan tersebut harus diterima secara bersyarat (tangguh) (Pasal
274 ayat (2) UUK);
d. Daftar piutang wajib disediakan salinannya di Kepaniteraan Pengadilan sekurang kurangnya 7
(tujuh) hari sebelum rapat untuk pembahasan rencana perdamaian (Pasal 276 ayat (1) UUK).
12

13. 10. VOTING RAPAT KREDITOR:
a. Voting adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh para Kreditor yang utangnya diakui,
baik Kreditor konkuren maupun Kreditor separatis. Artinya voting/pemungutan suara
hanya dapat dilakukan setelah selesainya daftar piutang dimaksud dalam 272 UUK.
Pemungutan suara dilakukan dengan cara persetujuan ½ Kreditor (konkuren dan separatis)
yang mewakili 2/3 utang (konkuren dan separatis) yang hadir.
Bentuk-bentuk pemungutan suara (voting) rapat Kreditor:
1. Pasal 229 ayat (1) voting untuk pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya;
2. Pasal 281 ayat (1) voting untuk pemberian persetujuan atas rencana perdamaian;
13

14. LANJUTANVOTING . . .
b. Perhitungan jumlah hak suara Kreditor diatur dalam Peraturan Pemerintah (“PP”) nomor
10/2005, sebagai berikut :
1. Piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 berhak atas satu suara;
2. Piutang lebih dari Rp. 10.000.000 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000, berhak atas
1 suara;
3. Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp 10.000.000, maka:
a. Kurang dari Rp. 5.000.000 tidak berhak atas suara tambahan;
b. Rp. 5.000.000 atau lebih berhak atas 1 suara tambahan.
c. Kreditor yang tidak hadir dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian, sepanjang
tagihannya diakui maka terikat kepada perdamaian yang telah disahkan (Pasal 286 UUK)
14

15. 10. PERDAMAIAN
a. Dalam hal rencana perdamaian diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka Pengurus
wajib untuk menyebutkan dalam pengumuman perihal putusan PKPU. Pengumuman tersebut
dilakukan selambat-lambatnya 21 hari sebelum tanggal sidang permusyawaratan (Pasal 226 ayat
(2) UUK);
b. Jika rencana perdamaian dilampirkan dalam permohonan PKPU atau telah disampaikan sebelum
sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan (Pasal 228 ayat
(3) UUK);
c. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka
Hakim Pengawas harus menentukan :
i. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus; dan
ii. Tanggal dan waktu pembicaraan dan pengambilan keputusan tentang rencana perdamaian
(Pasal 268 ayat (1) UUK).
15

16. LANJUTAN PERDAMAIAN . . .
 Harus ada rentang waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal batas waktu pengajuan tagihan
dengan tanggal rapat Kreditor yang membahas dan memutuskan rencana perdamaian.
 Pengurus wajib mengumumkan perihal penentuan waktu dalam (Pasal 268 ayat (1) UUK) dan
memberitahukan melalui surat tercatat atau kurir kepada semua Kreditor yang dikenal (Pasal 269
ayat (1) dan (2) UUK).
 Pengurus dapat meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan
pemungutan suara tentang rencana perdamaian dengan memperhatikan jangka waktu PKPU.
Untuk itu Pengurus wajib mengumumkan penundaan dimaksud (Pasal 277 UUK).
 Pengurus berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis tentang rencana perdamaian yang
ditawarkan (Pasal 278 ayat (1) UUK).
16

17. LANJUTAN PERDAMAIAN . . .
d. Rencana perdamaian dapat diterima bila :
i. Dusetujui oleh lebih dari ½ Kreditor Konkuren yang mewakili 2/3 utang yang diakui atau
sementara diakui yang hadir; dan
ii. Disetujui oleh lebih dari ½ Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang mewakili 2/3
utang yang diakui atau sementara diakui yang hadir (Pasal 281 ayat (1) UUK) .
e. Jika rencana perdamaian hanya disetujui oleh ½ kepala, yang mewakili ½ utang yang hadir, maka
dapat dilakukan rapat Kreditor ke 2 (dua) paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutas
suara pertama dilakukan (Pasal 281 UUK juncto Pasal 152 UUK) ;
f. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang tidak menyetujui rencana perdamaian
diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan dengan nilai aktual pinjaman,
yang secara langsung dijamin dengan jaminan hak kebendaan (Pasal 281 ayat (2) UUK);
17

18. LANJUTAN PERDAMAIAN . . .
g. Pengurus wajib menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Hakim Pengawas untuk
membuat berita acar rapat yang mebabahas rencana perdamaian, termasuk didalamnya
daftar Kreditor yang harus ditanda tangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti
(Pasal 282 UUK);
h. Putusan pailit atas Debitor yang terjadi karena penolakan rencana perdamaian menjadi batal
demi hukum, apabila Pengadilan melakukan perbaikan atas kekeliruan yang terjadi dalam
berita acara rapat pemungutan suara. Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Kreditor terkait putusan Pengadilan dimaksud (Pasal 283 UUK);
i. Pengurus memiliki kewajiban untuk menyampaikan alasan yang menyebabkan terjadi
pengesahan atau penolakan perdamaian dan Debitor juga mempunyai hak menyampaikan
alasan untuk mempertahankan kepentingannya (Pasal 284 ayat (1) UUK juncto Pasal 158 ayat
(2) UUK);
j. Apakah Pengadilan dapat menunda tanggal sidang pengesahan perdamaian? Pengadilan
dapat mengundurkan tanggal sudang pengesahan perdamaian paling lama 14 (empat belas)
hari setelah tanggal sidang yang telah ditentukan (Pasal 284 ayat (3) UUK)
18

19. LANJUTAN PERDAMAIAN . . .
k. Perdamaian wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-
alasan pada sidang sebagaimana dimaksud Pasal 284 ayat (3) dan Pengadilan wajib menolak
untuk mengesahkan perdamaian, apabila (Pasal 285 ayat (1) dan (2) UUK) :
i. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh
lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
ii. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
iii. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih
Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan
apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
iv. Imbalan Jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan Pengurus belum dibayar atau tidak
diberikan jaminan untuk pembayarannya.
l. Perdamaian yang telah disahakan mengikat bagi semua Kreditor, kecuali Kreditor pemegang
hak jaminan kebendaan yang telah diberikan kompensasi (Pasal 286 UUK);
19

20. LANJUTAN PERDAMAIAN . . .
m. Dalam Pasal 287 UUK terdapat kata-kata “Putusan pengesahan perdamaian yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap”, apakah terhadap putusan tersebut dapat dilakukan
upaya hukum? Pasal 285 ayat (4) UUK memberikan hak untuk melakukan upaya hukum atas
putusan pengesahan perdamaian, bukan atas kepailitan yang timbul karena penolakan
rencana perdamaian;
n. Putusan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat bagi semua
Kreditor yang utangnya diakui Debitor (Pasal 287 UUK);
o. PKPU berakhir pada saat putusan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(Pasal 288 UUK) dan Pengurus berkewajiban untuk melakukan pengumuman dalam surat
kabar harian dan berita Negara
20

21. 10. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PKPU
1. Debitor Kehilangan Independensinya untuk mengurus harta Debitor (Pasal 240 ayat (2) UUK);
2. Jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan di periksa pada saat yang bersamaan,
permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu serta jika Debitor meminta secara sukarela
untuk dinyakan Pailit, tidak dapat lagi meminta untuk PKPU (Pasal 229 ayat (3)UUK);
3. Jika PKPU berakhir karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau
perpanjangannya sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu belum tercapai persetujuan
terhadap rencana perdamaian maka Debitor dinyatakan Pailit paling lambat pada hari berikutnya
(Pasal 230 ayat (1) UUK);
4. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi harus ditangguhkan
(Pasal 242 ayat (1) UUK);
5. Semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, harus dilepaskan dan
setelah putusan pengesahan perdamaian (homologasi) memperoleh kekuatan hukum tetap,
pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor
(Pasal 242 ayat (2) UUK); . . . . . . .
21

22. LANJUTAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PKPU . . .
6. Perkara yang sedang berjalan mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah di akui
Debitor , hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya proses PKPU (Pasal 243 ayat (1)
dan (2) UUK);
7. Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban
yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 243 ayat (3) UUK);
8. PKPU tidak berlaku bagi Kreditor Preferens;
9. PKPU tidak berlaku terhadap;
10. Hak retensi yang dimiliki oleh Kreditor tetap berlaku (Pasal 245 UUK);
11. Berlaku masa penangguhan eksekusi atas Hak Jaminan (Pasal 246 UUK);
12. Debitor dapat memperjumpakan utang piutang (set off) dengan syarat utang piutang tersebut
telah terjadi sebelum PKPU (Pasal 247 ayat (1) UUK);
13. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan jika tidak dengan itikad baik (Pasal 248 ayat (1) UUK);
22

23. LANJUTAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PKPU . . .
14. Debitor dapat meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian atas perjanjian timbal
balik yang belum atau sebagian dipenuhi (Pasal 249 ayat (1) UUK);
15. Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat
menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum
berkahirnya perjanjian sesua dengan adat kebiasaan setempat (Pasal 251 ayat (1) UUK);
16. Dalam hal telah dibayar uang sewa dimuka kepada Debitor, perjanjian sewa tidak dapat
dihentikan (Pasal 251 ayat (3) UUK);
17. Dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan (Pasal 252 ayat (1)
UUK);
18. Sejak PKPU maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hbungan kerja tersebut menjadi utang
Debitor (Pasal 252 ayat (2) UUK);
19. PKPU tidak berlaku bagi sesama Debitor (Kawan) dan penanggung (Guarantor) (Pasal 254
UUK);
20. Tidak ada Actio Pauliana dalam PKPU 23

24. LANJUTAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PKPU . . .
21. Imbalan Jasa bagi ahli harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta Debitor (Pasal 263 UUK);
22. Ketentuan hukum internasional sebagaiamana dimaksud pasal 212, Pasal 213 dan Pasal 214
UUK berlaku mutatis mutandis dalam hal PKPU (Pasal 264 UUK);
23. Apabila sebelum putusan homologasi dan adapula putusan yang menyatakan bahwa PKPU
berkahir, maka gugurlah rencana perdamaian tersebut, akibatnya Debitor Pailit (Pasal 267
UUK);
24. Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan
Pailit (Pasal 291 UUK)
24

25. TERIMA KASIH
JIMMY SIMANJUNTAK
& PARTNERS LAWFIRM
QUALITY | RESPONSIVENESS | RESULTS
MENARA TASPEN (D/H GEDUNG ARTHALOKA)
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 2, LANTAI 16, SUITE – 1609.
JAKARTA – 10220. INDONESIA
E-MAIL : HELLO@JIMMYSIMANJUNTAK.COM
WWW.JIMMYSIMANJUNTAK.CO