Materi ini disampaikan Dalam Diskusi PWYP Knowledge Forum (PKF) yg berlangsung pada 29 Augustus 2017.

1. PENGAWASAN PERTAMBANGANPENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAMINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jakarta, 29 Agustus 2017
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2. OUTLINEOUTLINE
I. KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN
II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
III. KONDISI SAAT INI

3.  Padat Modal & Teknologi.
 Risiko Besar dan Khusus.
 Peralatan Khusus.
 Dinamis (Bahaya & Risiko
Berpindah).
KarakteristikKarakteristik PP 19 tahun 1973PP 19 tahun 1973
 Memiliki Personal
Khusus.
Menteri ESDM melakukan
pengawasan atas K3
dalam bidang
pertambangan kecuali
untuk Ketel Uap.
Kementerian ESDMKementerian ESDM
Tambang Permukaan
Kapal Keruk
Tambang Bawah Tanah
Tambang SemprotKuari
3
I.I. KARAKTERISTIK PERTAMBANGANKARAKTERISTIK PERTAMBANGAN

4. IIII.. RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP PENGAWASANPENGAWASAN
Pengawasan Pertambangan Minerba
dilakukan oleh;
1.Inspektur Tambang, untuk aspek
a.teknis pertambangan;
b.konservasi sumber daya mineral dan batubara;
c.keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
d.keselamatan operasi penambangan;
e.pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
f.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan;
2.Pejabat Yang Ditunjuk, untuk aspek
3.Pemasaran
4.Keuangan
5.Pengelolaan data mineral dan batubara
6.Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
7.Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
8.Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang
menyangkut kepentingan umum
9.Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK
10.Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan
3. PPNS, untuk aspek (UU No. 4 Th.
2009 & Permen ESDM No. 31 Th. 2016)
Perusahaan
Pertambangan

5. PPENGAWASAN OLEH INSPEKTUR TAMBANGENGAWASAN OLEH INSPEKTUR TAMBANG
PemerintahPemerintah
PerusahaanPerusahaan
• Kepala Inspektur Tambang
• Inspektur Tambang
• Kepala Inspektur Tambang
• Inspektur Tambang
• Kepala Teknik Tambang
• Organisasi dan Personil
• Program
• Anggaran & Biaya
• Dokumen & Laporan
• Kepala Teknik Tambang
• Organisasi dan Personil
• Program
• Anggaran & Biaya
• Dokumen & Laporan
Hukum & PeraturanHukum & Peraturan
 UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
 PP No. 55 Tahun 2010 ttg Pembinaan dan Pengawasan Pertbngan Minerba
 PP No.19 Tahun 1973 ttg Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang
Pertambangan
 Kepmen No.555.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum
 Permen ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Jaminan Reklamasi dan
Pascatambang
 Permen ESDM No.38 Tahun 2014 ttg Penerapan SMKP Minerba
 UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
 PP No. 55 Tahun 2010 ttg Pembinaan dan Pengawasan Pertbngan Minerba
 PP No.19 Tahun 1973 ttg Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang
Pertambangan
 Kepmen No.555.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum
 Permen ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Jaminan Reklamasi dan
Pascatambang
 Permen ESDM No.38 Tahun 2014 ttg Penerapan SMKP Minerba

7. PENGAWASAN OLEH PPNSPENGAWASAN OLEH PPNS
1. UU NO. 2 TAHUN 2002
2. Permen ESDM No. 31
Tahun 2016
Dalam menjalankan fungsinya,
Kepolisian dibantu oleh:
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil;
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Melaksanakan pengawasan,
pengamatan, penelitian atau
pemeriksaan, dan penyidikan tindak
pidana dalamkegiatan usaha
pertambangan.
Kewenangan :
•Melakukan pemeriksaan atas laporan/keterangan, orang/badan, sarana prasarana
•Memanggil saksi/tersangaka dan tenaga ahli
•Menggeledah, menyegel dan/atau menyita sarana dan alat
•Menghentikan penyidikan
Penangkapan

8. NO KATEGORI PNS JUMLAH
1 Inspektur Tambang 126
2 Telah Mengikuti Diklat IT (Termasuk IT) 574
3 Belum mengikuti diklat 375
Total (Telah Diklat + Belum Diklat) 949
Status per 25 Januari 2017
A. PERSONIL
IIIIII. KONDISI SAAT INI. KONDISI SAAT INI
N
O
PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
KETERLIBATAN
PIHAK LAIN
STATUS
1. Berkoordinasi dengan pemerintah
daerah mengenai anggaran
operasional IT di daerah.
• Telah diadakan pertemuan dengan
Kemendagri, Biro SDM KESDM
• Sudah terbit Permendagri No. 33 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan
APBD TA 2018
Biro SDM KESDM
dan Dinas ESDM
Provinsi
in progress
2. PNS daerah yang sudah dialihkan
ke KESDM namun tidak bisa
memenuhi kriteria menjadi IT
• Sudah dilakukan Rapat dengan Biro
SDM KESDM
• Diusulkan menjadi pejabat pengawas
Biro SDM KESDM
KemenPAN
Kemendagri
in progress

9. IIIIII. KONDISI SAAT INI. KONDISI SAAT INI
A. PERSONIL PPNS DITJEN MINERBA = 34 ORANG
1. Belum ditunjuknya Kepala PPNS yang bertindak selaku Atasan
Penyidik untuk memberikan Surat Perintah Penyidikan
2. Belum ada sarana dan prsarana dalam menunjang kegiatan
operasional
3. Belum adanya Anggaran untuk mendukung tugas penyidikan
B. KENDALA :

10. TERIMA KASIH

11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PEMBINAAN
Pemberian
Pedoman & Standar
Pendidikan & Pelatihan
Perencanaan,
Penelitian,
Pengembangan
Pemantauan, &
Evaluasi
Pemberian:
Bimbingan,
Supervisi,
Konsultasi
PKUP;
IUP, IPR, IUPK
Inspektur TambangInspektur TambangMenteriMenteri

12. I.I. K3 PERTAMBANGANK3 PERTAMBANGAN
(Pasal 26 PP Nomor 55 Tahun 2010)
I.I. K3 PERTAMBANGANK3 PERTAMBANGAN
(Pasal 26 PP Nomor 55 Tahun 2010)
 Sasaran:
Menghindari Kecelakaan dan Penyakit
Akibat Kerja
 Objek:
a. Keselamatan Kerja
b. Kesehatan Kerja
c. Lingkungan Kerja
d. Sistem Manajemen K3
II.II. KESELAMATAN OPERASIKESELAMATAN OPERASI (KO)(KO)
PERTAMBANGANPERTAMBANGAN
(Pasal 27 PP Nomor 55 Tahun 2010)
II.II. KESELAMATAN OPERASIKESELAMATAN OPERASI (KO)(KO)
PERTAMBANGANPERTAMBANGAN
(Pasal 27 PP Nomor 55 Tahun 2010)
 Sasaran:
Terciptanya kegiatan operasi
pertambangan yang aman dan selamat.
 Objek:
a. Sistem dan Pelaksanaan
Pemeliharaan/Perawatan Sarana,
Prasarana, Instalasi dan Peralatan
Pertambangan;
b. Pengamanan Instalasi;
c. Kelayakan Sarana, Prasarana,
Instalasi, dan Peralatan
Pertambangan
d. Kompetensi Tenaga Teknik
e. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis
Pertambangan
PENGAWASAN
KESELAMATAN
PERTAMBANGAN

13. KESELAMATAN
KERJA
KESEHATAN
KERJA
LINGKUNGAN
KERJA
SISTEM
MANAJEMEN
K3
•Manajemen
Risiko
•Manajemen
Keadaan darurat
•Administrasi
•Program
•Diklat
•Inspeksi
•Penyelidikan
•Ergonomic
•Higienis & Sanitasi
•Program
•Pengelolaan Mkn,
Mnum, & Gizi
•Diagnosis Penyakit
•Debu
•Kebisingan
•Getaran
•Pencahayaan
•Udara
•Ventilasi
•Faktor Kimia
•Radiasi
•Faktor Biologi
•Kebersihan
PENGAWASAN K3 PERTAMBANGAN
(PASAL 26, PP 55 TAHUN 2010)

14. PENTINGNYA ADMINISTRASI & LAPORAN KP
Pengusaha baru dapat memulai usaha
pertambangan setelah memberitahukan secara
tertulis kepada KAPIT (Psl 4, Kepmen 555.K)
Pengusaha baru dapat memulai usaha
pertambangan setelah memberitahukan secara
tertulis kepada KAPIT (Psl 4, Kepmen 555.K)
Psl 5, Kepmen 555K:
(1) Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru
dapat dimulai setelah pemegang Kuasa
Pertambangan memiliki KTT.
(2) Pengusaha wajib menunjuk KTT dan
mendapat pengesahan KAPIT.
Psl 5, Kepmen 555K:
(1) Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru
dapat dimulai setelah pemegang Kuasa
Pertambangan memiliki KTT.
(2) Pengusaha wajib menunjuk KTT dan
mendapat pengesahan KAPIT.
LAPORA
N
ADMINISTRAS
I

15. Pasal 1 ayat (26) Permen ESDM No. 33 Tahun 2015
“Kepala Inspektur Tambang adalah Pejabat yang secara
ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan
pertambangan mineral dan batubara.”
Pasal 1 ayat (27) Permen ESDM No. 33 Tahun 2015
“Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.”
KEPALA ISNPEKTUR TAMBANG
(KAIT)
DAN INSPEKTUR TAMBANG (IT)

16. Pasal 1 ayat (17) Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
“Kepala Teknik Tambang adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi
di dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah
kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas
dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung
jawabnya.”
Pasal 1 ayat (18) Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
“Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki jabatan
tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di
wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab
kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-
undangan di bidang keselamatan pertambangan di wilayah yang menjadi
tanggung jawabnya.”
KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)
DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
(PJO)

17. Kepala Teknik TambangKepala Teknik Tambang
Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
KTT dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pengawas operasional dan pengawasan teknik.
Pengawas operasional dan pengawasan teknik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
KTT dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pengawas operasional dan pengawasan teknik.
Pengawas operasional dan pengawasan teknik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawas Operasional & Pengawas TeknisPengawas Operasional & Pengawas Teknis
a. Bertanggung jawab untuk
keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan pekerja tambang yang
menjadi bawahannya.
b. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan
& pengujian.
c. Bertanggung jawab atas
keselamatan,kesehatan dan
kesejahteraan semua orang yg
ditugaskan kepadanya.
d. Membuat dan menandatangani
laporan untuk poin (b).
a. Bertanggung jawab untuk
keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan pekerja tambang yang
menjadi bawahannya.
b. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan
& pengujian.
c. Bertanggung jawab atas
keselamatan,kesehatan dan
kesejahteraan semua orang yg
ditugaskan kepadanya.
d. Membuat dan menandatangani
laporan untuk poin (b).
Pengawas OperasionalPengawas Operasional
Terkait Dengan Administrasi & Laporan KPTerkait Dengan Administrasi & Laporan KP
a. Bertanggungjawab untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta
pemeliharaan SPIPP yang menjadi tugasnya.
b. Mengawasi dan memeriksa semuan SPIPP dalam ruang lingkup yang
menjadi tanggung jawabnya.
c. Menjamin selalu dilaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian
SPIPP
d. Membuat dan menandatangani laporan untuk poin (c)
e. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIPP sebelum
digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki.
f. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang
telah direncanakan serta semua perbaikan SPIPP yang dipergunakan.
a. Bertanggungjawab untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta
pemeliharaan SPIPP yang menjadi tugasnya.
b. Mengawasi dan memeriksa semuan SPIPP dalam ruang lingkup yang
menjadi tanggung jawabnya.
c. Menjamin selalu dilaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian
SPIPP
d. Membuat dan menandatangani laporan untuk poin (c)
e. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIPP sebelum
digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki.
f. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang
telah direncanakan serta semua perbaikan SPIPP yang dipergunakan.
Pengawas TeknisPengawas Teknis

18. Kepala Teknik TambangKepala Teknik Tambang
Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
Bagian K3 dan KO Pertambangan harus berada langsung di bawah KTT dalam struktur
organisasi Perusahaan Pertambangan atau berada langsung di bawah PJO dalam struktur
organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan.
Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
Bagian K3 dan KO Pertambangan harus berada langsung di bawah KTT dalam struktur
organisasi Perusahaan Pertambangan atau berada langsung di bawah PJO dalam struktur
organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan.
Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan
Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan
a. Mengumpulkan dan menganaliasa data dan mencatat
rincian .
b. Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang
memerlukan pengawasan yang lebih ketat dgn maksud
untuk memberikan saran.
c. Memberikan penerangan dan petunjuk.
d. Membentuk dan melatih anggota Tim Penyelamat
Tambang.
e. Menyusun statistik kecelakaan.
f. Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja.
a. Mengumpulkan dan menganaliasa data dan mencatat
rincian .
b. Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang
memerlukan pengawasan yang lebih ketat dgn maksud
untuk memberikan saran.
c. Memberikan penerangan dan petunjuk.
d. Membentuk dan melatih anggota Tim Penyelamat
Tambang.
e. Menyusun statistik kecelakaan.
f. Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja.
Bagian K3Bagian K3
Terkait Dengan Administrasi & Laporan KPTerkait Dengan Administrasi & Laporan KP
a. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil
pemeriksaan dan pemeliharaan SPIPP.
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil
pengamanan instalasi.
c. Mengumpulkan dan mengevakuasi rekaman hasil pengujian
dan penyelidikan terhadap kelayakan SPIPP.
d. Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO
Pertambangan.
e. Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik.
f. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan SPIPP.
g. Melakukan analisis data dari rekaman KO Pertambangan
dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
a. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil
pemeriksaan dan pemeliharaan SPIPP.
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil
pengamanan instalasi.
c. Mengumpulkan dan mengevakuasi rekaman hasil pengujian
dan penyelidikan terhadap kelayakan SPIPP.
d. Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO
Pertambangan.
e. Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik.
f. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan SPIPP.
g. Melakukan analisis data dari rekaman KO Pertambangan
dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
Bagian KOBagian KO

19. Kepala Teknik TambangKepala Teknik Tambang
Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
Perusahaan wajib membentuk dan menetapkan secara resmi Komite Keselamatan Pertambangan yang
beranggotakan perwakilan dari bagian K3 Pertambangan, bagian KO Pertambangan, bagian operasional
perusahaan, dan wakil dari pekerja tambang.
Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014
Perusahaan wajib membentuk dan menetapkan secara resmi Komite Keselamatan Pertambangan yang
beranggotakan perwakilan dari bagian K3 Pertambangan, bagian KO Pertambangan, bagian operasional
perusahaan, dan wakil dari pekerja tambang.
Komite Keselamatan PertambanganKomite Keselamatan Pertambangan
a. Ketua yang dijabat oleh KTT
untuk Perusahaan Pertambangan
atau PJO untuk Perusahaan Jasa
Pertambangan.
b. Wakil Ketua.
c. Sekretaris yang dijabat oleh
Pengelola Keselamatan
Pertambangan tertinggi di
Perusahaan.
d. Anggota.
a. Ketua yang dijabat oleh KTT
untuk Perusahaan Pertambangan
atau PJO untuk Perusahaan Jasa
Pertambangan.
b. Wakil Ketua.
c. Sekretaris yang dijabat oleh
Pengelola Keselamatan
Pertambangan tertinggi di
Perusahaan.
d. Anggota.
Stuktur Komite KPStuktur Komite KP
Terkait Dengan Administrasi & Laporan KPTerkait Dengan Administrasi & Laporan KP
a.Mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan TSP KP.
b.Memastikan pelaksanaan dan perkembangan TSP KP.
c.Memastikan diterbitkannya kebijakan, standar, dan prosedur
KP.
d.Memastikan terselenggaranya audit KP secara berkala.
e.Memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap
penerapan SMKP.
f. Membahas masalah-masalah dan membuat program
pencegahan mengenai KP.
a.Mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan TSP KP.
b.Memastikan pelaksanaan dan perkembangan TSP KP.
c.Memastikan diterbitkannya kebijakan, standar, dan prosedur
KP.
d.Memastikan terselenggaranya audit KP secara berkala.
e.Memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap
penerapan SMKP.
f. Membahas masalah-masalah dan membuat program
pencegahan mengenai KP.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite KPTugas dan Tanggung Jawab Komite KP

20. ORGANISASI MANAJEMEN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN
External & Internal Audit
Komite KP
KEPALA TEKNIK TAMBANG
Pengawas
Teknis
Program KP
TARGET KP
NO YES
Manager KP
Pengawas
Operasional
Terkait Dengan Administrasi & Laporan KPTerkait Dengan Administrasi & Laporan KP

21. Bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara keseluruhan
dalam rangka pengendalian risiko
keselamatan pertambangan yang terdiri
dari K3 dan KO Pertambangan.
(PERMEN 38/ 2014, Pasal 1 angka 1)
DEFINISI DAN RUANG
LINGKUP SMKP
Continual
Improvement
PERMEN ESDMO NO. 38 TAHUN 2014
TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

22. SIKLUSIKLUSS
SMKPSMKP

23. A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF
B. PENGAWASAN OPERASIONAL
PENGAWASAN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN

24. • Kepala Teknik Tambang
• Wakil Kepala Teknik Tambang
• Kepala Teknik Tambang
• Wakil Kepala Teknik Tambang
PengesahanPengesahan
• Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak• Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak
RekomendasiRekomendasi
• Buku Tambang
• Buku Daftar Kecelakaan
• Buku Derek, Buku Kawat. Buku Catatan
Ventilasi & Penyanggaan, Buku Catatan
Pemeriksaan Sumuran
• Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk & Buku
Jurnal Teknik
• Laporan Rutin dan Non Rutin
• Buku Tambang
• Buku Daftar Kecelakaan
• Buku Derek, Buku Kawat. Buku Catatan
Ventilasi & Penyanggaan, Buku Catatan
Pemeriksaan Sumuran
• Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk & Buku
Jurnal Teknik
• Laporan Rutin dan Non Rutin
Media Komunikasi, Informasi & LaporanMedia Komunikasi, Informasi & Laporan
Sertifikasi Peralatan, Instalasi, Sarana &
Prasarana
Sertifikasi Peralatan, Instalasi, Sarana &
Prasarana
• Juru Ledak
• Juru Ukur
• Pengawas Operasional (POP; POM; POU)
• Juru Las (dengan pihak ke-3)
• Operator Alat Angkat dan Angkut (dengan
pihak ke-3)
• Juru Ledak
• Juru Ukur
• Pengawas Operasional (POP; POM; POU)
• Juru Las (dengan pihak ke-3)
• Operator Alat Angkat dan Angkut (dengan
pihak ke-3)
Sertifikasi PersonilSertifikasi Personil
• Tinggi jenjang, kestabilan lereng
• Ventilasi, penyanggaan,
• Perubahan kostruksi alat pemindah tanah, dll
• Tinggi jenjang, kestabilan lereng
• Ventilasi, penyanggaan,
• Perubahan kostruksi alat pemindah tanah, dll
Pengkajian & PersetujuanPengkajian & Persetujuan
A. PENGAWASAN
ADMINISTRASI

25. Kondisi Lapangan
Audit
Kesiapsiagaan
Darurat
Investigasi Kec.
Inspeksi
Kesehatan Kerja
APD
Training
IBPR
Program
KTT/PJO
Organisasi
Kebijakan
Peraturan KP
Kelistrikan &
Permesinan
Pertemuan KP
Kampanye KP
B. PENGAWASAN
OPERASIONAL

26. Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016
TAHUN NO. NO. SURAT
TANGGAL
SURAT
PERIHAL
2016 1 135/37.04/dbt/2016 14 Januari 2016
Edaran Tentang tindak Lanjut Hasil
Investigasi dan Hasil Inspeksi pada
Perusahaan Pertambangan
Mineral dan Batubara
2015
2 1211/30/DJB/2015 28 Juli 2015
Pengelolaan Lingkungan Kerja
Pertambangan
3 906/04/DJB/2015 22 Juni 2015
Himbauan Menjelang Bulan Suci
Ramadhan dan Upaya Terhadap
Pencegahan Kecelakaan Tambang
4 1103/37.04/DBT/2015 6 April 2015
Pelaporan Pengelolaan Keselamatan
Pertambangan Mineral dan Batubara
5 1271/37.04/DBT/2015 24 April 2015
Edaran Tentang Buku Tambang dan
Buku Daftar Kecelakaan Tambang
6 1137/37.04/DBT/2015 10 April 2015
Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pertambangan
7 135/37.04/DBT/2015 3 februari 2015
Edaran Tentang Penunjukkan Lokasi
Dalam Rangka Pembangunan Baru
Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair
(BBC) dan Gudang Bahan Peledak

27. Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016
TAHUN NO. NO. SURAT
TANGGAL
SURAT
PERIHAL
2014
8 580/37.04/DBT/2014 7 Maret 2014
Data Hasil Evaluasi Kecelakaan
Tambang Tahun 2009 s.d 2013.
9 1388/37.04/DBT/2014 16 Juni 2014
Peningkatan Intensitas Pengawasan
dan Upaya Menekan/Mengurangi
Kelelahan di bulan suci Ramadhan
dan Piala Dunia 2014.
2013
10 426/37.04/DBT/2013 6 Februari 2013
Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan Keselamatan
Pertambangan.
11 848/37.04/DBT/2013 28 Maret 2013
Peningkatan Pengelolaan
Keselamatan Pertambangan Pada
Kegiatan Pengangkutan.
12 1093/37.04/DBT/2013 29 April 2013
Data Hasil Evaluasi Kecelakaan
Tambang Tahun 2008 s.d 2012.
13 1575/37.04/DBT/2013 28 Juni 2013
Peningkatan Pengelolaan
Keselamatan Pertambangan pada
Area dan Fasilitas yang memiliki
Konsentrasi Jumlah Pekerja.
14 2457/37.04/DBT/2013 1 November 2013
Administrasi Perizinan, Rekomendasi,
Sertifikasi, dan Pengesahan Aspek
Keselamatan Pertambangan.

28. Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016
TAHUN NO. NO. SURAT
TANGGAL
SURAT
PERIHAL
2012
15 602/37.04/DBT/2012 5 Maret 2012
Penyampaian Hasil Pertemuan Teknis
Kepala Teknik Tambang Tahun 2011.
16 701/37.04/DBT/2012 21 Maret 2012
Kewajiban Melaksanakan Pendidikan
dan Pelatihan.
17 1364/37.04/DBT/2012 14 Juni 2012 Penentuan Hari Kerja Hilang.
18 2036/37.04/DBT/2012 3 September 2012
Kepemilikan SIM B II bagi Operator Alat
Berat.
2011
19 1346/37.04/DBT/2011 23 Juni 2011
Kelayakan Peralatan dan Kompetensi
Tenaga Teknis.
20 1654/37.04/DBT/2011 27 Juli 2011
Data Hasil Evaluasi Kecelakaan
Tambang Tahun 2008 s.d 2010.
21 1935/37.04/DBT/2011 6 September 2011
Instruksi Mengamankan Daerah-Daerah
Bekas Tambang yang Menimbulkan
Bahaya dengan Memasang Pagar,
Rambu, dan atau Tanda Peringatan,
serta Melakukan Sosialisasi Kepada
Masyarakat

29. Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016
TAHUN NO. NO. SURAT
TANGGAL
SURAT
PERIHAL
2011
22 2092/37.04/DBT/2011 21 September 2011
Meningkatnya Jumlah Kecelakaan
Tambang Tahun 2011.
23 4436/75/DJB/2011 30 Desember 2011 Pengangkatan Inspektur Tambang.
2010
24 204/37.04/DBT/2010 26 Mei 2010
Larangan Menggunakan Telepon
Genggam (Handphone) saat
Mengemudikan atau Mengoperasikan
Kendaraan / Unit Alat Berat.
25 205/37.04/DBT/2010 26 Mei 2010
Kewajiban Observasi Terhadap
Korban Kecelakaan yang Kepalanya
Terbentur.
26 4207/37.04/DBT/2010 20 Desember 2010
Penyampaian Hasil Pertemuan Teknis
Kepala Teknik Tambang.
27 5369/07/DJB/2010 31 Desember 2010
Penyampaian Hasil Pertemuan Teknis
Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi / Kepala Inspektur Tambang
Seluruh Indonesia.

30. KEPATUHAN KK/PKP2B/IUP TERHADAP PENEMPATAN
JAMINAN REKLAMASI TAHUN 2017
No. Skema
Jumlah
Perusahaan
Telah
Menempatkan
(Perusahaan)
Belum
Menempatkan
(Perusahaan)
Kepatuhan
(%)
1 PKP2B 52 45 7 86,5 %
2 KK 17 12 5 70,59%
3 IUP
BUMN
17 15 2 88,24 %
4 IUP PMA 20 20 0 100 %
Status: 25 Agustus 2017

31.  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Pasal 1 & 6:
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan;
Pasal 2.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

32. Pasal 7
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud karena kewajibannya mempunyai
wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut;
(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik
wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
UU R I NO. 8 TAHUN 1981 …..(lanjutan)

33.  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 3
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing.

34. Pasal 158: Melakukan penambangan tanpa izin Penjara 10 th Rp 10 Miliar
Pasal 159: Menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan
laporan palsu
Penjara 10 th Rp 10 Miliar
Pasal 160 (1): Tidak memiliki IUP melakukan eksplorasi kurungan 1 th Rp. 200 juta
Pasal 160 (2): Tidak mempunyai IUP atau mempunyai IUP eksplorasi
tetapi melakukan kegiatan operasi produksi
penjara 5 th Rp. 10 Miliar
Pasal 161: Membeli/menampung & memanfaatkan batubara dari
hasil kegiatan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK
penjara 10 th Rp.100 Milyar
Pasal 162: Mengganggu atau merintangi kegiatan operasi produksi
pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan
kurungan 1 th Rp. 100 juta.
Kejahatan/Pelanggaran Pidana Denda

35. Setiap orang yang mengeluarkan izin yang
bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan
kewenangannya
kurungan 2 th Rp. 200 juta
Kejahatan/Pelanggaran Pidana Denda
Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 165) :
Pidana Badan Hukum Pasal 163(1):
 sanksi & denda ditambah 1/3
 pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum
Pidana Tambahan (Pasal 164) :
Perampasan barang, perampasan keuntungan & membayar ganti rugi

36. PROVINSI
JUMLAH IUP
C&C NON C&C TOTAL
1 2 3 4
PUSAT 9 3 12
ACEH 24 13 37
SUMATERA UTARA 9 1 10
SUMATERA BARAT 153 125 278
RIAU 35 3 38
JAMBI 163 32 195
SUMATERA SELATAN 140 1 141
BENGKULU 43 8 51
LAMPUNG 160 26 186
BANGKA BELITUNG 709 164 873
KEP. RIAU 101 25 126
DKI JAKARTA 0 0 0
JAWA BARAT 328 291 619
JAWA TENGAH 146 14 160
DI. YOGYAKARTA 11 0 11
JAWA TIMUR 251 211 462
BANTEN 51 44 95
BALI 1 10 11
NTB 66 6 72
NTT 116 34 150
PROVINSI
JUMLAH IUP
C&C NON C&C TOTAL
1 5 6 7
KALIMANTAN BARAT 371 170 541
KALIMANTAN TENGAH 489 171 660
KALIMANTAN SELATAN 438 351 789
KALIMANTAN TIMUR 906 275 1181
KALIMANTAN UTARA 91 4 95
SULAWESI UTARA 73 54 127
SULAWESI TENGAH 228 108 336
SULAWESI SELATAN 193 188 381
SULAWESI TENGGARA 293 86 379
GORONTALO 23 12 35
SULAWESI BARAT 16 12 28
MALUKU 87 9 96
MALUKU UTARA 181 56 237
PAPUA 76 57 133
PAPUA BARAT 18 37 55
TOTAL 5.999 2.601 8.600
REKAPITULASI IUP NASIONAL Status 12-Mei-2017
Jumlah IUP dicabut/diakhiri sebanyak 2.423
IUP diantaranya 2.187 IUP sudah
diumumkan dan 236 IUP belum diumumkan