Undang-undang No. 1 Tahun 1970 menetapkan dasar hukum untuk keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, bertujuan melindungi tenaga kerja serta orang lain dari risiko bahaya di tempat kerja. Peraturan ini mengatur kewajiban pengusaha dan pekerja terkait aspek keselamatan kerja, termasuk penyediaan alat pelindung diri dan pelaporan kecelakaan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman.

1. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

2. Upaya atau pemikiran dan penerapannya
yang ditujukan untuk menjamin keutuhan
dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun
rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan
budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja
PENGERTIAN
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. KEDUDUKAN HUKUM UU No.1 Tahun 1970
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM
PERDATA
HUKUM
PIDANA
Lex Specialist
• UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
• UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
• UU Rel Industri (Stlbl.No.593 Th.1938)
• UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
• MPR 1930
Lex Generalist
• UU KK No.1/1970
PERATURAN PELAKSANAAN

4. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
LATAR BELAKANG
 Yuridis - VR. 1910 Stbl No.406 sudah tidak sesuai lagi
 Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi -
peningkatan intensitas kerja
 Upaya preventif mulai dari perencanaan sampai
pada tahap akhir (pemusnahan)

5. Veiligheids Reglement
Th 1910
S/d
Th.1970
Sifat :
Repressive
UNDANG UNDANG
No: 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA
Sifat
Preventive
(Pembinaan)
SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3
ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA
12 JANUARI 1970

6. DASAR HUKUM
1.UUD 1945
2.UU No 13 TAHUN 2003
3.UU No. 1 tahun 1970
Policy Nasional K3 berada ditangan Menteri yang
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

7.  UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I tahun
1945.
DASAR HUKUM

8. UU No.13 Tahun 2003
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja secara
optimal dan manusiawi,
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & penyedian
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah,
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja,
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
dan keluarganya.
DASAR HUKUM

9. DASAR HUKUM
Pasal 86
(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya K3.
(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

10. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Beberapa pengertian
(UU 13/2003)
 Tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri
mau pun untuk masyarakat
 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

11. UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Undang-Undang No.1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No.1918)

12. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
TUJUAN (considerants)
Memberikan perlindungan atas keselamatan
 Tenaga kerja
 Orang lain
 Sumber-sumber produksi
agar dapat dipakai secara aman dan efisien

13. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Tenaga
kerja
Sumber bahaya
usaha
Pasal 1
-Tetap
-Temporary
Barang/jasa

14. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
RUANG LINGKUP
Psl. 2
Tempat kerja : di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air,
di udara wil. Hukum RI
18 jenis
lapangan
kerja
Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang
diwajibkan melaksanakan syarat K3,
tempat kerja yang mempunyai sumber
bahaya, yg berkaitan dengan :
- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja,
peralatan dan bahan
- Sifat pekerjaan
- Cara bekerja
- lingkungan
- Proses produksi

15. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Bab II, Pasal 2 : Ruang Lingkup
(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala
tempat kerja……;
(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat
kerja di mana :
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan ….
d. Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan ….
e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan ….
g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di ….
i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau
perairan;
j. dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi
atau rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah ……
terjatuh atau terperosok ….;
l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;
m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban………;

16. Psl. 3
SYARAT-SYARAT K3
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat
keselamatan kerja untuk :
Arah dan sasaran Kongkrit :
- Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran)
dan PAK
- Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya.
(18 butir bentuk sumber bahaya yang dirumuskan harus dikendalikan)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

17. Pemeriksaan/
perhitungan
teknis
Pengesahan
gambar rencana
Pemeriksaan/
pengujian
Pengesahan
Pemakaian
Perencanaan
-Pemasangan
-Pembuatan
-dll
- Pemakaian
- Peredaran
- Pengangkutan
Test
Berkala
Pola penerapan K3
Psl 4
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Termasuk
produk
dari Luar
Negeri

18. SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3
UU No. 1 TAHUN 1970
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
disnaker LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
- JASA KESEH
Perusahaan
PEMERINTAH SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
Pasal 5

19. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Pasal 6
Ketentuan banding bagi yang tidak
menerima keputusan direktur
Pasal 7
Pengusaha membayar retribusi yang
diatur oleh peraturan perundangan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan
Kerja

20. Pasal 8
 Pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental
dan kemampuan tenaga kerja :
• Baru
• Yang hendak dipindah ke tugas lain
(yang berpotensi bahaya)
• Berkala
 Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh
Menteri)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
KEWAJIBAN PENGURUS

21. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
 Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru:
 Kondisi dan bahaya di tempat kerja
 Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan
 Menyediakan APD
 Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
 Mempekerjakan setelah yakin memahami K3
 Melakukan pembinaan
 pencegahan kecelakaan
 pemberantasan kebakaran
 peningkatan K3
 pemberian P3K
 Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 9 Pembinaan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
KEWAJIBAN PENGURUS

22.  Fungsi
 Wadah kerjasama peningkatan bidang K3
antara :
- Pihak perusahaan (managemen)
- Pihak pekerja
 Susunan
 Diatur dan tetapkan oleh Menteri
 Peraturan pelaksana Permen No.
04/Men/1987
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 10
P2K3
( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

23. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan
Kerja
Pasal 11
Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja
• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan
yang terjadi di tempat kerja
• Tata cara Pelaporan diatur oleh
Peraturan Perundangan Permen No.
03/Men/1998

24. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan
Kerja
Pasal 12
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
Kewajiban
• Memberikan keterangan
pada Pegawai Pengawas
• Memakai APD
• Memenuhi dan mentaati
syarat K3
Hak
• Meminta pengurus
untuk melaksanakan
Syarat K3
• Menyatakan
keberatan, jika syarat
K3 belum terpenuhi

25. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 13
Perlindungan terhadap orang lain
Kewajiban mentaati petunjuk k3 dan
memakai APD yang diwajibkan

26. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 14
Kewajiban Pengurus
 Menempatkan UU No. 1 Tahun 1970dan syarat k3
 Memasang gambar dan bahan pembinaan K3
 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan petunjuk
K3 untuk tenaga kerja dan orang lain

27. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 15
SANKSI
1. Denda Rp. 100.000
2. Kurungan 3 bulan

28. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 16
Kewajiban Pengusaha
Pengusaha menyesuaikan dalam
waktu satu tahun setelah
diundangkan

29. 2/14/2020 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 17
Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak
bertentangan
Pasal 18
Nama Undang-Undang ini adalah
Undang-Udang Keselamatan kerja

30. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
PERATURAN ORGANIK
secara sektoral
pembidangan teknis

31. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
Secara sektoral
 PP No. 19/1973 ( K3 di Pertambangan)
 PP No. 11/ 1979 ( K3 di Pemurnian dan pengolahan
migas)
 Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan
Pengangkutan Kayu
 Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi
Bangunan

32. Pembidangan Teknis
- PP No. 7/1973 - Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi
- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR
- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan
- Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran
Otomatik
- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes
- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.
- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut

33. Pembidangan Teknis
 KepMenaker No. 187 /1999 Pengendalian
bahan kimia berbahaya di tempat kerja
 Per.Kepmenaker & Trans No.75/2002 – PUIL
2000
 Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir
 Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970

34. Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 06/1976- Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter
Perusahaan
- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi Paramedis
- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja
- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi Juru Las
- Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi Oparator
Pesawat Uap

35. Pendekatan SDM
 Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan
Angkut
 Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3
 Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnisi Lift
 Kep.Menaker No. 186/1999 Pengorganisasian Penanggulangan
Kebakaran
 Kep Dirjen No. 311/BW/M/2002 Kompetensi teknisi Listrik.

36. Pendekatan Kelembagaan dan Sistem
 Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
 Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3
 Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3
 Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan
PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970

37. 2/14/2020Undang - Undang No. 1 tahun 1970
TERIMA KASIH